Kilas Balik Islam-Negara

Oleh: Dr. Arja Imroni, M.Ag. 

Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang; Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah 

Dalam lintasan sejarah politik di Indonesia, kedua kelompok besar; Islam dan nasionalis (disamping melibatkan unsur-unsur politik non-muslim yang juga menjadi stake holders negara-bangsa) selalu “bertarung” tidak saja pada level wacana nalar politik tetapi merambah pada tataran perseteruan idiologis yang masing-masing berupaya untuk memenangkannya dengan segala agenda politiknya. Pertarungan itu mencapai titik klimaksnya -jika boleh disebut- pada saat penentuan pilihan antara menjadikan “negara berdasarkan pancasila atau negara berdasarkan Islam”.[1]

Singkatnya, kedua kelompok itu tetap menegaskan kembali alur pemikiran teologis maupun sosiologis sebelumnya.Kelompok Islam tetap bersikeras bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara Islam atau Islam harus menjadi dasar ideologi negara, sedangkan kelompok nasionalis mengusulkan dibentuknya negara kesatuan nasional dimana masalah-masalah negara harus dipisahkan dari masalah-masalah agama. Selain mendasarkan argumen mereka pada kenyataan bahwa Islam tidak memiliki pandangan yang tegas dan utuh mengenai hubungan agama dan negara (lagi-lagi sebuah pemahaman theologis yang secara tidak langsung diambil dari al-Islâm wa Ushûl al-Hukm karya ‘Alî bin ‘Abd al-Râziq), para pemimpin kelompok nasionalis ini juga mengingatkan rekan-rekan mereka dari kelompok Islam bahwa Indonesia, dilihat dari agama yang dianut para penduduknya, bukanlah negara yang homogen.[2]

Perdebatan-perdebatan di atas baru mereda ketika Soekarno menyerukan agar kedua belah pihak bersedia berkorban demi persatuan bangsa. BPUPKI bersepakat bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan kepada sila “Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Selain itu, mereka juga menerima Islam sebagai agama Negara dan bahwa presiden Indonesia harus seseorang yang berasal dari umat Islam.[3] Di sini tampaknya terjadi saling akomodasi dan kompromi, meskipun pada dasarnya kompromi itu tidak memiliki landasan yang kokoh. Hal itu terbukti dengan adanya “gugatan” dari wilayah Indonesia Timur yang tidak mau menerima “kompromi” di atas. Akhirnya, setelah melalui “musyawarah” kelompok Islam “menerima” penghapusan “tujuh kata” dan pencabutan butir-butir mengenai Islam sebagai agama resmi negara, persyaratan bahwa presiden harus seorang muslim.[4]

Sampai pada tataran ini, dapat dilihat bahwa kelompok Islam benar-benar telah mengalami “dekonfessionalisasi” idiologinya. Pertanyaannya kemudian, mengapa mereka dengan mudah menerima “dekonfessionalisasi” itu dan mengapa harus mereka yang justru melakukan “lebih banyak” akomodasi terhadap “negara”?. Mengapa tidak ada upaya klarifikasi terhadap informasi yang datang tentang sikap wilayah Indonesia Timur?. Tentu saja, ada beberapa reasoning yang dapat dikemukakan untuk menjawabnya. Dengan argumentasi yang didorong keinginan untuk lebih menampakkan “kebaikan” kelompok Islam, Deliar Noer mengatakan:

“Perlu di ingat bahwa keempatnya ( dari wakil Islam yang diundang bermusyawarah berkaitan dengan gugatan Indonesia Timur, yakni; Ki Bagus, KH. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Mohamad Hasan) merupakan pemimpin yang mempunyai integritas moral tinggi yang menganggap para pemimpin lain, termasuk dari kalangan nasionalis, juga mempunyai integritas demikian… oleh sebab itu mereka tidak menanyakan kepada Hatta… dan tidak menuntut Hatta untuk juga mengundang wakil-wakil kristen yang duduk dalam Panitia Persiapan seperti mereka telah diundang. Mereka juga tidak mengingatkan sikap Maramis, seorang Kristen, yang telah menyetujui perumusan semula tentang syari’at Islam itu…” [5]

