Contoh Laporan Lengkap Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Oleh: Ariyani Kemuning Jati (NIM: 082111011)

BAB I 
PENDAHULUAN
A.      Latar Belakang
Syukur Alhamdulillah ke haribaan Tuhan YME, atas terselenggaranya Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) oleh Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang yang dimulai sejak 12 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2011. Kegiatan tersebut merupakan serangkaian kurikulum akademik yang harus dituntaskan oleh setiap mahasiswa. Yang mana, praktek tersebut berkesinambungan dengan mata kuliah yang telah dipelajari selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam bentuk nyata.

Selain itu, PPL ini merupakan lapangan untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme mahasiswa dalam me-aplikasikan ilmu yang telah didapatinya. Agar tidak ketinggalan dengan mahasiswa hukum lainnya. Maka dari itu, tidak hanya dalam ranah keislaman saja, tapi juga di ranah umum. Maksudnya adalah mahasiswa syari’ah yang melaksanakan PPL, tidak hanya di Pengadilan Agama Semarang dan KUA Ngaliyan atau KUA Tugu, melainkan juga di Pengadilan Negri Semarang.
Sehingga, praktek tersebut dirasa perlu untuk dilaksanakan. Selain dapat aplikasi diri, juga dapat mengetahui secara langsung peran-peran di dalamnya, untuk kemudian dapat menduduki jabatan tersebut. Misalnya : Bagaimana sebenarnya tugas panitera dalam Pengadilan Agama/Pengadilan Negri, Kemudian Majlis Hakim saat bertutur dan menghadapi orang yang berperkara, dll. Maka, praktek ini perlu dilaksanakan,guna menunjang kreatifitas diri dan kesiapan dalam bersaing di dunia hukum dan realita kehidupan yang ada.
Praktikum adalah kegiatan intrakulikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk latihan keterampilan, penambahan wawasan, dalam rangka penguasaan kompetensi sesuai dengan program studi yang terkait sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kurikulum Fakultas Syari’ah.
Praktek Pengalaman Lapangan ialah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam perkuliahan dengan pengalaman praktek di lapangan sesuai dengan kompetensi Fakultas Syari’ah.
Maka dari itu, praktik tersebut melibatkan instansi-instansi yang berkompeten dalam bidang perdata, pidana maupun hukum lainnya, seperti : Kantor Urusan Agama (KUA) Ngaliyan dan Kantor Urussan Agama (KUA) Tugu, yang diintegralkan dengan kemampuan mahasiswa dalam urusan Munakahat, Wakaf, dll; Pengadilan Agama (PA) Semarang, berintegrasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam beracara perdata; dan Pengadilan Negri (PN) Semarang, kaitannya dengan uji kompetensi mahasiswa dalam beracara pidana.
B.       Tujuan dan Fungsi
Secara umum, praktek ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalitas mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang ada dalam prodi/jurusan studi, serta mengembangkan ilmu dengan praktek langsung di lapangan. Sedangkan secara khusus, praktek tersebut bertujuan, antara lain:
1)   Untuk mengetahui prosedural pendaftaran dan pencatatan nikah dan wakaf;
2)   Untuk mengetahui mekanisme pencatatan dan pelaksanaan perkawinan dan perwakafan;
3)   Untuk mengetahui secara praktis beracara dalam hal perkara perdata di Pengadilan Agama Semarang;
4)   Untuk mengetahui secara praktis beracara dalam kasus-kasus pidana di Pengadilan Negri Semarang;
5)   Untuk mengetahui prosesi persidangan dan tugas dari masing-masing komponen (Majlis Hakim, Panitera, pihak-pihak yang berperkara, dll) yang ada dalam persidangan tersebut;
6)   Untuk mengetahui proses administrasi perkara di Pengadilan Agama Semarang;
7)   Untuk menyelaraskan atau membandingkan teori yang didapati dengan pengamatan langsung di lapangan, baik proses beracara di Pengadilan Negri Semarang maupun Pengadilan Agama Semarang.
Fungsi dari praktek tersebut adalah memberikan pengalaman lapangan serta ilmu tambahan yang belum ada dalam teori perkuliahan kepada mahasiswa, agar memiliki ketrampilan dan profesionalitas sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Praktikum ini merupakan bagian yang integral dari kurikulum akademik, sehingga statusnya menjadi wajib bagi setiap mahasiswa untuk melaksanakannya. Maka dari itu, diharapkan bagi mahasiswa yang telah melaksanakan praktikum tersebut, tahu dan paham lebih dalam mengenai kompetensinya tersebut. Sehingga mampu membekali calon-calon sarjana Syari’ah IAIN Walisongo, profesionalitas dan ketrampilan dalam bidang hukum.
           


























