Menuju Hukum Berkeadilan Substantif

Oleh: Wahyu Nugroho, S.H.I
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Generasi TJIPIAN dan aktif di Lingkar Kajian Satjipto Rahardjo (LKSR) dalam JAGONGAN KAUM TJIPIAN di Magister Hukum Undip 

Problematika penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia sebenarnya sudah lama terjangkit sejak Orde Baru yang berujung kepada tuntutan pasca rezim Soeharto dengan gagasan reformasi, terutama di bidang hukum. Namun, hingga saat ini belum tersentuh nilai-nilai yang terselubung dalam bidang hukum itu bahkan semakin menunjukkan wajah hitamnya dunia hukum yang berkutat pada lingkaran setan. Masalah-masalah hukum (legal cases) mulai dari pelaku akar rumput (grassroot) hingga pelaku kerah putih (white collar) yang banyak terjadi disparitas dalam proses penyelesaiannya menghiasi bingkai dari penegakan hukum sekarang.

Sekarang, mari kita refleksi beberapa realitas empiris di sekeliling kita yang menunjukkan ketidakadilan hukum di negeri ini dengan kasus jeratan hukum Prita atas surat elektroniknya yang hanya menyatakan keluhan dari pelayanan Rumah Sakit Omni yang diberikan kepadanya, dengan proses hukum yang formal-prosedural dan berkepanjangan itu, berakhir dengan vonnis hakim membayar denda sebesar 204 juta kepada Rumah Sakit Omni. Namun pasca dari itu, upaya mediasi dengan pihak terkait yang dilakukan oleh advokatnya, akhirnya dibebaskan dari denda dalam koridor asas manfaat, lalu kasus pencurian tiga buah kakao oleh mbah Minah yang divonnis hakim 1 bulan 14 hari, seorang yang men-charge ponsel di sebuah apartemen Jakarta diganjar 5 tahun penjara, pencurian dua buah semangka di Kediri diancam 5 tahun, pencurian kapuk randu diancam 7 tahun penjara, pencurian pisang satu tundun, pencurian lima batang jagung di Situbondo diancam pidana 5 tahun penjara, terakhir kasus pencurian dua kayu mindi yang dilakukan oleh seorang kakek di Blitar dan kakek renta asal Tegal yang mencuri dua buah sabun dan sebungkus kacang diancam dengan 8 tahun penjara.

Hal ini memperlihatkan bahwa aparat hukum, terutama kepolisian yang paling dekat dan selalu berhubungan dengan masyarakat memiliki asumsi semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum, sehingga kurang memerhatikan aspek-aspek non hukum (ekonomi dan sosial), perdamaian atau kompromi dari pihak-pihak yang bersengketa atau hanya sebatas restitusi. Selain itu, juga menguatkan pendapat dari publik sendiri akan kepincangan dari sisi hukum sendiri, dimana menghendaki adanya kepastian hukum yang secara eksplisit tertuang dalam undang-undang, namun keadilan yang substantif belum mampu dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita, terlebih pelaku yang ‘tak berdaya’.

Maka, tidak sedikit para pencari keadilan yang melakukan perlawanan terhadap aparat hukum sekalipun itu di dunia maya, terutama hakim yang merupakan ujung pangkal dari nasib seseorang di kemudian hari. Namun sebagiannya, ada yang menerima begitu saja (taken for granted) atas putusan yang dibacakan oleh hakim atas vonnis yang diterimanya, karena tidak mempunyai “power”. Yang terakhir inilah sekarang makin mencolok bahwa hukum itu berlaku bagi orang yang lemah dan sebaliknya.

