Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan penggugat sedang pokok perkara tidak langsung disinggung. Pasal 136 HIR menyebut adanya eksepsi sebagai jawaban tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara.

HIR hanya menyebut satu eksepsi, yaitu eksepsi tidak berkuasanya hakim, yaitu dalam pasal 125 ayat 2, pasal 133 dan pasal 134, terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim tersebut, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan sendiri.

Menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa pasal 136 sebaiknya diartikan sebagai anjuran kepada tergugat supaya seberapa boleh mengumpulkan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya, pada waktu ia mengadakan perlawanan permulaan pemeriksaan perkara.

Menurut pasal 356 ayat 4 Reglement Rechtsvordering yang sampai sekarang masih berlaku bagi acara tingkat banding di muka pengadilan tinggi atas pasal 3 Undang-Undang darurat no. 1 tahun 1951 maka pada pada tingkat banding, tergugat tidak boleh lagi mengajukan eksepsi, yaitu sebagai yang telah teruraikan di atas, maksud pengundang-undang adalah tidak boleh memajukan bantahan yang tidak langsung menyinggung pokok persoalan perkara, misalnya tidak boleh menjawab bahwa gugatannya telah lampau waktu (verjaard) atau telah ada gezag van gewijsde mengenai gugatan itu atau penggugat tidak berkuasa memajukan gugatan itu.

Di muka pengedilan negeri, pokok perkara selalu dapat dikemukakan selama proses berjalan, bahkan bantahan pokok perkara masih dapat diajukan pada tingkat banding, selama ia tidak bertentangan dengan bantahan atau eksepsi pada tingkat pertama.

Beberapa eksepsi juga dapat diajukan bersama sebagai bantahan utama (primair) dan sebagai bantahan pengganti (subsidair) selama satu sama lain tidak bertentangan.

Eksepsi dan Jawaban Tergugat (Lismanto/Islam Cendekia)

0 Response to "Eksepsi dan Jawaban Tergugat"

Post a Comment