BAB II
LANDASAN TEORI
A.      Tugas dan Wewenang KUA dalam Penanganan NTCR dan Wakaf
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah di Kecamatan yang bergelut dalam keislaman. Yakni berkaitan dengan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) dan Wakaf. Akan tetapi, setelah munculnya UU No. 7 tahun 1989, urusan talak dan cerai menjadi wewenang Pengadilan Agama. Kantor Urusan Agama, tidak hanya berhenti di situ saja, tapi juga berperan dalam hal penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan yang dikenal dengan BP4.
Sebagaimana UU No. 1 tahun 1978, Pasal 5 (1),(2) dan (3) yakni :
1)   Kepala KUA ditunjuk sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2)   Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3)   Dalam hal suatu Kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agama-nya, maka kepala Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan tersebut.
Tugas Pokok KUA sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Mentri Agama No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten, maka KUA memiliki fungsi, antara lain :
a)    Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
b)   Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;
c)    Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Jadi, Kepala KUA tidak hanya berkutat dalam urusan nikah atau rujuk saja. Melainkan bertugas sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kaitannya dengan perwakafan dan urusan-urusan lain yang berhubungan dengan urusan agama Islam. Yang mana, hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang ada. Seperti : UU No. 1 tahun 1978 tentang Perwakafan, UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan NTCR, Keputusan Mentri Agama No. 517 tahun 2001 tentang Tugas/Fungsi KUA, dll.
B.       Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
Pengadilan Agama merupakan instansi Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan mandiri, serta tidak boleh tercampuri oleh kepentingan lain. Pengadilan Agama merupakan peradilan yang berada di ibu kota/Kabupaten. Sebagai tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama islam dalam bidang : pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari’ah (Pasal 49, UU No. 3 tahun 2006). Hal ini termaktub dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1989 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989
Asas yang digunakan dalam Pengadilan Agama adalah asas personalitas dan obyektifitas. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki dua kompetensi, yaitu : kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Pengadilan pun tidak membeda-bedakan orang dalam mengadili menurut hukum. Sebagaimana UU No.7 tahun 1989, pasal 58, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dengan proses cepat dan biaya ringan. Sedangkan di dalam pasal 59, sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan rapat musyawarah hakim bersifat rahasia. Yang lain dalam peradilan ini adalah hakim mengupayakan damai di setiap kali persidangan dibuka. Sehingga hakim mengupayakan para pihak untuk tidak bersengketa dan bersatu kembali. Pengadilan baru akan mengabulkan permohonan atau gugatan, ketika kedua belah pihak memang sudah tidak bisa berdamai dan tidak dapat disatukan kembali.






Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang











Pan. Muda Permohonan
 

Juru Sita Pengganti
 
 




















Jadi, pengadilan berwenang untuk memeriksa berkas perkara yang kemudian diputuskan untuk diterima atau ditolak atau tidak diterima. Surat gugatan atau permohonan diterima maksudnya perkara dapat masuk dalam persidangan dan diproses hingga selesai. Sedangkan gugatan atau permohonan tidak diterima (NO) yaitu gugatannya dapat diajukan kembali dengan melengkapi berkas atau persyaratan yang kurang. Serta yang dimaksud dengan gugatan atau permohonan ditolak ialah bukti-bukti tidak kuat dan perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali. Setelah itu, perkara masuk dan diproses, kemudian di musyawarahkan untuk diputuskan, setelah semuanya berjalan.
C.      Tugas dan Wewenang Pengadilan Negri
Pengadilan Negri merupakan instansi Negara dalam bidang hukum sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di ibukota Kabupaten (men. Pasal 4 UU No. 2 tahun 1986). Sehingga susunan Pengadilan Negri, terdiri dari : Pimpinan Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris dan Jurusita (Pasal 10).
Sebagaimana Pasal 50, Pengadilan Negri memiliki tugas dan wewenang untuk : memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan pun dapat dimintai keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya. Selain itu, Ketua Pengadilan juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan penasihat hukum dan notaries di daerah hukumnya, yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.
Berbeda dengan Pengadilan Agama, di Pengadilan Negri penetapan nomor perkara ditentukan oleh ketua pengadilan. Sedangkan di Pengadilan Agama, nomor perkara diberikan saat penggugat atau pemohon mendaftarkan perkaranya di kasir atau meja I. Pengadilan Negri berwenang mengadili perkara pidana dan perdata yang berada dalam lingkungan hukumnya. Peradilan ini dapat pula menangani perkara pidana anak, hubungan industrial, dan niaga. Secara administratif, dipegang oleh Panitera pengadilan. Mulai dari kearsipan sampai dengan melaksanakan putusan dalam perkara perdata (pasal 60 UU No. 8 tahun 2004).



