Menguak Dinamika Fiqh dan Kontekstualisasinya

Oleh: Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Pembantu Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang; mengajar mata kuliah Qawaid Fiqhiyah

Secara harfiyah, fiqh berarti faham (al-fahmu); sedangkan secara semantik kata fiqh bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan secara terminologis, fiqh menurut Abu Zahrah adalah "mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci" (Abu Zahrah, 1958:56). Menurut al-Amidi fiqh berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal (Saifuddin al-Amidi, 1967:8). Selanjutnya menurut Ali al-Syais fiqh yaitu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh bukanlah hukum syara' itu sendiri, tetapi merupakan interpretasi terhadap hukum syara'. Sebab, fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat dzanni yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Oleh sebab itu, fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Sementara Istilah syari'ah berasal dari kata al-syari'ah dan al-syir'ah. Secara harfiyah, kata syari’ah berarti ‘jalan ke sumber air’ dan ‘tempat orang-orang yang minum’. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat oleh mata (Mu'jam alfazh al Qur'an al-Karim, Juz 2: 13). Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut (Manna al-Qaththan, tt: 14). Sementara al Qur’an menggunakan istilah syari’ah dalam arti al-din (agama), dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan dengan "cara atau pedoman hidup manusia beredasarkan ketentuan Allah".

Mengenai definisi syari'ah secara terminologis ada beberapa rumusan. Mahmud Syaltout menyebutkan bahwa syari'ah adalah seperangkat ajaran yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup masyarakat (Mahmud Syaltout, 1968: 12). Rumusan lain dikemukakan oleh Ali al-Syais bahwa syari'ah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt kepada hambanya, sebagai sesuatu yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik yang berhubungan dengan masalah aqidah (yang menjadikan kajian ilmu kalam), kesucian dan kebaikan jiwa (yang berhubungan dengan akhlak dan tasawuf), maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis (yang menjadi kajian ilmu fiqh) (Ali Syais, 1980: 8).

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa syari'ah itu terdiri atas: (1) Hukum yang telah ditetapkan langsung oleh nash al Qur'an dan Sunnah secara jelas. (2) Hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli fiqh (fuqaha) dengan menunjuk pada ketentuan al Qur'an dan Sunnah atau menunjuk hukum-hukum yang tidak ada nashnya melalui ijtihad seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah dan lain-lain (Yusuf al-Qardhawi, 1997: 18).

Namun dalam perkembangannya, cakupan pengertian syari'ah mengalami penyempitan dari yang semula meliputi semua aspek Islam, termasuk fiqh, dan kalam, maka pengertian syari'ah menjadi identik dengan "hukum Islam", dan secara teknis terkadang disamakan dengan fiqh, sehingga satu sama lain sering dipertukankan penggunaannya. Menurut Ahmad Hasan: "Adalah sulit untuk menarik pembeda yang tajam antara syari'ah dan fiqh, karena pada umumnya keduanya dipergunakan dengan cara yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Meski demikian, satu perbedaan dapat dicatat, yakni bahwa syari'ah meliputi baik hukum ajaran-ajaran pokok agama, sedangkan fiqh semata-mata berurusan dengan hukum saja.

Dinamika perkembangan fiqh

Menurut Fazlur Rahman, secara historis, istilah fiqh mengalami perkembangan yang mencakup tiga fase. Pertama, fiqh berarti paham (al-fahm/understanding) yang berbeda dengan istilah ilm (menerima pelajaran) terhadap nash, yakni al Qur’an dan Sunnah. Ilm dimaksudkan dengan “menerima pelajaran” yang proses memperolehnya melalui riwayat penerimaan. Yang mana penerimaan al Qur’an atau Sunnah ini tidak melalui pemikiran atau pemahaman, namun hanya melalui penerimaan riwayat belaka. Hal ini tentu berbeda dengan pengertian fiqh yang berarti pemahaman.

Dalam tahap ini, fiqh membuat deduksi dari makna ayat-ayat al Qur’an atau Sunnah. Dengan demikian, fiqh identik dengan makna ra’y (pendapat pribadi). Dengan kata lain, fiqh mengacu pada proses aktivitas untuk memahami atau menafsirkan al Qur’an, atau Sunnah. Sedangkan ‘ilm mengacu pada proses “menerima pelajaran” tentang al Qur’an atau Sunnah. Jadi dalam fase ini, fiqh adalah identik dengan ra’y sebagai kebalikan ílm yang identik dengan riwayah.

