Menghentikan “Pemerkosaan” Politik

Oleh: Hamidulloh Ibda
Direktur Forum Muda Cendekia (Formaci) Jawa Tengah

Politik itu laiknya perempuan seksi, cantik, bahenol dan aduhai yang menggoda iman. Maka tak heran jika pemerkosaan politik menjamur di berbagai parpol di negeri ini. Pemerkosaan politik saat ini sangat memprihatinkan. Lihat saja, pelaksanaan demokrasi sudah bergeser dari koridornya, korupsi, penggarongan uang Negara, pencabulan hak asasi politik terjadi di semua tempat. Itu merupakan wujud pemerkosaan politik. Jika perilaku ini tak segara dihentikan, maka masa depan demokrasi bangsa tinggal menunggu kehancuran. Karena itu, tak ayal jika baru-baru ini muncul wacana Negara gagal bagi Indonesia.

Berbicara politik memang tak ada habisnya. Politik ibarat “perawan” cantik yang diburu banyak orang. Apalagi, politik menawarkan banyak impian, dari jabatan, uang, posisi, dan sebagainya. Namun kenyataanya, politisi saat ini tak berpolitik secara baik dan santun. Ia lebih memilih jalan kotor dengan cara “memerkosa” politik daripada mendapatkannya dengan jalan lurus dan benar.

Pemerkosaan politik

Secara sederhana, pemerkosaan politik berarti penodaan politik dengan cara kotor. Politik diperkosa layaknya perawan. Padahal, hakikat politik itu “suci dan mulia”, karena ia hanya cara untuk mendapatkan sesuatu. Ia yang seharunya diperlakukan dengan baik, justru dinodai tanpa mengindahkan etika dan norma berpolitik. Bayangkan saja, di lembaga, institusi, DPR, dari desa hingga kota terjadi pemerkosaan politik. Apalagi, di ranah partai politik (parpol), tentu sangat memprihatinkan.

Jika politik itu ibarat perawan, ia harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Jika diperkosa, itu adalah perbuatan dosa besar. Pasalnya, menjaga keperawanan politik adalah keniscayaan bagi siapa pun yang bergerak di bidang politik. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di Indonesia tidak demikian. Banyak sekali pemerkosaan politik yang dilakukan para elit penguasa, pejabat, dan politisi yang memalukan. Bahkan, pemerkosaan itu dilakukan secara berjamaah. Sungguh ironis sekali fenomena ini.

Samuel H Beer (2006) menyarankan berpolitik harus selaras sesuai etika politik. Perilaku itu harus baik dan santun dalam empat hal. Pertama, budaya politik yang menyangkut nilai-nilai politik, sistem-sistem kepercayaan, dan sikap emosional. Kedua, kekuasaan sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Ketiga, kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Keempat, kebijakan yang merupakan konsekuensi dan akibat dari proses saling mempengaruhi antara kekuasaan dan kepentingan. Kesantunan dan sikap dewasa harus menjamah keempat hal tersebut.

Toni Adrianus Pito (2005) dalam buku Mengenal Teori-teori Politik menyebutkan bahwa suatu Negara akan hancur jika pelaksanaan demokrasi ternodai oleh perilaku pemerintah dan politisinya. Perilaku itu meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, pemerkosaan politik, dan sebagainya. Kerena itu, sudah saatnya pemerintah dan politisi di negeri ini harus mengindahkan etika politik. Jika tak mampu berpolitik secara santun, lebih baik para politisi di negeri ini mundur dan tak perlu bepolitik.

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jika cara itu jelek, tentu sistemnya jelek, jika sistem jelek, maka akan menelurkan tata kehidupan yang semrawut, begitu pula sebaliknya. Untuk menjaga kesucian dan keperawanan politik, maka pemerkosaan politik di negeri ini harus segara dihentikan sampai tuntas dan secepatnya.

Menghentikan

Secara umum, politik identik dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan. Jika dalam sistem Negara ternodai dengan pemerkosaan politik, maka hasilnya akan semrawut. Padahal, politik memiliki kekuatan yang bisa mengguncangkan dunia, karena dengan politik, sistem bisa dirubah, regulasi bisa dirubah, dan sebagainya.

Dalam akuarium politik, untuk mengentikan pemerkosaan politik perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, kekuasaan/power. Miriam Budiarjo (2004) mendefinikasikan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Jika ingin menghentikan pemerkosaan politik, maka pemerintah harus tegas menggunakan kekuasaannya, menindak tegas politisi busuk, dan sebagainya.

Kedua, pengambilan keputusan (decision making). Keputusan di sini ditujukan untuk membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat.

Artinya, jika ada politis melakukan keputusan salah, maka pemerintah harus mengambil langkah. Ketiga, kebijakan (policy). Artinya, kebijakan dalam pemerintah harus pro rakyat, bukan membela para politisi busuk. Keempat, komitmen pemerintah. Apa pun cara pemerintah untuk menindak tegas politisi busuk harus dilakukan dengan serius dan konsisten.

Selama ini sudah banyak tindakan pemerintah untuk menghentikan pemerkosaan politik. Namun, masih banyak politisi yang memerkosa politik seenaknya sendiri. Karena itu, pemerintah perlu menindak tegas siapa saja yang melakukan pemerkosaan politik, kepada siapa saja, kapan pun dan di mana pun. Jika tidak, maka jangan harap demokrasi Negara ini akan tetap kokoh.

Lalu, maukah Anda melakukan pemerkosaan politik? []

0 Response to "Menghentikan “Pemerkosaan” Politik"

Post a Comment