Struktur Organisasi Pengadilan Negri




Ketua PN

Wakil Ketua PN

Panitera/Sekertaris Panitera

Wakil Panitera                                        Wakil Sekertaris 

PLH Pan.Mud PHI  Pan.Mud Hakim Pan.Mud Perdata    Kasubag
     kepegawaian   keuangan umum













BAB III
PELAKSANAAN
A.      Pembekalan PPL
Pembekalan dilaksanakan oleh pihak Fakultas Syari’ah, pada tanggal 12-13 Oktober 2011. Dengan rincian agenda :
·  Acara pembukaan.
Rabu, 12 Oktober 2011 dimulai pukul 08.00 WIB di ruang sidang Fakultas Syari’ah. Acara ini dihadiri oleh 79 mahasiswa peserta PPL yang telah terdaftar secara sah, dan dihadiri oleh Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Pembantu Dekan I sekaligus PLT Dekan beserta Panitia PPL.
Sebelum acara tersebut dibuka oleh Bapak Abdul Ghofur, terlebih dahulu ketua panitia (Bapak Rahman) melaporkan rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta PPL dan jumlah keseluruhan mahasiswa yang mengikuti PPL. Yang mana, kegiatan ini diikuti oleh tiga (3) Jurusan, yaitu : Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS); Jurusan Siyasah Jinayah (SJ) dan Jurusan Muamalah (MU). Selain itu, pelaksanaan PPL akan dilaksanakan di dua tempat, yakni PEngadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negri Semarang dari tanggal 12-28 Oktober 2011 dengan pemetaan agenda : tanggal 12-13 Oktober 2011 Pembekalan di ruang sidang Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, yang di dalamnya terdapat materi-materi ulasan serta materi dari KUA Ngaliyan dan Tugu; tanggal 17-21 Oktober 2011 Pelaksanaan di Pengadilan Agama Semarang; dan taggal 24-28 Oktober 2011 Pelaksanaan di Pengadilan Negri Semarang.
·  Materi-materi.
Materi pertama dalam pembekalan PPL diisi oleh Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H. yang membahas sekilas tentang hukum acara pidana. Yang mana, materi ini beritegrasi bagi peserta PPL saat berada di Pengadilan Negri (PN) nantinya. Materi yang disampaikan antara lain :
(1) Mengenai pengertian hukum acara itu sendiri. Yang mana, menurut Sudarto hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau siapapun saja yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan terhadap pelanggaran hukum pidana;
(2) Disampaikan  pula tentang hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana mulai dari terjadinya tindak pidana sampai terlaksananya putusan dan hukum pidana materiil yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan isinya mengenai perintah, larangan dan sanksi;
(3) Asas-asas hukum acara pidana, antara lain : asas equality before the law, asas principle of legality, asas Contantie Justitie, dll.
(4) Jenis Penuntutan : perkara cepat tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas; perkara singkat; dan perkara biasa.
(5) Proses Persidangan Pidana : pertama hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kedua hakim menanyakan identitas terdakwa, ketiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) diminta oleh hakim untuk membacakan surat dakwaan, keempat pemeriksaan, setelah pemeriksaan selasai, kelima JPU membacakan tuntutan, keenam pembelaan dari terdakwa, JPU menanggapi pembelaan tersebut, kedelapan jawaban terdakwa terhadap tanggapan JPU, kemudia hakim bermusyawarah, terakhir putusan. Putusan tersebut dijatuhkan setelah semua pemeriksaan dirasa cukup.
Kedua, ulasan tentang hukum acara perdata yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. pada dasarnya beliau menyampaikan mengenai sumber-sumber hukum acara perdata, antara lain : HIR, RBg, Rv Stb No. 52 jo Staatblad 1849 No. 63, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Asas-asas dalam hukum acara perdata, yaitu : peradilan terbuka untuk umum, hakim bersifat pasif, mendengar kedua belah pihak/persamaan hak dan kedudukan, pemeriksaan dalam dua instansi, pengawasan putusan lewat kasasi.
