Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri

Pembuktian dalam hukum perdata adalah membenarkan hubungan hukum dalam proses perdata, yaitu apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat, pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Pembuktian dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Pasal 163 Reglemen Indonesia menentukan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau memajukan peristiwa untuk menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah haknya orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar adanya hak atau peristiwa itu.

Dalam sistem Reglemen Indonesia, hakim dalam mengambil keputusan terikat di dalam cara mencapai keputusannya yang hanya berdasar alat-alat, bukti yang sah, sehingga dengan demikian hakim dapat mengambil keputusan.

Pasal 164 Reglemen Indonesia menyebut alat bukti adalah sebagai berikut:
a. Pembuktian dengan surat-surat
b. Keterangan saksi-saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah

Sumpah

Sumpah tambahan (suppletoire eed) dalam pasal 155 Reglemen Indonesia adalah sumpah yang diperintahkan hakim kepada salah satu pihak. Sumpah yang menentukan (decisoire eed) dalam pasal 156 adalah sumpah yang menentukan tidak diperintahkan hakim, melainkan salah satu pihak kepada lawannya. Kedua sumpah ini dikatakan sebagai sifat sumpah.

Pengakuan

Pengakuan diucapkan di muka hakim, menurut pasal 174 Reglemen Indonesia mempunyai kekuatan sempurna, bersifat menentukan.

Pengakuan di muka hakim adalah suatu perbuatan hukum yang menentukan secara mutlak (beschiking shandeling). Menurut pasal 1926 BW, pengakuan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kembali kecuali ternyata ada kekeliruan terhadap kenyataan peristiwa.

Pasal 175 Reglemen Indonesia dan pasal 1928 BW menyerahkan pengakuan di luar sidang, menyerahkan kebijaksanaan pada hakim, kekuatan pengakuan dengan lisan di luar sidang pengadilan.

Jenis-jenis pengakuan dalam hukum perdata adalah pengakuan:
1. Pengakuan yang tidak boleh dipecah belah sehingga merugikan yang mengaku
2. Pengakuan dengan kwalifikasi
3. Pengakuan dengan clausule

Penyangkalan yang beralasan dan mungkin disertai dengan tanda akan memerlukan tambahan dalam pembuktian.

Keterangan Saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 168-172 Reglemen Indonesia, merupakan bagian yang penting dalam pembuktian, hal ini dikarenakan bahwa orang-orang di desa biasanya dalam hukum adat tidak menggunakan alat bukti melainkan saksi-saki. Kekuatan penyaksian diatur dalam pasal 1908 B.W. dan pasal 172 Reglemen Indonesia bahwa hakim dalam menimbang nilai penyaksian ia harus memperhatikan tentang cocoknya keterangan-keterangan para saksi, cocoknya keterangan-keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang diadili. Keterangan saksi yang sengaja didatangkan untuk menjadi saksi suatu perbuatan hukum akan bernilai penting. Misalnya keterangan saksi dari Kepada Adat.

Pembuktian dengan surat-surat

Ada tiga macam surat sebagai bukti:
1. Akte otentik
2. Akte di bawah tangan
3. Surat-surat lain

Kekuatan akte otentik dalam pasal 165 Reglemen Indonesia bahwa akte otentik merpakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak. Kekuatan akte di bawah tangan adalah mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempura seperti akte otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Sementara kekuatan bukti surat lain yang bukan akte terserah sepenuhnya hakim yang menentukan.

Persangkaan

Reglemen Indonesia menyebut dalam pasal 164 bahwa persangkaan sebagai alat pembuktian dan dalam pasal 173 berbunyi: “Bahwa persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasarkan pada suatu undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim, apabila persangkaan itu penting dan sesuai dengan bukti-bukti lain.

Kekuatan persangkaan mempunyai kekuatan hukum bebas, yaitu terserah kepada kebijaksanaan hakim seberapa jauh ia akan memberi kekuatan bukti kepada persangkaan-persangkaan yang didapat pada pemeriksaan perkara.

Artikel Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri diringkas oleh Lismanto (IAIN Walisongo) dari buku Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri karangan Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. diterbitkan PT Pradnya Paramita (1994).

0 Response to "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri"

Post a Comment