Alasan lain mengapa wakil-wakil Islam itu cenderung “diam”?. Hal itu karena pertimbangan kondisi masyarakat dan negara yang masih cukup bahaya karena adanya informasi Belanda akan datang lagi ke Indonesia untuk melakukan recolonization dengan membonceng tentara sekutu yang telah mengalahkan Jepang.Pada saat yang seperti ini segenap komponen bangsa baik nasionalis maupun Islam tentu lebih berkonsentrasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diraih.Suasana memang panas, tidak menentu, dan para pemimpin Islam tentu tidak mau menambah ketidak-tentuan.[6]

Bagaimanapun, menurut kesimpulan Bahtiar Effendy, peristiwa seperti itu menandai kekalahan pertama kelompok Islam dalam upaya merealisasikan gagasan mereka untuk mengaitkan hubungan antara Islam dan negara secara legalistik dan formalistik.[7] Periode antara 1945-1950 adalah masa revolusi meng-hadapi pendudukan Belanda di Indonesia menyusul kekalahan Jepang dari tentara sekutu. Selama periode ini hubungan antar dua kelompok relatif harmonis disebabkan adanya common-enemy mereka yaitu tentara Belanda yang ingin berkuasa kembali.Kenyataan ini, ditambah dengan tidak adanya kontroversi-kontroversi ideologis yang terbuka, boleh jadi turut menyebabkan tumbuhnya hubungan politik yang relatif harmonis antara kedua payung religio-politik besar ini selama tahun-tahun pertama pasca revolusi (1950-1953).Kritik terang-terangan terhadap Pancasila oleh para pemikir dan aktifis politik Islam jarang terjadi.[8]

Sangat disayangkan, hubungan politik antara Islam dan negara yang berjalan baik itu tidak berlangsung lama. Para elite negara ini kembali terlibat dalam perdebatan-perdebatan idiologis politis mengenai bentuk negara dan kerangka konstitusionalnya. Ini semakin mengukuhkan analisis bahwa sebenarnya dasar ideologis negara yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, dibangun atas pondasi yang rapuh.

Faktor pemicunya adalah –lagi-lagi mengutip Bahtiar Effendy- berkisar pada soal pemilihan umum dengan Mejelis Konstituante sebagai lokus utamanya.[9] Mestinya, kabinet Syahrir yang terbentuk pasca kemerdekaan harus menyeleng-garakan pemilu pada awal januari 1946. Tetapi karena situasi revolusioner negara (1945-1949) tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilu. Pemilu baru pertama kali dapat diselenggarakan pada tahun 1955. Menurut Herbert Feith, penundaan pemilu itu juga berkaitan dengan strategi para elite negara dan partai, khususnya yang berasal dari partai nasionalis, yang merasa ketakutan jika pesta demokrasi itu dapat mengancam hubungan politik antara Islam dan negara yang telah mengalami dekonfessionalisasi saat itu. Mereka yakin bahwa dengan pemilu, kelompok Islam dapat menyusun strategi mendapatkan dukungan rakyat untuk merealisasikan gagasan negara Islam.[10]

Konflik itu semakin tajam ketika Presiden Soekarno ikut turun langsung ke gelanggang perang wacana secara terbuka. Perlu diingat bahwa Presiden Soekarno sendiri, sungguhpun berfungsi sebagai kepala negara konstitusionil, mempunyai pilihan sendiri dalam soal dasar negara dan gigih mempropagandakannya. Ini mudah dipahami karena dialah pula yang memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada tanggal 01 Juni 1945. Di samping itu, dari semenjak jaman pergerakan kebangsaan ia memang tidak setuju dengan Islam sebagai dasar negara.[11] Dalam konteks itu, jauh sebelum pemilu 1955, dalam sebuah pidatonya pada tanggal 27 Januari 1953, di Amuntai, Kalimantan Selatan, ia membuat statemen :


 “the state we want is a national state consisting of all Indonesia. If we establish a state based on Islam, many areas whose population is not islamic, such as Mollucas, Bali, Flores, Timor, The Kai Islands and Sulawesi, will secede. And West Irian, which has not yet become part of the territory of Indonesia, will not want to be part of the Republic.” [12]