Semua materi tersebut diikuti secara seksama oleh peserta PPL pada tanggal 12 Oktober setelah acara pembukaan. Kemudian acara dilanjutkan pada hari berikutnya yakni pada tanggal 13 Oktober 2011. Yang mana, dimulai pukul 07.00 WIB dengan pemateri Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M. SI. Dalam kesempatan tersebut bapak Wahyudi menyampaikan mengenai beracara di Pengadilan Agama, spesifik prosedur pendaftaran perkara. Dimana perkara hanya bisa diajukan oleh orang yang akan berperkara, dengan syarat gugatan tersebut berbentuk tertulis, diajukan ke pengadilan yang berwenang, dan dengan isi gugatan identitas para pihak, posita dan petitum.
Narasumber yang kesehariannya sebagai hakim PA Semarang ini, menerangkan secara detail prosesi pendaftaran di PA, meskipun waktu yang tersedia singkat. Yakni :
a)        Pertama, pihak yang berperkara datang langsung ke PA ruang pendaftaran dengan membawa surat gugatan/surat permohonan.
b)        Kedua, pihak yang berperkara tersebut mendatangi meja I dan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut.
c)        Ketiga, Petugas di meja I tersebut, memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya yang harus dibayar oleh pihak serta ditulis dalam SKUM. Begitu seterusnya hingga selesai di meja II. Besarnya biaya perkara diperkirakan telah harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR (untuk wilayah Jawa dan Madura) atau pasal 90 UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
d)       Keempat, petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 4 (warna putih untuk dilampirkan pada berkas perkara yang dibawa P; warna hijau untuk administrasi bank saat membayar panjar; kuning dilampirkan dalam berkas perkara di meja I; merah untuk diserahkan pada kasir/bendahara).
e)        Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), SKUM tersebut.
f)          Keenam, pemegang kas menyerahkan SKUM warna hijau kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke bank.
g)        Ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian slip tersebut sama dengan nilai yang ada dalam SKUM.
h)        Kedelapan, setelah menerima slip yang telah divalidasi oleh bank, pihak berperkara menyerahkan slip tersebut kepada pemegang kas.
i)            Kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian diserahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan SKUM warna putih dan kuning diserahkan kepada pihak berperkara. Sedangkan warna merah untuk arsip pemegang kas.
j)           Kesepuluh, pihak berperkara menyerahkan pada petugas meja II berupa surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah 3 rangkap untuk majlis.
k)        Kesebelas, petugas meja II mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permuhonan. Yang mana, nomor tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
l)          Keduabelas, petugas meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
Setelah prosesi pendaftaran tersebut selesai, maka pihak berperkara menunggu panggilan dari jurusita untuk menghadap ke persidangan, setelah ditetapkannya Susunan Majlis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).
·  Materi dari KUA Ngaliyan disampaikan oleh Drs. H. Fadlan Yazidi yang berkedudukan sebagai kepala KUA Ngaliyan. Dalam kesempatan pagi menjelang siang itu, pukul : 08.00 WIB. Beliau menyampaikan mengenai Proses Pencatatan Pernikahan dan Simulasi Akad serta Pencatatan Nikah.
Pernikahan sebagaimana UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.
Bapak Fadlan memaparkan secara detail tentang Prosedur Layanan Nikah, yang di dalamnya terdapat syarat bagi kedua calon pengantin untuk dipenuhi. Yaitu :
1)    Pengantar RT-RW (Pa-Pi)
2)    Foto copy KTP (Pa-Pi)
3)    Foto copy KK (Pa-Pi)
4)    Foto copy Surat Nikah Orang Tua (Pi)
5)    Imunisasi TT (Pi)
6)    Foto copy ijazah terakhir/Akte Kelahiran (Pa-Pi)
7)    Foto copy lunas PBB (Pa-Pi)
8)    Foto 2x3 = 3 buah dan 3x4 = 4 buah (Pa-Pi)
9)    Peranyataan belum menikah (Jejaka-Perawan)
10)    Rekomendasi Nikah/intil dari KUA setempat
11)    Ijin Komandan (untuk TNI/Polri)
12)    Akta cerai asli (untuk Janda-Duda Cerai)
13)    Surat kematian / Model N.6 (Janda-Duda Mati)
Pengenalan formulir yang harus diisi bagi orang yang akan menikah, yakni :
Formulir N-1        : surat keterangan untuk nikah;
Formulir N-2        : surat keterangan asal-usul;
