Format Politik Akomodasi

Oleh: Dr. Arja Imroni, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang; Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah

Apa yang telah dikemukakan di atas, tidak sepenuhnya menjadi gambaran pemikiran (sikap) dari seluruh pemikir-aktivis maupun politisi Islam. Dan harus diakui bahwa tidak semua respons terhadap kebijakan-kebijakan pemerin-tah (goverment’s policies) bersifat negatif.[1] Dalam hal ini Anthony H. John memberikan ilustrasi dengan apa yang terjadi pada munculnya pemikiran alternatif ( kalau boleh dikatakan begitu) dari seorang tokoh muda Ahmad Wahib[2]. Dari catatan buku harian Ahmad Wahib, Anthony menulis kesimpulannya antara lain:

“It concists in part of his reflections as to how universal Islamic spiritual values to be freed from out-moded formulations of Islamic belief. He reject the traditional authority accorded to the ulama’ and the apparatus of fiqh by mean of which the ulama’ arrive at their juridicoreligious opinions, he condemns their attempts to use the power of the state to impose their human understanding of divine revelation on other human beings. He wholeheartedly welcome religious pluralism as a fact of life and believes that muslims, as one of the spiritual community among many, should trust in the divine guidance promised to the community to help them meet the challenges of the age rather than demand that the government give them rights denied to others.”[3]


Yang perlu dikaji lebih lanjut adalah moment dan konteks serta pengaruh yang ditimbulkan oleh pemikiran tersebut.Dalam konteks Islam politik Indonesia –sebagai fokus makalah ini - pemikiran Ahmad Wahib dapat dikatakan sebagai penunjuk arah baru yang menolak main-stream pendirian negara Indonesia berdasarkan idiologi Islam. Selain karena argumentasi theologis yang ia bangun, penolakan “negara Islam” juga dipengaruhi oleh kesadarannya menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas.

Benih pemikiran itu, dapat dikatakan memiliki peran penting terhadap munculnya intelektualisme Islam baru di Indonesia. Belajar dari pengalaman pahit masa lalu dan apa yang waktu itu mereka hadapi, menimbulkan kesadaran untuk merumuskan kembali format politik Islam yang lebih berorientasi kepada uasaha mewujudkan baldat thayyibah wa rabbun ghafûr (negara yang makmur di bawah lindungan Tuhan).

Kesadaran senada itu terus bergulir dari tahun ke tahun. Mungkin artikulasinya berbeda, tetapi substansi pemikirannya sealur. Dapat dicatat misalkan; Nurcholis Madjid dengan pemikiran “sekilarisasi”-nya pada tahun , jargon “Islam Yes, Partai Islam No”[4] Pemikir-pemikir Islam yang lain, seperti Harun Nasution, Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid, mengungkapkan pemikiran yang kurang lebih sejalan. Mereka pada umumnya memandang perlunya ijtihad sebagai jalan untuk melakukan reinterpretasi doktrin-doktrin ajaran agama yang terdapat dalam al-Qur’an maupun al-sunnah dengan mempertimbangkan berbagai kekhasan lokal, kontekstual dan temporal.[5]

Pemikiran di atas tentu berimbas pada perubahan pemikiran di bidang politik Islam, sekurang-kurangnya setelah banyak tersosialisasi pada dekade 1980-an. Perubahan itu sangat jelas terlihat dalam “perubahan oreintasi pemikiran dan aktivisme politik yang lebih berorientasi pada isi daripada bentuk, pada nilai daripada institusi, pada yang substansial daripada yang formal” atau dengan ungkapan lain yang senada dengan itu.

Meskipun dalam dekade 80-an masih juga ada Islam ekstrim; baik yang dipengaruhi oleh pristiwa di luar negeri maupun oleh kondisi lokal yang diperparah oleh perasaan frustasi yang mendalam, sebut saja seperti peristiwa Tanjung Priok di Jakarta pada akhir tahun 1984, beberapa peledakan bom di Jakarta, Bandung dan pengeboman candi Borobudur pada Januari 1985 [6], itu semua sudah tidak menjadi main-stream dalam kesadaran umuumnya (general conciousness) masyarakat.

Sejalan dengan perubahan-perubahan yang bersifat “akomodatif” yang terjadi pada kelompok Islam, tampaknya negara juga memberikan “respon positif” terhadap kelompok Islam. Hal itu sekurang-kurangnya telah mengurangi ketegangan dan sikap antagonistis antara negara dan Islam. Bahkan sampai pada tingkat tertentu, perubahan itu telah berperan sebagai faktor pendorong diakomodasikannya berbagai aspirasi Islam oleh negara. Beberapa kebijakan pemerintah (negara) yang dipandang menguntungkan –setidaknya oleh sebagian besar umat Islam- mulai bermunculan. Untuk menunjukkan bukti adanya kebijakan akomodatif yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi umat Islam, menurut penelitian –untuk kesekian kalinya mengutip Bahtiar Effendy- dapat digolongkan dalam empat bidang yang berbeda:
1.    Akomodasi Struktural
Salah satu bentuknya adalah direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara. Proses itu berkembang setahap demi setahap dari tahun 1970-an. Tetapi baru sejak pertengahan 80-an para aktivis muslim diminta untuk memnduduki beberapa posisi politik dan birokrasi penting, yang memberi mereka akses yang relatif mudah kepada kekuasaan yang jelas sangat bermanfaat bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan umat Islam.[7]

