Dialektika Islam Dan Negara: Pembacaan “Islam-Politik” Versus Nasionalis di Indonesia Modern

Oleh: Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag 

Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang; Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah 

Harus diakui bahwa mengangkat topik keterkaitan Islam dan politik (baca: negara) sebagai materi diskusi memang menarik, meskipun terkadang membosankan juga. Daya tariknya itu tidak saja oleh sifat dasar Islam dan orang Islam, yang dalam perjalanan sejarahnya selalu tak dapat dipisahkan (dalam kadar yang berbeda-beda) dengan persoalan-persoalan politik. Tetapi, lebih dari adanya persepsi bahkan keyakinan yang bersifat theologis pada sebagian masyarakat muslim bahwa Islam adalah kesatuan agama (din) dan dawlah (negara/baca: politik).

Setidaknya, Nurcholis Madjid telah mengingatkan kita bahwa membicarakan tentang kaitan antara Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah itu penuh dengan ranjau kepekaan, dan kerawanan. Sehingga, pekerjaan itu harus dilakukan dengan kehati-hatian yang cukup. Tetapi, berhati-hati tidaklah membiarkan diri terlambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah. Sebab, pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan.[1] 

Dalam konteks Indonesia, suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa -setidaknya hingga kini- Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Namun, kondisi ini tidak berarti dengan serta merta artikulasi Islam politik[2] dalam kehidupan bernegara dapat berjalan dengan smooth dan aman-aman. Disamping karena pluralitas sosio-kultural Republik –bahkan pada tingkat tertentu dapat dikatakan sangat complicated- kondisi di atas tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingginya kesulitan upaya perumusan pola hubungan politik antara Islam vis-à-vis negara.

Sebagai mayoritas -selain karena dorongan ajaran agama- tampaknya psikologi mayoritas umat Islam juga ikut berperan dalam membentuk cita-cita Islam politik yang ingin mereka wujudkan sebagai tatanan kehidupan dalam aras politik bernegara-bangsa. Pada tataran ini, Islam politik di Indonesia kemudian muncul dalam bentuk kelompok-kelompok yang menunjukkan nalar politik dan agendanya yang berbeda-beda bahkan secara diametral berlawanan. Kelompok-kelompok itu menurut Zifirdaus Adnan, dapat dikategorikan dalam dua arus besar yang dominan; pertama, kelompok yang menginginkan adanya kaitan legal-formal antara Islam dan negara -baik dalam bentuk negara Islam, Islam sebagai agama negara atau negara yang memberlakukan syari’at Islam- (biasanya disebut kelompok Islam =pen.). kedua, kelompok yang menentang –(sekurang-kurangnya tidak membayangkan =pen.)- adanya kaitan antara Islam dan negara dalam bentuk apapun (biasanya disebut kelompok nasionalis = pen.). [3] 

Perbedaan pandangan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh perbedaan nalar politik yang berangkat dari perbedaan cara memahami, menafsirkan dan mengimplementasikan Islam dalam konteks kehidupan Indonesia. Jadi, diskursus idiologis yang mengundang konflik itu, sebagian besar tidak disebabkan oleh tingkat kesalehan keagamaan yang berbeda dikalangan umat Islam, melainkan karena ketidakmampuan para elite politik nasional saat itu dalam mendamaikan perbedaan-perbedaan pandangan, sehingga seakan-akan Islam dan nasionalisme merupakan dua entitas yang saling menegasikan.[4] 

Kelompok pertama memahami bahwa Islam sebagai agama bersifat holistik dan komprehensip. Maknanya, segala lapangan kehidupan manusia termasuk di dalam kehidupan bernegara telah ditentukan aturannya oleh Islam. Oleh sebab itu, disamping realitas juga menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk-nya, maka negari ini harus berdasarkan Islam. Sementara kelompok kedua memahami dalam Islam tidak terdapat aturan yang bersifat imperatif dengan memberikan preferensi bentuk dan dasar negara tertentu. Dengan demikian, dan atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, maka demi persatuan dan kesatuan bangsa pula negara tidak harus berdasar Islam, tetapi berdasarkan Pancasila.

Setelah sejarah membuktikan bahwa yang memenangkan pertarungan itu adalah kelompok nasionalis, bagaimana eksistensi dan aspirasi kelompok Islam selanjutnya? Bagaimana negara “memperlakukan” mereka? Benarkah pada akhir masa orde-baru berkuasa, Islam sangat terakomodir oleh negara dan seberapa jauh akomodasi itu dilakukan? Untuk menganalisis persoalan-persoalan tersebut, mau tidak mau kajian ini harus menengok alur sejarah politik Republik. Dengan cara demikian, kita dapat “menakar” seberapa jauh akomodasi orde-baru terhadap Islam dibandingkan dengan masa sebelumnya. 

(Sumber: Jurnal Justisia Edisi 35)



[1] Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Ferormasi, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 3.
[2] Yang dimaksud dengan Islam politik adalah gerakan umat Islam yang menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan, pengatur sistem dan tatanan politiknya. Lihat Kuntowijoyo, Identitas Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 197.
[3] Sebagaimana dikutip Islah Gusmian dalam “Langgam Politik Islam Indonesia” pangantar buku yang ditulis Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam, (Jogjakarta: Galang Press, 2001), hlm. VII.
[4] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), cet. I., hlm. 60.