Analisis Perlindungan HAM dalam Ketentuan Pidana Anak di Berbagai Perundang-Undangan di Indonesia


Analisis Perlindungan HAM dalam Ketentuan Pidana Anak
di Berbagai Perundang-Undangan di Indonesia


Tugas Makalah Akhir Semester

Mata Kuliah Hukum Pidana Anak
Dosen Pengampu

Dr. Pujiyono, SH. M.Hum.




Disusun Oleh
Yayan M Royani


PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012


A.    PENDAHULUAN
Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.
Dalam proses perkembangan manusia, tahap-tahap perkembangan anak, dijumpai beberapa tahapan atau fase dalam perkembangan, antara fase yang satu dengan fase yang lain selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama pada setiap anak. Disamping itu juga perkembangan manusia tersebut tidak terlepas dari proses pertumbuhan, keduanya akan selalu berkaitan. Apabila pertumbuhan sel-sel otak anak semakin bertambah, maka kemampuan intelektualnya juga akan berkembang. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis.
Anak merupakan mahkluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya.[1]
Beberapa penjelasan tersebut memberikan pandangan bahwa anak mempunyai hak-hak khusus yang berbeda dari orang dewasa, oleh karenanya Hak Asasi Manusia harus memposisikan anak sebagai subjek sekaligus objek yang harus dipenuhi hak-hak nya.  Hukum pidana sebagai salah satu perangkat dalam menanggulangi pelanggaran HAM menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, hal itu mengingat hukum bagaikan dua mata pedang.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Bagaimanakah Konsep Perlindungan HAM terhadap Anak?
2.      Bagimanakah Implementasi nilai-nilai Perlindungan Anak dalam Ketentuan Pidana Anak di berbagai peraturan di Indonesia?

C.    PEMBAHASAN
I.         Konsep Perlindungan HAM terhadap Anak
Sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM.
Selanjutnya terkait hal di atas, juga dijabarkan dalam Undang-undang No.3 tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Selanjutnya pada pasal Pasal 58 “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.
Selanjutnya ketentuan perlindungan tentang anak dapat kita lihat dalam Konvensi Anak pada Pasal 11 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selam dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
Dalam Kovenan Sipil dan Poltik (Sipol) Pasal 24 (71) “Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.  
Dalam Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), Pasal 10 Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:
(3)Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di  bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.
      Dalam Beijing Rule, menjelaskan secara detail tentang penanganan anak sebagai subjek maupun sebagai objek (Pelaku sekaligus pelaku) dalam sebuah tindak pidana. Adapun terkait dengan ketentuan perlindungan diantaranya pada pasal berikut:
1.2 Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk mengembangkan kondisi yang akan menjamin untuk remaja yang berarti kehidupan di masyarakat, yang, selama periode dalam hidup ketika dia atau dia yang palingrentan terhadap perilaku menyimpang, akan mendorong proses pengembangan pribadi dan pendidikan yaitu sebagai bebas dari kejahatan dan kenakalan mungkin.
Terkait Negara sebagai penanggung jawab HAM maka dapat diuraikan; Pertama, kewajiban untuk menghormati, yang biasa disebut dengan kewajiban negatif yang menghendaki tindak omisi, yaitu keharusan negara untuk tidak ikut campur atau abstein terhadap dinikmatinya hak-hak atau kebebasan tetentu, termasuk diantaranya masalah moral dan agama. Kewajiban ini juga mencakup larangan terhadap negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh masyarakat internasioanal seperti penyikasaan, perbudakan penahanan dan penangkapan dengan sewenang-wenang.
Kedua, kewajiban melindungi, berarti negara harus melindungi semua individu dan kelompok masyarakat disaat kebebasan mereka dilanggar oleh pihak lain. Kewajiban melindungi juga berkaitan dengan pencegahan tindakan yang memungkinkan dilanggarnya hak atau diabaikannya hak-hak tertentu. Adapun yang menjadi objek biasanya adalah klompok-kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi.
Ketiga, kewajiban memenuhi atau memfasilitasi, dalam hal ini terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak pendidikan, pekerjaan, pangan, air bersih atau perumahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kewajiban negara terhadap hak ini adalah untuk memenuhinya, bisa secara langsung ataupun bertahap, yang lazimnya menggunakan perencanaan.[2]
Atas bentuk konkrit dari tugas perlindungan sebagaimana terdapat pada poin 2, maka negara menetapkan berbagai aturan perundang-undangan. Dari pembentukan undang-undang ini, maka kebijakan kriminal terhadap anak-anak menjadi sangat penting mengingat arti perlindungan selalu menitik beratkan kepada pelanggaran HAM yang bersifat pidana. Berbeda pelindungan dengan pemenuhan, dimana ketentuan HAM lebih menitikberatkan kepada pemenuhan  hak dalam Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).
Sebagaimana telah dibahas mengenai dasar perlidungan di atas, maka secara umum  dalam mengimplementasikan HAM harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
1.      Asas legalitas;
2.      Asas penghormatan terhadap martabat manusia;
3.      Asas bahwa pembatasan tersebut hanya merupakan pengecualian, sehingga janan sampai over-expossed;
4.      Asas persamaan dan non diskriminatif;
5.      Asas non-rektroaktif;
6.      Asas proporsional;
7.      Asas singkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal;
8.      Asas pembatasan terhadap diskresi dan opportunis;
9.      Integrasi antara hukum dan politik;
10.  Reword and Punishment, sistem yang harus dikembangkan.
Selanjutnya upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (non-discrimination); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak  (the best interest of the child;(3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan  (the right to life, survival and development);(4) Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of the child).
Dalam praktisnya pada peradilan anak, maka terdapat dua sasaran pada pembentukannya, yaitu: (a) Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile),Artinya, Prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagi fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. [3] Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai ‘the last resort’ dalam peradilan anak, seperti yang telah ditegaskan dalam Resolusi PBB 45/113 tentang Un Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Thei Liberty. [4]
(b) Mengedepankan prinsip proporsionalitas (the principle of proporsionality). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti memabalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak janganlan semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.[5]