Fase kedua, Fiqh dan ilm memiliki arti yang identik. Keduanya mengacu pada arti pengetahuan (knowledge). Di sini fiqh merujuk pada pengetahuan tentang agama secara umum yang meliputi ilmu kalam, taasawwuf dan ilmu lainnya, tidak hanya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum saja. Dalam fase inilah kita tahu tentang kitab yang berjudul al-fiqh al-akbar karya Abu Hanifah yang sebagian besar berisi teologi.

Fase ketiga, fiqh berarti suatu jenis disiplin dari berbagai jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman, yakni hanya disiplin hukum Islam. Sebagai suatu disiplin berarti merupakan suatu produk yang pada hakekatnya merupakan suatu pengetahuan produk fuqaha atau mujtahid. Karena berupa produk maka berarti ada proses yang dapat dilihat. Pertama, upaya memahami secara langsung terhadap nash al Qur’an atau Sunnah yang melibatkan proses berpikir dengan metode deduktif. Kedua, upaya menemukan hukum Islam terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, atau tidak ditemukan nashnya dalam al Qur’an atau Sunnah. Upaya yang demikian menggunakan dua model proses berpikir: deduktif dan induktif. Proses berpikir deduktif dipakai ketika seorang mujtahid atau fuqaha menggunakan istinbath al-hukm al-qiyas (analogi), sedangkan proses berpikir induktif dipakai ketika seorang mujtahid menggunakan metode istislah (maslahah mursalah) dan istihsan.

Dalam fase ini, fiqh sudah menjadi sebuah disiplin yakni hukum Islam, yang berarti mempunyai definisi tersendiri, yang juga berarti sekaligus dijadikan obyek studi. Istilah yang sering dipakai adalah hukum Islam, fiqh, atau bahkan banyak orang menyebut ilmu syari’ah.

Cakupan makna fiqh

Kita sering mendengar bahwa istilah fiqh berarti hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad oleh ulama atau fuqaha. Dengan kata lain, tidak lagi berarti “paham” sebagaimana arti aslinya seperti pada fase pertama; bukan pula berarti “ilmu agama” seperti perkembangan dalam fase kedua, seblum menjadi suatu disiplin ilmu “hukum Islam”.

Namun dalam kenyataannya sering tidak selalu demikian. Sebab, muatan pembahasan dalam kitab-kitab fiqh mencakup hampir semua aspek kehidupan umat, selain masalah-masalah yang berkaitan dengan tasawwuf dan akidah, tidak hanya masalah hukum seperti pengertian hukum secara umum. Sebab, secara garis besar, fiqh meliputi fiqh ibadat dan fiqh muamalat yang pada dasarnya mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia.

Bahkan dalam kenyataannya, fiqh juga mencakup ilmu-ilmu sosial dan sebagian humaniora. Sebagai contoh, salah satu topik dalam pembahasan kitab-kitab fiqh dengan nama al-buyu’ (jual beli) penuh muatan ilmu ekonomi, termasuk perbankan, perdagangan, system kontrak, system investasi, system sewa menyewa dan lain-lain. Topik munakahah bukan saja berisi hukum keluarga semata, di dalamnya tercakup pembahasan keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, waris-mewaris, kekerabaatan, perceraian dan lain-lain yang kesemuanya sarat dengan konsep sosiologi.

Ternyata jika dicermati, muatan fiqh tidak hanya mancakup hukum Islam dalam pengertiannya yang khusus, tetapi fiqh sudah menjadi seperti fase sebelumnya, sehingga pantaslah kalau penuh dengan muatan beraneka jenis kehidupan manusia, meski selalu mengandung al-ahkam al-khamsah (hukum Islam yang lima), yakni fardhu atau wajib, sunnah/mandub, haram, makruh dan mubah/jawaz.

