Politik Islam Masa Pendudukan Jepang

Organisasi Islam Muhammadiyah zaman penjajahan
Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun setelah Belanda menancapkan kekuasaannya di Indonesia selama 350 tahun. Sebelum serbuan Jepang tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Maret 1942, kekuasaan Kolonial Belanda terusir dari Indonesia bukan oleh bangsa Indonesia, melainkan oleh pasukan Jepang tanpa perlawanan yang berarti. Setelah serangan dadakan bala tentara Jepang, pada 8 Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Kerajaan Belanda, Jenderal Ter Poorten, bersama Gubernur Jenderal Pemerintah kolonial Belanda, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, akhirnya menyerahkan Indonesia tanpa sarat kepada Jepang dan masa pendudukan Jepang dimulai.

Sikap dan kebijakan Jepang terhadap Islam berbeda dengan sikap netral Belanda terhadap Islam dalam arti nonpolitik, pihak Jepang berusaha membujuk para ulama Islam untuk bekerja sama dengan Jepang. Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakkan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dengan kebijakan yang disebut Nippon’s Islamic Grass Root PolicyKebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

 Penghapusan atau setidaknya pengurangan bekas pengaruh kolonialisme Belanda merupakan perwujudan dari kenyataan bahwa “Asia telah kembali kepada bangsa Asia”. Dalam bingkai politik dan militer inilah Jepang membiarkan MIAI terus hidup untuk sementara, karena sangat memerlukan sokongan umat Islam. Suatu kebijaksanaan yang dapat dipahami, karena Jepang cukup maklum bahwa umat Islam sangat benci berada dalam kekuasaan Belanda. Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktivitas internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat, seperti menyelenggarakan pertemuan organisasi-organisasi Islam di Tokyo. Jepang membuka pintu lebar-lebar kepada umat Islam untuk berpengalaman dan turut serta secara langsung dalam politik dan latihan militer, dua corak pengalaman yang mempunyai makna tersendiri bagi langkah umat Islam Indonesia selanjutnya. Politik Jepang sangat sedikit mempertimbangkan Islam dalam tingkat sosio-religius, artinya Islam dalam hal perkembangan keagamaannya kurang mendapat dukungan dari Jepang. Misalnya dalam hal pendidikan, Jepang kurang mendukung perkembangan pesantren.

Kaum muslimin menduduki bagian penting dalam organ politik pemerintahan Jepang. Dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, pemerintah Jepang tidak melarang pelaksanaannya termasuk dalam hal ibadah haji. Akan tetapi kondisi ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan tidak berdaya sama sekali dalam kekuasaan Jepang sehingga mengakibatkan ibadah haji pada masa ini menjadi terhenti.

Pada bulan Maret 1943, Jepang membentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat). Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, tetapi empat orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, ketua Muhammadiyah dari masa sebelum Jepang. Dengan masuknya Kiai Haji Mas Mansur dalam PUTERA, maka salah satu pemimpin Islam berhasil menduduki kepemimpinan organisasi nasionalis.

Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, sebuah kantor bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) didirikan di ibukota, dan pada tahun 1944 dibuka cabang-cabangnya yang bernama Shumuka di seluruh Indonesia. Shumubu berfungsi sebagai kurang lebih seperti Office for Native Affairs (Kantor Urusan Pribumi) pada masa Belanda, tetapi dalam perkembangannya Shumubu menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, Pendidikan, dan Keagamaan Umum. Shumubu pada mulanya dikepalai oleh tentara Jepang yaitu kolonel Horie. Akan tetapi Shumubu tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing.

Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Profesor Hoesein Djajaningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai pengaruh pada umat. Kemudian diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan sai kerei menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim. Setelah pembentukan Shumubu, Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasi Tiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia). Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra).

Dukungan Jepang yang memberikan porsi lebih besar kepada golongan Islam dibandingkan dengan Belanda menyebabkan golongan Islam dapat berperan lebih besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang nampaknya menyebabkan golongan Islam merasa memiliki saham yang besar, selain tentunya konsistensi kalangan Islam dalam menentang penjajahan Belanda, terhadap perjuangan kemerdekaan di Indonesia sehingga umat Islam merasa memiliki hak yang besar agar keinginan mereka, seperti pengakuan Islam sebagai ideologi negara pada masa kemerdekaan, diakui pemerintah. Setiap kebijakan politik Jepang sebagai penjajah tidak terlepas dari kepentingan devide and rule – pecah belah untuk dikuasai. Dalam pandangan politik Jepang, bangsa Indonesia memiliki dua kubu pimpinan yaitu Nasionalis Islam dan Nasionalis dari organisasi non Islam (Nasionalis Sekuler).

Pada bulan Oktober 1943, pemerintah Jepang membubarkan MIAI karena dinilai anti Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi federatif baru yang bernama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tangggal 22 November 1943 dengan pendukung utama berasal dari Muhammadiyah dan NU. Terbentuknya Masyumi merupakan kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Memang tidak dapat dibantah, Masyumi dibentuk untuk mendukung pemerintah pendudukan Jepang. Namun, beberapa pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut, seperti diakui oleh K.H. Wahid Hasyim. Dukungan yang besar terhadap golongan Islam menyebabkan golongan nasionalis sekuler mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masyumi.

Namun demikian, perkembangan berikutnya berbalik arah. Menjelang proklamasi, terutama setelah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945, Jepang memberikan dukungan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekuler daripada golongan Islam. Jepang tampaknya lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekuler untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam “persaingan” kepemimpinan nasional, golongan Islam gagal menandingi popularitas golongan nasionalis sekuler, terutama Ir Soekarno dan Hatta.

Di sisi lain dengan kebijakannya, Jepang mengharapkan kedua kekuatan nasionalis tetap dalam perpecahan, golongan Islam kontra dengan nasionalisme sekuler. Di atas keretakan keduanya, Jepang berharap untuk dapat bertahan lama menguasai Indonesia, dan mampu mengendalikan meredam perjuangan bangsa Indonesia yang menginginkan Indonesia Merdeka. [] Politik Islam Masa Pendudukan Jepang (Islam Cendekia)

Baca Artikel Terkait :

Politik Islam Masa Kolonial Belanda

0 Response to "Politik Islam Masa Pendudukan Jepang"

Post a Comment