Hukum Pidana Adat

II. HUKUM PIDANA ADAT

1.       Pengertian Hukum Pidana Adat

Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.[1]


Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. [2] Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”[3]

Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada “keseimbangan yang terganggu”. Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akan mendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak  mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lain sebagainya.

Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan dalam suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur.[4] Artinya, antara “hukum pidana” dan “hukum perdata” yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama “mengganggu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

Sementera Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.

I Made Madyana mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.[5]

Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

Saya sendiri berpendapat hukum pidana adat adalah suatu tatanan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu, yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat apabila terjadi peristiwa dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan kesadaran hukum masyarakat adat. Ada semacam kesepakatan hukum yang disepakati oleh masyarakat adat tertentu secara kontinyu, dari generasi ke generasi, tentang suatu yang dilarang atau suatu yang diperbolehkan. Suatu yang dilarang inilah apabila dilanggar akan mendapat sanksi untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan bagi si pelanggar, keadilan bagi seseorang yang dilanggar, termasuk mewujudkan keadilan masyarakat adat seutuhnya. Rasa ingin mewujudkan keadilan ini yang oleh para pakar hukum pidana adat dikatakan sebagai pemulihan keseimbangan yang telah terganggu.

Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat saya gambarkan sebagai berikut:
1.       Ada nilai dan norma yang disepakati secara spontan oleh masyarakat adat
2.       Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi)
3.       Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi)
4.       Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih
5.       Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan dalam nilai dan norma.
Meskipun demikian, tidak selamanya hukum pidana adat berlaku sesistematis yang saya gambarkan di atas, karena pada dasarnya yang ditekankan dalam hukum pidana adat adalah adanya keseimbangan yang terganggu untuk kemudian masyarakat adat melakukan reaksi dan koreksi agar keseimbangan tersebut kembali pulih. Kenapa harus saya gambarkan alur hukum pidana di atas? Bukankah kuncinya ada pada “keseimbangan yang terganggu?” Bagi saya tidak demikian, sebab hukum pidana adat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke sangat beragam. Ada hukum pidana adat sifat dan mekanismenya sederhana, dan ada juga yang lebih sistematis.


Artikel Hukum Pidana Adat milik Islam Cendekia. Apabila ingin melakukan copy paster artikel Hukum Pidana Adat harus atas seizin Islam Cendekia dengan melakukan konfirmasi ke email : cendekiaislam@gmail.com. Demikian artikel Hukum Pidana Adat, semoga artikel Hukum Pidana Adat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan keilmuan.


[1] Lihat Ter Har Bzn, Mr.B., Beginselen en stelsel van het adatrecht, JB. Wolters-Groningen, Djakarta, 4e druk, 1950, hal. 219.
[2] Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 8.
[3] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hal. 7.
[4] Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, penerbitan Universitas, 1967, hal. 98
[5] I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT Eresco, Bandung, 1993, hal. 3.