Fuqaha Di Zaman Taqlid

Fuqaha Di Zaman Taqlid
Makalah Disusun oleh Durroh Intihaiyah
IAIN Walisongo Semarang

A.    PENDAHULUAN
Dalam Tarikh tasyri’ taklid adalah menerima hukum-hukum dari imam tertentu dan menganggap pendapat-pendapatnya seolah-olah nash dari syari’ yang wajib diikuti oleh orang yang bertaklid.  Seorang yang bertaklid tersebut dinamakan muqallid. Ciri-ciri mereka adalah karena ketidak mampuannya, ketika dihadapkan pertanyaan tentang hukum, untuk berpikir atas bukti-bukti tekstual, sehingga tidak ada cara lain selain kembali kepada penalaran mujtahid. Kewajiban ini diangggap perlu, karena tidak mungkin mengharapkan semua anggota masyarakat untuk meningkatkan diri mereka menjadi mujtahid, karena hal ini akan mensyaratkan kepada mereka untuk mengupayakan semua energi dan waktu mereka untuk mencapai pengetahuan hukum yang ruwet, sehingga akhirnya tidak ada seorangpun yang mempunyai keterampilan itu.

Dan karena ijtihad adalah hukumnya “fardu kifayah” maka kewajiban yang harus dipenuhi hanya oleh sebagian orang yang mampu, dan semua orang awam (non-mujtahid) wajib untuk mengikuti bimbingan dari para mujtahid. Sebagaiman disebutkan dalam Al Qur’an surat 16 ayat 43 yang menyatakan : Bertanyalah kepada orang-orang yang berpengetahuan kalau kamu tidak tahu”.
Dalam hal ini pemakalah tidak akan membahas panjang mengenai konsep taklid, namun akan membahas lebih lanjut tentang tokoh-tokoh yang hidup pada zaman taqlid, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm.

B.    PEMBAHASAN
1.    Ibnu Hazm
Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Khalaf bin Ma’ bin Sufyan bin Yazid. Beliau lahir di Kordoba, Andalusia tahun 384 H.
Guru-gurunya antara lain :
a.    Ibnu Abd al Birri al Maliki
b.    Abu al Husain
c.    Abd al Qasim Abd al Rahman al Azdi
d.    Abu Bakar Muhammmad Ibn Ishaq
e.    Abd Allah Al Azdi
f.    Abu Khiyar Mas’ud Ibn Sulaiman Ibn Maflat al Zahiri
g.    Abu Abd Allah Ibn Hassan al Madhaji

Ibnu Hazm hidup pada zaman Dinasti Umayyah selama 37 tahun (994-1031 M). Dari kemelut politik yang berkeanjangan yang terjadi mendorong Ibnu Hazm untuk melakukan penelitian tentang hukum yang berlaku. Madzhab remi Dinasti Umayah saat itu adalah Madzhab Maliki. Namun menurut Ibnu Hazm, fikih Maliki yang menggunakan mashlahah mursalah yang notabenenya menggunakan ra’yu ternyat tidak mampu mengatasi kemelut politik, sehingga Ibnu Hazm menganjurkan 4 sumber yang harus diperhatikan dalam kitab al Ihkam fi Ushul Al ahkam, disebutkan bahwa adillah (sumber / dalil hukum Islam) adalah al qur’an, hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang tsiqah/mutawatir, ijma’ dan al dalil.

Salah satu pendapat Ibnu Hazm dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, dan An Nasa’i bahwa : “Kulit apa saja yang disamak adalah suci”.

Menurut Jumhur bahwa kulit yang disamak dapat dinilai suci apabila hukum ashl hewan tersebut adalah suci. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa kulit bangkai termasuk kulit babi, anjing, dan binatang buas yang disamak adalah suci. Yang dikecualikan Ibnu Hazm adalah manusia. Baginya bulu, rambut, tulang dan tanduk hewan adalah haram sebelum disamak, dan halal bila sudah disamak, tetapi tidak halal untuk dimakan.

2.    Ibnu Taimiyah
Nama lengkapnya adalah Taqiy al Din Abu al Abbas Ahmad Abdul al Halim Ibn al Imam Majd al Din Abi al Barakah Abd As salam Ibn Muhammad al Khudlri Ibn Abd Allah Ibn Taimiyah al Harran. Beliau lahir pada tahun 661 H/1263 M.
Guru –gurunya antara lain :
a.    Ibn Abd al Qawi
b.    Ibn Abd al Da’im
c.    Al Munaja’ Ibn Utsman al Tanukhi
d.    Ibn Qudamah

Sejak muda dia telah menyaksikan  kerusakan kaum muslimin dan hancurnya agama Islam. Sejak beliau berimigrasi ke Damaskus bersama keluarganya, terjadi perpecahan negara akibat serangan dari timur oleh Bangsa Tartar dan serangan dari barat oleh Bangsa Eropa. Sehingga hal ini sampai berakibat hancurnya ajaran agama yang menyatakan bahwa mislim dengan muslim tidak lagi saudara dan umat Islam saling memfitnah.

Dalam kondisi seperti itu, muncullah para ulama dengan corak dan metode berpikir yang beragam pula, yang salah satunya Ibnu Taimiyah ini.

Beliau menganut madzhab Ahmad bin Hanbal. Salah satu pendapatnya adalah dalam salah satu hadits disebutkan : “al Ayyim a haqq bi nafsiha min  waliyiha”. Dari hadits ini para ulama berpendapat bahwa wali mempunyai hak ijbar (memaksa) terhadap anak gadis, dan tidak mempunyai hak ijbar terhadap anak yang sudah janda.

Menurut Ibnu Taimiyah kata “al-ayyim” tidak dipahami secara tekstual, namun hak ijbar ini tidak terletak pada kegadisan dan kejandaan, tetapi pada kedewasaan. Oleh karena itu hak ijbar wali akan hilang apabila anak yang akan dinikahkannya sudah dewasa, baik ia masih gadis maupun sudah pernah menikah. Sebaliknya, walaupun ia sudah pernah menikah, tetapi belum dewasa, wali masih memiliki hak ijbar terhadapnya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah sangat liberal dalam ta’lil al ahkam, meskipun literal dalam konteks aqidah (kalam).

C.    KESIMPULAN
Dalam praktik aktualnya tokoh-tokoh mujtahid pada zaman taqlid tidak sepenuhnya mengadopsi madzhab-madzhab yang dianutnya, namun mereka tetap toleran terhadap pendapat-pendapat mujtahid yang lain. Hal ini dengan alasan bahwa kedudukan para mujtahid adalah sama yakni dalam usaha mereka untuk mengurai hukum Allah. Semua bekerja dalam wilayah kemungkinan. Dan yang pasti mujtahid yang wajib diikuti dalam beristinbath hukum adalah yang paling adil, paling terpercaya, dan paling terpelajar dibidang hukum.

D.    PENUTUP
Demikianlah makalah yang dapat kami susun, kamipun menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga makalah ini menambah khazanah keilmuan kita semua. Amiin.


DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zaenal Abidin, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang; Perkembangan dari Zaman-Kezaman, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998
Al Maraghi, Abdullah Mustofa, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, Jogjakarta: LKPSM, 2001, 
Bik, Hudhari, Terjemahan Tarikh Tasyri al Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), Daarul Ihya, Indonesia, hlm, 523
Hallaq, Wael B., Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
Mubarok, Jaih, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000