Agenda Internasional Perlindungan Hak Kebebasan Berkeyakinan

Oleh: Siti Musdah Mulia
Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dokumen hak asasi manusia tidak memberikan definisi yang konkret tentang apa itu agama. Alasannya karena disamping pemikiran tentang ‘agama’ sulit diberikan dalam rumusan-legal, juga untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis. Hukum hak asasi manusia internasional memiliki sebuah katalog tentang hak dan alat-alat yang digunakan untuk melindungi hak-hak itu di bawah judul yang disepakati, yakni ‘kebebasan berfikir, berkesadaran dan beragama’ daripada mendefinisikan kebebasan itu sendiri.

Pada prinsipnya, kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan.  Di dalam ranah HAM  dikenal istilah Basic Human Rights (hak-hak asasi manusia dasar) yaitu hak asasi manusia yang pada umumnya dianggap amat perlu untuk memberikan keutamaan atau prioritas di dalam hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Hak-hak itu adalah hak yang memastikan kebutuhan primer material dan non-material dari manusia untuk bisa mengarahkan keberadaan (manusia) yang bermartabat. Meskipun tidak ada daftar hak yang diterima secara umum tentang hak yang bersifat dasar ini, akan tetapi termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak atas makan, papan, pelayanan medis, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan beragama (termasuk kebebasan berkeyakinan).  Hak-hak itu, dan juga secara keseluruhan HAM, didasarkan pada satu asas yang fundamenta, yaitu martabat yang melekat pada manusia.  Hak atas kebebasan beragama bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan wujud dari ‘inner freedom’ (freedom to be) itu termasuk hak yang non-derogable.

Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian HAM sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang ‘non-derogable’ ini dikenal sebagai suatu suatu yang paling inti  dari HAM.  Hak-hak dari non-derogable ini selalu harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apa pun. Sedangkan hak, untuk mengekspresikan atau mengejawantahkan agama atau keyakinan (misalnya hak menyebarkan ajaran agama atau keyakinan, hak beribadah, hak mendirikan tempat ibadah) termasuk dalam hak untuk bertindak (freedom to act), menurut beberapa konvenan HAM bersifat dapat ditangguhkan, diatur dan dapat dibatasi (derogable, regulable, limitable).

Selanjutnya, definisi kebebasan dalam perspektif HAM adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiadaan penghalang atau hambatan; kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang vis-à-vis negara, yang seringkali dilihat di dalam arti kebebasan dasar (fundamental freedom),  yang menunjukkan suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima.  Dari sini, kemudian dikenal istilah four freedom  oleh F. D. Roosevelt, yakni Kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkeinginan dan kebebasan dari rasa takut.

Kebebasan beragama itu, selain yang tercantum di dalam DUHAM,  tercantum juga di dalam dokumen-dokumen historis tentang HAM,  khususnya di dalam Rights of Man France (1789), Bill of Rights USA (1791), dan International Bill of Rights (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan, “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perkecualian apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain”.

Inti normatif dari kebebasan beragama atau berkeyakinan itu disarikan ke dalam 8 anasir, yakni [a] kebebasan internal,  [b] kebebasan eksternal,  [c] non-koersi (tanpa paksaan/non-coercion),  [d] tidak diskriminatif (non-discrimination),  [e] hak orang tua atau wali,  [f] kebebasan lembaga atau status hukum,  [g] batas-batas dari pembatasan yang diperbolehkan atas kebebasan eksternal,  [h] sifat tak dapat ditangguhkan (non-derogability) . Untuk penjelasan lebih lanjut dari 8 anasir tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan internal: setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agam dan keyakinan.

2. Kebebasan eksternal: setiap orang memiliki kebebasan. Apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran atau peribadahnya.

3. Tidak ada paksaan: tidak seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak diskriminatif: negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk; asli atau pendatang, serta asal usulnya.

5.    Hak dari orang tua atau wali: negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anakny sesuai dengan keyakinannya sendiri.

6.    Kebebasan lembaga atau status legal: aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasi.

7.    Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal: kebebesan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-udang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

8.    Non-derogability : negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.

Mencermati kedelapan point di atas terlihat betapa prinsip kebebasan beragama merupakan prinsip yang sangat relevan dan signifikan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu UU yang memayungi kebebasan beragama. UU ini diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal aqidah (dasar-dasar kepercayaan), ibadah, dan syariat agama (code) pada umumnya. Tujuan lain adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak-hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat, yaitu bahwa mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara yang sah memiliki kebebasan dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama, serta mengembangkan potensi-potensi yang terkandung di balik hak-hak tersebut. UU semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional.

Baca kelanjutan artikel :


Sumber: Jurnal Justisia edisi 36