Isu Kebebasan Beragama dalam Dokumen HAM

Oleh: Siti Musdah Mulia
Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Frasa “kebebasan beragama” di dalam dokumen-dokumen HAM tidaklah berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan berfikir, berkesadaran (berhati-nurani), beragama atau berkeyakinan, yang terletak di ranah forum internum dan dianggap dan diperlakukan sebagai kebebasan mutlak. Sebagaimana telah saya paparkan sebelumnya, inti normatif kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung 8 anasir (kebebasan internal, kebebasan eksternal, non-coercion, non-discrimination, hak orang tua dan wali, kebebasan kelembagaan dan status legal, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal dan non-derogability).

Itu berarti bahwa ‘kebebasan beragama atau berkeyakinan’ (bersama dengan kebebasan yang lain) yang merupakan mata internal dan terletak di dalam ranah forum internum bersifat mutlak dan tidak bisa ditangguhkan (non-derogable) dalam keadaan apa pun (darurat perang atau darurat publik/sipil), dan kapan pun. Hal ini dinyatakan secara eksplisit di dalam ICCRP pasal 18 ayat 1 dan juga ECHR pasal 9 ayat 2 serta ACHR pasal 12 ayat 3 (Nowak & Vosvernik, 2004: 148).

Lain halnya dengan kebebasan untuk mewujudkan, mengejawantahkan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang –misalnya tindakan kebebasan menyeberkan agama atau ketakinan, melakukan ibadah dan mendirikan tempat ibadah- yang termasuk kebebasan bertindak (freedom to act). Sebagaimana ditunjukkan oleh Ghanea et.al (204) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan (anasir ketujuh) diperbolehkan untuk dibatasi, dan bisa bersifat diatur, atau ditangguhkan penikmatannya.

Akan tetapi, penundaan penikmatan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan dengan undang-undang serta alasan yang digunakan untuk melakukan penundaan penikmatan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah perlunya ada perlindungan atas lima hal, yaitu (i) public safety, (ii) public order, (iii) public health, (iv) public morals, (v) protection of rights and freedom of others.

Dengan demikian, tujuan utama tindakan penundaan penikmatan pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan orang (kehidupan, integritas, kesehatan mereka) atau kepemilikan mereka.

Seturut dengan hal itu, ihwal kebebasan mendeirikan tempat ibadah dapat dan dimungkinkan diatur oleh undang-undang, jika dikehendaki pengaturan itu dilakukan oleh negara, dengan syarat tidak ada diskriminasi. Akan tetapi, terbuka pula kemungkinan diatur sendiri oleh masyarakat sipil (kelompok-kelompok keagamaan, lembaga keagamaan) lewat kesepakatan yang dicapai melalui perundingan, manakala masyarakat sipil telah matang dan mampu mengatur dirinya sendiri, baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional. Jika arahan normatif ini disepakati, maka SKB Mendagri dan Menag tahun 1969 yang ramai diperdebatkan itu (i) harus dicabut, karena tidak memenuhi tuntutan normatif, atau (ii) harus ditingkatkan menjadi udang-undang (dengan perubahan di sana-sini) agar memenuhi persyaratan normatif.

Baca kelanjutan artikel:

Sumber: Jurnal Justisia edisi 36