Contoh Lengkap Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Syariah IAIN Walisongo

Contoh Lengkap Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Syariah IAIN Walisongo
BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang adalah Perguruan Tinggi  yang memberikan pendidikan dan pengajaran Agama Islam dan sekaligus menjadi pusat untuk memperdalam ilmu, baik pengetahuan Agama Islam maupun pengetahuan umum, sehingga mencetak sarjana-sarjana yang berakhlak karimah. Eksistensi Fakultas Syari'ah merupakan bagian integral dari kekuatan IAIN Walisongo untuk mengkonstruk masyarakat madani. Motivasi tersebut tersimpan dalam visi berupa terciptanya sarjana Islam yang bertaqwa dan memiliki kekuatan intelektualisme, profesionalisme serta dedikasi tinggi untuk menghadapi arus modernisme yang keras. Sementara misinya adalah berusaha mengantarkan mahasiswa pada kemantapan aqidah, kedalaman spiritual, kemuliaan etika, keluasan dan kedalaman ilmu dan intelektual, kemantapan profesionalisme, ketulusan dedikasi serta kemajuan inovasi dan prestasi.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, maka diselenggarakan kegiatan-kegiatan intrakurikuler baik berbentuk ketrampilan (studi lapangan) maupun tugas-tugas lain yang berupa kerja praktek dalam rangka uji teori yang telah diperoleh mahasiswa selama aktif di bangku kuliah sekaligus untuk meningkatkan profesionalisme, ketrampilan, skill yang sesuai dengan fakultas ataupun jurusan studi yang ia masuki.
Kegiatan intrakurikuler tersebut dapat berbentuk Praktikum Mata Kuliah (PMK), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah praktek yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman riil dan praktis dari lembaga atau instansi yang berkaitan dengan mata kuliah yang bersifat monodisipliner yang dikembangkan oleh Fakultas atau Jurusan.
B.     Tujuan dan Fungsi KKL
Secara general, KKL dilaksanakan dengan bertujuan untuk menambah pengalaman mahasiswa Fakultas Syari'ah dalam realitas profesi terkait dengan kompetensi jurusan masing-masing. Karena khazanah keilmuan teoritik akan mati sebatas angan eutopis ketika tidak diuji coba diterapkan untuk membahas persoalan hukum dalam realitasnya. Juga, sebagai salah satu upaya koreksi pengetahuan teoritik karena memang hukum itu perlu kontekstualisasi dan berubah (dinamis) mengikuti perubahan masa dan tempat.
Secara spesifik, pelaksanaan KKL setiap jurusan di lingkungan Fakultas Syari'ah yang konsentrasinya pada kajian hukum Islam dan hukum positif dimaksudkan untuk:
  • Memperkaya pengalaman di lapangan hukum dalam bentuk praktis hukum dengan upayanya membenahi konsep metodologi atau praktek hukum yang dirasa masih ada kekurangan di beberapa sisi.
  • Mengembangkan daya keilmuan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari’ah sesuai disiplin ilmu yang digeluti di setiap jurusan.
  • Upaya elaborasi dan uji teoritik terkait dengan hukum Islam dan hukum positif dalam konteksnya langsung.
Dilihat dari substansi pentingnya pelaksanaan KKL, pemberian materi atau bekal bagi mahasiswa dalam kerangka praktis sangatlah dibutuhkan. Maka dari itu komposisi arahan yang lebih bagus dengan kolaborasi format, sistematika, desain baru untuk pelaksanaan KKL sangat perlu untuk dikembangkan. Agar ide mahasiswa (peserta) KKL tidak hanya berbentuk terbayang tulisan (teori) hukum dan hasil penyelesaian perkara yang kadang tompus dan locusnya telah usang. Tidak menyentuh dengan persoalan hukum yang dinamis dan pesat mengikuti cepatnya arah gelombang modernitas
BAB II
LANDASAN TEORI

A.    TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA (BI) SEMARANG
1)      Status dan kedudukan Bank Indonesia
·         Sebagai Lembaga Negara yang Independen
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenang nya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
·         Sebagai badan hukum
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenang nya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas Nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan
2)      Tujuan dan tugas Bank Indonesia
v  Tujuan tunggal
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
v  Tiga pilar utama
Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu di integrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
3)      Pengaturan dan pengawasan Bank
Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.
Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan Kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

B.    TUGAS DAN WEWENANG LPKBHI SEMARANG
1.      Sejarah dan Status LPKBHI Semarang
a.       Sejarah LPKBHI
Di penghujung masa jabatannya, Dr. Zamachsyari mengeluarkan SK tentang susunan lembaga Pengelola Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI). Lembaga ini diproyeksikan menjadi bahan subur bagi sarjana fakultas Syari’ah di bidang pengabdian hukum. Tujuan dari di bentuknya LPKBHI adalah untuk mengaplikasikan keilmuan sarjana Syari’ah dan pengabdian hukum kepada masyarakat, menyangkut berbagai persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan.
Di luar IAIN, pembentukan LPKBHI ternyata mendapat sambutan positif dari praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama (PA) atau PTA. Pasalnya selama ini pengacara dan advokat di PA atau di PTA didominasi oleh sarjana hukum sehingga seringkali menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses peradilan, karena pada umumnya mereka kurang menguasai hukum materiil nya. Dari fenomena inilah muncul gagasan untuk memberdayakan sarjana Syari’ah yang dalam hukum materiil lebih menguasai dari pada sarjana hukum. Karena itu untuk mendukung keahlian mahasiswa Fakultas Syari’ah secara ideal LPKBHI Semarang memang cukup menjanjikan.
b.       Status LPKBHI
LPKBHI bersumber pada SK Rektor No. IN/12/HK/04/0413/1999 tentang pengangkatan pengurus LPKBHI. Dengan bersumber pada SK. Rektor tersebut LPKBHI seharusnya dimandirikan meski tetap harus ada koordinasi struktural (sebagai bagian) dari IAIN.

2.      Landasan Hukum LPKBHI
Lembaga bantuan hukum menjadi suatu kebutuhan praktek dalam proses peradilan. Hal ini dapat dipahami karena peran lembaga bantuan hukum ini sangat besar sekali dalam membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi pancasila, hukum, dan keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 37.
Adapun landasan yang digunakan lembaga bantuan hukum dalam beracara di muka pengadilan guna mewakili klien nya yaitu:
a.       Landasan dalam perkara perdata
b.      Landasan hukum bagi perwakilan di muka pengadilan adalah pasal 123 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) yang memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain yang diberi surat kuasa khusus. Apabila pemberi kuasa hadir dimuka pengadilan atau di hadapan hakim maka menyampaikan secara lisan.