Setatemen itu tentu banyak mengundang reaksi keras di kalangan politisi Islam. Berbagai kecaman pedas dan kritik terhadap Soekarno pun terus berdatangan. “Soekarno melalui pidatonya itu telah menabur bibit separatisme, dan memperlihatkan keberpihakan kepala negara kepada kelompok-kelompok yang menentang ideologi Islam”.[13] Sementara itu, apa yang telah dilakukan Soekarno oleh pendukungnya justru dianggap sebagai hak prerogatifnya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin revolusi, pemberi arah perjuangan rakyat dan sebagai kepala negara yang konstitusional.[14]

Dari peristiwa inilah pertarungan sekitar ideologi negara memanas kembali. Masih sama dengan periode sebelumnya, argumentasi yang muncul adalah argumentasi theologis dan sosiologis untuk memperjuangkan idiologi dan simbol. Pada level Konstituante, menurut beberapa sumber dikatakan bahwa persoalan dasar negara itu menjadi satu-satunya persoalan yang tidak selesai dari sekian banyak hal yang dibicarakan. Dalam pengakuan Wilopo, 90% tugas Konstituante telah dilaksanakan, yang tersisa hanyalah soal dasar negara.[15] Pada akhirnya, karena perdebatan itu tak kunjung menemukan jalan keluar yang disepakati – meskipun sudah dibahas dalam Majelis Konstituante hasil pemilu 1955- Presiden Sukarno dengan dukungan tentara mengeluarkan dekrit yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Langkah ini, sebuah strategi yang rupanya telah dipersiapkannya sejak lama,memberinya kekuatan eksekutif yang kuat mengontrol negara.

Kelompok Islam secara simbolik kembali menelan keka-lahan pahit untuk kesekian kalinya.Semua aktifitas politik telah berada dibawah kendali pemerintah (negara). Lebih jauh lagi, kekalahan itu menjadikan artikulasi lagalistik-formalistik gagasan dan praktek politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar idiologi negara, mulai menun-jukkan implikasi-implikasi bawaannya yang negatif. Kekuatan politik Islam menurun drastis, beberapa politisi Islam yang selalu menjadi oposisi pemerintahan dijebloskan ke penjara, hingga pada puncaknya Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960.[16]

Menurut Allan A. Samson pembubaran Masyumi oleh pemerintah Soekarno adalah dengan pertimbangan “for the welfare of state and nation” (demi keselamatan negara dan bangsa) karena Masyumi dianggap terlibat dalam pembron-takan yang dilakukan oleh PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Revolutionary Government of The Repub-lic of Indonesia) dan Permesta antara tahun 1958 – 1959.[17] Dengan peristiwa itu, semakin jelas bahwa hubungan Islam dengan negara benar-benar berada pada situasi politik yang diwarnai dengan perasaan saling curiga dan penuh intrik antara dua kekuatan itu.Bagi aktivis Masyumi,hal itu tentu menjadi pukulan berat dan memupuskan harapan mereka untuk mewujudkan Idiologi Islam sebagai dasar negara.

Alur sejarah seperti ini menurut Harry J. Benda, dinilai sebagai proses domestikasi Islam yang merupakan salah satu langgam kontinuitas Islam politik Indonesia. Proses politik yang berakhir dengan kekalahan kekalahan Masyumi (sebagai simbol Islam puritan) dari PNI (yang dianggapnya sebagai simbol Islam sinkretik) merupakan kontinuitas dari apa yang pernah terjadi sebelumnya pada saat Mataram -simbol Islam sinkretik- mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam pesisir (coastel principalities) –simbol Islam puritan. Domestikasi itu telah membuat kekuatan Islam politik kehilangan giginya.[18] Kekuatan Islam politik dikebiri dan dijinakkan oleh kekuatan nasionalis dan para pendukungnya yang mewujud dalam sistem demokrasi terpimpin ( guided democracy ). Masa itulah yang terkenal dengan periode orde lama.

