Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara

Politik Islam masa kemerdekaan dan perdebatan dasar negara menjadi isu paling krusial terkait dengan fenomena kebangsaan di Indonesia, yaitu menyangkut soal perdebatan-perdebatan tentang penetapan ideologi negara. Sehingga untuk persiapan kemerdekaan dibentuklah BPUUPK pada 9 April 1945. Tugasnya adalah merumuskan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan masalah-masalah lain yang perlu dimasukkan dalam konstitusi. Selain pembicaraan filsafat negara, BPUUPK tidak menemui kesulitan yang berarti dalam kerja konstitusionalnya, karena memang dipandang tidak menyentuh masalah ideologi dasar yang biasa mengundang kepekaan psiko-emosional. Adanya pertanyaan yang dajukan oleh Dr. Rajiman tentang landasan filosofis bagi negara, memancing terjadinya konflik ideologi yang bercorak.

Menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Rajiman, Soekarno dan Yamin mengajukan Lima Prinsip Dasar yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Sedangkan dari golongan Islam Ki Bagus Hadikusuma, seorang tokoh puncak Muhammadiyah dengan mengajukan Islam sebagai dasar negara.dengan munculnya dua usul yang berbeda, maka bermulalah pergumulan pertama antara Pancasila dan Islam dalam sidang BPUUPK. Pergumulan kedua terjadi dalam sidang-sidang Majelis Konstituante di Bandung antara 1956 sampai dengan pertengahan 1959.

Akhirnya pada 22 Juni 1945 suatu sintesis dan kompromi politik dapat diwujudkan antara dua pola pemikiran yang berbeda, sintesis inilah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, Pancasila diterima sebagai dasar negara, tapi urutan silanya mengalami ubahan letak. Sila Ketuhanan di samping ditempatkan sebagai sila pertama, juga diberi anak kalimat pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 

Kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta rupanya hanya mampu bertahan selama 57 hari. Anak kalimat pengiring yang terdiri dari tujuh atau delapan perkataan di atas dirasakan oleh sebagian bangsa kita di belahan Timur sebagai diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.

Maka demi persatuan bangsa, akhirnya anak kalimat itu pada 18 Agustus 1945 dibuang dari pembukaan UUD 1945. Pada hari tersebut peristiwa penting lainnya adalah bersidangnya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 27 orang. Dari jumlah ini hanya 3 orang yang berasal dari organisasi Islam. Sidang ini bertujuan untuk menetapkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. UUD yang ditetapkan adalah UUD 1945, baik pembukaan maupun batang tubuhnya telah dirancang jauh sebelumnya termasuk didalamnya Piagam Jakarta. Kemudian Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih adalah Soekarno dan Hatta.

Dalam proses menetapkan UUD, terjadi peristiwa pencoretan anak kalimat pengiring sila ketuhanan, baik dalam pembukaan UUD maupun pasal 29 ayat 1. Istilah-istilah Islam yang semula yang dicantumkan pada pasal UUD juga dihapuskan. Dengan cara ini, keberatan dari suku bangsa Indonesia bagian Timur terhadap UUD telah hilang dengan sendirinya. Sebenarnya Soekarno cukup kewalahan menghadapi Ki Bagus yang tetap bertahan dalam rumusan Piagam Jakarta.

Maka melalui Hatta, dibujuklah Ki Bagus agar melunakkan sikapnya. Akhirnya pengiring sila pertama itu berhasil dihilangkan dan sebagai gantinya dinobatkanlah atribut Yang Maha Esa sebagai sila Ketuhanan. Atribut ini melambangkan ajaran tauhid (monoteisme) pusat seluruh sistem kepercayaan dalam Islam. Namun tidak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak punya kebebasan dalam menafsirkan sila pertama menurut agama mereka masing-masing. []

Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara - Islam Cendekia

Baca artikel terkait :

Politik Islam Masa Kolonial Belanda  

Politik Islam Masa Pendudukan Jepang  

Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi 

0 Response to "Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara"

Post a Comment