Komitmen Penegakan HAM di Indonesia

Oleh: Siti Musdah Mulia
Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB berkewajiban mematuhi kesepakatan PBB tersebut melalui upaya-upaya perlindangan, penegakan dan pemajuan HAM sehingga nilai-nilai HAM dapat terwujud dengan baik dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Deklarasi Universal PBB tentang HAM  rujukan Indonesia menganai Hak Asasi Manusia adalah sila kedua Pancasila; Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kesatuannya dengan sila-sila Pancasila lainnya.

Oleh karena itu, bagi Indonesia, secara ideologis, politik, dan konseptual Hak Asasi Manusia dipahami sebagai implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara serta pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, rujukan lainnya adalah TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang khusus tentang HAM, yaitu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang tersebut mendefinisikan HAM sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia secara kodrat dan tidak dapat diingkari.

Pengingkaran terhadap HAM berarti pengingkaran akan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan begitu, negara, pemerintah, dan masyarakat wajib mengakui dan melindungi HAM seseorang tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi. Secara normatif, dasar-dasar hukum bagi upaya penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama penegakan hak kebebasan beragama cukup memadai, baik secara nasional, maupun internasional. Berikut ini disebutkan secara ringkas.

1.    UUD 1945 pasal 28 E ayat 1, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”, ayat 2, “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
2.    UUD 1945 pasal 29 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
3.    UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan pasal 1 berbunyi, “Agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu”.
4.    TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM pasal 13, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
5.    UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat 1, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan keprcayaannya itu”. Pasal 22 ayat 2, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
6.    UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesehan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik pasal 18 ayat 1, “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah ketaatan, pengalaman dan pengajaran”. Pasal 2, “tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya”.
7.    Deklarasi universal HAM (1948) pasal 18, “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadahan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi”.

Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 pasal 67, “setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negera Republik Indonesia”. Selanjutnya, pasal 69 ayat 1, “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Berikutnya, pasal 69 ayat 2, “Setiap Hak Asasi Manusia akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati untuk menghormati Hak Asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan”. Secara rinci, UU No. 39 tahun 1999 tantang HAM tersebut menjelaskan hak-hak asasi manusia sebagai berikut:

a.    Hak untuk hidup meliputi: hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan, hak untuk tentram, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
b.    Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
c.    Hak mengembangkan diri; hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang; hak atas perlindungan dan kasih sayang; hak mengembangkan dan memanfaatkan iptek, seni, dan budaya; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; hak memperjuangkan pengembangan diri; dan hak melakukan pekerjaan sosial.
d.    Hak memperoleh keadilan, setiap manusia tanpa pembedaan berhak mendapatkan bantuan hukum peradilan yang diadakan negara.
e.    Hak atas kebebasan pribadi yang meliputi hak untuk tidak diperbudak; hak untuk tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan; hak bebas memeluk agama; hak bebas memilih keyakinan politik dan bebas berpendapat; hak berkumpul, berserikat, mendirikan partai dan organisasi, dan hak atas kewarganegaraan dan bertempat tinggal.
f.    Hak atas rasa aman, mencakup hak mencari suaka politik, hak atas perlindungan dan hak atas pengakuan sebagai pribadi, serta kemerdekaan dalam surat menyurat, hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam serta penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
g.    Hak atas kesejahteraan meliputi: hak mempunyai milik (hak properti), hak atas pekerjaan yang layak dan upah, hak untuk mendirikan serikat pekerja, hak untuk bertempat tinggal, dan hidup yang layak, hak atas jaminan sosial, hak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus bagi penyandang cacat, usia lanjut, perempuan yang hamil, dan anak-anak.
h.    Hak turut serta dalam pemerintahan mencakup hak memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam penyelenggaraan negara.

Baca kelanjutan artikel:

Sumber: Jurnal Justisia edisi 36