Politik Islam Masa Kolonial Belanda

Agama Islam berkembang di Indonesia berlangsung selama berabad-abad. Pemeluk-pemeluk agama Islam di Indonesia yang pertama meliputi para pedagang yang segera disusul orang-orang kota baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Menganut agama Islam merupakan senjata bagi mereka untuk melawan musuh dari luar dan dari dalam. Bahaya dari dalam adalah masuknya agresor agresor perdagangan dan agama Barat di kawasan Asia Tenggara yaitu orang-orang Portugis yang muncul sebagai unsur kekuasaan di Asia Tenggara pada permulaan abad ke-16.

Dengan keyakinan bahwa dengan membaptiskan orang-orang disana ke dalam agama kristen, maka mereka akan menghapuskan monopoli Islam dalam perdagangan rempah-rempah. Kemudian muncul pengancam Barat lainnya yaitu VOC, berbeda dengan orang-orang Portugis yang dilawannya mati-matian dan akhirnya diusir dari Malaka dan dari benteng-benteng pertahanan lainnya di Indonesia, orang Belanda tidak memperdulikan penaklukan yang bersifat agama dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan di bidang perdagangan.

Persaingan dan perang-perang perebutan tahta antara penguasa yang telah menjadi Islam tidak jarang memberikan kesempatan kepada orang Portugis dan Belanda atau menciptakan alasan mencampuri urusan politik Indonesia. Namun, kebnayakan perlawanan yang dijumpai Portugis dan Belanda menggumpal sekitar agama Islam. Islam tetap melanjutkan perananannya selama berabad-abad sebagai pusat perlawanan terhadap campur tangan Barat dan kelak terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Di sebagian besar pulau Jawa, Islam dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebagian tradisi penduduk asli, sebagian tradisi Hindu-Budha, dan dalam prosesnya banyak kehilangan kelakuan doktrinernya.

Pentingnya politik Islam Indonesia, termasuk Islam Jawa, sebagian besar berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara agama dan politik sangat tipis. Islam adalah suatu way of life dan agama. Sebagaimana di dalam masyarakat Islam lainnya, guru-guru agama dan ahli kitab suci Islam, kiai dan ulama, sejak awal merupakan unsur sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia. Ancaman Islam yang dilakukan para priyayi meskipun telah memeluk agama Islam tapi mereka tetap melangsungkan kebudayaan aristrokasinya sendiri yang apada umumnya bertentanganan dengan kebudayaan santri para ulama yang sedang tumbuh. Kemorosatan ini merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan dari kekuasaan Belanda di Indonesia yang kenyataannya membuat raja-raja Indonesia menjadi alat kekuasaan Kristen. Sejak pertengahan kedua abad ke-19 dan seterusnya, agama Islam Indonesia secara bertahap mulai menanggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik.

Dengan hal ini ketakutan Belanda cenderung dikarenakan tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas terhadap Islam, pemerintahan kolonial berusaha untuk memberikan batasan-batasan kepada orang Islam Indonesia terutama dalam hal naik haji ke Mekkah, yang dianggapnya menjadi penyebab menyebarnya agitasi dan pemberontakan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang inilah pada tahun 1889 seorang ahli bahasa Arab dan ahli Islam, Christiaan Snouck Hurgronje diangkat sebagai penasihat pada sebuah kantor yang baru dibentuk untuk menangani masalah-masalah Arab dan pribumi. Snouck melawan ketakutan Belanda terhadap Islam baik ditingkat internasional dan tingkat lokal, alasannya adalah karena tiadanya lapisan klerikal di dalam Islam, maka apa yang disebut imam-imam dan paus di Indonesia tidak lebih daripada anggota suatu hierarki agama daripada pelaksana komando-komando dari Khalif Konstatinopel. Dan mayoritas besar orang orang-orang Islam Indonesia akan tetapi bahkan para kyai sendiri tidaklah dengan sendirinya dan a priori orang-orang fanatik atau musuh-musuh yang harus dikenai sumpah serapah dari pemerintahan kafir.