Mari kita perhatikan bahwa para aparat hukum (legal profesional) mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga hakim sudah sedemikian rapi dan sistematis menyiapkan berkas perkara-perkara yang ditanganinya untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang secara normatif terdapat dalam teks-teks pasal dari sebuah undang-undang. Namun, istilah “pro justitia” sekarang hanyalah hitam di atas putih dari berkas perkara yang dipegang oleh aparat hukum itu. Pro justitia yang mana dulu dan untuk siapa.......? nampaknya penyelenggara hukum kurang memahami secara mendalam apa makna filosofi dari “pro justitia” itu. Belum lagi para pihak yang berperkara (tentunya pihak ini berlaku adagium “the haves always become outcome ahead”) nampaknya asyik melakukan penyetting-an, tawar menawar hukum sebagai komoditas, pemaksaan kehendak dan perbuatan-perbuatan lainnya kepada operator hukum yang mengarah kepada mafia peradilan, terakhir ini dengan istilah ‘markus’ (makelar kasus) pasca terbongkarnya ini rekaman hasil sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi beberapa minggu lalu, yang kemudian berkembang dan istilah tersebut dinilai merebak dan berkeliaran hampir di semua lingkungan proses penyelenggaraan hukum mulai tingkat kepolisian hingga peradilan.

Terjebak pikiran abad 19

Tidak benar, kalau dikatakan bahwa penegakan hukum itu merupakan aksi atau kegiatan yang datar-datar saja. Dalam sejarah hukum bahwa di abad ke-19 di saat kejayaan Analytical Jurisprudence atau Rechtdogmatiek penegakan hukum itu dirumuskan sebagai subsumptie otomat atau pencet tombol otomatis, itu memang pikiran hukum yang dominan di abad itu, sehingga hakim itu hanya boleh menjadi mulut atau corong undang-undang (la bouche de la loi).[1]

Dari sini dapat diketahui bahwa pada abad 19 mengalami positivisasi yang luar biasa dimana hukum menghendaki adanya kodifikasi, law on the books, peraturan yang tertulis, logis dan sistematis. Sehingga tampak bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum dan semua permasalahan tidak bisa diselesaikan tanpa undang-undang. Maka inilah yang selanjutnya dinamakan paham legisme atau bersifat legistik. Penganut aliran ini yang dikenal dalam dunia akademisi salah satunya ialah Hans Kelsen dengan stufenbau theory atau reine recthlehre (ajaran hukum murni). Dikatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berjenjang, logis dan sistematis. Aturan tersebut harus di-steril-kan (dimurnikan) dari faktor-faktor di luar hukum.

Maka, alam pikiran yang bersifat legistik itu masih kental di abad ke-21 ini, ternyata yang ada di kepala aparat hukum masih bernuansa abad 19, dimana positivisasi mengalami masa gemilang ketika itu yang menghendaki aturan di dalam kodifikasi. Bahkan di abad ke-20 saja sudah terjadi perubahan-perubahan besar dalam pemikiran mengenai hukum. Kita sudah dicerahkan oleh pemahaman hukum yang lebih luas dan kontekstual. Kita sudah lama ditarik keluar dari kandang legalistik yang sempit itu dan dicerahkan oleh tujuan-tujuan hukum yang lebih luas. Para aparat penegak hukum yang di dalam pelaksanaannya seyogyanya lebih memahami dan mampu memberikan interpretasi dari kondisi-kondisi di luar peraturan yang serba legalistik, formal dan prosedural. Kondisi tersebut lebih menekankan pada aspek sosiologis, law in action, sehingga pemahaman kita tentang hukum berubah menjadi law is behavior. Karena Sinzheimer pernah mengatakan bahwa hukum tidak bergerak atau tidak dapat hidup dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Tetapi, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat.[2]

Sebagai imbas dari pola hukum yang seperti itu, dalam menangani kasus-kasus di pengadilan hakim selalu berpandangan legal-normatif akhirnya kesan dari masyarakat pencari keadilan mengasumsikan lembaga pengadilan itu sarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan keputusan-keputusan serta meminjam bahasa Nonet dan Selznick diistilahkan dengan “pre-bureaucratic”. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Seyogyanya, hakim mampu menangkap keadilan dalam masyarakat (the rule of social justice) yang selanjutnya disebut dengan keadilan substantif, sehingga tidak terjebak oleh faktor-faktor di atas.