3.      Tugas Pengacara LPKBHI
Keberadaan pengacara merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum dan pengadilan. Pengacara sebagai fasilitas perjuangan dan upaya masyarakat mencari keadilan untuk mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai wakil dari klien nya atau orang yang dibela.
Adapun tugas dan kedudukan pengacara antara lain:
a.       Tugas kepada klien yang dibela, pengacara LPKBHI harus berusaha menunjukkan kepada klien nya tentang kekuatan dan kelemahannya dari aspek yuridis. Dan tidak memberi harapan yang terlampau besar kepada klien nya apabila kenyataannya belakang.
b.      Tugas kepada lawan klien, pengacara LPKBHI memperlihatkan kepentingan hukum lawan klien nya. Hal ini bisa dilakukan dengan cross examination yang berfungsi sebagai senjata yang bernilai untuk mengetahui ketetapan penjelasan dan akurasi dari semua penjelasan di dalam ruang sidang peradilan.
c.       Tugas kepada pengadilan, pengacara LPKBHI merupakan birokrasi peradilan atau pejabat peradilan. Ini berarti mereka mendapat tugas dari negara sebagaimana hukum positif yaitu tugas agar bersama-sama membangun sebuah institusi peradilan yang benar-benar bisa diandalkan untuk penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.
d.      Tugas kepada negara, pengacara LPKBHI dan pengacara umumnya yang jelas dipercaya oleh negara sama dengan birokrasi pengadilan yang lain yang bertugas membangun institusi hukum yang berwibawa dan disegani.
Disamping tugas-tugas tersebut diatas, para pengacara LPKBHI juga mempunyai tugas untuk mengadakan penyuluhan dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan keislaman yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan kedudukan dari LPKBHI itu sendiri, yaitu sebagai lembaga penyuluhan dan konsultasi hukum Islam. Sehingga sudah sewajarnya apabila para pengacara dan konsultan tersebut mempunyai tugas ganda dan lebih berat dibandingkan dengan pengacara lembaga bantuan hukum lainnya.


C.    TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lembaga ini di desain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan nya.
Dalam mewujudkan tugas konstitusional nya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaan, yaitu tegak nya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.
1.      Kedudukan MK
MK merupakan lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2.      Kewenangan MK
MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusan nya bersifat final untuk:
§  Menguji undang-undang terhadap UUD Negara RI tahun 1945.
§  Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia.
§  Memutuskan pembubaran partai politik, dan
§  Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3.      Kewajiban MK
MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga:
Ø  Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
-          Pengkhianatan terhadap Negara
-          Korupsi
-          Penyuapan
-          Tindak pidana berat lainnya
Ø  Atau perbuatan tercela, dan /atau
Ø  Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
D.    KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan perkara korupsi dilakukan berdasarkan KUHP (UU No.8/1981), UU No. 14/1985 tentang MA dan UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001, setiap orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam kasus korupsi dapat di pidana penjara min.3 max 4 tahun dan di denda min Rp. 150jt max Rp. 600jt (Ps. 21 UU No. 31/1999 jo No. 20/2001)
Selama ini pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan (karena ada campur tangan eksekutif, legislative ataupun yudikatif). Untuk itu diperlukan metode penegakan hokum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas (meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan) dan independent (mandiri, bebas dari kekuasaan manapun), dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi.
1)      Visi dan Misi
                             Visi     : Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi
                         Misi    : Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi
2)      Rencana Strategi KPK
Berdasarkan waktu, strategi KPK dapat dibagi menjadi strategi jangka pendek, dan strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang.
Sedangkan berdasarkan tugasnya, strategi KPK dapat dibagi menjadi strategi pembangunan kelembagaan, strategi pencegatan, strategi penindakan dan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat.
E.    OBSERVATORIUM BOSSCHA BANDUNG
Observatorium Bosscha adalah sebuah Lembaga Penelitian dengan program-program spesifik. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, observatorium ini merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu astronomi di Indonesia. Sebagai bagian dari  Fakultas MIPA - ITB, Observatorium Bosscha memberikan layanan bagi pendidikan sarjana dan pascasarjana di ITB, khususnya bagi Program Studi Astronomi, FMIPA - ITB. Penelitian yang bersifat multi disiplin juga dilakukan di lembaga ini, misalnya di bidang optikal, teknik instrumentasi dan kontrol, pengolahan data digital, dan lain-lain. Berdiri tahun 1923, Observatorium Bosscha bukan hanya observatorium tertua di Indonesia, tapi juga masih satu-satunya observatorium besar di Indonesia. 
Dalam program pengabdian masyarakat, melalui ceramah, diskusi dan kunjungan ter pandu ke fasilitas teropong untuk melihat objek-objek langit, masyarakat diperkenalkan pada keindahan sekaligus deskripsi ilmiah alam raya. Dengan ini Observatorium Bosscha berperan sebagai lembaga ilmiah yang bukan hanya menjadi tempat berpikir dan bekerja para astronom profesional, tetapi juga merupakan tempat bagi masyarakat untuk mengenal dan menghargai sains. Dalam terminologi ekonomi modern, Observatorium Bosscha berperan sebagai public good. 
Observatorium Bosscha merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia. Observatorium Bosscha berlokasi di Lembang, Jawa Barat, sekitar 15 km di bagian utara Kota Bandung dengan koordinat geografis 107° 36' Bujur Timur dan 6° 49' Lintang Selatan. Tempat ini berdiri di atas tanah seluas 6 hektar, dan berada pada ketinggian 1310 meter di atas permukaan laut atau pada ketinggian 630 m dari plato Bandung. Kode observatorium Persatuan Astronomi Internasional untuk observatorium Bosscha adalah 299.
1)      Sejarah
Observatorium Bosscha (dahulu bernama Bosscha Sterrenwacht) dibangun oleh Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging (NISV) atau Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Pada rapat pertama NISV, diputuskan akan dibangun sebuah observatorium di Indonesia demi memajukan Ilmu Astronomi di Hindia Belanda. Dan di dalam rapat itulah, Karel Albert Rudolf Bosscha, seorang tuan tanah di perkebunan teh Malabar, bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian teropong bintang. Sebagai penghargaan atas jasa K.A.R. Bosscha dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosscha diabadikan sebagai nama observatorium ini.
Pembangunan observatorium ini sendiri menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun sejak tahun 1923 sampai dengan tahun 1928.
Publikasi internasional pertama Observatorium Bosscha dilakukan pada tahun 1933. Namun kemudian observasi terpaksa dihentikan dikarenakan sedang berkecamuknya Perang Dunia II. Setelah perang usai, dilakukan renovasi besar-besaran pada observatorium ini karena kerusakan akibat perang hingga akhirnya observatorium dapat beroperasi dengan normal kembali.
Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1951, NISV menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah RI. Setelah Institut Teknologi Bandung (ITB) berdiri pada tahun 1959, Observatorium Bosscha kemudian menjadi bagian dari ITB. Dan sejak saat itu, Bosscha difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal Astronomi di Indonesia
2)      Fasilitas
Terdapat 5 buah teleskop besar, yaitu:
Ø  Teleskop Refraktor Ganda Zeiss
Teleskop ini biasa digunakan untuk mengamati bintang ganda visual, mengukur photometry gerhana bintang, mengamati citra kawah bulan, mengamati planet, mengamati oposisi planet Mars, Saturnus, Jupiter, dan untuk mengamati citra detail komet terang serta benda langit lainnya. Teleskop ini mempunyai 2 lensa objektif dengan diameter masing-masing lensa 60 cm, dengan titik api atau fokus nya adalah 10, 7 meter.
Ø  Teleskop Schmidt Bima Sakti
Teleskop ini biasa digunakan untuk mempelajari struktur galaksi Bima Sakti, mempelajari spektrum bintang, mengamati asteroid, supernova, Nova untuk ditentukan terang dan komposisi kimiawi nya, dan untuk memotret objek langit. Diameter lensa 71, 12 cm. Diameter lensa koreksi biconcaf-biconfex 50 cm. Titik api/fokus 2, 5 meter. Juga dilengkapi dengan prisma pembias dengan sudut prima 6, 10, untuk memperoleh spektrum bintang. Dispersi prisma ini pada H-gamma 312A tiap malam. Alat bantu extra-telescope adalah Wedge Sensitometer, untuk menera kehitaman skala terang bintang, dan alat perekam film
Ø  Teleskop Refraktor Bamberg
Teleskop ini biasa digunakan untuk menera terang bintang, menentukan skala jarak, mengukur photometry gerhana bintang, mengamati citra kawah bulan, pengamatan matahari, dan untuk mengamati benda langit lainnya. Dilengkapi dengan fotoelektrik-fotometer untuk mendapatkan skala terang bintang dari intensitas cahaya listrik yang di timbulkan. Diameter lensa 37 cm. Titik api atau fokus 7 meter.