2.    Akomodasi Legislatif
Setidaknya ada lima hal penting yang berhubungan dengan bentuk akomodasi legislatif negara terhadap Islam: a).disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989.b).diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) tahun 1989. C).diubahnya kebijakan tentang jilbab pada tahun 1991.d).dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan BAZIS tahun 1991; dan e).dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.[8]  

3.    Akomodasi Infrastruktural
Akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Seperti pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh negara, antara lain; pembangunan masjid dilingkungan istana negara, masjid-masjid yang dibangun oleh YAMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila), pengiriman 1000 muballigh ke daerah transmigrasi, ijin didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991 dan sebagainya.[9]

4.    Akomodasi Kultural.[10]
Dalam konteks yang lebih luas, akomodasi ini sebenarnya bukan fenomena baru, karena sudah berjalan sejak Indonesia pramodern. Ini dapat dilihat dalam hal diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kosakata politik dan negara.Dalam konteks Indonesia pra modern, misalkan; digunakan istilah “sulthan”, “khalifatullâh”, atau “sayyidin” dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia Modern,terlihat dari formulasi linguistik Pancasila yang banyak memakai idiom Islam, demikian juga nama-nama lembaga MPR, DPR, MA juga menunjukkan diterimanya nomenklatur Islam. Diadakannya Festival Istiqlal dan berdirinya ICMI juga fenomena lain yang membuktikan akomodasi kultural negara terhadap Islam Indonesia.[11]

Fenomena-fenomena di atas telah menciptakan horison baru hubungan antara Islam dan negara dalam aras politik yang tampak akomodatif, bahkan pada tingkat tertentu dapat diibaratkan sedang seperti sepasang pengantin yang sedang “berbulan madu” atau dengan idiom lain “Indonesia dalam proses penghijauan”. Ditengah situasi “berbulan madu” itulah, secara mendadak Orde Baru runtuh dan kini menjadi bahan caci-maki siapapun termasuk orang-orang yang “menikmati” orde baru itu sendiri.

Pertanyaannya kemudian adalah, mau kemana arah Islam-politik pasca orde baru?.Masih terlalu dini untuk memberikan jawaban final terhadap arah baru yang akan menjadi trend Islam-politik ke depan. Tetapi dalam era reformasi ini ada beberapa fenomena pendahuluan yang dapat dijadikan pijakan untuk melakukan analisis.

Pertama, semenjak kran reformasi terbuka, terjadi akselerasi yang cukup fantastis bagi terbukanya pintu demokratisasi (sehingga sering kebablasan) di negeri ini.

Kedua, menjamurnya partai politik termasuk partai-partai Islam (sebagian ada yang secara jelas meneguhkan dirinya sebagai partai berasaskan Islam, dan sebagian yang lain tidak secara tegas berasas Islam meskipun basis massanya adalah orang Islam). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan lain; ada apa sebenarnya dengan Islam politik di era reformasi ini?. Mungkin sebagian orang menyebutnya sebagai gejala “repolitisasi Islam.” Tetapi, penyebutan ini sebenarnya kurang tepat, karena bagaimanapun penggunaan istilah repolitisasi Islam segera menimbulkan persepsi bahwa sebelumnya Islam pernah absen dari aktivitas berpolitik, padahal dalam realitasnya Islam tidak pernah berhenti berpolitik sebelumnya.

Paling tidak, dengan melihat fenomena itu yang bisa dikatakan adalah bahwa Islam politik (di Indonesia) akan selalu menunjukkan eksistensinya, dalam situasi apapun dan kapanpun. Tentu saja langgam politik yang mereka mainkan akan disesuaikan dengan ritme dan arus situasi dan kondisi yang sedang berjalan di republik ini. Mengakhiri tulisan ini tidak terlalu salah kiranya manakala watak Islam politik di Indonesia –paling tidak untuk sebagian besar umat Islam- digambarkan dalam ungkapan “Siyâsatunâ dînunâ wa dînunâ siyâsatunâ” ( politik kami adalah agama kami, dan agama kami adalah politik kami).

(Sumber: Jurnal Justisia Edisi 35)



[1]Anthony H. John, ”Indonesia: Islam And Cultural Pluralism”, hlm. 220.
[2] Ahmad Wahib adalah mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tokoh muda HMI yang mendirikan kelompok diskusi intensif yang diberi nama “Limited Group” bersama dengan tokoh-tokoh seperti Djohan Effendi dan Mansyur Hamid. Namun, ia meninggal karena kecelakaan sepeda motor tahun 1973. Hasil pemikirannya kemudian diterbitkan dalam buku “Pergolakan Pemikiran Islam”.
[3] Ibid.,
[4] Selengkapnya lihat Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1998), cet. XI.
[5] Lihat selengkapnya Bahtiar Effendy, Islam dan Negara,hlm. 144-152.
[6] Anthony H.John, ”Indonesia: Islam And Cultural Pluralism”, hlm. 226.
[7] Selengkapnya baca, Ibid., hlm. 273-278.
[8] Selengkapnya baca, Ibid., hlm. 278-303.
[9] Selengkapnya baca, Ibid., hlm. 303-306.
[10] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hlm. 273.
[11] Selengkapnya baca, Ibid., hlm. 306-310.