Contoh Studi Kasus Hukum Acara Peradilan Militer

Kasus Geng Motor, Polisi Diminta Pakai KUHP Untuk Menjerat Oknum TNI: Sebuah Analisis Kritis Terhadap Pernyataan Haris Azhar Bahwa Oknum TNI Dapat Dijerat KUHP[1]


Oleh: Lismanto


KLIPING

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyambut baik langkah Tentara Nasional Indonesia yang mengakui keterlibatan anggotanya dalam aksi geng motor. “Semoga saja keempat anggota yang terlibat ini bukan tumbal,” ujar Koordinator Eksekutif Kontras, Haris Azhar, saat dihubungi Jumat malam, 20 April 2012.

Haris mendesak agar kasus geng motor bisa diambil alih oleh pihak kepolisian dan para pelakunya bisa dijerat dengan hukum pidana umum, bukan militer. Hal ini, kata Haris, lantaran peristiwa pengeroyokan terjadi di ruang publik.

“Kalau ada indikasi mereka menerima perintah dari komandannya, baru bisa digelar peradilan militer,” katanya. Haris menilai aksi pengeroyokan geng motor bukanlah termasuk tindak kejahatan militer, sehingga para pelakunya bisa dijerat pelanggaran pidana umum.

“Kalau motifnya balas dendam bisa dijerat dengan KUHP,” ucapnya. Selama ini, lanjut Haris, anggota kerap berlindung di balik Undang-Undang No.31/1997 tentang Peradilan Militer bila ada anggotanya terlibat kasus pidana umum. Hal inilah, ucap Haris, yang kerap menyulitkan polisi untuk menindak anggota militer.

Sebelumnya Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Waris mengungkapkan ada empat anggotanya yang terlibat dalam aksi geng motor. Keempat tentara dari Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tanjung Priok ini mengaku hanya ikut-ikutan.

Keempat tentara ini adalah Serda Yogi Pramana, Serda Jaka Trima, Praka Mazuri, dan Pratu M. Khotibul Imam.  Pangdam mengatakan mereka terlibat saat aksi pengeroyokan di sejumlah titik di Jakarta Utara dan Pusat. Dalam peristiwa itu seorang pemuda bernama Anggi tewas di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat, Jumat dini hari, 13 April 2012.


Analisis Hukum

Pernyataan Haris Azhar yang menyatakan oknum TNI sebagai bagian dari anggota militer dapat dikenakan KUHP adalah pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, meskipun dalam kasus ini tidak ada perintah dari komandan militer. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, pada pasal 10 Bab II tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan menyatakan kompetisi relatif pengadilan yang berbunyi: “pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Angka 1 yang: a) Tempat kejadian berada di daerah hukumnya; b) terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Pasal 9 Angka 1 yang dimaksud di atas adalah Pengadilan dalam lingkup peradialan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah a) prajurit; b) yang beralandaskan undang-undang dengan prajurit; c) anggota suatu golongan atau jawaban atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, b, c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam kasus hal ini, kompetisi absolut peradilan militer yang berperan, yakni mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana dimamsud Pasal 9 Angka 1 UU No. 31 Tahun 1997, dan yang tunduk pada militer.

Demikian juga pendapat hukum Haris di atas yang menyatakan bahwa TNI bisa dijerat dengan KUHP apabila bermotif balas dendam, menurut hemat saya adalah cacat hukum, yakni cacat hukum baik secara materiil maupun formil karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang melatari pendapat tersebut. Apapun motifnya, kalau masih dalam satuan militer, menurut Undang-Undang, kasus yang melibatkan TNI tidak bisa dimasukkan dalam wilayah KUHP, artinya pernyataan tersebut secara tidak langsung ingin membawa kasus TNI ke wilayah peradilan umum. Karena Haris juga menyatakan bahwa UU No 31 Tahun 1997 seringkali menjadi tameng para oknum TNI untuk lolos secara hukum.

Maka demi keadilan, saya ingin mengajukan beberapa argumen solusi terhadap problematika di atas, agar upaya-upaya hukum dalam rangka menegakkan keadilan yang seadil-adilnya tidak cacat hukum.

Pertama, melakukan reformasi terhadap UU No 31 Tahun 1997, yakni amandemen di mana materi substansi meliputi kewenangan kompetensi absolut peradilan militer, apakah dalam kondisi tertentu dapat dimasukkan dalam wilayah peradilan negeri apa tidak. Amandemen juga harus menjelaskan pada kondisi tertentu apakah oknum militer dapat dijerat dengan KUHP atau tidak. Karena selama ini UU Peradilan Militer dengan tegas menyatakan kewenangan absolutnya terhadap anggota militer, misalnya dalam Pasal 9 Angka 3 yang menyatakan kewenangan peradilan militer menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dari permintaan pihak yang dirugikan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kedua, apabila UU tersebut tidak diamandemen sesuai kondisi di atas, maka solusi hukum lainnya adalah pelaku (terdakwa) harus dicopot dahulu jabatan kemiliterannya, kemudian baru KUHP memiliki wewenang untuk menjangkau secara hukum atas kasus tersebut. Sehingga solusi kedua ini, konsekuensi logisnya terhadap putusan pelaku pidana adalah dicopot jabatannya dan kemudian diadili oleh pengadilan negeri. Pada tahap inilah KUHP memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku. []

Sumber berita: Tempo.co




[1] Untuk memenuhi tugas Hukum Acara Peradilan Militer Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang diampu oleh DR. Ali Imron Hasan, M.Ag.