Fiqh yang mencakup al-ahkam al-khamsah ini pada prinsipnya lebih dekat dengan konsep etika agama (religious ethics). Ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan nilai ibadah yang sarat dengan pahala (tsawab) dan siksaan (iqab) yang berkonsekuensi kehidupan akhirat. Jika dilihat dari cakupannya yang sarat dengan muatan etika agama, fiqh secara umum dapat diartikan dengan ilmu tentang perilaku (amaliyyah) manusia yang landasan utamanya adalah nash atau wahyu.

Meski demikian, harus diakui bahwa dalam pembahasan fiqh sering kita jumpai beberapa hukum dalam pengertian menurut ilmu hukum (hukum positif). Yakni, kajian fiqh juga memuat pembahasan beberapa ketentuan sanksi terhadap tindak criminal (jarimah), bagian-bagian hukum waris (mawarits), hukum perkawinan (munakahah), hukum perdagangan. Walaupun muatan tersebut dalam beberapa hal masih tampak sederhana, namun sudah bisa dikatakan cukup maju untuk masanya.

Kesederhanaan tersebut bukan lantaran ketinggalan zaman, namun sesuai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran fiqh dihasilkan. Akan tetapi ketika fiqh dilihat dengan kacamata masa kini, maka tampak kekuarangan dan ketertinggalannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reorientasi kembali terhadap produk-produk fiqh yang telah diletakdasarkan oleh para fuqaha sebelum kita.

Spiritual makna fiqh

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa fiqh mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya. Dalam bahasan kitab-kitab fiqh, setidaknya tercakup hal-hal yang berkaitan dengan: ibadat, muamalat, munakahat (hukum keluarga), dan jinayat (hukum pidana, qadha dan murafaat (peradilan dan hukum acaranya, dan siyasah. Namun secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian: ibadat dan muamalah.

Kelompok pertama, ibadat, mencakup perilaku manusia yang langsung berhubungan dengan Allah. Di sini terjadi hubungan subordinasi antara manusia sebagai makhluk dan Allak sebagai Khalik. Kelompok yang pertama ini memang tidak terjangkau oleh ilmu hukum umum dan ilmu-ilmu lain yang berkembang di dunia Barat, sebagai hasil penemuan manusia. Akan tetapi, fiqh ibadat ini memiliki nilai spiritual dalam konteks membangun nilai-nilai kepribadian seutuhnya dan merajut jalinan hubungan antara sang makhluk dengan khaliknya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pengembangan makna pelaksanaan ibadat agar berdaya guna dalam kehidupan kekinian, seperti memaknai shalat, puasa, zakat, dan haji dalam kehidupan masing-masing individu maupun kehidupan kehidupan sosial.

Berbicara tentang memaknai shalat, misalnya, ada beberapa pertanyaan yang patut kita renungkan bersama; apakah shalat telah membantu kita untuk menjalani kehidupan yang penuh makna, apakah shalat yang kita lakukan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita. Sebab, shalat pada dasarnya merupakan ibadah yang paling fundamental dalam Islam. Shalat bukan sekedar kewajiban bagi setiap Muslim, namun seharusnya merupakan kebutuhan spiritual manusia melebihi kebutuhan primer bagi jasmani. Shalat tidak sekedar melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang telah ditentukan, namun lebih jauh dari itu shalat juga merupakan aktifitas intelektual dan pendakian spiritual, sehingga benar-benar tersambung antara kesadaran tertinggi manusia dengan Allah. Rasulullah saw dalam haditsnya bersabda bahwa shalat adalah mi’raj-nya orang mukmin. Hadist tersebut memberikan pemahaman bahwa shalat adalah proses perjalanan dan pendakian spiritual penuh makna yang dilakukan seorang muslim untuk berjumpa dengan Allah.

Secara fiqh, memang shalat harus dilakukan dengan harus mengetahui dan memahami dimensi lahiriyah shalat yang berupa rukun, syarat sah, sunnah shalat dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan tata cara pelaksnaan shalat. Namun, kalau kita mencontoh cara Rasulullah SAW dalam shalat tidak cukup hanya dengan menyempurnakan dimensi lahiriyah saja melainkan harus pula diikuti dengan menyempurnakan dimensi batiniyah. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan nilai shalat seseorang dibutuhkan peran ilmu tauhid dan tasawwuf. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain.