Ø  Teleskop Cassegrain GOTO
Dengan teleskop ini, objek dapat langsung diamati dengan memasukkan data posisi objek tersebut. Kemudian data hasil pengamatan akan dimasukkan ke media penyimpanan data secara langsung. Teropong ini juga dapat digunakan untuk mengukur kuat cahaya bintang serta pengamatan spektrum bintang. Dilengkapi dengan spektograf dan fotoelektrik-fotometer
Ø  Teleskop Refraktor Unitron
Teleskop ini biasa digunakan untuk melakukan pengamatan hilal, pengamatan gerhana bulan dan gerhana matahari, dan pemotretan bintik matahari serta pengamatan benda-benda langit lain. Dengan Diameter lensa 13 cm, dan fokus 87 cm
3)      Visi dan Misi Observatorium Bosscha
Adapun visi dan misi Observatorium Bosscha adalah:
1)      Misi
Menjadikan observatorium Jakarta sebagai tempat wisata pendidikan yang menarik dan mencerdaskan dengan memberikan pelayanan prima dan professional
2)      Visi
o   Meningkatkan profesionalisme SDM pengelola.
o   Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung.
o   Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana / prasarana dokumentasi dan publikasi.
o   Meningkatkan kualitas dan kuantitas atau prasarana pertunjukan dan layanan lainnya.
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan ilmu astronomi kepada guru, pelajar Mahasiswa dan masyarakat umum.


BAB III
PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)

A.    PEMBEKALAN (Coaching)
Tahap pertama dari seluruh rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah pembekalan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 di Ruang Sidang Kantor Fakultas Syari’ah Kampus III IAIN Walisongo Semarang yang diikuti oleh 82 Mahasiswa.
Acara ini dibuka oleh Bapak Drs. Musahadi, M.A., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam sambutan nya beliau menyampaikan mengenai pentingnya KKL sebagai bekal praktis bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah sebelum terjun ke dunia lapangan pekerjaan
Pembekalan bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh, praktis, dan global tentang perjalanan KKL sejak permulaan sampai akhir pelaksanaan serta hal-hal penting lainnya yang harus diselesaikan oleh peserta KKL.
Setelah secara resmi dibuka oleh dekan Fakultas Syari’ah, acara dilanjutkan dengan pengarahan dan penyampaian materi yang disampaikan oleh beberapa pembicara diantaranya:
·        Bapak Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., yang menyampaikan materi tentang Peran dan Fungsi DPR.
·        Bapak Drs. H. Abdul Ghofur, M. Ag., yang menyampaikan materi tentang Kelembagaan Bank Indonesia.
·        Ibu Anthin Latifah, M.Ag., perwakilan dari jurusan Al- Ahwal Al Syakhsiyyah (AS) yang menyampaikan materi tentang Peran dan Fungsi MA
·        Bapak Drs. H. Slamet Hambali, yang menyampaikan materi tentang Observatorium Bosscha dan Pra Tanya.
Terakhir, sambutan menyampaikan pengarahan kepada seluruh mahasiswa tentang tata tertib dan mekanisme pelaksanaan KKL serta pemberitahuan kepada seluruh peserta KKL agar selalu menjaga Nama baik almamater, dan bersikap sopan santun dalam perkataan maupun perbuatan.

B.    PELAKSANAAN KKL di BANK INDONESIA SEMARANG
Pelaksanaan KKL di Bank Indonesia , bertempat di Ruang Aula Gedung   BI Semarang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009. dan diikuti oleh semua peserta KKL baik dari jurusan Muamalah, Ahwal Al Syakhsiyyah, Siyasah Jinayat. Yang pada khususnya ini adalah untuk Jurusan Muamalah. Acara pertama di buka dengan sambutan oleh Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag  selaku Pembantu dekan III fakultas syariah yang menyerahkan mahasiswa untuk diberi pengarahan dan penjelasan tentang Bank syariah di Bank Indonesia. Dilanjutkan overview dari pihak BI. Yang pertama oleh bapak. Amin, selaku pengawas di Bank Indonesia Semarang Beliau menjelaskan antara lain mengenai tugas BI yaitu:
-       Mengatur dan menjaga sistem  pembayaran
-       Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 
-       Mengatur dan mengawasi bank
Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perbankan syariah oleh ibu Esti dan Bapak Slamet, beliau menyampaikan sekilas tentang tugas dan fungsi perbankan syariah  di Bank Indonesia dan kebijakan Bank Indonesia  terhadap pengembangan bank syariah dan prospeknya. Metode yang di gunakan dalam kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan pola presentasi dan pola diskusi dengan Tanya jawab.
Dalam pengembangannya, perbankan syariah lebih pesat dibandingkan dengan produk ekonmi syariah lainnya. Namun hingga saat ini sumber daya manusianya masih dianggap kedodoran. Pemahaman terhadap system syariah belum merata dikalangan perbankan syariah sendiri.
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah menganut  prinsip transaksi yang untung ruginya ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Pemasukan bank tergantung dana yang dikelola di sektor riil, bukan berupa bunga melainkan keuntungan yang di sebut dengan bagi hasil. Menurut pimpinan direktorat perbankan syariah dilatarbelakangi oleh adanya segmen masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan dan pengembangan perbankan syariah yang berpotensi memberikan kemanfaatan baik dari makro maupun mikro bagi perekonomian nasional.
Perbankan syariah memiliki akar pada hukum islam dengan acuan utama al-quran, sunnah dan ijma dengan menggunakan prinsip utama yaitu: keadilan, maslahat, dan ta’awun. Beliau juga menerangkan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu:
1.   Bank Syariah
Ø  Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
Ø  Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa
Ø  Profit dan falah oriented
Ø  Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
Ø  Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewwan Syariah Nasional.
2.  Sedangkan Bank konvensional 
Ø  Investasi pada yang haram da halal
Ø  Memakai perangkat bunga
Ø  profit oriented
Ø  hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur dan kreditur
Ø  Tidak terdapat dewan sejenis.
3.  Strategi pengembangan perbankan syariah nasional:
v  Mendorong pertumbuhan kantor ke seluruh wilayah yang potensial
v  Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah
v  Meningkatkan kompetensi ,skilldan professional lembaga dan pelaku perbankan syariah
v  Mendorong penigkatan pembiayaan dengan perfoma baik
v  Meningkatkan servis excellent dan ketaatan prinsip syariah
Meningkatkan kinerja bank syariah agar minimal setara dangan bank konvensional dan bank syariah internasional

