Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menjadi salah satu sumber rujukan hukum Islam yang banyak mempengaruhi pikiran, pemahaman, dan paradigma masyarakat Indonesia. Meskipun fatwa MUI tidak bisa dijadikan rujukan hukum Islam secara mutlak dan mengikat, tetapi fatwa MUI bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap apa yang difatwakan oleh MUI. Salah satu fatwa yang pernah menarik perhatian publik adalah fatwa sesat terhadap suatu organisasi agama atau pengikut ideologi Islam tertentu di Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, reporter Justisia Hamdani melakukan wawancara dengan tokoh HTI Muhamad Abdullah. Berikut adalah hasil wawancara mengenai Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia.

Selama ini MUI selalu dijadikan rujukan bagi umat Islam dalam bersikap, termasuk masalah keyakinan. Ketika MUI memberikan fatwa sesat, apakah tidak pernah terlintas apa yang akan terjadi dalam masyarakat?

Sebelumnya, kita harus memisahkan terlebih dahulu antara fatwa MUI dengan sifat anarki dalam masyarakat kita, karena keduanya adalah sesuatu yang berbeda. MUI hanya mempunyai wewenang untuk memberi fatwa, urusan masyarakat yang merespons kurang baik adalah urusan mereka.

Dan di sini pemerintah harus bisa memberikan arahan dan bimbingan terhadap masyarakat. Yang jadi masalah selama ini adalah kurang tanggapnya pemerintah terhadap fatwa MUI tersebut, misalnya fatwa sesat MUI terhadap Ahmadiyah kan sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi selam ini pemerintah tidak bias memberikan arahan atau binaan kepada mereka.

Adakah kemungkinan kepentingan politik di balik fatwa sesat MUI terhadap beberapa golongan Islam di Indonesia?

Ya kalau itu sih mungkin ada. Semisal, samapi saat ini, MUI Jawa Tengah masih mem-black list LDII dan Syi’ah, sehingga sampai sekarang MUI Jawa Tengah belum pernah membangun komunikasi dengan mereka. Sedangkan untuk MUI pusat, saya kurang bisa menjawab, karena tidak mengetahui dengan jelas.

Satahu bapak, bagaimanakah sistem pengambilan keputusan untuk dikatakan sesatnya suatu golongan? Apakah mereka mengambil keputusan dengan cara dialog atau keputusan sepihak?

Itu pun saya kurang begitu tahu, yang jelas bagi saya, dalam mengambil keputusan idealnya MUI mengadakan dialog terlebih dahulu dengan kelompok yang dianggap berbeda. Karena dalam Islam pun, dalam menghukumi suatu perkara harus mendalami dulu perkara tersebut.

Menurut HTI, adakah kriteria golongan Islam yang dianggap sesat?

Tentu, dalam ushul fiqh ada istilah qod’I dan dhanni. Bagi kami, selama itu menyimpang dalam batas perkara yang dhanni gak masalah, tapi kalau melampaui perkara qod’i, sudah secara otomatis mereka adalah sesat. Semisal, adanya nabi baru, tidak mengimani ke-Esa-an Allah dan kemurniaan al-qur’an. Dalam hal ini, nabi pernah bersabda “Barang siap yang mengganti agamanya, maka bunuhlah.”

Mengenai hadits yang bapak kutip tersebut, apakah itu bukan sebuah strategi politik nabi dalam mensyi’arkan Islam, agar tak ada orang yang keluar dari Islam?

Kalau itu, terserah siapa yang akan menafsiri.

Ketika negara mengamini fatwa MUI, apakah itu tidak melenceng dari fungsinya?

Tentu saja tidak, karena pada dasarnya Negara diadakan untuk menjaga (riyah) agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.    

Kalau kita Negara Islam itu bukan masalah, tapi bukankah sang founding father kita sudah sepakat, bahwa negara kita adalah nation state?

Sang founding father mana? Itukan sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara kita. Bahkan ada fakta bahwa BPUPKI sengaja diciptakan Jepang agar sang founding father negara ini tidak menjadikan Islam sebagai landasan negara.

Bagaimana dengan tawaran sekularismenya Jaringan Islam Liberal (JIL) dalam menanggapi masalah fatwa sesat MUI?

Saya sangat tidak setuju sekulerisme. Bagi saya, sekulerisme inilah yang membuat Indonesia amburadul sampai sekarang, jadi bobroknya Indonesia bukan semata masalah sistem, tapi juga penerapan sekulerisme. Kita dapat melihat pula beberapa negara yang buruk akibat sekulerisme ini, misalnya Amerika, di sana ditemui fakta kemiskinan.

(Hamdani/Justisia 32)

0 Response to "Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Fatwa Sesat Majelis Ulama Indonesia"

Post a Comment