Desakralisasi Baliho Gambar Gus Dur

Oleh Hamidulloh Ibda
Intelektual Muda NU, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Tepat tanggal 30 Desember 2013 merupakan haul KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dirayakan warga NU di Indonesia. Perayaan haul tersebut beraneka ragam, mulai dari tahlilan hingga istigasah. Selama ini banyak warga NU yang meruwat “kewalian” dan mengagungkan jasa-jasa Gus Dur. Namun, ada yang menarik dikaji adalah polemik baliho Gus Dur yang tak lama ini digugat keluarga Ciganjur dan pengikutnya.

Pasalnya, ekspose Gus Dur untuk tujuan politik praktis tanpa izin tertulis dari keluarga dianggap sebagai tindak pidana. Maka tak heran, jika Jaringan Gusdurian Kota Semarang mengimbau kepada calon legislatif (caleg) maupun partai politik agar mengedepankan prinsip etis dengan cara tidak sembarangan mencantumkan gambar atau tulisan Gus Dur untuk tujuan politik praktis (SM, 24/12/2013).

Hal ini menarik dikaji ulang dan disikapi dengan arif dan santun. Karena selama ini banyak sekali caleg memanfaatkan foto para tokoh bangsa “dipajang” di baliho, seperti Soekarno, Soeharto, Gus Dur, KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan dan sebagainya. Orientasinya sepele, mereka ingin “tenar” dan dikenal masyarakat lewat gambar para tokoh bangsa. Namun, apakah hal ini efektif, efesien dan signifikan bagi masyarakat? Tentu tidak. Bahkan, hal ini dinilai sangat “menghina” keluarga Ciganjur karena merendahkan martabat Gus Dur.

Desakralisasi

Bagi sebagian warga nahdliyin, Gus Dur sudah dianggap sebagai “wali kesepuluh” dengan segala karomahnya. Pasalnya, banyak sekali sumbangsih Gus Dur terhadap umat, bangsa. Atas jasanya, pluralisme dan perdamaian agama di negeri ini menjadi utama daripada pertikaian agama. Guyonan khas dan renyah, senyum yang enigmatis membuat Gus Dur disukai banyak kalangan.

Bahkan, makam Gus Dur juga tak pernah sepi dari pengunjung dari lintas agama. Karena apa saja pada diri Gus Dur dianggap sakral (suci), maka tak heran jika keluarga Ciganjur dan Jamaah Gusdurian geram terhadap para caleg yang memasang foto Gus Dur sebagai “pemoles” kampanye.

Meskipun Gus Dur tokoh plural, aneh, egaliter dan penuh guyonan, namun bukan berarti fotonya bisa dipajang sembarangan. Pasalnya, hal itu bukan “wujud penghormatan” melainkan sekadar “ajang iklan” belaka. Di sinilah letak desakralisasi, penghilangan kesakralan, proses menghilangnya sifat sakral pada Gus Dur yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi, bukan dimanfaatkan untuk politik praktis.

Apalagi, tak lama ini banyak polemik dan dinamika bermunculan. Seperti perusakan sejumlah alat peraga milik caleg PKB oleh Jamaah Gusdurian di Jawa Timur. Mereka tidak terima foto deklarator PKB itu dipasang untuk kepentingan politis (Kompas, 26/12).  Pemasangan foto mantan Ketua Umum PBNU oleh caleg-caleg PKB dianggap bertentangan dengan surat pernyataan yang pernah dibuat Gus Dur saat terjadi dualisme PKB. Saat itu PKB terpecah menjadi kelompok Muhaimin dan kelompok Gus Dur. Gus Dur pernah membuat surat, melarang PKB Muhaimin menggunakan gambarnya untuk kepentingan politik.

Polemik ini harus disikapi dengan arif dan kepala dingin. Jangan sampai ada pertikaian antara pihak PKB, para caleg, keluarga Ciganjur dan warga NU. Perusakan baliho caleg PKB bergambar Gus Dur di Surabaya harus menjadi muhasabah untuk berbenah. Jika mencintai Gus Dur, warga nahdliyin, PKB dan para caleg harus tahu diri dan menjaga norma-norma ke NU an sebagai simbol cinta pada Gus Dur. Karena saat ini, politik praktis sudah menghalalkan segala cara dan memecah belah persaudaraan.

