Islam dan Multikulturalisme

Oleh: Husein Muhammad
Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional, Komnas Perempuan RI; pengasuh pondok pesantren Dar at Tauhid, Cirebon

Pembaca yang budiman. Dengan menyetujui pandangan bahwa syari’ah adalah jalan yang ditawarkan Tuhan untuk mengatur tingkah laku manusia, maka syari’ah tentulah selalu berdialog dengan perkembangan masyarakat manusia yang berbeda-beda dan berubah secara terus menerus.

Satu hal yang pasti bahwa aturan-aturan tersebut diarahkan bagi terwujudnya hubungan-hubungan kemanusiaan yang luhur, berkeadilan dan maslahat. Atau dalam bahasa agama, relasi kemanusiaan yang luhur ini disebut Al-Akhlaq al-Karimah. Ini sesungguhnya merupakan visi dan misi kenabian Muhammad saw, sebagaimana pernah diungkapkannya sendiri: “Aku diutus untuk menyempurnakan moralitas yang luhur”. Begitulah penggambarannya. Pada kesempatan lain, al Qur’an juga menyebutkan bahwa tujuan penegakan syari’ah adalah mewujudkan kerahmatan semesta. Dijelaskan, “Aku tidak mengutusmu (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi alam selurunya (makhluk Tuhan)”. Jelasnya, ini adalah visi besar Syari’ah.

Di bawah visi besar tersebut, suatu ketika Imam al Ghazali (w. 1111 M) kemudian merumuskan secara lebih jauh mengenai tujuan syari’ah (maqashid al Syari’ah) dalam bukunya yang terkenal “Al Mustashfa”. Ia menyatakan, tujuan Syari’ah adalah melindungi lima hak alamiyah manusia: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda” (Al Mustashfa, I/281). Maksud dari kelima pokok penyajian tersebut, yakni perlindungan terhadap kepercayaan atau keyakinan keagamaan, terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, terhadap hak hidup, perlindungan terhadap hak berketurunan dan kehormatan diri dan perlindungan terhadap hak milik.

Begitu pula, Abu al Wafa Ibnu Aqil dalam “al Funun”, menyampaikan pandangan yang cukup progresif. Ia menyatakan, “Kebijakan publik (politik) merupakan aturan-aturan yang dapat mengarahkan terwujudnya kemaslahatan sosial dan menghindarkan kerusakan, meskipun aturan-aturan tersebut tidak dibuat oleh Nabi dan tidak ada wahyu Tuhan yang menegaskannya. Tapi, yang paling penting adalah sejauh mana aturan-aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Patut diketahui. Pengambilan hukum secara tekstual (harfiyah) dari wahyu atau hadits Nabi Saw tidaklah suatu kemestian. Bahkan, cara seperti ini boleh jadi mewujudkan kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan Syari’at” (silahkan baca: Al Thuruq al Hukmiyyah fi al Siyasah al Syar’iyyah, 38).

Oleh sebab itu, dalam pandangan saya, tujuan-tujuan syari’at sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas dapat diartikan sebagai mewujudkan penghargaan terhadap martabat manusia, tanpa membedakan latar belakang identitasnya. Penghormatan terhadap martabat manusia adalah sesuatu yang universal, menyangkut semua orang di semua tempat dan di setiap waktu. Manusia adalah makhluk Tuhan paling terhormat, karena Tuhan sendiri menghormatinya.

Islam dan multikulturalisme

Multikulturalisme dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai keberagaman atau kebhinekaan kebudayaan dan tradisi masyarakat manusia. Dalam arti ini, maka multikulturalisme dimaksudkan sebagai sistem bagi pengelolaan keragaman budaya dan tradisi dengan menekankan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Benar. Keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ia adalah keniscayaan alam semesta. Ia adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi manusia. Melalui terminologi multikulturalisme tersebut, maka setiap orang diajak untuk menghormati dan menghargai spektrum yang luas tentang kebudayaan, agama, komunitas etnik, jenis kelamin, serta kelompok-kelompok lainnya yang ada di dalam masyarakat. Ini berarti pula bahwa multikulturalisme selalu meniscayakan adanya toleransi yang tinggi terhadap pandangan dan ekspresi-ekspresi kebudayaan yang berbeda-beda itu.

Sejauh yang dapat dibaca dalam sejarah peradaban Islam upaya ke arah membangun toleransi dan memahamkan keberagaman realitas telah banyak dilakukan oleh kaum muslim awal. Upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang berbeda keyakinan keagamaan, melainkan juga di antara kaum muslimin sendiri.

Ambil sebagai contoh. Khalifah Harun al Rasyid telah menarik ke istananya para cerdik pandai dan ahli bahasa dari segala bangsa dan agama. Terutama, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka ditugasi menerjemahkan buku-buku Ulum al Awail. Singkat kata, khalifah tidak hanya sekadar menghormati mereka. Tetapi, juga menyerahkan tugas-tugas besar kekhilafahannya kepada para ilmuwan al Makmun, melanjutkan kebijakan ayahnya; Harun al Rasyid. Bahkan, juga mendirikan sekolah penerjemahan dan perpustakaan besar. Tepatnya, “Bait al Hikmah” yang berisi sejuta buka. Tidak ada sebuah perpustakaan di dunia saat itu sebesar “Bait al Hikmah” (rumah kearifan).

