Pembatasan Hak Kebebasan Beragama

Oleh: Siti Musdah Mulia
Ketua Umum Indonesia Conference on Religian for Peace (ICRP) dan Dosen Pascasarjana UIN Jakarta 

Hak kebebasan beragama tentulah bukan hak tanpa batas. Hak itu dibatasi oleh kewajiban dan tanggung jawab seseorang untuk menghargai dan menghormati sesama manusia, apa pun agamanya. Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pembatsan-pembatsan dalam kehidupan keagamaan.

Akan tetapi, penundaan penikmatan, pembatsan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan dengan undang-undang serta alasan yang digunakan untuk melakukan penundaan penikmatan, pembatsan atau pengaturan itu adalah perlunya ada perlindungan atas lima hal yang akan dijelaskan nanti. Pembatasan kebebasan beragama di sibi mengarah kepada pembatasan untuk mewujudkan, mengejawantahkan atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang yang termasuk kebebasan bertindak (freedom act). Sebagaiman ditunjukkan oleh Ghanea et.al (2004) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan diperbolehkan untuk dibatasi, dan bersifat bisa diatur, atau ditangguhkan penikmatannya.

Dengan demikian, tujuan utama tindakan penundaan penikmatan, pengaturan atau pembatsan itu adalah untuk menagkal ancaman terhadap keselamatan orang (kehidupan, integritas, kesehatan mereka) atau kepemilikan mereka.[1] Pembatsan itu semata-mata dimaksudkan untuk melindungi keselamatan seluruh masyarakat. Pertanyaannya elemen-elemen apa saja yang dapat dimuat di dalam pengaturan pembastan tersebut? Pembatasan dimaksudkan sebagaimana terbaca dalam pasal 18 ayat 3, mencakup:

Restriction For The Protection of Public Safety 
Pembatasan untuk melindungi keselamtan masyarakat

Restriction For The Protection of Public Order 
Pembatasan untuk melindungi ketertiban masyarakat
Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum/masyarakat, antara lain keharusan mendaftar badan hukum oraganiasi keagamaan masyarakat, mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum, mendirikan tempat ibadah yang diperuntukan umum. Pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi nara pidana.

Restriction For The Protection of Public Health 
Pembatsan untuk melindungi kesehatan masyarakat
Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepeda pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota akses guna mencegah penularan penyakit tbc. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang diadakan transfusi darah, melarang penggunaan helm pelindung kepala  dan seterusnya.

Restriction For The Protection of Morals 
Pembatasan untuk melindungi moral masyarakat
Pembatasan dapat dilakukan pemerintah, bahkan untuk binatang tertentu yang dilindungi oleh undang-undang agar tidak disembelih guna kelengkapan ritual aliran agama tertentu.

Restriction For The Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others 
Pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain

a. Proselytism (Penyebaran agama): dengan adanya hukuman terhadap tindakan proselytism, pemerintah mencampuri kebebasan seseorang di dalam memanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris di dalam rangka melindungi agar kebebasan beragama orang lain untuk tidak dikonversikan.
b. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga eksploitasi hak-hak kaum minoritas.

Penutup

Konstitusi dan sejumlah undang-undang secara tegas menyatakan kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar (non-derogable) dan negara menjamin kebebasan beragama sebagai hak sipil bagi setiap warga negara. Jaminan kebebasan beragama ini juga diajarkan dalam semua agama, termasuk Islam. Islam mengajarkan kebebasan beragama sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia yang dapat menimbulkan rasa aman, tentram dan damai. Lalu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kebebasan beragama akan membawa kepada rasa saling menghormati di antara warga negara yang berbeda agama yang pada gilirannya membawa kepada timbulnya sikap toleransi dan cinta kasih serta menghindarkan terjadinya konflik di antara mereka.

Toleransi beragama dan perasaan cinta kasih merupakan faktor dominan bagi terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Pemahaman agama seperti inilah yang mendasari para pendiri republik ini (the Founding Fathers) ketika merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, khususnya pasal 29 tentang kebebasan beragama. Spirit kebangsaan mereka hendaknya kita warisi dalam membangun peradaban bangsa ke depan sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan oleh para pendiri republik ini. Political will itu sesungguhnya sudah tercermin dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Amandemen UUD 1945 yang sangat kuat menyerukan perlunya perlindungan HAM bagi seluruh warga negara tanpa da diskriminasi sedikit pun, termasuk diskriminasi agama, serta UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik.

Dalam konteks pelanggaran HAM, tersedia mekanisme penyelesaian. Jika tindak kekersan (atas nama) agama itu tidak termasuk di dalam kategori pelanggaran berat HAM, maka penyelesaiannya mengikuti proses pengadilan atas tindak pidana biasa, di mana penyelidikan atas peristiwa itu menjadi kewenangan Komnas HAM, sedang penyidikannya di bawah kewenangan polisi, dan penuntut umumnya adalah kejaksaan, dan peristiwa itu diadili di pengadilan negeri. Manakala tindak kekerasan (atas nama) agama itu bersifat meluas atau sistematis, sehingga masuk di dalam kategori pelanggaran HAM, maka penyelesaiaanya lewat pengadilan HAM jika peristiwanya terjadi sesudah UU No. 26/2000 diundangkan; dan lewat pengadilan HAM ad hoc manakala peristiwanya terjadi sebelum UU No. 26/2000 diundangkan. Di dalam hal ini Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik pro justisia, Kejagsaan Agung bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum di dalam  proses pengadilan pelanggaran berat HAM. Akan tetapi, dalam hal peristiwa yang disebut terakhir ini juga tersedia tata cara penyelesaian lewat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tanpa lewat pengadilan pelanggaran berat HAM. 

Sumber: Jurnal Justisia edisi 36               





[1] Lihat Nowak, UN Convenant on Civil and Plitical Rights, hlm. 326.