Nilai dasar hukum

Gustav Radbruch (Jerman) mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian yang serius dari para pelaksana hukum, yakni kepastian hukum (nilai yuridis), keadilan (nilai filosofis) dan kemanfaatan (nilai sosiologis).[3] Nampaknya, yang terlihat selama ini penegakan hukum di Indonesia hanya menerapkan nilai kepastian hukum saja yang mengutamakan form-nya, yaitu perundang-undangan yang secara eksplisit terdiri atas norma-norma baku. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu spannungverhaltnis[4] atau hubungan ketegangan satu sama lain manakala diterapkan secara bersamaan. Sehingga nilai keadilan dan kemanfaatan yang itu merupakan substansinya malah tergeser.

Kasus-kasus hukum yang terjadi sekarang, terutama kasus yang menimpa para pelaku yang tidak memiliki “power”, itu dilakukan secara legalistik-prosedural, sedangkan kasus yang makro dan berdampak kepada kerugian negara seakan terninabobokan oleh oknum yang memiliki “power” melalui loby-loby dan negosiasi terhadap para operator hukum. Sehingga keadilan yang didapatkan hanyalah sebatas keadilan prosedural, bukan keadilan yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu keadilan substansial. Karena tipe hukum yang dijalankan merupakan tipe hukum yang represif.[5]

Keadilan memang barang yang abstrak, dan karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Sementara itu, pengadilan sebagai institusi pendistribusian keadilan telah menjadi institusi modern yang dirancang secara spesifik bersamaan dengan munculnya negara modern sekitar abad ke-18. Oleh sebab itu, pekerjaan “mengadili” tidak lagi hanya bersifat mengadili secara substansial, melainkan kepada hukum substantif yang bertolak dari nilai-nilai etika, religi, politik dan sosiologi, terutama ranah sosiologis. Setelah menjadi institusi modern, pengadilan merupakan penerapan dari prosedur yang ketat, karena merupakan arsitektur yang demikian formal-rasional dari karakteristik hukum modern yang disebut tipe legal domination.[6]

Sebagai hasil dari karakteristik hukum modern tersebut, maka kalau kita berbicara “keadilan”, dibagi menjadi dua: (1) keadilan substansial (substantial justice) dan keadilan prosedural atau formal (formal justice). Namun, penegakan hukum (law enforcement) sekarang hanya tercapai keadilan yang formal, belum menyentuh sampai ke akar masyarakat yang dinamakan keadilan substansial atau the rule of social justice. Para pelaksana hukum masih menggunakan “kacamata kuda” yang berpandangan dari satu arah/sisi saja, yaitu hukum normatif di dalam perundang-undangan.

Normatif-Legalistik

Kebenaran, kemanusian dan keadilan menurut Profesor Satjipto Rahardjo, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari bingkai-bingkai normatif yang terselubung di dalam undang-undang yang serba formal prosedural. Manakala menginginkan dan mempercayai hukum beserta praktiknya masih dapat dijadikan media pencerah bangsa, maka harus berani mencari agenda alternatif, terobosan-terobosan baru yang sifatnya progresif. Berfikir secara progresif, menurut beliau ‘sang begawan hukum’ (Satjipto Raharjo), berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif, menggunakan hati nurani dan akal pikiran yang sehat. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Artinya Penerimaan faktor manusia di pusat pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (behavior, experience) manusia.

Gerakan hukum progresif ini di Indonesia diawali oleh Satjipto Rahardjo semenjak tahun 2002 berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.[7] Bertolak dari asumsi dasar ini, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making).[8]

Dari sini, Hukum progresif mengingatkan bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial yang didefinisikan oleh Roscoe Pound: law as a tool of social engineering, artinya hukum merupakan alat rekayasa sosial yang terencana sehingga missi terakhir akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Masih sedikit para operator hukum, terutama hakim yang menerapkan atau menggunakan pendekatan hukum progresif ini. Namun disini penulis berikan contoh yang paling mutakhir antara lain hakim ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud MD. yang menginstruksikan untuk memutar rekaman hasil sadapan KPK dan hakim yang memeriksa kasus mbah Minah yang akhirnya divonnis pidana penjara bersyarat 1 bulan 15 hari, sebuah pertentangan yang kuat antara hati nurani seorang hakim dengan teks pasal dalam undang-undang.