Formulir N-3        : surat persetujuan mempelai;
Formulir N-4        : surat keterangan tentang orang tua;
Formulir N-5        : surat izin orang tua;
Formulir N-6        : surat keterangan kematian suami/isteri;
Formulir N-7        : pemberitahuan kehendak nikah;
Formulir N-8        : pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persayaratan;
Formulir N-9        : penolakan pernikahan.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam formulir NB untuk dicek kelengkapanya. Dan formulir ini dibawa saat akad nikah dilangsungkan. Prosesi pernikahan secara administrasi ialah sebagai berikut :
Pemeriksaan ulang terhadap berkas-berkas
Doa nikah
Pembacaan sighat ta’lik
Tanda tangan
Pengesahan
Setelah menerangkan panjang lebar, masuk lah pada prosesi simulasi akad nikah sebagai pamungkas dari materi yang disampaikan oleh bapak Fadlan, dengan pemeran:
Aslamiyah            : calon mempelai perempuan
Fauzan Fikri         : calon mempelai laki-laki
Habidin                : wali dari perempuan
Ibadurrahman       : saksi I
Muhammad basir : saksi II
Muhson                : mudin
·  Materi Perwakafan dari KUA Tugu oleh Bapak Abidin, menerangkan tentang pencatatan wakaf. Seusai memperkenalkan diri kepada peserta pembekalan, beliau menerangkan sebendel formulir yang dibawa dan sudah digandakan untuk peserta.
+ Pertama, surat pernyataan wakaf. Yang mana, di dalam formulir tersebut terdapat identitas wakif, kemudian jenis benda, saksi-saksi, anak-anak.
+ Kedua, bentuk W.K. adalah formulir mengenai surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik.
+ Lembar ketiga, surat keterangan tidak sengketa.
+ Lembar selanjutnya, surat kuasa dari pihak pertama (wakif) kepada pihak kedua (nadzir).
+ Formulir bentuk W.1 tentang ikrar wakaf.
+ W.2 tentang akta ikrar wakaf.
+ Formulir selanjutnya, W.3 mengenai akta pengganti akta ikrar wakaf.
+ Formulir W.3a merupakan salinan akta pengganti akta ikrar wakaf.
+ Formulir W.5 dan W.5a berisi surat pengesahan nadzir.
+ Terakhir adalah W.7 berisi pemohonan pendaftaran tanah wakaf dari KUA setempat.
Materi tersebut adalah materi pamungkas dalam agenda pembekalan. Dalam setiap materi yang disampaikan, antusias peserta sangat besar dengan adanya lontaran pertanyaan-pertanyaan. Setelah seluruh materi terlampaui, panitia PPL fakultas yang pada kesempatan siang itu diwakili oleh bapak Munthaha, menyampaikan pesan-pesan kepada peserta PPL untuk persiapan pelaksanaan di Pengadilan Agama Semarang.
Beliau berpesan kepada peserta PPL untuk tidak terlambat datang pada acara pembukaan di Pengadilan Agama Semarang. selain itu, peserta dipesani untuk menjaga nama baik almamater dan bersikap sopan dalam setiap bertingkah saat berada di sana.
B.       Pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama Semarang
Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Semarang dimulai tanggal 17 Oktober 2011 dan diakhiri pada tanggal 21 Oktober 2011. Acara tersebut dibuka pada pukul 08.00 WIB, yang dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bapak Drs. Jasiruddin, S.H., M. H., beserta staff dan dari pihak fakultas dihadiri oleh Bapak Arif Budiman selaku Pembantu Dekan III beserta staff. Dalam acara pembukaan tersebut, bapak Arif menyerahkan peserta PPL kepada pihak Pengadilan Agama yang diterima langsung oleh bapak Jasiruddin. Setelah acara pembukaan usai, langsung dilanjutkan oleh Bapak Imron dan Bapak Syai’in selaku panitia PPL di Pengadilan Agama. Beliau memaparkan mengenai apa yang dibutuhkan saat pelaksanaan PPL dilaksanakan.
Adapun teknis pelaksanaan di Pengadilan Agama Semarang, sebagai berikut :
Ø Dialog interaktif mengenai Teknik Pembuatan Surat-surat
Disampaikan oleh Moh. Nur Hudrein, pada tanggal 17 Oktober 2011. Dalam hal ini, bapak Hudrein menerangkan mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolute Pengadilan Agama. Pemetaan mengenai jenis perkara, yakni perkara foluntair dan perkara kontensius. Dijelaskan pula mengenai perbedaan berkas perkara tidak diterima (NO) dengan berkas perkara ditolak. Setelah itu, diterangkan mengenai pencabutan perkara gugatan, pembuatan gugatan, pembuatan jawaban, replik, dan duplik. Dalam dialog ini, peserta PPL antusias bertanya.
