Membongkar Akar Sejarah Ekonomi Syariah

Jika kita telaah lebih jauh, sebenarnya usia Ekonomi Islam seumur dengan Islam. Karena prinsip ekonomi Islam sudah digunakan sejak Islam lahir. Beberapa usaha telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah diajarkan al-Qur'an dan sunnah. Karena isi kedua sumber ini bersifat ketuhanan. Ekonomi Islam lalu hanya berupa interpretasi manusia itu sendiri yang untuk dalam hal ini menampakkan ciri khas pemikiran ekonomi dalam Islam.

Pengajaran ekonomi dalam Al-Qur'an dan Sunnah bersifat abadi dan universal, tetapi manusia mencoba menginterpretasikan dan mengaplikasikannya sesuai dengan kepentingan pada waktu dan tempat usaha-usaha tersebut dilakukan. Namun demikian, ada fakta lain, bahwa kerja ekonomi sudah ada dan berlaku di kalangan masyarakat, jauh sebelum Islam lahir. Yakni semenjak manusia ada di muka bumi ini.

Maka fungsi Islam yang hadir belakangan, abad ke-6 M adalah sekedar melakukan penyelerasan atas praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan, lantaran mengandung dimensi mafsadat, kerusakan, dan kehancuran. Inilah yang dilakukan. Apalagi, perekonomian termasuk bagian dari muamalah yang bersifat murûnah, bisa bergeser sepanjang para pihak tidak bersepakat dalam kemafsadatan.

Revivalis Embrio Ekonomi Islam

Selama Abad XIX dan XX, gerakan kebangkitan Islam (Islamic revivalism) mulai muncul di dunia Islam.[1] Gerakan ini berusaha melawan kejumudan dalam pemahaman agama dan kemerosotan moral yang melanda seluruh umat Islam, termasuk bidang perekonomian. Gerakan revivalis di era ini bertujuan, pertama, memusatkan perhatian mendalam terhadap permasalahan sosial dan kemerosotan moral umat Islam.

Kedua, memurnikan kembali ajaran Islam dan meninggalkan sikap “berkhayal” yang ditanamkan para sufi. Ketiga, berusaha melakukan ijtihad dengan memikirkan dan menginterpretasikan kembali maksud syara' dengan membuang jauh anggapan tentang tertutupnya pintu ijtihad.[2] Kebangkitan Islam (Islamic revivalism) atau dikatakan tajdid, proses pembaruan yang dilakukan sekelompok umat Islam untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral, dan agama kepada dasar Al-Qur'an dan Sunnah.[3]

Munculnya gerakan revivalis mempengaruhi munculnya gerakan modernis dan gerakan neo revivalis. Pada paruh abad XIX M timbul gerakan modernis (modernism). Gerakan ini lebih fokus terhadap penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari Al Qur'an dan sunnah.

Ciri gerakan modernis adalah: pertama, selektif dalam menggunakan sunnah. Kedua, mengembangkan pola berpikir yang sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktifitas hasil berpikir. Ketiga, membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh. Keempat, menghindari paham yang menonjolkan sektarian. Kelima, mengubah karakteristik metodologi berpikir, namun tidak menyentuh aspek hukum mazhab klasik.[4]

Gerakan revivalis yang muncul abad XIX dan permulaan abad XX dilanjutkan dengan munculnya gerakan neo-revivalis di paruh pertama abad XX. Gerakan ini membentengi dirinya dengan menjadikan Islam sebagai way of life guna melawan westernisasi yang mulai menggerogoti umat Islam saat itu dan menolak menginterpretasikan kembali al Qur'an dan sunnah.[5]

Disebutkan dalam buku Bank Islam dan Bunga karangan Abdullah Saeed, Candra Muzaffar berpendapat:
"Landasan hidup ini sebagaimana yang secara eksplisit telah disebutkan dalam al Qur'an dan sunnah secara kaffah mengatur jalan kehidupan dengan segala kesucian dan kemurniannya tanpa harus dicampuri oleh penafsiran baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan keadaan". [6]

Ijtihad menurut pandangan neo-revivalis hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dengan logika seperti ini, maka yang ditekankan hanya pembahasan mengenai masalah hudud (punishment), hukum keluarga, dan berusaha mengidentifikasi bunga (interest)  pinjaman sebagai riba.[7]

Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam pada kisaran tahun 1960-an dan 1970-an adalah sebagai berikut, pertama, upaya neo-revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba. Kedua, adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah. Ketiga, penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktekkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaan.

