Politik Islam Masa Multi Partai dan Fenomena Darul Islam

Sebagian dari umat islam memang telah dibuat tidak berdaya dengan dilarangnya partai Masyumi dan kita hanya pemimpin-pemimpin penting islam lainnya. Namun, bahkan tanpa memiliki suatu organisasi yang kuatpun umat islam merupakan suatu kekuatan terpendam yang bergerak setiap waktu dilain pihak, PKI jelas merupakan satu-satunya partai politik yang mempunyai organisasi yang rapi, dan dengan demikian merupakan semacam “negara di dalam negara”.

Sebenarnya demokrasi terpimpin Soekarno didasarkan dengan kebijak sanaan, walaupun secara resmi asas nasakom/lah yang dianut kebijaksanaan Soekarni ini jelas tidak mengandung adanya suatu harapan ataupun suatu penyelesaian bagi masa depan dikala Soekarno tidak ada lagi. Demikian juga halnya dengan musuh-musuh Soekarno yang kian bertambah banyak, mereka tidak berani mengambil resiko menyisihkan beliau dari tampuk kekuasaan, karena masih adanya dukungan rakyat kepada beliau. Demikianlah seluruh kalangan menanti waktu yang tepat untuk bergerak.

Namun, semua orang percaya bahwa ketika kematian soekarno tidak hanya akan terjadi konflik pribadi untuk menggantikannya sebagai presiden, tetapi juga suatu perbentutan terbuka di antara berbagai kelompok kekuatan itu. Bahkan bertahun-tahun sebelum tahun 1965 itu kita dapat mendengarkan orang berkata di indonesia bahwa mereka mengharapakan agar perbenturan itu terjadi lebih cepat, karena bila tidak demikian halnya akibatnya akan merupakan malapetaka lebih besar.

Oleh karena itu, orang menanti kematian soekarno dengan hati berebar-debar. Tengah malam tanggal 30 september 1965, prahara yang dinanti itu datang karena aksi kolonel Untung komandan pasukan pengawal istana di Jakarta. Sejumlah jenderal di serang secara mendadak di saat mereka tidur dini hari tanggal 1 oktober itu dan dibunuh secara keji. Mereka dituduh sebagai anggota dewan jendral yang sedang mempersiapkan suatu kudeta. Gerakan 30 sepetember diumumkan sebagai gerakan untuk mencegah terjadinya kudeta itu.

Selama empat tahun lebih Masyumi bersama golongan lain memusatkan perhatian pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang masih dirongrong keinginan Belanda untuk meneruskan penjajahan kembali. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan baru berakhir pada Desember 1949, setelah perjanjian KMB (konferensi meja bundar) yang ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia dan kerajaan Belanda di Den Haag.

Komitmen umat Islam di bawah pimpinan Masyumi kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah total. Bagi umat Islam, perjuangan itu merupakan jihad di jalan Allah. Ini berarti mereka yang mati di dalamnya dijuluki sebagai “syuhada” sebuah posisi mulia menurut ketentuan agama. Masyumi pada periode yang kritis itu tetap mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan, dibuktikan oleh sikap penolakannya terhadap perjanjian-perjanjian dengan Belanda yang dinilai menodai perjuangan bangsa.

Secara umum dapat dikatakan, perilaku politik masyumi selama priode kritis itu hampir-hampir tanpa cacat. Pemihaknya kepada martabat begitu jelas, konsisten, dan penuh perhitungan. Menghadapi pemberontakan PKI, lagi-lagi masyumi dan PNI menyatuan kekuatan untuk menentangnya. Perpecahan politik yang lebih serius dalam tubuh umat terjadi pada tahun 1952 pada saat NU mengikuti jejak PSII meninggalkan masyumi, dan mengubah dirinya dari jami’iyyah menjadi partai politik yang berdiri sendiri. Peristiwa ini mengguncangkan masyumi, karena NU mempunyai pengikut yang cukub besar, terutama di tiga propinsi, yaitu Jawa timur, Jawa tengah, dan kalimantan selatan. Dalam pemilihan umum 1955, NU muncul sebagai partai nomor tiga sesudah PNI dan Masyumi dengan meraih 18,4 persen dari jumlah suara seluruhnya, dan karena ini NU mendapat 45 kursi dalam parlemen.

Sebelum melihat lebih jauh latar belakang mengapa NU meninggalkan masyumi, perlu dicatat terlebih dahulusebab-sebab  kemenangan  NU di tiga propinsi tersebut. Diantara faktor penentu kemenangan itu adalah banyaknya jumlah pesantren dengan para kyainya yang berpengaruh di tiga propinsi tersebut, dan sebagai besar kyai itu adalah penyokong-penyokong NU yang tangguh. Sekalipun  perpisahan politik itu terjadi pada tahun 1952, namun akarnya harus dicari pada struktur kepemimpinan dalam masyumi sejak partai itu mulai dibentuk, kongres november telah menciptakan dua badan dalam masyumi, yaitu: 1. Dewan eksekutif, dan 2. Dewan partai.

Darul Islam adalah bagian Islam dari dunia yang didalamnya keyakinan Islam dan pelaksanaan syariat Islam dan peraturan-peraturannya diwajibkan. Di Indonesia Darul Islam digunakan untuk menyatakan gerakan-gerakan sesudah 1945 yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita Negara Islam Indonesia. Pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia tunduk kepada pemufakatan yang dicapai mengenai Republik Indonesia sebagai negara mereka,yang mereka harapkan pada akhirnya sesudah kekalahan Belanda untuk mengubahnya menjadi negara Islam.

Pemeritah Republik menghadapi pemberontakan rakyat melawan para pemimpin tradisional daerah yang dipilih oleh pemerimtah,karena tidak ada pilihan lain yang cocok sebagai wakilnya di daeah-daerah pedesaan. Selain itu situasi diperburuk oleh tidak adanya Tentara Republik yang tidak terorganisir.Di samping kurangnya pengawasan yang efektif oleh Pimpinan Tentara, mereka juga harus menghadapi pertumbuhan yang spontan dari banyak macam kesatuan tentara lokal dan badan-badan yang berasal dari luarnya. Beberapa perlawanan rakyat terjadi di dearah-daerah yang dalam tahun-tahun kemudian mengalami pemberontakan Darul Islam. []

Politik Islam Masa Multi Partai dan Fenomena Darul Islam - Islam Cendekia

Baca artikel terkait :

Politik Islam Masa Kolonial Belanda

Politik Islam Masa Pendudukan Jepang  

Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi 

Politik Islam Masa Kemerdekaan dan Perdebatan Dasar Negara 

0 Response to "Politik Islam Masa Multi Partai dan Fenomena Darul Islam"

Post a Comment