II.      Implementasi Nilai-Nilai Perlindungan Anak dalam Ketentuan Pidana Anak pada berbagai peraturan di Indonesia
Secara umum implementasi nilai HAM tidaklah harus berdasarkan peraturan, karena pada dasarnya HAM merupakan hak negative, dimana telah melekat pada setiap individu. Meskipun begitu, Indonesia sebagai Negara hukum maka ketentuan tersebut harus tercantumkan dalam undang-undang, hal tersebut sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial.[6]
Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, peraturan perundangan penting terkait dengan anak yang telah disahkan, termasuk pengesahan instrumen internasional, diantaranya  adalah:
1.    Undang-undang No. 3 tahun 1997 mengenai Peradilan Anak
2.    Undang-undang No. 3 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
3.    Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
4.    Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5.    Undang-undang No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6.    Undang-undang No. 20 tahun 1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tahun 1974 tentang Batas Umur Minimum Seorang Dapat Bekerja
7.    Undang-undang No. 1 tahun 2000 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tahun  1999 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
8.    Undang-undang No. 5 tahun 2009 mengenai pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi
9.    Undang-undang No. 14 tahun 2009 mengenai pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Trans-nasional yang Terorganisasi.
Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 dan pasal 356 KUHP.
Beberapa hal yang berbeda dari KUHP dengan UU no. 3 tahun 1997 diantaranya mengenai ketentuan usia anak. Selanjutnya perbedaan dalam KUHAP sebagai berikut:
1.      Hakim, penuntut umum, penyidik, penasehat dan petugas lainnya yang terlibat tidak memakai toga, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP.
2.      Siding dilaksanakan secara tertutup, berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dimana sidang dilakukan secara terbuka.
3.      Hakim yang menyidang perkara anak pada tingkat pertama, banding dan kasasi adalah hakim tunggal, kecuali apabila dianggap perlu maka disidang dengan hakim majlis.
4.      Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah: penjara, kurungan, dengan dan pengawasan yang berarti tidak ada pidana mati sebagai mana dalam KUHP.
5.      Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti kerugian dan perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan dalam KUHP perampasan hak-hak tertentu dan keputusan hakim, maka yang dapat dilaksanakan hanyalah perampasan hak-hak tertentu.
6.      Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa: 1. Dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. 2. dikembalikan kepada Negara untuk mendapatkan pendidikan pembinaan dan latihan kerja. 3. Dikembalikan kepada departemen social, organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.
7.      Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal setengah dari pidana yang diancamkan kepada orang dewasa, sedangkan untuk hukuman mati maka maksimal 10 tahun. Berbeda dalam ketentuan KUHP dimana pidana maksimal adalah pengurangan 2/3 dari ancaman dewasa, sedangkan untuk pidana mati atau seumur hidup maka 15 tahun penjara. [7]
Ketentuan pidana dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut: Pasal (77) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiilmaupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baikfisik, mental, maupun sosial,
c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pada pasal (79)Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Pasal 80(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaanterhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ataudenda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Pasal 81(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal (82) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal (83) Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
Pasal (84) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal (85): (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama  10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal (86) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal (87) Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal (88) Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal (89): (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
Pasal (90): (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).[8]
Jika melihat dari ketentuan pidana sebagaimana di atas, maka pada dasarnya imlementasi hak anak telah seseuai dengan harapan, bahwa perlindungannya secara maksimal harus dilaksanakan. Kekurangan yang dapat di analisis pada dasarnya terletak pada ketentuan umur sebagaimana dalam keutusan MK.
Dalam UU Pengadilan Anak, sebagaimana dalam gugatan yang diajukan kepada MK, terkait  dengan permasalahan definisi anak dan batasan umur anak yang dapat diproses di pengadilan, maka untuk menelusurinya kita mulai melihat pada pasal 1 ayat (1) Yang berbunyi “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
Selanjutnya pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.  Selanjutnya ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.
Dalam penjelasan umum, terdapat penjelasan bahwa Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. 
Pada penjelasannya, pasal 4 ayat (1) berbunyi “Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Selanjutnya pasa pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Pada ayat (2)  Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Pada ayat (3)  Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 
Pada penjelasan pasal 5 ayat (1) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah.  Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikutsertaan (deelneming) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.

