Antagonisme Islam Politik

Oleh: Dr. Arja Imroni, M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang; Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah 
Percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI ( Partai Komunis Indonesia ) pada tahun 1965 menjadi titik penentu arah baru bagi perjalanan sejarah Indonesia modern.[1] Peristiwa itu telah mengakibatkan jatuhnya rejim Soekarno dan pertumpahan darah yang mengerikan. Kerjasama antara tentara, organisasi mahasiswa dan kelompok-kelompok Islam, dalam mengganyang (decimating) partai komunis menyusul upaya kudeta 30 September 1965,mengindikasikan bahwa Islam akan mendapatkan posisi politik yang penting dan legitimated dalam orde baru nantinya. Bahkan beberapa pemimpin Islam merasa bahwa Islam adalah kekuatan sipil terpenting dalam masyarakat.[2]

Memang harus diakui bahwa peran yang dimainkan kelompok Islam (dengan tidak menafikan peran komponen lain) sangatlah signifikan.Bahkan menurut Bahtiar Effendy, hingga tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa orde baru tidak bakal lahir tanpa Islam.[3] Tampaknya, kesadaran akan peran krusial yang telah dimainkannya, menjadikan kelompok Islam menaruh harapan besar di awal orde baru. Bahkan harapan itu dapat dikatakan sangat tinggi; seperti diizinkannya kembali partai Masyumi, diberlakukannya Piagam Jakarta dan lain-lain.

Harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Inilah yang terjadi pada kekuatan Islam politik saat itu. Ternyata kerjasama yang terjadi ketika melakukan pengganyangan PKI hanya berjalan sangat singkat. Sementara itu kelompok nasionalis dan sebagian besar militer tetap yakin bahwa kekuatan Islam masih bersikeras dalam mewujudkan tujuan mendirikan negara Islam dan tetap melakukan perlawanan (terhadap negara) dengan berusaha untuk mengobarkan kembali perdebatan tentang Idiologi negara (attempt to rekindle ideological disputation).[4] Lagi-lagi Islam selalu dicurigai sebagai kekuatan yang mengancam posisi negara. Kecurigaan itu tentu berimbas pada perlakukan yang tidak bersahabat (kalau tidak bisa disebut represif) terhadap potensi-potensi yang memungkinkan munculnya Islam sebagai kekuatan politik. Hal itu terlihat jelas ketika pemerintah orde baru menolak dua hal; pertama, legalisasi kembali Piagam Jakarta pada sidang MPRS tahun 1968, kedua; dilangsungkannya konggres Umat Islam Indonesia ( juga pada tahun 1968).[5]

Selain itu, perkembangan kebijakan politik negara pada tahun-tahun berikutnya dalam banyak hal juga dianggap tidak menguntungkan Islam.[6] Bahkan, bisa dipahami jika banyak dari kalangan Islam yang melihat (khususnya) politik pengasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh yang sengaja diambil pemerintah untuk melakukan “depolitisasi terhadap Islam”. Berdasarkan semua hal tersebut, tidaklah mengejutkan bila oposisi utama terhadap pemerintah orde baru, kerapkali muncul dari para pemimpin dan aktivis Islam politik.[7] Sudah barang tentu, adanya lontaran “tuduhan” depolitisasi itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kekecewaan yang muncul setelah adanya harapan besar, karena Islam telah ikut berperan dalam menggayang PKI yang merupakan tonggak lahirnya orde-baru. Meskipun sebenarnya istilah “depolitisasi Islam” juga masih perlu diperjelas lagi maknanya dan diteliti hakekat dan kebenarannya.