·         Visi dan Misi Pengembangan Perbankan syari’ah
Terwujudnya sistem perbankan syari’ah yang sehat, kuat dan istiqomah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara materiil dan spiritual (falah)
Ø  Misi Pengembangan Perbankan Syari’ah
Mewujudkan iklim kondusif untuk pengembangan perbankan syari’ah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

·         Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Nasional
a.       Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan syari’ah (sharia compliance)
b.      Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah
c.       Terciptanya sistem perbankan syari’ah yang kompetitif dan efisien
d.      Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasi nya kemanfaatan bagi masyarakat luas
e.       Meningkatkan kualitas SDM dan tersedianya SDM secara memadai untuk mendukung pertumbuhan
f.       Optimalnya fungsi sosial BS melalui perannya dalam memfasilitasi keterkaitan antara voluntary sector dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (dhu’afa, usaha mikro dan kecil)

·         Biaya Promosi dan Pendidikan BPRS (dalam juta rupiah)

2005
2006
2007
2008
Sept ‘09
Biaya Promosi
826
1,300
2,284
4,178
3,273
Biaya Pendidikan dan Latihan
686
1,649
1,889
2,727
2,195

·         Jaringan Kantor Perbankan Syari’ah

2005
2006
2007
2008
Sept ‘09
BUS





Jumlah
3
3
3
5
5
Kantor
304
349
401
581
660
UUS





Jumlah
19
20
26
27
24
Kantor
154
183
196
241
264
BPRS





Jumlah
92
105
114
131
137
Kantor
92
105
185
202
220
JUMLAH KANTOR
550
637
782
1024
1144


·         Biaya Promosi dan Pendidikan BPRS (dalam juta rupiah)

2005
2006
2007
2008
Sept ‘09
Biaya Promosi
826
1,300
2,284
4,178
3,273
Biaya Pendidikan dan Latihan
686
1,649
1,889
2,727
2,195

·         Jumlah Pekerja di Perbankan Syariah

2005
2006
2007
2008
Sept ‘09
BUS
3,523
3,913
4,311
6,609
9,275
UUS
1,436
1,797
2,266
2,562
2,179
BPRS
1,037
1,666
2,108
2,581
2,694


C.    PELAKSANAAN KKL di LPKBHI SEMARANG
KKL di LPKBHI Semarang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Nopember 2009 bertempat di Ruang Sidang Kantor Fakultas Syari’ah Kampus III  IAIN Walisongo Semarang oleh Tim LPKBHI diantaranya, Drs. H. Eman Sulaeman, M. Ag., dan Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag., yang menyampaikan materi tentang bedah kasus perkara perdata dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dan KKL di LPKBHI ini hanya diikuti oleh Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, karena LPKBHI adalah salah satu objek utama KKL Jurusan tersebut.


1)      Bedah Perkara
a.      Pembuktian
Dalam suatu pembuktian untuk bedah perkara harus ada yang namanya Pengertian, Tujuan, Siapa yang harus membuktikan.
·         Pengertian: Mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
·         Apa yang harus dibuktikan? Fakta.
·         Fakta: Keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu.
·         Tujuan: Untuk memastikan suatu peristiwa terjadi.
·         Siapa: Para pihak yang mengaku memiliki hak atau mengemukakan peristiwa atau yang membantah hak orang lain (163 HIR, 238 Rbg, 1865 BW)
b.      Alat – alat bukti perdata
o   Surat
o   Keterangan saksi atau saksi ahli
o   Persangkaan
o   Pengakuan
o   Sumpah
o   Pemeriksaan di tempat
o   Pembuktian
o   Pengetahuan hakim
c.       Putusan dan Macam-macam putusan
 Yaitu pernyataan hakim, dituangkan secara tertulis, diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontensius).
Macam-macam putusan:
ü  Fungsinya dalam mengakhiri perkara: akhir dan sela.
ü  Hadir tidaknya para pihak: gugur, verstek, kontradiktoir. (Tidak dihadiri salah satu pihak atau kedua pihak).
ü  Isinya terhadap gugatan: negatif (tidak diterima dan ditolak),positif(mengabulkan atau menolak sebagian dan mengabulkan seluruhnya)
ü  Akibat hukum yang ditimbulkan: diklaratoir, konstitutif, kondemnatoir.
d.      Susunan putusan
§  Kepala putusan(demi keadilan, PA ada bismillah, nomor, tanggal)
§  Identitas para pihak
§  Duduk perkara (surat gugat, jawab menjawab, sekitar, pembuktian, kesimpulan)
§  Pertimbangan (argumentasi hakim, penggunaan pasal, doktrin hakim, dalil Qur’an atau Hadits)
§  Amar putusan (harus tegas dan lugas, terperinci atas setiap petitum)