Ø Pemberian tugas kelompok Karya Latihan Hukum (KLH) tentang surat gugatan, jawaban, replik dan duplik. Yang mana, satu kelompok terdiri dari 8 orang urut nomor absensi. Tugas ini dikumpulkan kepada bapak Ali Imron saat waktu istirahat.
Ø Dialog interaktif kedua, mengenai Teknik Persidangan.
Dalam materi ini, dijelaskan secara gamblang mulai dari majlis hakim lengkap hingga tata cara persidangan. Yang mana, di dalamnya tentu terdiri dari beberapa kali sidang dilengkapi dengan pembuktian, kesimpulan para pihak dan putusan.
Dalam perjalanan sidang, Panitera Pengganti (PP) bertugas untuk menyiapkan berkas-berkas dan memanggil para pihak berperkara masuk suang sidang. Sebelum pihak berperkara dipanggil masuk, terlenih dulu PP mempersilakan majlis hakim untuk masuk ruang sidang dan membuka sidang. Kemudian, PP membacakan nomor perkara dan mempersilakan para pihak masuk.
Ø Hari kedua, 18 Oktober 2011.
Di Mushola PA Semarang dilanjutkan dialog interaktif dengan narasumber Drs. Ali Imron, S.H. mengenai Prosedur Pengajuan Perkara. Diterangkan secara runtut menegani prosedur pendaftaran. Dimana pihak yang berperkara datang ke PA dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Bagi yang buta huruf, dapat menghadap Ketua PA dengan menyatakan bahwa dirinya tidak bisa baca tulis. Maka ketua PA dapat meformulasikan apa yang diajukan oleh pihak tersebut. Ketika ketua PA sibuk, maka bisa dilimpahkan ke Hakim lain dan tanda tangan oleh hakim atas nama pihak.
Setelah materi prosedur pendaftaran, peserta diajak untuk observasi kepaniteraan yang dipandu langsung oleh bapak Syai’in dengan berkelompok dan kunjungan berkala dalam satu waktu atau dengan kata lain masing-masing kelompok diberi waktu 2-3 menit, kemudian berganti dengan kelompok selanjutnya. Seusai istirahat, materi dilanjutkan dengan Upaya hukum oleh bapak Wahyudi.
Ø Setelah semua materi tertuangkan, peserta dibagi dua kelompok untuk melakukan simulasi.
Kelompok Pertama diperankan oleh :
Pengarah : Bapak Moh. Amin
Sutradara : Kharis Fahrudi;
Sekenario : Anida Vikria;
Hakim Ketua : Choirul Imam;
Hakim I : Moh. Lutfi Hakim;
Hakim II : Muhson;
Panitera Pengganti : Ariyani Kemuning Jati;
Penggugat : Fiqoh Ainiyati;
Tergugat : Ahmad Muttaqin;
Kuasa Hukum Penggugat : Hasan Fuadi dan Misbahudin;
Kuasa Hukum Tergugat : M. Syukron Ali dan Syarif Agus Cahyanto;
Saksi Penggugat : Fitriyatul Mutmainah dan Aqil Wira Aji;
Saksi Tergugat : Habidin dan Agus Fahmi.
Sedangkan kelompok II :
Pengarah : Bapak Imron Mastuti
Sutradara : Khoirul Anwar;
Penggugat : Trisila Heri Wibowo;
Tergugat : Aza Mabruroh;
Hakim Ketua : Sidiq Baidhowi;
Hakim I : Zumrotun Nasihah;
Hakim II : Darmadi Arifullah;
Panitera Pengganti : Lia;
Kuasa Hukum Penggugat : Slamet Ngatminto dan Muhammad Syafi’I;
Kuasa Hukum Tergugat : Aslamiyah dan Miftahul Ulum;
Saksi P : david Faregha dan Rosita Amalina;
Saksi T : Wahyuningsih dan Saikhul Munif.
Acara di Pengadilan Agama Semarang diakhiri dengan adanya penilaian simulasi sidang terhadap dua kelompok yang sudah dipersiapkan dan dinilai oleh Bapak Wahyudi. Simulasi tersebut dinilai langsung oleh bapak Wahyudi. Yang mana, hasilnya langsung diumumkan pada saat itu juga sebelum acara penutupan. Kelompok I mendapatkan sekor 89 dan kelompok II mendapat sekor 86. Selain pengumuman nilai dari dua kelompok, bapak Wahyudi memberikan kritik dan koreksi yang signifikan bagi peserta PPL, agar lebih baik lagi dalam melaksanakan persidangan selanjutnya.
Acara ditutup pada siang hari oleh bapak Nur Hudrein selaku wakil ketua PA yang menyerahkan kembali peserta PPL kepada pihak fakultas. Dan dari pihak fakultas ditarik langsung oleh Bapak Abdul Ghofur.
C.      Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negri Semarang
Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negri Semarang dimulai pada tanggal 24 Oktober 2011. Yang mana, dimulai dan disambut oleh Bapak Noor Edi Yono, serta dihadiri oleh pihak fakultas yang dihadiri oleh Bapak Abdul Ghofur beserta staff. Di dalam permulaan pertemuan peserta PPL dengan pihak Pengadilan Negri Semarang,
