Menelisik Demokrasi Kampus di IAIN Walisongo Semarang

Belajar Demokrasi Kampus di IAIN Walisongo Semarang
Oleh: Maulida Risqie Amalia
Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang

Belajar dari perdebatan sistem negara ideal, pemerintahan mahasiswa (student goverment) membentuk sejarah pemerintahanya sendiri. Dengan mengacu kepada sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah mahasiswa khususnya di IAIN sempat beberapa kali mengganti sistem pemerintahanya, dan saat ini  sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem presidensil melalui pemilu mahasiswa (PEMILWA) yang dimana tiap calon pemimpin lembaga baik eksekutif maupun legislatif harus diusung oleh partai mahasiswa, mulai dari pemerintahan tingkat jurusan, fakultas, maupun tingkat institut.

Menilik secara langsung demokrasi kampus di IAIN Walisongo dalam acara PEMILWA yang diselenggarakan pada tanggal  27 Desember kemarin 2013, yang diikuti 7 partai mahasiswa, 3 diantaranya (PMD,PPM,PRD) merupakan partai koalisi besar di bawah naungan salah satu organisasi ekstra kampus, 4 lainnya merupakan partai gabungan dari beberapa organisasi lain.

Dalam PEMILWA kali  ini,  terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Mulai dari pembentukan KPM (Komisi Pemilihan Mahasiswa), sosialisasi, kampanye sampai dengan hari pemilihan.

Pembentukan KPM yang seharusnya dipilih secara adil dan tidak memihak, ternyata sangat bertolak belakang dengan kenyataanya. Dalam kasus ini KPM hanya dipilih dari salah satu kelompok organisasi “yang katanya paling eksis di kampus”. Hal ini tentu sangat merugikan kelompok dari organisasi lain. Dari kelompok mahasiswa  yang merasa dirugikan sangat  geram  atas keputusan-keputusan yang tidak adil tersebut.

Mereka menuntut keadilan dengan cara melakukan aksi-aksi  demo di gedung Rektorat kampus 1 IAIN Walisongo. Demo yang dilakukan oleh 4 partai koalisi yang diberi nama GARDA MAS tersebut pertama kali dilaksanakan pada tgl 21 Desember (H-6 PEMILWA),  tetapi tuntutan  mereka tidak mendapat tanggapan nyata  dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. “Mereka hanya mengumbar janji, katanya ingin membenahi sistem politik kampus agar lebih baik, tapi mana? Lagi-lagi kita dirugikan," ujar salah satu demonstran.

Mengenai sosialisasi PEMILWA, momen  yang seharusnya dipakai untuk mensosialisasikan bagaimana tatacara pemilihan dan hak-hak yang dimiliki pemilih (mahasiswa) malah disalah gunakan. Mereka malah menggunakan momentum tersebut untuk berkampanye ria, mempromosikan kelompok mereka dan menjatuhkan kelompok lain. Disini saya bertanya-tanya: sebenarnya KPM itu siapa sih ? Bukankah mereka itu orang-orang pilihan yang diberi amanah untuk melancarkan PEMILWA tanpa pandang bulu? Pada kenyataanya mereka dibentuk hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

Di fakultas Syari’ah sendiri saat PEMILWA berlangsung, ada kelompok tertentu yang masih melakukan kampanye, mereka masih dengan lantangnya menyuarakan kelompok mereka. Padahal mengacu pada sistem PEMILU di Indonesia H-3 s/d hari H pemilihan, kelompok politik manapun tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye dalam bentuk apapun. "Saya juga melihat sendiri kecurangan yang kelompok mereka lakukan, pada saat pemilih memasuki bilik suara, kelompok tertentu memberikan arahan kepada pemilih agar pemilih memberikan hak suaranya kepada kelompok mereka, mereka sudah benar-benar melanggar aturan," kata salah satu mahasiswa.

“Mereka benar-benar menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisi mereka,” tambah mahasiswa. Masalah  demokrasi kampus  belum selesai sampai di sini, masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat kampus, khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Tanggapan:  hakikat PEMILWA  kampus yang seharusnya dijadikan sebagai sarana latihan berpolitik  dan berdemokrasi yang sehat  dalam kehidupan bermasyarakat, oleh mahasiswa itu sendiri malah dijadikan sebagai sarana latihan berpolitik yang penuh dengan kesenjangan-kesenjangan. Seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa berlaku tegas dalam mengatasi hal seperti ini, menjadi pemilih yang kritis adalah salah satu cara agar pemerintahan kita  bisa menjadi lebih baik.

Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi aspirasi-aspirasi rakyat, rakyat diberi keleluasaan untuk menyampaikan tanggapan mereka tentang kinerja pemerintah. Hakikat badan legislatif  adalah sebagai wakil dari rakyat dalam memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan  rakyatnya, begitu pula badan legislatif kampus, seharusnya mereka bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kampus dalam hal  menuntut keadilan berpolitik.

0 Response to "Menelisik Demokrasi Kampus di IAIN Walisongo Semarang"

Post a Comment