2)      Kuasa Hukum dan surat Kuasa
Orang yang ditunjuk untuk menjadi kuasa beracara di pengadilan sebelum munculnya UU advokat No. 18 tahun 2003 adalah:
a.       Advokat
b.      Pengacara
c.       Dosen dari LBH Fakultas Hukum/Syari’ah
d.      Kuasa Insidentil, yaitu kuasa yang diminta oleh pihak berperkara untuk memberikan bantuan hukum selama pemeriksaan berjalan. Mereka bekerja pada bidangnya masing-masing.
Syarat menjadi kuasa hukum untuk advokat:
a.       Berijasah sarjana hukum/Syari’ah
b.      Telah berpengalaman.
c.       Diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.
d.      Mendapat ijin Dari Pengadilan Tinggi/PTA setempat.
e.       Ada surat kuasa hukum untuk pengacara praktek
Syarat menjadi kuasa hukum pengacara praktek
a.       Berijasah minimal SMA Dan menguasai hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, hukum Islam, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana.
b.      Diangkat dengan SK Pengadilan Tinggi.
c.       Ada Surat kuasa dari pihak pemberi kuasa.
d.      Mendaftarkan diri di PTA setempat.
Syarat menjadi kuasa hukum untuk dosen dari LBH Fakultas Hukum/Syari’ah:
a.       Ada SK dari penunjukan rektor atau Dekan
b.      Ada ijin dari Pengadilan Tinggi
c.       Di daftar di PN
d.      Ada surat kuasa dari pihak pemberi kuasa
e.       Mendaftarkan diri di PTA setempat
Syarat untuk menjadi kuasa hukum untuk kuasa insidentil:
a.       Ada hubungan keluarga dengan pihak pemberi kuasa yang dikuatkan dengan surat lurah atau camat
b.      Ada surat kuasa dari pemberi kuasa
c.       Mendapat ijin dari ketua PN/PA setempat
d.      Mendaftarkan diri di PA/PN setempat
Ada dua hal prinsip tentang UU advokat yaitu:
a.       UU ini memberikan wacana dihilangkan nya isu advokasi seperti pasal 2: “Persyaratan advokat adalah sarjana yang berpendidikan hukum, lulusan pendidikan hukum, Syari’ah, hukum polisi”.
b.      Administratif, seorang advokat sebelum adanya UU advokat untuk menjadi pengacara harus mengikuti pendidikan selama 6 bulan.
Dengan begitu sarjana Syari’ah layak menjadi advokat. Seorang pengacara mempunyai hak imunitas (pasal 16) yaitu hak untuk dilindungi UU bagi advokat dalam keperdataan dan pidana. Bagi yang mengaku dirinya advokat tanpa bukti diancam hukuman penjara 5 tahun atau denda sebesar Rp 50.000.000, 00
Pemberian wewenang dari seorang kepada orang lain yang berkompeten karena berbagai hal diperlukan surat kuasa yang memberikan legalitas hukum kepadanya. Berkaitan dengan hal ini ada dua macam Surat kuasa:
a.       Surat kuasa umum, yaitu memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk dapat melakukan segala apa saja tentang urusan dan kepentingan pemberi kuasa mengenai berperkara, semua urusan harta benda, dan bisnis pemberi kuasa tanpa batas.
b.      Surat kuasa khusus, yaitu obyek yang dikuasakan hanya satu persoalan.
Surat kuasa berdasarkan pasal 123 HIR ada dua macam yaitu:
a.       Kuasa insidentil yaitu perwira hukum untuk militer dan keluarga.
b.      Kuasa Profesional yaitu pengacara yang oleh UU advokat tidak ada istilah lagi yang ada hanya advokat.
Menurut Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH untuk keabsahan surat kuasa khusus dengan mengacu surat kuasa edaran MA RI No. 01/1971, tertanggal 23 Januari 1971 maka surat kuasa khusus harus memenuhi syarat formil:
a.       Harus tertulis.
b.      Harus menyebut Nama pihak berperkara.
c.       Harus menegaskan tentang hal-hal yang dipersengketakan, jenis, dan obyek sengketa.
d.      Merinci batas-batas tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa.
Unsur gugatan/permohonan yaitu:
a.       Identitas para pihak meliputi Nama, umur, tempat kediaman, dan kedudukan. Dalam hal perceraian perlu ditambahkan agama, pekerjaan, dan pendidikan.
b.      Posita (Fondamntum Petendi), yaitu bagian yang menguraikan tentang peristiwa, keadaan, kejadian, yang terjadi atau bagian yang menguraikan tentang hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.
c.       Petitum, yaitu apa yang diminta oleh penggugat/pemohon atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Petitum tidak boleh bersifat kompositur (hanya memohon keadilan saja) tetapi harus terperinci.
Syarat Surat permohonan/gugatan:
1)      Menggunakan kertas folio HVS, tidak boleh dengan kertas buram atau kertas doorslag (tipis mengikat).
2)      Memuat tempat kedudukan, tanggal, perihal, dan alamat yang dituju.
3)      Diketik jelas, setengah spasi, dan tidak bolak-balik.
4)      Ditandatangani oleh penggugat/pemohon atau kuasa hukumnya atau oleh hakim yang mencatatnya jika penggugat/pemohon buta huruf.
5)      Tidak perlu dibubuhi materai.
6)      Jika Surat gugatan/permohonan ditanda tangani oleh kuasa hukum harus dilampiri oleh Surat kuasa khusus yang lengkap (termasuk tanggal surat kuasa).
Adapun gugatan/permohonan dikatakan obscure libel apabila posita maupun petitum tidak jelas/terperinci, bertentangan, tidak relevan, tidak berkaitan antar posita dan petitum. Perubahan Surat gugatan/permohonan dapat dilakukan sebelum tergugat/termohon mengajukan jawaban. Kalau tergugat tergugat/termohon. Sudah mengajukan jawaban maka mengajukan persetujuan dari tergugat/termohon.
Peluang Sarjana Syari’ah dengan munculnya UU advokat yaitu:
a.       Terbuka lebar karena tidak membedakan antara sarjana hokum dan sarjana Syari’ah.
b.      Pengacara Syari’ah merupakan sepak terjang dari keterpurukan pengacara hokum umum. Adapun hambatan sarjana Syari’ah dalam kepengacaraan ada dua factor yaitu:
1)      Faktor internal, merupakan factor dari dalam diri seseorang seperti kurang percaya diri.
2)      Faktor eksternal, yaitu kurang apresiasi nya masyarakat terhadap Sarjana Syari’ah karena anggapan hanya menguasai bidang agama saja.
Seorang pengacara untuk beracara harus mempunyai Surat ijin. Dengan dikeluarkannya UU advokat maka pengacara yang mendapat kartu pengacara dari Pengadilan Tinggi tidak boleh melebihi batas wilayah tapi dengan melakukan registrasi.
D.    PELAKSANAAN KKL di MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Pelaksanaan KKL di Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 Desember 2009. KKL di MK ini hanya diikuti oleh Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah dan Siyasah Jinayah, karena MK adalah salah satu objek utama KKL Jurusan tersebut.
  Para peserta dipersilakan masuk ke aula untuk mengikuti ceramah sekaligus sambutan dari pihak Fakultas yang langsung disampaikan oleh Bapak Drs. Maksun, M.Ag., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Syari’ah. kemudian dilanjutkan sambutan dari pihak Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus sebagai pemberi materi tentang sejarah, kedudukan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta KKL.
1.      Sejarah Pembentukan
Lembaran pertama sejarah Mahkamah Konstitusi (MK) adalah diadopsi nya ide mahkamah konstitusi (konstitusional count) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001.
Ide pembentukan mahkamah konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Ditinjau dari aspek waktu, Negara Indonesia tercatat sebagai Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.
Sambil menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi MK untuk sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan Undang–Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai MK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4316 ).
Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi  di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003.
Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara  dari MA ke MK, 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.
2.      Kedudukan, Kewenangan, Dan Kewajiban
·         Kedudukan
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
·         Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan satu (1) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusan nya bersifat final untuk:
a.       menguji Undang – undang terhadap Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19456;
b.      Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945;
c.       Memutus pembubaran partai politik ; dan
d.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
·         Kewajiban
Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga: (1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa (a) pengkhianatan terhadap Negara, (b0 korupsi, (c) penyuapan, (d) tindak pidana berat lainnya : (2) atau perbuatan tercela, dan / atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945.
3.      Visi dan Misi
a.       Visi Mahkamah Konstitusi
Tegak nya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.
b.      Misi Mahkamah Konstitusi
·         Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
·         Membangun Konstitusionalisme Indonesia dan budaya sadar ber konstitusi.
4.      Susunan Organisasi dan Susunan Mahkamah Konstitusi RI
a.       Susunan Organisasi
Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masing–masing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) anggota hakim konstitusi
Untuk kelancaran tugas dan wewenang nya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.
Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan ketua dan wakil ketua dipilih dari oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat Negara.