D.    PENUTUP
I.                   Kesimpulan
Ketentuan tentang Hak Anak dalam ruang lingkup hak asasi manusia bisa ditelusuri dalam berbagai kovenan nasional dan undang-undang nasional. Kovenan internasional meliputi, Konvensi Anak, Beijing Rule, ICCPR dan kovenan EKOSOB. Sedangkan dalam undang-undang nasional maka bisa merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang HAM dan  Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
Tugas Negara sebagai penanggung jawab HAM adalah untuk merespek, memenuhi dan melindungi. Kaitannya dengan degan melindungi, maka penulis memfokuskan kepada analisi ketentuan pidana dalam berbagai peraturan yaitu pada KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pangadilan anak, dan UU no. 23 tahun 2004.
Pada KUHP terletak pada pasal 45,46 dan 47 yang mana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pngadilan anak . Pada UU No. 23 tahun 2004 maka ketentuan pidana pada pasal 77-90 diaman nilai-nilai HAM telah sesuai dengan tujuan.
II.                Saran
Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang nilai-nilai HAM yang perlu dipenuhi oleh negara sebagai pemangku tanggung jawab, dalam hal ini kaitannya dengan hak anak. Selanjutnya, dapat melihat ketentuan pidana anak dalam perundangan Indonesia, sehingga dapat memberikan penilaian terhadap implementas nilai-nilai hak anak yang telah ada dalam ketentuan tersebut.


DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi,   Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:  Citra Aditya Bakti. 1999.
Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Suryabrata, Sumadi, Pengembangan Alat Ukur Psikologis. Yogyakarta: AND I Press, 2000.
Muladi,  Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Penerbit alumni, 1992.
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Benerbit Universitas Diponegoro, 1997.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional, Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, Jakarta: Komnas HAM, 2009.
Purwoto dan Septrianto, Pengaturan Tindak Pidana Anak Menurut KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997, Majalah Kajian Hukum, Semarang: UPT Pustaka Undip.
Undang-undang No. 3 tahun 1997 mengenai Peradilan Anak
Undang-undang No. 3 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kovenan Hak Sipil dan Politik
Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
Kovenan Hak Anak
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule)



[1]Suryabrata, Sumadi, Pengembangan Alat Ukur Psikologis. Yogyakarta: ANDI, 2000. hlm. 124.
[2] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional, Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya, Jakarta: Komnas HAM, 2009, hlm. ix.
[3] Muladi,  Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Penerbit alumni, 1992, hlm.  113.
[4] Arief, Barda Nawawi,   Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:  Citra Aditya Bakti. 1999.hlm. 13
[5] Muladi, Op.cit.,.hlm. 114.
[6] Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Benerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 6.
[7] Purwoto dan Septrianto, Pengaturan Tindak Pidana Anak Menurut KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997, Majalah Kajian Hukum, Semarang: UPT Pustaka Undip, hlm. 6.
[8] Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107-112.