Yang jelas, cukup aman kalau dikatakan bahwa implikasi-implikasi negatif yang diderita oleh Islam politik masa orde baru adalah akibat dari preferensi politik generasi pemikir dan aktivis periode sebelumnya. Dalam hal ini, untuk waktu yang cukup lama, politik Islam yang dianggap tidak sejalan dengan arus utama politik orde baru dipinggirkan dan dibatasi.Bahkan, politik Islam seringkali dianggap sebagai scapegoat atas sejumlah kegiatan politik-ideologis yang dipandang resisten terhadap pemerintah. Demikian jeleknya hubungan antara pemerintah dengan Islam, sehingga dalam pandangan Mohamad Natsir, pemerintah telah memperlakukan Islam bagaikan “kucing kurap”.[8]

Yang lebih menyedihkan adalah, bahwa hal itu berkem-bang menjadi antagonisme yang bersifat timbal balik (resiprokal).Kalaupun di depan, sebagaimana yang telah disinggung, pemerintah mengembangkan rasa curiga terhadap Islam politik sebagai kekuatan yang membahayakan idiologi negara, maka komunitas Islam juga melakukan hal yang sebanding, dimana pemerintah dianggap berusaha mengembang-kan sekularisme politik sebagai bagian dari apa yang mereka sebut “Islamophobia”.[9] Sekali lagi, berbagai tuduhan terhadap pemerintah (negara) telah melakukan depolitisasi politik (yang dipahami oleh kelompok Islam dengan depolitisasi Islam) maupun tuduhan bahwa pemerintah terjangkiti oleh “Islamophobi”, tampaknya berakar pada rasa frustasinya para aktivis politik Islam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu. Selain karena aspirasi dan aktifisme politik mereka terpinggirkan, mereka juga tidak dapat berbuat banyak dalam penentuan public-policy negara yang menyangkut masa depan bangsa secara keseluruhan.

Baca kelanjutan artikel:

Format Politik Akomodasi

(Sumber: Jurnal Justisia Edisi 35)

[1] Anthony H. John, ”Indonesia: Islam And Cultural Pluralism”, dalam John L. Esposito (Ed.), Islam in Asia: Religion. Politics, and Society, (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 215.

[2] Allan A. Samson, ”Indonesian Islam Since the New Order”, dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddiqi dan Yasmin Hussein (eds.), Reading on Islam in Southeast Asia, (Singapore: Institut of Southeast Asian Studies,1985), hlm. 165.

[3] Bahtiar Effendy, Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 105.

[4] Allan A. Samson, ”Indonesian Islam”, hlm. 165.

[5] Allan A. Samson, ”Islam in Indonesian Politics”, hlm. 1012-1013.

[6] Kebijakan yang merugikan itu antara lain; pertama, didorong obsesi untuk memperoleh kemenangan mutlak pada pemilu 1971 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah, melalui Mendagri Amir Machmud, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) no.12/1969 yang menyebutkan, ”seluruh anggota kelompok-kelompok fungsional yang ditugaskan di badan-badan pemerintahan tingkat provinsi dan lokal harus diganti jika mereka bergabung kedalam partai politik (PNI, NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Kedua, untuk menciptakan monoloyalitas, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP no.6/1970) yang menegaskan, “kelompok-kelompok dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik: anggota ABRI, semua PNS yang bekerja pada Departemen Pertahanan, hakim dan penuntut umum, pejabat-pejabat khusus seperti Gubernur Bank Indonesia, dan para pemegang jabatan penting lain yang ditetapkan oleh Presiden”.

Dalam pemilu 1971 ini, pemerintah menggunakan SEKBER Golkar sebagai mesin pemilihannya. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan suara mutlak 62,80% suara, NU mendapatkan 18,6 % suara, Parmusi yang dipandang sebagai penerus Masyumi hanya mendapatkan 5,36% suara, PSII mengantongi 2,39 % suara, dan Perti mengantongi 0,70% suara. Ketiga, sebagai akibat dari keraguan pemerintah terhadap loyalitas orang Islam maupun partai Islam kepada Pancasila, maka untuk mengantisispasi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya garis kebijakan politik orde baru, dalam pidatonya di depan DPR tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto menegaskan bahwa “seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila.


Lihat Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hlm. 116-118 & 121.

[7] Ibid., hlm. 122.

[8] Lihat Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama, hlm. 73.

[9] Ibid.