Kekuasaan negara atas negara muslim mulai bergeliat. Abad XIX, Barat mulai mendirikan bank yang menggunakan bunga (baca: bank konvensional) di negeri-negeri muslim. Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh berusaha untuk mengakomodasi permasalahan bunga ini. Sedangkan Gerakan Ikhwanul Muslimin[8] menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ideologi-ideologi Islam dalam segenap perilaku yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk ekonomi, tanpa ada bunga.[9]

Perhatian institusi tentang bunga bank dan usaha untuk mengembangkan model bank Islam yang bebas bunga bergerak secara serentak dilakukan tahun 1950-1960-an.[10] Tanpa adanya keinginan mendirikan bank Islam untuk menghilangkan bunga bank dari sistem perekonomian maupun perbankan hanya akan tetap ada dalam dataran teori. Hingga akhirnya ada keputusan untuk mendirikan bank Islam Internasional. [11]

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syari'ah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kula Lumpur, Malaysia pada April 1969, diikuti 19 negara. Konferensi ini menghasilkan beberapa hal. Pertama, tiap keuntungan harus tunduk kepada hukum untung-rugi. Jika tidak, ia termasuk riba yang sedikit/banyak, haram hukumnya. Kedua, diusulkan supaya dibentuk bank syari'ah yang bersih dari sistem riba secepat mungkin. Ketiga, menunggu berdirinya bank syari'ah, bank konvensional diperbolehkan beroperasi, dalam keadaan darurat.[12]

Bank Islam (Bank yang berprinsip Islami) yang pertama adalah Myt-Ghamr Bank (Mesir, tahun 1963) dengan modal utama dari Raja Faisal Arab Saudi. Di bawah binaan Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar, Myt-Ghamr Bank berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian.[13]

Tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup karena ada masalah politik. Tahun 1971 di Mesir didirikan Nasser Social Bank, dengan tujuan lebih bersifat sosial daripada komersil. Bank Islam swasta yang pertama adalah Dubai Islamic Bank (1975) oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Tahun 1977 berdiri dua bank Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan, saat itu juga pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House.

Imbas Neo-Revivalis di Indonesia

Dilihat dalam panggung sejarah, Islam punya kekuatan untuk dijadikan dasar negara. Sidang BPUPKI, 22 Juni 1945 sepakat menggunakan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kesepakatan ini tertuang dalam "Piagam Jakarta". Namun akhirnya Piagam Jakarta tidak menjadi konstitusi NKRI. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI memutuskan untuk menghapus tujuh kata sakral tersebut. Hal ini sesuai usulan M. Hatta demi mencegah penolakan daerah kristen di bawah angkatan laut Jepang untuk bergabung dengan Indonesia.

Para pemikir dan aktivis politik Islam mengusahakan kembali penerapan agama Islam sebagai dasar negara dan pemberlakuan Piagam Jakarta. Tetapi hal itu urung terjadi karena keluar dekrit presiden, 5 Juli 1959 tentang pemberlakuan kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia. Akhirnya, hasrat islam politik kembali tertambat dan harus mengendap.

Di sisi lain, kita bisa memilah sejarah perekonomian di Indonesia dalam beberapa periode. Pertama, masa kolonial di mana terjadi peperangan antara tahun 1945-1950, masa liberal (1950-1959), masa ekonomi terpimpin (1960-1966) dan masa orde baru (1957-1997). Dalam rentang sejarah tersebut, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia terpacu gerakan neo revivalis. Menurut K. H Mas Mansur, masyarakat Indonesia merindukan bank bebas bunga.[14]

Perintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Di Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya diterapkan perbankan dengan sistem syari'ah (bank Islam), diantaranya: belum diaturnya operasi bank syari'ah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan hal itu tidak sejalan dengan UU pokok Perbankan yang berlaku yaitu UU No. 14 tahun 1967.[15]

