Subsidi Silang, Solusi Pendidikan?

Oleh Lismanto
Dimuat Tabloid My School Jakarta

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

BEGITU bunyi pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Tak canggung, UUD 1945 juga mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pertanyaannya kemudian, apakah UUD 1945 yang menjadi sumber landasan dasar dari segala landasan kehidupan berbangsa ini benar-benar dijalankan?
Mengingat biaya pendidikan yang semakin mahal, apakah orang tidak mampu dapat mengenyam pendidikan sebagaimana orang mampu? Sementara ratusan triliun tiap tahun digelontorkan negara untuk memberikan hak pendidikan setiap warga negara, instansi pendidikan justru semakin “ugal-ugalan” mencanangkan berbagai program unggulan dengan biaya mahal yang hanya bisa dipenuhi bagi siswa yang “mampu.”
Tidak salah memang. Sekolah wajib mencerdaskan setiap anak didiknya dengan program apapun. Akan tetapi yang menjadi persoalan, bagaimana nasib siswa tidak mampu ketika program yang dicanangkan sekolah ternyata menelan biaya yang fantastis. Misalnya program pertukaran pelajar ke luar negeri bagi sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) yang mengharuskan orangtua siswa merogoh kocek puluhan juta rupiah.
Lalu, bagaimana pula dengan siswa tidak mampu yang setiap waktu disodorkan dengan berbagai program keahlian tambahan? Atau justru disodorkan berbagai macam program yang berstatus “dilegalkan” dan “diwajibkan” dengan biaya yang tidak sedikit? Belum lagi biaya fasilitas, uang gedung, dan biaya ekstrakurikuler yang bersifat “wajib” dipatok dengan biaya yang sangat tinggi.
Apalagi jika dibuka kelas unggulan dengan segala fasilitas yang serba mahal, jurang pemisah antara siswa mampu dan siswa tidak mampu akan semakin diperlihatkan. Hal inilah kemudian yang menjadi problem pendidikan dewasa ini. Karena itu, munculnya wacana subsidi silang diharapkan dapat memenuhi hak setiap warga negara (tanpa kecuali) untuk mengenyam pendidikan dengan baik.
Subsidi silang
Gencarnya media dan opini masyarakat mengkritik sekolah yang semakin mengkomersialisasi pendidikan, membuat beberapa sekolah atas peraturan Menteri kemudian mencanangkan program baru untuk merangkul siswa tidak mampu, yaitu subsidi silang.
Subsidi silang diharapkan menjadi “oase” di tengah keringnya pendidikan bagi siswa tidak mampu. Dengan subsidi silang, sekolah dituntut mandiri sebagai bentuk kepedulian sekolah terhadap siswa tidak mampu. Oleh karena itu, dengan memberikan bantuan subsidi kepada siswa tidak mampu, subsidi silang digadang-gadang sebagai cara untuk menyelenggarakan pendidikan berkeadilan bagi masyarakat tidak mampu.
Bahkan, sejumlah sekolah unggulan berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) menerapkan sistem pembayaran subsidi silang kepada murid-muridnya. Langkah ini diambil untuk menutupi biaya operasional karena RSBI juga harus menampung siswa dari keluarga tidak mampu (Kompas.com, 14/5/2011).
Akan tetapi, semestinya subsidi silang bukan berarti siswa kurang mampu tidak bisa menikmati berbagai program yang disediakan sekolah. Subsidi silang harus merata. Dengan begitu, subsidi silang bisa menjadi solusi pendidikan yang mengedepankan keadilan.