b.      Susunan Mahkamah Konstitusi
Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi.
Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.
Susunan Mahkamah Konstitusi:
.1      Ketua              :  Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H.
.2      Wakil Ketua    :  Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S
.3      Anggota          :  Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
                                 Dr. Harjono, S.H., MCL.
                                 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.
                                 Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
                                 Dr. Muhammad Alim, S.H, M.Hum
                                 Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.
                                 Maruarar Siahaan, S.H.
.4      sekretaris Jenderal : Janedri M. Gaffar
.5      panitera                  : Zainal Arifin Hoesein
5.      Proses Berperkara
a.       Pengajuan Permohonan
1.      Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2.      Ditandatangani oleh pemohon / kuasanya.
3.      Diajukan dalam dua belas rangkap.
4.      Jenis perkara.
5.      Sistematika:
·         Identitas dan Legal Standing
·         Posita
·         Petitum
6.      Disertai bukti pendukung.
Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.
b.      Pendaftaran.
1.      Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera
·         Belum lengkap, diberitahukan.
·         7 hari sejak diberitahukan, wajib dilengkapi.
·         Lengkap.
2.      Registrasi sesuai dengan perkara.
3.      Tujuh (7) hari kerja sejak Registrasi untuk perkara.
a.       Pengujian Undang-Undang :
·        Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR
·        Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
b.      Sengketa kewenangan lembaga Negara:
Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.

c.       Pembubaran partai politik :
Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.
d.Pendapat DPR:
Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.
Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja Sejak registrasi Salinan Permohonan disampaikan kepada KPU.
c.       Penjadwalan Sidang.
.1 Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang 1 (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu).
.2 Para pihak diberitahu/ dipanggil.
.3 Diumumkan pada masyarakat.
d.      Pemeriksaan Pendahuluan
1.      Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
·         Kelengkapan syarat – syarat Permohonan.
·         Kejelasan materi permohonan
2.      Memberi nasihat
·         Kelengkapan syarat – syarat Permohonan
·         Perbaikan materi Permohonan
3.      14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.
e.       Pemeriksaan Persidangan ;
1.      Terbuka untuk umum.
2.      Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3.      Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4.      Lembaga Negara dapat diminta keterangan. Lembaga Negara dimaksud dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberi keterangan yang diminta.
5.      Saksi dan/ atau ahli memberi keterangan.
6.      Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.
f.       Putusan
1.      Diputus paling lambat dalam tenggang waktu ;
a.       Untuk perkara pembubaran Parpol, 60 hari kerja sejak registrasi.
b.      Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu;
·         Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.
·         DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.
c. Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.
2.  Sesuai alat bukti.
3. Alat bukti minimal 2 (dua)
4. Memuat;
·         Fakta
·         Dasar hukum putusan
             5. Cara mengambil putusan;
§  Musyawarah mufakat
§  Setiap hakim menyampaikan pendapat/ pertimbangan tertulis.
§  Diambil suara terbanyak bila tidak mufakat
§  Nila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.
6. Ditandatangani hakim dan panitera.
7. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8.      Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 (tujuh) hari sejak diucapkan.
9.      Untuk putusan perkara :
a.       Pengujian Undang – undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung.
b.      Sengketa kewenangan lembaga Negara, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden.
c.       Pembubaran Parpol disampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan.
d.      Perselisihan hasil Pemilu, disampaikan kepada Presiden.
e.       Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

E.    PELAKSANAAN KKL DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Pelaksanaan KKL di KPK dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 , KKL di KPK ini hanya diikuti oleh Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah dan Siyasah Jinayah, karena KPK adalah salah satu objek utama KKL Jurusan tersebut. Dan KKL di KPK ini juga merupakan tempat yang paling berkesan selama pelaksanaan KKL. Pasalnya semua yang masuk ke gedung KPK harus meninggalkan kartu identitas yang nantinya diganti dengan kartu tamu, HP (hand phone) dan kamera tidak boleh di bawa masuk, harus dititipkan di ruang resepsionis.
Acara diawal dengan penyerahan mahasiswa kepada KPK oleh Bpk. Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dosen Fakultas Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi tentang KPK oleh Bapak Yudi Purnomo, Materi tersebut berisi tentang:

1.      Visi Misi dan Rencana Strategis KPK
Visi   : Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi
Misi  : penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi Rencana strategis KPK
a.       Strategi berdasarkan waktu:
1)      Jangka pendek (yang segera memberi manfaat)
-          Penindakan
-          Membangun nilai etika
-          Membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan profesional
2)      Jangka menengah (yang secara sistematis mampu mencegah tipikor)
-          Membangun proses perbankan, proses penganggaran, proses pengadaan dan infrastruktur informasi di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektifitas.
-          Memotivasi terciptanya kepemimpinan yang efisien dan efektif
-          Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pemerintah.
3)      Jangka panjang (yang diharapkan dapat merubah persepsi dan budaya masyarakat)
-          Membangun dan mendidik masyarakat untuk menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya
-          Membangun tata pemerintahan yang baik sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional
-          Membangun sistem kepegawaian (perekrutan, penggajian, penilaian kinerja dan pengembangan yang berkualitas).
b.      Strategi berdasarkan tugas
1)      Pembangunan kelembagaan
Tujuan: terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif
2)      Pencegahan
Tujuan: terbentuknya suatu sistem pencegahan tipikor yang handal
3)      Penindakan
Tujuan: meningkatkan penyelesaian perkara tipikor
4)      Penggalangan keikutsertaan masyarakat
Tujuan: terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi.
2.      Asas KPK
a.       Kepastian hukum
b.      Keterbukaan
c.       Akuntabilitas
d.      Kepentingan umum
e.       Proporsionalitas
3.      Tugas dan Wewenang KPK
·          Tugas KPK
1)      Koordinasi
2)      Supervisi
3)      Penyelidikan, penyidikan, penuntutan
4)      Pencegahan
5)      Memonitor penyelenggaraan pemerintahan

·         Wewenang KPK
a.       Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi: menerapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi berwenang, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan korupsi.
b.      Mengawasi, meneliti, menelaah instansi dalam menjalankan tugas dan wewenang, memberantas korupsi, dan dalam melaksanakan layanan publik.
c.       Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan.
d.      Meminta kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara korupsi yang sedang ditangani.
e.       Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi












4.      Struktur Organisasi
 











F.      






