Memanusiakan Paradigma Manusia Indonesia

Oleh: Lismanto
Peneliti Center for Democracy and Islamic Studies (CDIS) Semarang

Maraknya aksi “kekerasan” yang melabrak kedaulatan hak asasi manusia di Indonesia menjadi isu seksi yang tak bisa ditoleransi beberapa tahun terakhir. Mulai dari kasus berbasis keyakinan-agama, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga hal-hal kecil yang mengutamakan dan mengatasnamakan “Tuhan” ketimbang mengedepankan kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian manusia. Barangkali sudah menjadi kutukan leluhur manusia Nusantara, Indonesia yang semula dikenal dunia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, tatakrama, dan identik dengan jargon “gemah ripah loh jinawi,” nampaknya mulai berubah menjadi bangsa pemarah.

Dari aspek hukum, misalnya. Banyak ketimpangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Padahal, hukum dibuat untuk menegakkan keadilan, bukan dimaknai secara literal-skriptural dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada tahap ini masih lumrah. Yang lebih memprihatinkan justru hukum diperjualbelikan sehingga uang menjadi berkuasa. Meski slogan “hukum di Indonesia runcing ke bawah, tumpul ke atas” gencar dilontarkan oleh pengamat, praktisi, media, dan masyarakat, nampaknya penegak hukum memilih untuk menutup mata. Berhenti sampai di sini, saya tidak akan membahas apakah hukum berlaku untuk siapa dan mengapa karena ini wilayah sosiologis, melainkan lebih saya tekankan pada pemikiran bahwa tujuan substantif hukum adalah sebagai penegak keadilan dan kebenaran, bukan secara hitam-putih dimaknai benar atau salah, melanggar norma hukum atau tidak, termasuk delik atau bukan, dan semacamnya.

Kasus pencuri kakao, piring, kapuk, pisang, sandal jepit, dan rentetan kasus tidak substantif lain beberapa tahun terakhir yang diganjar dengan hukuman setimpal adalah bukti bahwa hukum di Indonesia tidak manusiawi. Hal ini jauh dibandingkan dengan penalisasi bagi pejabat, terutama koruptor yang justru diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memanusiakan paradigma hukum. Dengan memperhatikan sisi manusiawi suatu paradigma, bukan mustahil hukum dan implementasi penegakannya berjalan sesuai tujuan diciptakannya hukum. Memanusiakan bukan berarti mengedepankan “rasa kasihan”, tetapi lebih memperhatikan aspek substantif hukum.

Dari aspek keyakinan-agama, manusia Indonesia belum cakap untuk memaknai bagaimana seharusnya menghormati keyakinan beragama di negara yang plural ini. Bahkan, meski konstitusi telah menjamin adanya perlindungan secara konstitusional terhadap setiap pemeluk umat beragama di Indonesia, tak jarang yang harus kehilangan nyawanya lantaran persoalan keyakinan. Lepas dari persoalan kemelut politik, paradigma yang memahami teks-teks otoritatif agama secara kaku-apa adanya, menciptakan perilaku yang arogan, bahkan melanggar kedaulatan hak asasi manusia yang sebetulnya harus dijunjung tinggi. Penyerangan terhadap kaum Ahmadiyah, Syiah, dan berbagai penolakan terhadap keyakinan yang berbeda merupakan imbas dari pemahaman yang tidak menempatkan rasa kemanusiaan di atas segalanya.

Dari aspek ekonomi, kapitalisme dan para pengikut sejenisnya terus membentuk sistem perekonomian privat yang tiada akhir melanggar kesejahteraan bersama. Sama halnya dengan pendidikan, yang semula untuk mencerdaskan anak bangsa “dialihfungsikan” menjadi mencerdaskan segelintir orang. Tak kalah dengan bidang kesehatan, penanganan secara serius kepada pasien ditujukan kepada golongan “borjuis”. Bahkan, aspek-aspek kecil seperti hidup bertetangga dan kehidupan sehari-hari, nampaknya manusia telah lupa fitrahnya sebagai khalifah fil ardh; pemimpin bumi. Mereka lebih mementingkan agenda yang memuji dan merayu Tuhan dengan ibadah seremonial ketimbang ibadah bagi kepentingan manusia. Budi pekerti yang menjadi basis memanusiakan manusia tak lagi menjadi prioritas.

Bukankah Tuhan melalui Al-Qur’an telah memberikan indikator bahwa ibadah ketuhanan harus sejalan dengan ibadah kemanusiaan? Misalnya, kata “salat” selalu didampingi kata “zakat”. Salat menjadi representasi ibadah vertikal, sementara zakat merupakan representasi ibadah horizontal yang harus berjalan secara beriringan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: Pada hari kiamat nanti Allah akan menegur kita, “Wahai anak cucu Adam, Aku sakit, mengapa engkau tidak menjenguk-Ku?” Hamba bertanya, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah pun menjawab, “Kamu tahu bahwa hamba-Ku si Fulan sakit dan kamu tidak membesuknya.”

“Wahai anak cucu Adam, Aku meminta makan kepadamu, mengapa engkau tidak memberi-Ku makan?” Hamba bertanya, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu makan, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah menjawab lagi, “Kamu tahu bahwa hamba-Ku si Fulan sedang kelaparan dan kamu tidak memberinya makan.” “Wahai anak cucu Adam, Aku meminta minum kepadamu, mengapa engkau tidak memberi-Ku minum?” Hamba bertanya lagi, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu minum, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah menjawab, “Kamu tahu bahwa hamba-Ku si Fulan sedang kehausan dan kamu tidak memberinya minum.”

Hadits tersebut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia bahwa “kepentingan manusia” harus selaras dengan “kepentingan Tuhan”. Atau kalau perlu, kepentingan manusia mesti diutamakan ketimbang kepentingan Tuhan. Mengapa demikian? Dengan mengutamakan kepentingan manusia, itu berarti sekaligus “membela” kepentingan Tuhan. Sebagaimana Gus Dur menyinggungnya, jalan menuju Tuhan jauh lebih cepat kita tempuh melalui ibadah sosial-kemanusiaan ketimbang ibadah ritual. Secara filosofis, manusia diturunkan di bumi untuk menebar kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian manusia, bukan kesejahteraan Tuhan.

Tentu, paradigma semacam ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan tatanan dari berbagai aspek yang lebih humanis. Kesadaran ini jarang atau bahkan samasekali tak terlintas di benak manusia Indonesia. Untuk itu, agenda memanusiakan paradigma manusia Indonesia menjadi salah satu syarat untuk menata kembali retakan-retakan Nusantara yang telah lama hancur, porak-poranda, luluh lantak setelah kepergian Mahapatih Gajah Mada dalam memimpin, menyatukan, dan menyejahterakan Nusantara.