Bapak Noor Edi Yono memberikan ulasan sedikit tentang apa-apa yang berkaitan dengan PN. Pengadilan Khusus di PN menaungi Niaga, dan Hukum Industrial. Dalam perkara pidana umum terbagi dalam acara biasa, acara singkat dan acara cepat. Beliau pun memaparkan tentang tidak adanya mediasi dalam persidangan niaga atau hubungan industrial, karena hanya diberikan waktu 50 hari. Bagi peserta PPL, diberikan tugas individu untuk mencatat nomor perkara, terdakwa dan acaranya dalam persidangan yang diikuti.
Di hari selanjutnya tugas tersebut dikumpulkan dan dibahas bersama. Begitulah acara PPL di Pengadilan Negri Semarang. Peserta dibebaskan untuk mengikuti persidangan yang ada di ruang sidang mana pun.
Persidangan yang sempat saya ikuti, antara lain :
1.      No. perkara    : 60/PId. Sus/2011/PN.Smg
Terdakwa       : H. Khumaidi
Acara              : Keterangan saksi dan Ahli.
2.      No. Perkara    : 607/PId.B/2011/PN.Smg
Terdakwa       : Arif Riyanto
Acaranya        : Pembacaan dakwaan.
3.      No. Perkara    : 150/PId.B/2011/PN.Smg
Terdakwa       : Yulianto
Acaranya        : Pembacaan tuntutan.
4.      No. Perkara    : 619/PId.B/201/PN.Smg
Terdakwa       : Agus Supriyanto alias Kacang bin Lasiman
Acaranya        : Putusan.
BAB IV
ANALISIS
A.      Observasi
Secara keseluruhan, apa yang penulis lihat ternyata tidak sama dengan apa yang penulis bayangkan. Pertama, mengenai prosedur pernikahan. Pernikahan yang begitu sacral, ternyata rumit dalam prosesi pemenuhan persyaratan. Yang mana, masing-masing calon mempelai baik putra maupun putri, harus mengisi formulir yang banyak. Mulai dari berkas pernyataan sampai pemberitahuan atau pembatalan nikah.
Selain itu, kepala KUA yang bertugas langsung untuk mencatat peristiwa pernikahan dan memberikan buku nikah kepada pihaknya. Yang menjadi pikiran bagi kepala KUA sendiri adalah ketika seseorang menikah dalam beda agama. Karena terkadang, mereka kembali pada agama salah satunya. Meskipun, hal ini bukan wewenang dari kepala KUA, tapi lembaga ini memiliki fungsi dalam pembinaan dan penasihatan perkawinan agar tetap sakinah, mawadah warohmah.
Sedangkan dalam perwakafan pun ada beberapa blangko yang harus diisi dan dipenuhi oleh pihak terkait. Yang kemudian, hal tersebut dimintakan surat permohonan kepada KUA setempat untuk didaftarkan tanahnya. Sayangnya dalam materi ini tidak ada simulasi untuk memudahkan peserta mencerna materi.
Di Pengadilan Agama, kita dapat melihat secara jelas yang disebut buku register dan jurnal keuangan. Ruang kepaniteraan, meja I dan meja II dengan segala kesibukannya. Kemudian mengikuti persidangan dari perkara yang disidangkan pada waktu itu. Dan di Pengadilan Negri kita diperkenalkan dengan ruang-ruang sidang yang ada dan ruang yang dipakai oleh petugas-petugas PN.
B.       Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan, apa yang tersaji di Pengadilan Agama Semarang dilaksanakan sedikit berbeda dengan teori yang ada. Acara persidangan yang ada, dilakukan begitu cepat dan terkesan tidak rumit. Hakim ketua, hanya membuka persidangan sekali dan kemudian dilanjutkan dengan perkara-perkara selanjutnya. Selain itu, dalam persidangan, kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat gugatan, apabila jawaban sudah siap maka langsung bisa diutarakan di depan hakim ketua. Sedangkan ketika tidak siap maka sidang ditunda seminggu atau dua minggu sesuai pendapat hakim ketua.
Dalam pengadilan agama, orang yang berperkara mencari kebenaran formil. Yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya yang didasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu. Dalam persidangan pun, hakim berkewajiban untuk mendamaikan dua belah pihak yang berperkara dalam setiap kali sidang.
Sedangkan beracara dalam persidangan pidana, hakim ketua tidak membacakan nomor perkara sebagaimana di persidangan pengadilan agama. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan surat dakwaan dan mempersiapkan semua yang berkaitan dengan gugatan terhadap terdakwa. Jadwal sidang di Pengadilan Negri tidak sesistematik jadwal persidangan di PA.



















