Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berkeyakinan

Oleh: Siti Musdah Mulia
Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Gerakan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia secara internasional dimulai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) disingkat DUHAM oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Januari 1948. DUHAM menerangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki manusia tanpa membedakan jenis kelamin, gender, agama, dan ikatan primordial lainnya.

Tujuan pokok deklrasi tersebut adalah meningkatkan martabat dan kesejahteraan umat manusia. Pada intinya, DUHAM mencakup: hak persamaan dan kebebasan dari diskriminasi; hak menikmati kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak terbebas dari penganiayaan dan perlakuan melecehkan; hak mendapatkan persamaan di depan hukum dan mendapatkan peradilan yang adil; hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara, akses yang sama terhadap layanan umu; dan ikut dalam pemerinthan yang berdasarkan kehendak rakyat; hak kebebasan dalam memilih keyakinan dan agama; hak bekerja dan memilih standar kehidupan yang cukup dalam kesehatan dan kesejahteraan; dan hak memperoleh pendidikan.

Secara umum, HAM dapat diklasifikasi pada empat pokok. Pertama, hak individual atau hak-haka yang dimilikin setiap orang. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundangan Indonesia seperti: hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik, hak seorang untuk diberi tahu alasan-alasan pada saat penangkapan, persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan; larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, gender, dan agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapat pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat buruh; hak untuk mogok; hak atas pendidikan; hak untuk bebas dari ketakutan dan kelaparan.

Agama adalah gejala sosial (dan juga gejala psikologikal)  karena agama menekankan umat ketika pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang agama dikembangkan, diajarkan dan dilanggengkan. Agama memberikan perhatian pada kondisi yang amat sulit semua orang di sepanjang waktu, tanpa memandang usia, jenis kelamin atau status di dalam masyarakat.

Konsep tentang supra-natural atau lorong keselamatan dapat mengikat orang pada nilai-nilai kesucian yang ditentukan dan pada kelompok sosial, atau bisa juga menawarkan kebijakan dan teknik yang dapat digunakan orang untuk membebaskan dirinya dari kelompok-kelompok dan nilai-nilai kontemporer –agama dapat memberinya kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Jadi, agama adalah bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial (Thodorson&Theodorson, 1970: 344). Para ilmuwan sosial merasa mencoba merumuskan berbagai takrif tentang agama, misalnya, salah satu rumusan yang menyatakan bahwa agama adalah kepercayaan pada kekuatan-kekuatan supra-natural (Goody, 1961 serta Kuper & Kuper, 1989: 698-7001).

Dengan demikian, agama dipahami sebagai suatu sistem kepercayaan, praktik dan nilai-nilai filosofis yang berkepedulian dengan ketentuan-ketentuan dari yang suci, pemahaman hidup, dan penyelamatan dari masalah keberadaan manusia (Thedorson&Theodorson, 1970: 334). Di dalam Sosiologi, ada dua pendekatan pada takrif tentang agama. Pertama, adalah takrif tentang agama dalam fungsi sosialnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim (1992) bahwa agama adalah sebuah sistem keyakinan dan upacara (rituals) dengan mengacu pada yang mengikat orang bersama kedalam kelompok sosial. Pendekatan kedua, menakrifkan agama sebagai setiap rangkaian jawaban yang koheren pada dilema keberadaan manusia-kelahiran, kesakitan atau kematian- yang membuat dunia bermakna, sebagaimana pendapat Max Webber dan ahli Teologi, Paul Tillich (Abercrombie et.al., 1970: 207).  Max memasukkan agama ke dalam ideologi yang lebih luas, yang juga mencakup ide-ide seperti ‘sisi kebaikan’ (rightness) dari persaingan dalam sistem kapitalis (Max & Engles, 1939 [1845-6]; Bloch, 1989).

Berbeda dengan pendekatan Sosiologis itu, praktis empiris yang terjadi di Indonesia dan pemerintah Indonesia menyatakan pengertian sendiri tentang agama. Agama secara sepihak oleh pemerintah (sedikitnya sebagaian aparat negara) dan sebagian kelompok-kelompok masyarakat diperlukan sebagai sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci, dan oleh karena itu mengandung ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan sudah barang tentu juga kitab suci. Itulah sebabnya seringkali terdengar pendapat yang salah kaparah bahwa agama yang diakui pemerintah adalah agama-agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budhisme (cf. Sitompul, 2005). Pendekatan sosiologis dan praktik empiris di Indonesia itu memiliki implikasi yang berbeda, karena misalnya, agama-agama lokal yang dipraktikkan dan banyak pula pemeluknya di Indonesia –yang dalam pendekatan sosiologis termasuk dalam kategori agama- tidak diakui, sebagai agama dan oleh karena itu pengikutnya mendapat perlakuan yang bersifat diskriminatif, terutama dari (aparat, birokrat) negara.

Pada prinsipnya, HAM menyandang sifat universal. Artinya, setiap orang berhak memiliki hak-hak tersebut karena ia adalah manusia. Jadi, setiap manusia –tanpa pembedaan- harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak tersebut. HAM juga merupakan sarana etis dan hukum dalam masyarakat modern untuk melindungi individu, kelompok dan golongan, terutama yang lemah atau “dilemahkan” dari kekuatan-kekuatan yang semena-mena. Deklarasi Wina (1993) menyebutkan bahwa kewajiban negara menegakkan Hak Asasi Manusia dan menganjurkan setiap pemerintah untuk mengimplementasikan dan mengharmonisasikan standar-standar yang terdapat dalam isntrumen-instrumen Hak Asasi Manusia internasional ke dalam hukum nasional masing-masing.

Baca kelanjutan artikel:

Sumber: Jurnal Justisia edisi 36