KH MA Sahal Mahfudz dalam buku “Pesantren Mencari Makna” (1999) menjelaskan jika warga NU ingin mendapatkan ilmu barakah, maka menghormati (ta’dim) kepada guru/kiai harus diutamakan. Diktum ini jelas, bahwa menghormati Gus Dur harus diutamakan daripada sekadar memanfaatkan fotonya untuk kepentingan politik. Hal itu justru merendahkan martabat mantan Ketua PBNU dan keluarga Ciganjur.
Politik Baliho

Selama ini, proses instan banyak dipilih para politisi, salah satunya dengan memasang baliho. Mereka enggan “blusukan edukatif” dan bertatap muka dengan masyarakat. Jangankan menggelar “kampanye dialogis”, dengan masyarakat di wilayah dapilnya saja kadang para caleg tidak kenal karena malas bersosialisasi dan diskusi. Ini sangat ironis. Karena kapitalisasi politik menyeret politisi melakukan “politik praktis”.

M Yudhie Haryono (2013) menjelaskan bahwa politik yang baik dan cerdas harus mendahulukan tindakan (to do) daripada sekadar mengutamakan status (to be). Jadi, seharusnya para caleg mengutamakan kerja nyata daripada berkampanye dan pencitraan. Ini sebenarnya ilmu sederhana, namun banyak politisi tidak mau memahaminya.

Romain Lachat dan Pascal Schiarini (2002) dalam buku “Do Political Campaigns Matter?” menjelaskan kampanye praktis cenderung tak menyentuh para pemilih dan menimbulkan efek signifikan. Seharusnya politisi harus cerdas dan tidak mencari masalah dalam berkampanye. Karena banyak politisi memilih kampanye lewat baliho, poster, kalender dan pencitraan belaka tanpa diimbangi kerja nyata untuk rakyat. Padahal, masyarakat saat ini sudah pandai dan merindukan politisi merakyat, jujur, cerdas dan egaliter.

Solusi

Polemik baliho Gus Dur harus dituntaskan. Ada beberapa formula cerdas yang bisa dilakukan. Pertama; Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempertegas peraturan Nomor 15 tahun 2013, tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR/DPRD dan DPD RI. Pasalnya, KPU masih setengah hati dalam menindak caleg yang melanggar aturan pemasangan baliho. Seharusnya, KPU tak sekadar membuat regulasi ukuran spanduk dan zona pemasangannya. Namun, gambar atau foto juga harus dipertegas agar tidak menimbulkan polemik.

Kedua; bagi para caleg yang memasang foto tokoh bangsa termasuk Gur Dur harus meminta izin dan menurunkannya jika belum mendapat izin dari keluarga Ciganjur. Mengapa demikian? Karena keluarga Ciganjur merasa terhina dengan adanya foto-foto Gus Dur di baliho politik. Jika ingin berkampanye, para caleg harus memasang foto santun, cerdas, eduaktif di baliho politiknya. Hal ini justru sangat elegan dan memanusiakan manusia.

Ketiga; jika politik baliho tidak signifikan, maka para caleg harus memilih kampanye edukatif, transaksi gagasan dan kampanye dialogis dengan masyarakat. Politisi harus mengutamakan politik substansial daripada “politik bungkus”. Artinya, lebih baik bertindak nyata kepada masyarakat daripada sekadar tebar pesona dan pencitraan. Blusukan edukatif juga harus sering digelar daripada “memasang baliho”. Karena memasang baliho hanya menunjukkan “kedangkalan politik” tanpa mengutamakan prinsip demokrasi.

Keempat; politik yang retorikanya baik dan santun adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Karena hakikat berpolitik adalah berjuang, bukan mengejar kekuasaan belaka. Apakah tidak ada yang cerdas, rasional, elegan dan puitis selain memasang foto Gus Dur untuk kepentingan politik? Tentu banyak cara. Jika Gus Dur berjuang untuk umat dan bangsa, lalu siapa yang berjuang untuk Gus Dur?

0 Response to "Desakralisasi Baliho Gambar Gus Dur"

Post a Comment