Kedua, adanya kekhawatiran bahwa perbankan syari'ah berkaitan dengan pembentukan negara Islam.[16] Isu negara Islam menjadi problem serius di kalangan bangsa ini. Akhirnya, keinginan untuk penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam perekonomian berhasil dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut Tamwil Jasa Keahlian Teknosa berstatus badan hukum koperasi pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982.[17]

Pemerintah mengeluarkan deregulasi perbankan paket 1 Juni tahun 1983. Yakni dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0 % yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil keuntungan. Di Jakarta, 25 September 1988 berdirilah Baitut Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti. Pada 1988, pemerintah mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijaksanaan Pemrintah bulan Oktober) berisi liberalisasi perbankan. Dengan dorongan liberalisasi, berdirilah Bank Umum Syari'ah pertama di Indonesia, dengan nama Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 Mei 1992.[18]

Hukum Perbankan Syari'ah

Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir atas prakarsa dari MUNAS MUI yang diadakan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Paska dilahirkannya BMI, muncul peraturan pemerintah UU No. 7 tahun 1992.[19] Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Syari’ah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI (Undang-undang Perbankan Indonesia). Yang dalam perjalanannya dijadikan landasan kerja. Hak-hak yang dicantumkan sebagaimana berikut. Pertama, bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kedua, prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari'ah. Ketiga: Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), Keempat, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil (konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.[20]

Sehubungan dengan hubungan hukum antara bank syari'ah dan nasabahnya dalam hal ini di Indonesia masih dempleng terhadap hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan alasan KUH Perdata itulah Hukum Positif. Karena hukum Islam bukan hukum positif di Indonesia. [21] Pasal 1320 KUH Perdata salah satunya disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUH Perdata mengandung maksud bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak. Kedua asas ini sesuai dengan asas ekonomi syari'ah.[22]

Jika isi perjanjian yang dibuat Bank dengan nasabah berbeda dengan pengaturannya dalam hukum perjanjian di dalam KUH Perdata maka harus diberlakukan adalah ketentuan dalam perjanjian itu sepanjang pengaturan dalam perjanjian itu merupakan ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan (ketentuan itu bersifat memaksa).[23] Sekalipun prinsip atau ketentuan syari'ah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syari'ah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana oleh pasal 1347 KUH perdata.  Karena itu, berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional.

UU No 7 tahun 1992 diganti dengan UU No 10 tahun 1998 yang secara tegas telah mengakui beroperasinya bank berdasarkan prinsip syari'ah.[24] Bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Di samping peraturan di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah. Sekarang, perbankan syari’ah yang ada di Indonesia bisa bernafas lega setelah pada bulan Juli 2008 telah disahkan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. UU ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul di Perbankan Syari’ah, khususnya tentang payung hukum. Dalam UU tersebut, label syari’ah mendapatkan penekanan yang lebih. Seperti dalam BAB III bagian kesatu mengenai perizinan. Pada Pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa bank syari’ah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syari’ah” pada penulisan nama banknya.

Ayat tersebut ingin menunjukkan bahwa bank ini yang hanya diridloi Allah, bank untuk orang-orang muslim. Sehingga, apakah ini sebagai langkah lanjutan untuk menjadikan Negara Indonesia ini menjadi Negara Islam setelah pemerintah daerah telah “dikuasai”. Penulis berharap semoga dengan di Undang-Undangkanya perbankan syari’ah ini hanya bertujuan untuk memakmurkan masyarakat Indonesia bukan hal lain. Wallahu a’lam.




[1] Tokoh-tokoh revivalis antara lain: Al Ghazali (W.1111 M), Ibn Taimiyah (W.1328 M), Ahmad Sirhandi (W. 1624 M), Muhammad bin Abdul Wahhab (W.1792 M), dan Shah Waliyullah Dihlawi (W.1762 M)

[2] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, (Pustaka pelajar :Yogyakarta, 2004), hlm 10

[3] Ibid, hlm 8 

[4] Para modernis mengkritisi "atomistic", dengan tujuan untuk memperoleh aturan-aturan hukum secara langsung dari Al Qur'an dan mengesampingkan pendapat ulama klasik secara umum. Al Qur'an menurut modernis merupakan fenomena yang terdapat dalam lintas sorotan sejarah dan juga melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut.