Baca kelanjutan artikel:

Antagonisme Islam Politik 

Format Politik Akomodasi

(Sumber: Jurnal Justisia Edisi 25)
 
[1] B.J. Bolland “The Struggle of Islam in Modern Indonesia 1950-1955” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddiqi dan Yasmin Hussein (eds.), Reading on Islam in Southeast Asia, (Singapore: Institut of Southeast Asian Studies, 1985), hlm.138. Untuk keterangan detail perdebatan penentuan dasar negara dapat dilihat Saefuddin Anshari, ”Islam or the Panca Sila as The Basis of The State” dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddiqi dan Yasmin Hussein (eds.), Reading on Islam in Southeast Asia, (Singapore: Institut of Southeast Asian Studies, 1985), hlm. 221-228. Dalam tulisannya, Anshari melengkapi dengan kutipan beberapa teks pidato baik dari tokoh-tokoh pro Islam maupun pro-nasionalis.

[2] Demikian penjelasan B.J Bolland sebagaimana dikutip oleh Bahtiar dalam, Islam dan Negara, hlm. 87.

[3] Ibid.,

[4] Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965, (Bandung: Mizan, 2000), cet. II., hlm. 43.

[5] Ibid., hlm. 43-44. Dalam tanda kurung adalah dari penulis makalah.

[6] Ibid., Lihat juga Saifuddin Anshari, ”Islam or Panca Sila”, hlm. 221. Dan, Harun Nasution “The Islamic State in Indonesia: The Rise of The Idology, The Movement for Its Creation and The Theori of The Masyumi (Thesis MA pada McGill University, Montreal-Canada, 1965), hlm.76.

[7] Bahtiar, Islam dan Negara, hlm. 92.

[8] Ibid., hlm. 94.

[9] Ibid., hlm. 101.

[10] Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (New York: Cornell University Press, 1962), hlm. 275.

[11] Deliar Noer, Partai Islam, hlm. 282-283.

[12] Herbert Feith, The Decline, hlm. 281.

[13] Ibid.,

[14] Ibid., hlm. 282.

[15] Bahtiar Effendi lebih jauh menjelaskan bahwa di luar percaturan yang bersifat konstitusional itu, aktifisme Islam yang bersifat legalistik dan formalistik dikembangkan oleh praktek-praktek yang dalam perspekrif negara dianggap ekstra konstitusional, bahkan mungkin juga dipersepsi sebagai kegiatan yang bersifat subversif. Ini khususnya yang terefleksikan dalam pendirian negara Islam oleh Kartosuwiryo untuk kemudian memperoleh dukungan di Aceh dan Sulawesi Selatan. Inilah yang menyebabkan ketegangan ideologis tertransformasikan dalam antagonisme fisik yang sempat menelan banyak korban jiwa. Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan, (Yogjakarta: Galang Press, 2001), hlm. 72.

[16] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, hlm. 110-111. Perlu di catat di sini bahwa tidak semua partai Islam selalu menempatkan diri pada posisi berhadap-hadapan dengan negara sehingga dapat bertahan hidup. Selama “demokrasi terpimpin” bahkan jauh sesudahnya, ada tiga ‘Islam’ yang berhasil bertahan hidup yaitu; NU, PSII, dan PERTI. Mereka berhasil melakukan ini karena mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan “demokrasi terpimpin” seperti yang dikehendaki Soekarno. Politik akomodatif ini mulanya dikerjakan dengan ragu-ragu dan mungkin juga canggung, tetapi lama-kelamaan, seperti juga kata pepatah; alah bisa karena biasa; merekapun terbiasa juga, sehingga tari yang dimainkan pun tambah sesuai dengan gendang yang dipukul. Lihat Deliar Noer, Partai Islam, hlm. 417.

[17] Allan A. Samson, ”Islam in Indonesian Politics” dalam Asian Survey No. 12, Vol. VIII, Desember, 1968, hlm. 1001.

[18] Ungkapan aslinya “… Domestication had pulled the political teeth…”. Lihat Harry J. Benda, ”Continuity and Change in Indonesian Islam”, dalam Asian and African Studies: Annual of The Israel Oriental Studies, Vol. 1, 1965, hlm. 130.