G.   PELAKSANAAN KKL DI OBSERVATORIUM BOSSCHA
KKL di Observatorium Bosscha dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009 dan merupakan tempat terakhir yang dijadikan sebagai tempat KKL.KKL Di Observatorium Bosscha ini diikuti oleh semua peserta KKL. Dilaksanakan di gedung observatorium Bosscha yang berlokasi di Lembang, Kota Bandung. Tempat mempraktekkan penerawangan perbintangan dengan menggunakan metode ceramah. Di situ kita diperlihatkan alat teropong benda langii yang sangat besar, penceramah menjelaskan cara pengoperasian alat tersebut. Disini semua peserta KKL dan pembimbing ikut menyaksikan, dan bukan hanya kita saja yang ada dalam ruangan tersebut tetapi juga banyak pengunjung dari luar, kebanyakan dari pengunjung tersebut masih anak-anak sekolah.
Setelah melihat cara pengoperasian teropong tersebut dilanjutkan dengan menonton pemutaran film tentang terbentuknya tata surya, perbintangan dan benda-benda langit lainnya dengan media computer (melihat film tentang sejarah terjadinya benda-benda angkasa, misalnya matahari dan planet-planet yang mengelilingi nya). Disini semua peserta KKL dan pembimbing ikut menyaksikan, dan bukan hanya kita saja yang ada dalam ruangan tersebut tetapi juga banyak pengunjung dari luar, kebanyakan dari pengunjung tersebut masih anak-anak sekolah.
 Dari sini penulis dapat mengambil pelajaran diantaranya yaitu:
Pertama, dapat mengetahui asal mula/sejarah perbintangan di dunia dan dapat dikatakan di jagat raya ini, ada beberapa ratus bintang dan bahkan beribu-ribu bintang sampai tidak terhitung jumlahnya.
Perbintangan dapat dibuktikan dengan adanya bintang yang biasa orang katakan dengan nama Zodiak seperti zodiak Gemini, Taurus, Sagittarius, Leo, dan lain-lain. Itu memang real adanya karena ada salah satu tokoh yang memberikan nama pada bintang-bintang tersebut. Dari perkumpulan bintang-bintang yang ada di ruang angkasa maka terbentuklah sebuah galaxy, itulah sekilas materi yang dapat penulis ambil dari pemutaran film.
Kedua, dijelaskan bahwa pelaksana untuk mengetahui perbintangan itu membutuhkan waktu yang lama dan penuh konsentrasi dan perhatian penuh bahkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis yang bagus, karena penelitian perbintangan harus dilakukan malam hari dan cuaca yang cerah dan tidak adanya awan yang menghalangi.




BAB IV
ANALISIS

A.    ANALISIS KKL DI BANK INDONESIA (BI)
Pelaksanaan KKL di Bank Indonesia, bertempat di gedung BI Semarang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009. meskipun secara keilmuan bukan spesifikasi bagi jurusan hukum perdata islam, namun hal tersebut juga dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam memahami sistem moneter di indonesia. Diantaranya kita dapat memahami perbedaan yang ada pada sistem yang telah dipake antara bank syari’ah dengan bank konfensional

B.     ANALISIS KKL DI LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI)
Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam merupakan materi yang sangat diperlukan dan penting karena menunjang sesuai dengan prospek sarjana hokum (Syari’ah) serta perkembangan masyarakat terhadap hukum yang bersifat dinamis. Selain itu materi KKL memperkenalkan model kepengacaraan di lingkungan Pengadilan Agama yang masih membutuhkan proses sosialisasi yang serius.
Selanjutnya terbentuknya LPKBHI yang bertujuan disamping sebagai lembaga penyuluhan hokum juga tampil dalam kepengacaraan dan advokasi sehingga peserta KKL dapat mengimplementasikan ilmu (yang berkaitan dengan kepengacaraan) yang diperoleh dalam perkuliahan.
Meskipun demikian, LPKBHI masih sering dianggap salah mata oleh masyarakat yang akan beracara di Pengadilan Agama sehingga lebih memilih lembaga bantuan hukum umum yang belum tentu berkompeten dalam menangani perkara di sidang pengadilan agama. Padahal LPKBHI telah disetting untuk tidak hanya kompeten dalam bidang hukum Islam saja melainkan hukum umum. Jadi tidak ada alasan untuk berpaling atau lebih memilih lembaga bantuan hukum selain LPKBHI.
Mengingat lahan bagi LPKBHI yang semakin subur untuk menangani beberapa perkara yang menyangkut orang Islam ditambah dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama dengan ekonomi syariah yang menjadi kompetensi mutlak milik LPKBHI yang tidak dimiliki lembaga bantuan hukum lainnya. Hal ini ditunjang dengan kurikulum yang ada di Fakultas Syariah yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk menyongsong UU No. 3 tahun 2006 yakni dengan mengadakan prodi Muamalah dan Ekonomi Islam.
Oleh karena itu untuk saat ini merupakan waktu yang tepat bagi LPKBHI untuk go public mengingat lahan yang dimiliki LPKBHI sangat luas dan didukung dengan kompetensi yang tidak dimiliki lembaga bantuan hukum lain yakni mengenai hukum Islam dan ekonomi syariah.
Sebenarnya baik LPKBHI maupun APSI dapat menjadi sarana bagi mahasiswa atau sarjana lulusan Fakultas Syariah untuk berkecimpung di dunia hukum dan mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. Hal ini juga ditunjang dengan kurikulum yang telah diajarkan di Fakultas syariah yang mendukung terutama mengenai hukum Islam dan ekonomi syariah.
Menurut pengamatan penulis materi yang telah disampaikan oleh pembicara dalam pelaksanaan KKL memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai kepengacaraan dan perkembangannya sejauh ini yang mana bermanfaat bagi mahasiswa Syari’ah pada umumnya sebagai calon sarjana Syari’ah untuk mensejajarkan diri dengan sarjana hokum. Sehingga adagium sarjana Syari’ah mempunyai nilai plus dari pada sarjana hokum tidak hanya sekedar apologi yang menghibur.