Arah pengembangan fiqh

Sedangkan kelompok yang kedua meliputi seluruh aspek kehidupan manusia selain ibadah. Dengan kata lain kandungan yang ada dalam kitab-kitab fiqh sasaran kajiannya meliputi semua hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia (amaliyyah). Akhirnya muncullah istilah-istilah seperti fiqh politik (siyasah), fiqh ekonomi, fiqh peerdagangan, Fiqh keluarga, fiqh lingkungan, fiqh perbankan, fiqh perempuan, fiqh pendidikan, fiqh dakwah dan fiqh sosial dan fiqh-fiqh yang lain.

Dengan demikian, fokus kajian fiqh tidak hanya berbicara mengenai hukum dalam arti ilmu hukum (law/rule) atau perundang-undangan. Di satu sisi, fokus pembahasan fiqh mencakup masalah-masalah sosial, sedangkan di sisi lain tidak dapat diingkari bahwa dalam kajian fiqh membahas kewajiban agama yang meliputi al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yang tidak dibahas oleh sistem hukum lain, baik Roman law maupun common law. Sehingga fiqh dapat menjadi ruh etika Islam bagi setiap aktivitas tindakan manusia.

Namun yang paling banyak adalah hukum yang berkaitan dengan muamalat dalam arti yang luas. Wujud hukum Islam (fiqh) yang berkaitan dengan muamalah inilah yang menurut A. Qodri Azizy, kemudian disebut man-made law, namun tetap mendasarkan sumber utamanya pada wahyu yang nota bene merupakan perbedaan terpenting disbanding dengan system hukum yang lain.

Oleh sebab itu, arah pengembangan fiqh harus mengacu pada beberapa hal. Pertama, dalam rangka pengembangan fiqh muamalah dalam arti luas, dibutuhkan pendekatan disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ekologi dan lain-lain. Artinya, bahwa para mujtahid yang hendak menjawab persoalan fiqh yang berkaitan dengan berbagai tuntutan kehidupan sekarang dibutuhkan kemampuan tambahan dari berbagai disiplin ilmu-ilmu tersebut. Setidaknya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan persoalan fiqh yang ditangani.

Kedua, spesialisasi cabang-cabang fiqh itu perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan teknologi masyarakat yang ada. Untuk itu, pengembangan fiqh mengarah pada ciri-ciri ilmu pada umumnya, empiris dan independen. Tuntutan kajian empiris ini sudah menjadi hal yang tidak dapat diabaikan lagi. Dan untuk merealisasikan kajian empiris dituntut pula adanya independensi, dalam arti adanya “kebebasan” berpikir dari belenggu pemikiran fiqh sebelumnya. “Kebebasan” tentu merujuk pada landasan syari’ah atau wahyu yang menunjukkan adanya ruh yang penuh dengan nilai-nilai etika yang bermuara pada terwujudnya kemaslahatan hidup bagi masyarakat.

Ketiga, dalam memecahkan persoalan pengembangan fiqh tidak hanya menggunakan medode deduktif saja. Akan tetapi metode induktif hendaknya juga diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar produk fiqh yang telurkan tidak hanya “mengawang-awang” dan betul-betul membumi berdasarkan realitas perkembangan masyarakat yang ada. Ketika ada gagasan tentang fiqh sosial, misalnya, harus menggunakan metode deduktif dan induktif.

Dalam proses deduktif, pertama-tama yang kita lihat adalah dalil dari nash al Qur’an maupun Sunnah. Selanjutnya, dalil tersebut ditafsirkan, diuraikan, diberi penjelasan dengan segala macam jenis metode, baik yang sudah baku dalam dunia keilmuan fiqh maupun dikembangkan lebih luas, misalnya dengan pendekatan hermeneutika dari para mujtahid. Cara kedua adalah induktif. Cara ini sangat hidup dan lelusan serta lebih membumi karena didasarkan pada realitas yang ada. Dalam metode ini, seharusnya memiliki rambu-rambu tentang kebebasan untuk berinduktif bagi pemikir fiqh sosial. Setidaknya, ada batasan bahwa dalam proses induktif tersebut, dalil diposisikan sebagai inspirasi atau landasan analisis terutama dari sisi epistimologi dan sekaligus sebagai alat kontrol terhadap proses dan hasil esensi fiqh sosial baik dari sisi ontologi atau aksiologi.

(Justisia)