[5] Gerakan Neo revivalis yang berkembang di Mesir dan sebagian India; Ikhwanul Muslimin (the muslim brother hood) didirikan oleh aktifis dan pembaharu yang berkebangsaan mesir, Hasan al Banna (w. 1949) dan  Jam'iyat al Islam (Islamic Party) didirikan oleh sarjana pakistan Abu A'la al Mawdudi (w1979) tapi bukan berarti Neo revivalis hanya memunculkan dua gerakan.

[6] Lihat buku Bank Islam dan Bunga karangan Abduullah Saeed, hlm 13

[7] Ibid, hlm 14

[8] Gerakan ini muncul di Mesir tahun 1930-an.

[9] Hasan Al Banna (1949) sebagai pendiri ikhwanul Muslimin pada tahun 1947 mengirim surat kepada negara-negara muslim untuk melakukan perubahan terhadap sistem perbankan yang berdasar Islam.

[10] Tahun 1967 Anwar Iqbal Qureshi membuat artikel "Islam and the theory of interest"Al Maududi menulis al Riba. Tahun 1955 muhammad Uzair menulis "A Groundwork for Interest free banking  ". Setelah tahun 60 – an muncul tulisan dari kalangan sarjana syi'ah seperti Baqir al Sadr (1973), M.N Siddiqi (1983) ekonomi India menulis beberapa artikel tentang bank Islam, dan Ahmad al Najjar (1985) pemimpin Mesir pertama yang melakukan eksperimen bank Islam dan telah menghasilkan bentuk yang komprehensif dari bank bebas bunga.

[11] Usaha pertama dari pemimpin-pemimpin negara Islam adalah menciptakan front persatuan Islam, hal ini sebagai respon atas terbakar nya masjidil Aqsha pada tahun 1969, kemudian terciptalah Organisasi  Kumpulan Islam (OKI). Hingga akhirnya pada kongres menteri luar ketiga  di Jeddah tahun 1972 menghasilkan "Egyptian Study" yang berisi tentang Institusi Bank Islam, Ekonomi dan Doktrin Islam

[12] Gemala Dewi, Aspek-aspek hukum dalam perbankan&perasuransian syari'ah di Indonesia, (Kencana, Jakarta : 2004), hlm 55-56

[13] Lihat di (http://www.pta-babel.net)

[14] Op. Cit. Gemala Dewi, hlm 60

[15] Ibid, hlm 60

[16] Hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah. Karena jika dilihat dari sejarah, perbankan syari'ah ini muncul akibat gerakan neorevivalis (gerakan yang menggunakan Islam sebagai Way Of Life dan tidak menginginkan adanya interpretasi Al Qur'an dan hadits )

[17] Baitiut Tamwil adalah lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah yang berstatus badan hukum koperasi simpan pinjam.

[18] PAKTO mengakibatkan banyak didirikannya bank Perkreditan Rakyat syri'ah (BPRS), diantaranya BPRS berkah amal sejahtera, BPRS dana Mardhatillah tanggal 19Agustus 1991, BPRS Amanah rabaniah tanggal 24 Oktober 1991, ketiga nya beroperasi di Bandung , BPRS Hareukat tanggal 10 Noovember 1991 di Aceh.

[19] PP Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 oktober 1992 dalam lembaran negara republik Indonesia No. 119 tahun 1992.

[20]Op. Cit, hlm 63

[21] Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2007),hlm 134

[22] lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prof, R. Subekti, SH. R. Tjitrosudibio

[23] Ketentuan –ketentuan kebiasaan berlaku bagi suatu perjanjian apabila perjanjian yang bersangkutan dan hukuum perjanjian tidak mengatur hal tersebut.

[24] Dengan berlakunya UU No 10 tahun 1998 ini suatu bank konvensional jika ingin melaksanakan prinsip syari'ah harus mempunyai kantor lain yang dikhususkan untuk menjalankan prinsip syari'ahnya sehingga tidak jadi satu dengan yang konvensional.

 Membongkar Akar Sejarah Ekonomi Syariah, diambil dari Jurnal Justisia edisi 33 dengan judul asli: Membongkar Akar Ekonomi Syariah