Di tempat ini, setiap hari para penerjemah muslim dan non muslim bekerja mengalihbahasakan berbagai manuskrip dan naskah kuno sekaligus memberikan penjelasan dan komentar-komentar atasnya. Khalifah al Makmun merekrut banyak sekali ahli bahasa dan para sarjana dari mana-mana dan tanpa melihat agamanya. Salah seorang penerjemah kenamaan adalah Hunain bin Ishaq (w. 263 H/876 M), seorang Kristen Nestorian. Dialah yang menterjemah karya-karya kedokteran, matematika, astronomi, dan fisika, di samping karya-karya filsafat dan politik para sarjana Yunani. Sebut saja antara lain Euclides, Galenus, Hippocritus, Appolonius, Archimedes dan terutama Plato serta Aristoteles. Beberapa buku terjemahannya yang terkenal antara lain Republica, Metaphysics, Heremenetica, De Anima dan lain sebagainya.

Demikianlah. Fakta-fakta sejarah yang pernah berlangsung dan singgah dalam kehidupan kaum muslimin, kala itu. Pun, mereka bergumul, melakukan pertemuan dengan beragam kebudayaan. Masing-masing saling memberi, saling menyerap dan saling menghargai. Pergumulan dan perjumpaan tersebut sama sekali tidak meniscayakan pengorbanan keyakinan keagamaan masing-masing. Hanya keimanan yang lemahlah yang memungkinkan terjadinya pengorbanan tersebut. Bahkan, dalam banyak fakta peradaban kaum muslimin mempengaruhi peradaban lainnya. Kenyataan ini seharusnya menjadi inspirasi dan motivasi bagi kaum muslimin sekarang di mana pun Anda berada untuk menjelajahi dan mengeksplorasi kembali sumber-sumber ilmu pengetahuan di mana pun dan ditulis oleh siapapun, tidak hanya orang-orang Islam tetapi juga non muslim. Sepanjang ia memberikan manfaat bagi kemanusiaan untuk kejayaan masa depan kaum muslimin. Hal yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa menerima ilmu pengetahuan “orang lain” tidak harus selalu dipahami sebagai mengakui kebenaran keyakinan atau agama orang tersebut. Apa pasal? Ilmu Tuhan adalah maha luas, terbuka dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Multikulturalisme dalam konteks internal

Adalah menarik untuk dikemukakan. Bahwa, para ahli hukum Islam sungguh sangat memahami benar perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dan, atas perbedaan-perbedaan itu pula mereka masing-masing saling menghargai dan menghormati. Mereka selalu mengutip pernyataan Nabi Saw yang berbunyi begini: “Jika seseorang telah berusaha secara maksimal menggali dan melahirkan hukum Syari’ah (berijtihad) dan ijtihadnya benar, maka dia memperoleh dua pahala dan jika keliru memperoleh satu pahala.” Dalam keadaan demikian, mereka saling menghargai sambil mengatakan: “Pendapat kami benar, meskipun boleh jadi keliru, dan pendapat orang lain keliru, meskipun boleh jadi benar.”

Sungguh pun demikian, satu pemikiran yang sangat menarik dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas (w. 796 M), pendiri mazhab fiqh Maliki. Suatu saat ia diminta oleh Khalifah Abbasiyah; Abu Ja’far al Manshur, agar buku kumpulan hadits-hadits hukum; Al Muwattha’, karyanya, bisa dijadikan pedoman perundang-undangan yang akan diberlakukan bagi seluruh rakyat di kekhilafahannya. Sang Imam dengan tegas menolaknya sambil mengatakan: “Anda tentu tahu bahwa di berbagai wilayah negeri ini telah berkembang beragam tradisi hukum dengan pemimpinnya masing-masing,” tuturnya. Sang Khalifah pada kesempatan lain mengulangi permintaannya, dan sekali lagi, sang Imam tetap menolaknya. Permintaan yang sama pun disampaikan khalifah penggantinya; Harun al Rasyid. Dan jawaban yang sama pula disampaikan Imam Malik. Ia bergeming, tak beranjak dari pendiriannya (untuk lebih lengkapnya silahkan baca: Subhi Mahmashani, Falsafah al Tasyri’, 89-90).

Kendati begitu, Imam Malik bin Anas adalah tokoh yang terkenal dengan teori “Amal Ahli Madinah” (tradisi penduduk Madinah)-nya. Pendapat-pendapatnya banyak didasarkan atas tradisi Madinah. Lebih dari empat puluh masalah di mana Imam Malik mendasarkan pandangannya pada tradisi dan mengabaikan hadits Ahad, meskipun sahih. Katanya “Al ‘Amal Atsbat min al Hadits” (Tradisi Madinah lebih kokoh daripada hadits) (silahkan baca: Al Hajwi, Al Fikr al Sami fi al Fiqh al Islamy, I/388-390).