Sebagai benang merah dari tulisan ini, para legal profesional (law for lawyers) diantar untuk berpandangan secara makro, komprehensif dan tidak parsial akan makna filosofi dari bekerjanya hukum dalam tataran empiris yang selalu berbenturan dengan hal-hal di luar hukum (meta juridical). Ketika perundang-undangan diterapkan bukan hanya berporos pada sisi yuridis-normatif saja, melainkan melihat hukum dalam ranah sosiologis. Bukankah Sinzheimer selalu mengingatkan kepada kita bahwa hukum itu tidak dapat berjalan (impossible) tanpa ada manusia-manusia (masyarakat) dan selalu berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, sekalipun itu di pedalaman Amazon yang dihuni oleh suku-suku primitif atau satu orang saja. Mengenai kekurangan pengetahuan dan kekurangpedulian terhadap aspek meta juridical itu, seorang pengacara kondang Yap Thiam Hien mengalami kegelisahan atas apa yang dirasakan selama ini. Ia mengatakan: “Sudah 20 tahun para advokat baik secara kolektif atau perorangan mencoba menghumanisasikan hukum dan lembaga-lembaga hukum tanpa mencapai hasil yang nyata. Sebabnya antara lain adalah approach yang salah, karena kurang mengerti seluk-beluk perubahan. Dan hal ini mungkin diakibatkan oleh kekurangpemahaman tentang ilmu-ilmu sosial dan politik dan khususnya tentang sosiologi”.[9] Intinya dengan bahasa Edward O. Wilson para aparat hukum perlu ber-consilience[10] dengan ilmu-ilmu lain.

Maka berangkat dari sini, dalam upaya mewujudkan keadilan yang substantif, diperlukan terobosan-terobosan baru, jalan baru dan kalau perlu berani melakukan rule breaking (mematahkan aturan) atas kebuntuan legalitas-normatif yang selama ini dipakai oleh para lawyers dan out put yang dihasilkannya pun masih keadilan prosedural (procedural justice) semata, sehingga automatically menggeser nilai-nilai empiris yang terkandung dalam masyarakat, yakni dalam upaya the rule of social justice. Disinilah keadilan substansial (substantial justice) bersemayam. Mari kita wujudkan keadilan ini yang benar-benar aplikatif. Maka, sebagai masyarakat akademisi mempunyai tanggungjawab melakukan controlling dan enlightenment atas proses-proses penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Semoga Anda menemukan keadilan yang substantif di dalam atap-atap yang serba proseduralistik di negeri ini.


Menuju Hukum Berkeadilan Substantif - (Justisia)

[1] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), cet. II., Hlm. 59-60.

[2] Satjipto Rahardjo, “Hukum dalam Kerangka Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya”, dalam Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 tahun 1972, hlm. 23.

[3] Gustav Radbruch, Einfuhrung in die Rechtwissenchaft, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 19-21.

[4] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), cet. VI., hlm. 19.

[5] Gagasan tentang hukum represif berpandangan bahwa tertib hukum tertentu dapat berupa “ketidakadilan yang benar-benar parah”. Keberadaan hukum semata tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tertib hukum memiliki potensi represif, sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo dan memberikan jubah otoritas kepada penguasa. Lihat: Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition; Toward Responsive Law, (New York: Harper Colophon Books, 1978), hlm. 29-30.

[6] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 134-136.

[7] Makalah oleh Suteki, “Perkembangan Hukum Sosiologis dan Gerakan Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Tetrahedron”. Ia mengutip Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum dan Garis Depan Sains, Bacaan bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip, untuk Mata Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum, Tidak diterbitkan, Semarang, 11 Maret 2006, hlm. 5.

[8] Ibid., hlm. 6.

[9] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 278.

[10] Edward O. Wilson menulis buku berjudul “Consilience-The Unity of Knowledge” (1998) yang melihat kesatuan sains itu dalam suatu kontinum, yang dimulai dari ilmu tentang sel (biologi) sampai ke ilmu-ilmu sosial. Ia berpendapat bahwa studi tentang sel yang tidak bermuara ke ilmu-ilmu sosial tidak tuntas, demikian pula sebaliknya. Apabila ilmu-ilmu sosial tidak dilacak kaitannya sampai ke biologi, ilmu-ilmu sosial yang hanya saling merujuk antara sesamanya disebut kerdil, tumpul atau banal.