Snouck menunjukkan bahwa para pejabat yang mendapat tugas mengatur upacara agama Islam dan pengadilan agama secara tradisional adalah bawahan dan bukannya atasan pemerintahan pribumi, dan baik mereka sendiri maupun tuan-tuannyabukanlah pemerintahan yang terpaku pada fanatisme Islam. Snouck menegaskan adanya hakekat Islam di Indonesia terhadap kemampuan politik fanatisme Islam, dimana kaum beriman yang taat dan doktriner, bisa berbalik menjadi pendukung persatuan Islam yang fanatik dan penguasa dunia Islam dan menghasut para pengikutnya untuk berjihad melawan para penguasa kafir Belanda, karena mereka cenderung mendengarkan tuntutan para ulama Islam menjadi penganut ekstrim secara harfiah dan secara politik.

Sebagaimana telah kita ketahui, bertambah kuatnya peranan para pemimpin agama Islam setempat merupakan akibat yang tidak dapat dihindarkan dari alienasi politik yang semakin menjadi jadi dan kemorosotan ekonomi yang semakin memburuk yang dihasilkan oleh kedua macam kebijaksanaan politik kolonial yang satu sama lain sangat berbeda. Politik Etis yang secara resmi dimulai tahun 1901, harus mengganti liberalisme laissez-faire dengan campur tangan negara di dalam masalah-masalah ekonomi dan suatu program legislasi kesejahteraan yang ambisius. Fungsinya adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial dan politik yang langgeng di dalam jajahan sehingga bisa mengimbangi efek-efek disintegrasi dari pengaruh Barat terhadap Indonesia.

Kemakmuran haruslah menggantikan eksploitasi dan pembaharuan haruslah merupakan merupakan kata kunci penjajahan Belanda. Secara administratif, jaman etis membawa langkah-langkah otonomi dari negara induk, penyerahan tanggung jawab sebagian dari pemerintahan pusat di Batavia kepada pejabat-pejabat daerah dan detutelisasi selektif dari korps administratif pribumi dari penjagaan yang ketat oleh pejabat Belanda. akibat dari Perang Dunia mendorong pembaharuan politik di tanah jajahan diluar batas-batasnya yang asli. Pelaksanaan rencana terdahulu bagi dewan-dewan lokal dan regional menjadi tidak penting lagi ketika diciptakan badan penasihat pusat, Volksraad tahun 1918. Secara progresif kemudian politik etis ditinggalkan disebabkan oleh fakta bahwa pembaharua politik dan administratif, pendidikan Barat dan perundang-undangan tentang kemakmuran betapapun baik maksudnya, telah bergabung untuk melepaskan angin topan reperkusi-reperkusi yang tidak terduga-duga dan sangat mengganggu akan mengancam masyarakat kolonial itu sendiri.

Perubahan-perubahan drastik dalam bidang sosial, agama dan politik yang dialami Indonesia menyebabkan tugas-tugas administratif kolonial menjadi semakin kompleks. Masalah-masalah yang ditimbulkan kaum fanatik Islam yang penuh ancaman memunculkan dua kelompok elite Indonesia yang dipengaruhi oleh Barat dan yang lain berorientasi kepada Islam. Keduanya menggiring arah perkembangan Indonesia keluar dari jalur yang telah direncanakan oleh para pemrakarsa politik etis, dua-duanya menuntut tempat terhormat secara sosial kalau bukan politik dengan mengorbankan elite tradisional Indonesia, yang posisinya telah dikikis secara hebat oleh efek-efek kekuatan ekonomi Barat yang kumulatif dan oleh kontrol politik dan pada masa-masa terakhir oleh politik etis itu sendiri.