BAB V
KESIMPULAN
A.      Kesimpulan
Dari pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negri Semarang, penyusun menyimpulkan hasil laporan sebagai berikut :
1.      Bahwa PPL yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 28 Oktober 2011 oleh fakultas merupakan sarana positif untuk menjadikan mahasiswa semakin profesional di samping materi teoritik.
2.      Bahwa proses pencatatan pernikahan dan perwakafan merupakan materi yang penting bagi mahasiswa untuk mengetahui secara jelas pengisian formulir dan pemenuhan syarat-syaratnya. Dalam perwakafan, dibuat surat pernyataan wakaf mengenai bendanya, wakif dan nadzir. Selain itu, sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dipegang oleh KUA.
3.      Bahwa dengan adanya praktek lapangan tersebut, mahasiswa jadi paham dengan dunia peradilan. Dengan maksud agar mahasiswa syari’ah tidak kalah saing dengan mahasiswa hukum lainnya. Selain itu, mahasiswa semakin paham dengan proses acara persidangan yang detail dan langsung dipraktekkan, baik dalam pengadilan agama maupun pengadilan negri.
B.       Penutup
Dengan demikian laporan ini saya susun. Pastilah banyak kekurangan di dalamnya, maka dari itu mohon kritik dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki laporan selanjutnya. Agar lebih baik dari sebelumnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, untuk dijadikan sebagai tambahan dan wacana dalam laporan PPL selanjutnya.