Perbedaan pandangan para ulama tersebut, menurut Faruq Abu Zaid, tidak lain adalah refleksi mereka atas perkembangan kehidupan sosial-budaya mereka masing-masing (Al-Syari’ah al-Islamiyah Baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin, 16).

Pengalaman Indonesia

Kurang lebih begitu. Maka, adalah jelas bahwa multikulturalisme telah mendapat apresiasi yang kuat dalam Islam. Para ulama besar masa lalu juga telah menjadikan budaya atau tradisi masyarakat (setempat) sebagai dasar hukum. Mereka mengatakan, ”Al-‘Adah Muhakkamah”. Cara-cara melaksanakan syari’ah seperti ini juga telah dilakukan para ulama. Terutama, para penyebar agama Islam di Indonesia (para Wali). Beberapa contoh meliputi praktik kenduri baik untuk perkawinan atau khitan atau keperluan lain, penggunaan kentongan atau bedug untuk memanggil/mengajak orang untuk shalat, di samping Adzan, penggunaan kain sarung dan peci.

Demikian pula sistem pendidikan pesantren, bahkan juga istilah pesantren dan santri, atau arsitektur bangunan masjid yang didirikan para walisanga. Ini semua jelas bukanlah cara-cara yang dipraktekkan Nabi dan para sahabatnya. Tetapi, justeru diserap atau diadopsi dari tradisi dan budaya masyarakat Hindu atau lainnya. Di Banjarmasin, seorang ulama besar; Syeikh Muhammad Arsyad, telah memperkenalkan hukum pembagian harta waris antara suami-isteri berdasarkan adat yang disebut “Adat Perpantangan”.

Menurut adat ini, harta peninggalan mayit dibagi dua terlebih dahulu antara suami dan isteri. Setelah itu, harta hasil pembagian ini baru dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Pemikiran hukum ini dilakukan dalam rangka merespon tradisi masyarakat Banjar, di mana para isteri di sana juga bekerja bersama suaminya. Maka, harta yang terkumpul akibat perkawinan keduanya menjadi harta bersama. Untuk penjelasan ini simak dalam Abdurrahman Wahid, majalah Pesantren, 2 vol. II/1985. Hemat kata, cara pembagian seperti ini telah menjadi bagian dari sistem hukum waris di Indonesia dengan sebutan harta “gono-gini”. Ia menggantikan sistem pembagian “sepikul-segendong”.

Kata akhir

Kehendak untuk melaksanakan syari’at Islam dalam konteks kebudayaan masyarakat yang beragam, sesungguhnya bukanlah masalah, sepanjang sejalan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Syari’at sebagaimana saya uraikan dimuka. Yakni, dalam kerangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial, seraya dengan selalu menghargai pandangan-pandangan dan tradisi-tradisi yang beragam dalam masyarakat tersebut.

Dengan begitu, upaya ke arah tersebut tidak bisa dilakukan dengan memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan golongan, suku, ras, jenis kelamin dan bahkan agama. Ia juga tidak boleh dilakukan dengan mendiskreditkan atau menstigmatisasi, seperti mem-bid’ah-kan (mencap sesat). Apalagi, mengkafirkan atau memusyrikkan pihak-pihak yang tidak sependapat pada sisi yang lain. Ada sebuah pernyataan menarik yang dikemukakan oleh Dalai Lama. Ia menuturkan, “Jika kita sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu untuk mewujudkan kebebasan dan keadilan, maka cara yang terbaik adalah melakukannya dengan tanpa amarah dan permusuhan.”

Dalam sistem ketatanegaraan yang telah kita sepakati, proses penyusunan hukum haruslah ditempuh melalui cara-cara yang demokratis dan dalam kerangka keadilan sosial. Akan tetapi, segera harus dikemukakan bahwa cara-cara yang demokratis tersebut tidak hanya dalam artian prosedural melainkan juga dalam arti substantif. Dengan begitu,  dikotomi mayoritas dan minoritas menjadi tidak relevan. Sama halnya perumusan aturan perundang-undangan harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dalam Islam merupakan prinsip dalam menyelesaikan problem dan ketidaksamaan pandangan dalam segala relasi.

Pada sisi yang lain, kita juga akan mengetahui bahwa aturan-aturan hukum dan regulasi-regulasi harus mengacu yang ada dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Tepatnya, sebuah produk peraturan tertentu tidak boleh bertentangan dengan produk peraturan di atasnya. Dari sinilah, menurut saya, maka produk hukum daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, dan produk UU juga tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila.

Bila menelisik ke dalam, para ulama NU dalam keputusan Muktamarnya di Situbondo tahun 1984, memandang bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan kedudukan final berdasarkan syari’at Islam. Ia tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme Universal Islam. Sampai hari ini Pancasila telah mampu menyatukan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Sumber: Jurnal Justisia Edisi 37