Hakekat pemerintaha kolonial secara radikal telah berubah sejak jaman Snouck Hurgronje. Pada akhir abad ke 19 kantor Penasihat Masalah-masalah Pribumi bukan satu-satunya lembaga yang merumuskan politik terhadap rakyat pribumi. Perubahan suasana politik dan administratif bukan saja mengurangi posisi kepenasehatan, para pejabatnya sendiri kelihatan tidak berwenang untuk melnacarkan pengaruh yang berarti terhadap arah politik kolonial, yang sampai tingkat tertentu semua arahnya tergantung pada aliran hukum adat Belanda. Kemandulan Dewan Penasihat sangat jelas digambarkan oleh ketidakmampuannya untuk menghalangi pelangggaran yang sungguh-sungguh terhadap kehidupan Islam, terutama dalam bidang hukum agama, yang direncanakan pemerintah dan sebagian diumumkan secara resmi antara tahun 1929 dan 1937, karena adanya dorongan yang tak henti-hentinya dari kaum pembaharu hukum adat.

Ordonansi Perkawinan tahun 1929 mengumumkan bahwa penghulu sebagai pegawai pengurus perkawinan adalah pegawai pemerintah yang tunduk di bawah pengawasan bupati, dan menyiapkan ketentuan-ketentuan hukum bagi prosedur-prosedur yang berhubungan dengan perkawinan Islam, penolakan, perceraian, maupun uang iuran yang bisa dikumpulkan demi pelaksanaan tugas-tugas ini.ordonansi ini mendapat persetujuan mayoritas anggota Volksraad dan menjadi undang-undang. Undang-undang yang baru mengatur pengadilan banding di ibukota  yang disebut Hoof voor Islamietische Zaken dalam bahasa Belanda atau Mahkamah Islam Tinggi dalam bahasa Indonesia didirikan pada tahun 1938, dengan kewenangan untuk meninjau kembali dan mencabut keputusan-keputusan mahkamah penghulu.

Ancaman terhadap Islam Indonesia yang inheren di dalam politik adat, tidak kurang dari perkembangan politik di Indonesia, secara mendesak memerlukan reorientasi organisatoris, bilamana kepentingan Islam harus dijaga secara lebih tepat daripada di masa-masa lalu. Dengan demikian sekali lagi perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan luar akhirnya menyempitkan jurang perbedaan antara kaum reformis dan ortodoks sampai ke titik dimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama mampu mensponsori diciptakannya suatu federasi Islam yang baru, MIAI, Madjlisul Islamil A’laa Indonesia atau Majelis Agung Islam Indonesia yang didirikan di Surabaya pada September 1937.

Kekuatan politik Islam terutama disuburkan oleh tantangan-tantangan yang diberikan oleh penguasa-penguasa Belanda, antek-antek priyayinya, dan sekelompok intelektual Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat memberi pertumbuhan dan konsolidasi peradaban santri Indonesia. Kelemahan Islam Indonesia dari dalam ialah jarang merasa perlu mengadakan kritik diri yang konstruktif dan reorientasi yang positif baik di bidang doktrin maupun di bidang sosial. Hakekat politik yang terkandung dalam renesans Islam yang dipelihara oleh hubungan kolonial itu sendiri dan tak pelak lagi ditingkatkan oleh keenganan pemerintah kolonial untuk memberikan perwakilan politik yang lebih wajar bagi kepentingan-kepentingan muslim di dalam volksraad. Ketika Hindia-Belanda terancam untuk ditarik ke dalam konflik-konflik dunia yang semakin meningkat pada akhir tahun 1930-an, Islam Indonesia memainkan peranan yang serentak menggaris bawahi persamaan dan perbedaan antara para pemimpin Islam dan para pemimpin non religius.

Menjelang pendudukan Jepang, meskipun adanya konsesi-konsesi Belanda, Sarekat Islam berusaha untuk mengendalikan peranan Islam ke arah bermusuhan dan non-koperasi, tindakan ini maupun perkembanganya di tahap-tahap awal masa pendudukan membuat semakin jelas bahwa beberapa pemimpin Sarekat Islam telah menerima usul dari agen-agen jepang di Hindia-Belanda. dalam tahun 1939 Partai Sarekat Islam Indonesia telah merebut sendiri kepemimpinan utama di dalam era baru yang bersemi bagi Islam Indonesia.

0 Response to "Politik Islam Masa Kolonial Belanda"

Post a Comment