C.    ANALISIS KKL DI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan nya. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam mewujudkan tugas konstitusional nya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaan, yaitu tegak nya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.
Sedangkan misi dari Mahkamah Konstitusi adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya, serta membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar ber konstitusi.
Semua komponen bangsa, baik komponen masyarakat maupun penyelenggara Negara diharapkan mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi dalam upaya menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi yang hidup karena nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung didalamnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
D.    ANALISIS KKL DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagai mana yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merupakan keuangan atau perekonomian negara.

Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah:
1.      Secara melawan hukum
2.      Memperkaya diri sendiri atau orang lain
3.      Dapat merugikan keuangan atu perekonomian negara
Selama ini pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kewenangan luas (meliputi kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan) dan independen (mandiri, bebas dari kekuasaan manapun) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi.
E.     ANALISIS KKL DI OBSERVATORIUM BOSSCHA
Pada pelaksanaan KKL di Observatorium, sebagai upaya sinkronisasi antara teori yang diajarkan dengan praktek yang sebenarnya, peserta diberi materi-materi yang berhubungan dengan ilmu perbintangan (astronomi). Selain itu kita juga diberitahu bagaimana teropong bintang itu bekerja.
Saat ini, kondisi di sekitar Observatorium Bosscha dianggap tidak layak untuk mengadakan pengamatan. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan pemukiman di daerah Lembang dan kawasan Bandung Utara yang tumbuh laju pesat sehingga banyak daerah atau kawasan yang dahulu nya rimbun ataupun berupa hutan-hutan kecil dan area pepohonan tertutup menjadi area pemukiman, vila ataupun daerah pertanian yang bersifat komersial besar-besaran. Akibatnya banyak intensitas cahaya dari kawasan pemukiman yang menyebabkan terganggu nya penelitian atau kegiatan peneropongan yang seharusnya membutuhkan intensitas cahaya lingkungan yang minimal. Sementara itu, kurang tegas nya dinas-dinas terkait seperti pertanahan, agraria dan pemukiman dikatakan cukup memberikan andil dalam hal ini. Dengan demikian observatorium yang pernah dikatakan sebagai observatorium satu-satunya di kawasan khatulistiwa ini menjadi terancam keberadaannya.
Bahwa Observatorium memiliki tujuan dan fungsi bagi masyarakat  Indonesia. Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya observatorium adalah untuk mengenang atau bahkan untuk mengetahui dan menguasai ilmu-ilmu perbintangan yang ada di dunia ini. Adapula tujuan dan manfaat diadakannya penelitian di observatorium bagi siswa dan mahasiswa adalah untuk menunjang pembelajaran dan pengetahuan siswa yang lebih ditekankan kepada bintang-bintang yang ada di ruang angkasa dan bagaimana siswa dikenalkan lebih jauh tentang perputaran atau rotasi perbintangan untuk menentukan hari baik dan penentuan hari-hari besar Islam dan di observatorium lah tempat untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu falak.
Sebagai sumber rujukan ilmu astronomi maka keberadaan observatorium perlu dimanfaatkan terutama oleh umat Islam dalam upaya penyatuan kalender Islam sehingga tidak ada perbedaan penentuan hari besar yang sampai saat ini mengakibatkan perbedaan dikalangan umat Islam sendiri.
Terakhir dalam analisis ini penulis ingin mengingatkan bahwa bumi hanyalah noktah atau titik yang sangat kecil dari keseluruhan alam semesta. Ia merupakan satu dari sekian banyak bagian tata surya gugusan galaksi yang hampir dapat dikatakan tidak terbatas ruang apabila digambarkan. Hal ini menjadi bukti bahwa ciptaan Allah saja sudah sangat besar dalam gambaran manusia apalagi Allah sebagai penciptanya.


BAB V
PENUTUP

A.    KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas proses pelaksanaan KKL mampu menambah wawasan dan pengetahuan intelektual mengenai kondisi rill objek KKL yang tidak dapat diperoleh dari perkuliahan. Dengan begitu diharapkan ada hubungan yang sinergis antara teori dan praktek. Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang telah diuraikan di atas sebagai berikut:
  1. LPKBHI merupakan lembaga pengabdian masyarakat dalam hal hokum sebagai alternative yang diharapkan apabila terjadi pelanggaran, dan ketidakadilan.
  2. KKL merupakan praktek yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman secara langsung dari instansi atau lembaga yang terkait dengan fakultas dan ke jurusan masing-masing.
c.        Penegakan supremasi hukum akan lebih mudah jika peran dan fungsi dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum tingkat pertama dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan tidak adanya penodaan dari oknum-oknum yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri, disamping tentunya perbaikan hukum secara nasional.
d.       Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan nya.

B.         SARAN-SARAN
Meskipun dinilai cukup baik dalam pelaksanaan KKL masih terdapat beberapa kekurangan yang ada untuk disempurnakan yang perlu diperhatikan antara lain:
1.      Pelaksanaan KKL di LPKBHI hendaknya lebih menekankan pada praktek atau mengaplikasikan teori karena materi yang disampaikan sebagian besar sudah diperoleh dalam perkuliahan.
2.      Khusus jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, untuk periode mendatang selain KKL di LPKBHI juga melaksanakan KKL di pusat mediasi IAIN Walisongo Semarang di Kampus I, karena dalam kurikulum sekarang, syarat jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah adalah kemahiran Non Litigasi, sehingga antara mahasiswa memahami Cara penyelesaian konflik melalui jalur Non Litigasi.
3.      Dalam pelaksanaan KKL yang ditekankan bukanlah pada tournya, Akan tetapi kegiatan tersebut harus lebih banyak menekankan pada pelaksanaan KKL itu sendiri dan waktu yang diberikan juga lebih lama sehingga KKL tersebut dapat tercapai sepenuhnya.
4.      Optimalisasi peran dan fungsi pembimbing selama KKL sebagaimana seharusnya sehingga pembimbing tidak terkesan hanya formalitas saja.
5.      Hendaknya panitia konsisten dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya, kalau sebelumnya itu di MA dan DPR RI, maka harus dilaksanakan di tempat tersebut, karena dari jauh para peserta KKL sendiri sudah mempersiapkan materi tentang MA dan DPR RI 
6.      Perlu adanya program khusus yang inovatif mengenai kepengacaraan untuk mewujudkan sarjana Syari’ah yang professional dalam hal kepengacaraan.
C.         PENUTUP
Puji syukur kepada Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan laporan KKL ini dengan baik sebagai bahan pelengkap untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah. Penyusun mengakui bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penyusun. Namun kekurangan itu semoga menjadikan pengalaman pada diri penyusun agar lebih giat di dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lain. Maka dari itu, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi terselenggaranya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di masa yang akan datang lebih baik.
Sebagai kata akhir semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan mahasiswa pada umumnya sebagai masukan dan bahan praktikan yang sifatnya membangun demi terselenggaranya KKL di masa yang Akan datang.