Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi

Sebagaimana kita ketahui, Masyumi merupakan partai tertua yang lahir dari "rahim" Islam. Lahirnya Masyumi merupakan pertanda bagi suatu langkah penting di dalam penataan kembali yang berlangsung pada awal tahun 1944. Diciptakannya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) merupakan bentuk kemenangan Jepang terhadap Islam. Keanggotaan Masyumi hanya terbuka kepada perserikatan-perserikatan yang diberi status hukum oleh pemerintahan militer. Posisi ini hanya diberikan kepada Muhammdiyah dan Nahdlatul Ulama, dan kepengurusannya dipimpin oleh KH. Hasyim Asyari, kakek Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid).

Tambah kuatnya federasi yang baru didirikan dikarenakan adanya persetujuan kerja antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan bukan suatu fusi paksaan antara Islam modernis dan tradisional. Dengan demikian reorganisasi dalam Islam menjadi aliansi dua organisasi Muslim yang sangat kuat di Jawa dan banyak kiai independen yang berhubungan dengan shumubu. Dengan begitu kekuatan Masyumi tetap tumbuh sedangkan kekuatan para pemimpin nasionalis merosot selama sembilan bulan pada tahun 1944.

Posisi Islam Indonesia diperkuat oleh diciptakannya Masyumi, maka nasionalisme Indonesia secara organisatoris dihapuskan ketika Panglima Tertinggi menginstruksikan Gunseikan untuk mengorganisir suatu gerakan massa yang baru di Pulau Jawa. Gerakan baru Jawa Hokokai (Organisasi Pelayanan Rakyat di Jawa) atau Himpunan Kebaktian Rakyat adalah gerakan yang berkarakter multirasial yang merampas forum eksklusif kaum nasionalis dari kaum nasionalis elite, gerakan ini meliputi gerakan lainnya yang diciptakan oleh Jepang, terutama kelompok-kelompok wanita dan kaum muda, dimana kontrol nasionalis dan pengaruhnya masih agak lemah.

Serentak dengan diciptakannya gerakan massa, para penguasa militer telah mendirikan aparat pengendali rakyat pedesaan yang disebut dengan Tonari Gumi atau Rukun Tetangga. Tonari Gumi merupakan usaha Jepang yang paling ambisius untuk menembus desa Indonesia dan untuk memobilisir kaum tani bagi usaha-usaha perangnya. Kontrol Jepang diperketat dan diperdalam terhadap penduduk Pulau Jawa dengan adanya tuntutan yang tiada hentinya bagi produksi pangan agar semakin meningkat ditambah lagi inflasi yang semakin meningkat yang disebabkan oleh politik moneter angkatan bersenjata menjadikan nasib kaum tani di desa-desa sebagai pekerja paksa (romusha).

Secara resmi Masyumi diminta untuk menarik diri dari politik jenis manapun. Namun orang Jepang meningkatkan perwakilan Islam di dalam organ-organ politik yang didirikannya, tugas-tugas yang diberikan kepada organisasi Islam dan dipercayakan kepada kiai dan ulama. Masyumi diberi tempat utama di dalam mekanisme pusat Jawa Hokokai, posisi federasi terssebut di dalam gerakan massa bahwa para pemimpinnya dikalangan semua personalia pengurus non Jepang di dalam Hokokai, mewakili suatu organisasi independen. Partisipasi Masyumi di dalam gerakan tersebut tidak terbatas hanya di pusat.

Para penguasa militer mengumumkan bahwa sebuah edaran telah dikirim Gunseikan kepada para residen (Shuchokan) di semua propinsi di jawa yang berisikan sebuah konsesi penting kepada para kiai dan ulama. Sejak itu, para pemimpin agama sebagian besar akan dibebaskan dari kontrol langsung para pejabat pemerintahan, pemerintah juga menjanjikan bahwa izin bagi pertemuan-pertemuan lain. Sehingga dia memerintahkan para pejabat priyayi untuk memberikan bantuan sedapat mungkin kepada para pemimpin Islam dalam usaha untuk membantu para penguasa dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan kerjasama pada umumnya dalam usaha perang. Liberisasi dalam bidang keagamaan merupakan langkah balik yang penting dlam keseimbangan tradisional di bidang agama antara priyayi dan ulama.

Pada tahun 1944, para penguasa militer mulai meminta sumbangan beras secara paksa dan membabi buta, maka perasaam tidak puas yang membara berakar pada Gunseikan yang meledak dalam bentuk pemberontakan terbuka. Kekuatan rakyat pedesaan mengancam pemerintahan di negerinya, tiga minggu setelah pemberontakan tersebut para penguasa militer setelah mengambil tindakan balasan yang mengerikan mengeluarkan pernyataan panjang lebar. Edaran-edaran Masyumi ke daerah Tasikmalaya sehari setelah publikasi laporan resmi, secara terang-terangan untuk membuktikan kepercayaan pemerintah terhadap pemimpin Islam dan untuk menenangkan perasaan Islam di wilayah tersebut.

Misi ini terbukti hanyalah satu dari beberapa langkah penting yang tidak lama setelah pemberontakan menunjukkan kejutan yang mendalam yang dialami Jepang di dalam pertempuran berdarah dengan rakyat Islam pedesaan. Untuk menghindari berlanjutnya keadaan ini, kantor shumubu dalam praktisnya memberikan izin untuk mengatur rumah sendiri (home rule) kepada orang-orang Islam atas kerugian pengawasan administratif. Penyesuaian ini menyebabkan Islam memiliki posisi yang lebih jauh melebihi status kolonial dan memperoleh posisi yang pasti mempengaruhi perkembangan-perkembangan berikutnya.

Dengan demikian di satu pihak, korps priyayi sebagai pelaksana politik keras Jepang harus menanggung pukulan-pukulan berat dan ketidakpuasan rakyat. Para bupati dan priyayi telah melihat bahwa statusnya menurun sejak awal pendudukan, sedangkan para pemimpin Islam menjadi sama dengan atau lebih tinggi pangkatnya dari priyayi dan dalam beberapa hal termasuk gaji. Sebagai seorang pemimpin Islam, Wahid Hasyim melihat tiga tipe pemimpin yang sama-sama membela kemerdekaan, khususnya bila diteropong dari ideologi.

Tiga tipe pemimpin dengan kelompoknya masing-masing mempunyai strategi yang berbeda. Pertama, kaum nasionalis oportunitis yang menyertai Jawa Hokokai dan berusaha memerdekakan lewat Tokyo. Golongan ini adalah golongan Islam yang bersifat moderat terhadap Jepang, dan memandang Tokyo sebagai tuan yang akan memberikan kemerdekaan. Kedua, pemuda Indonesia yang memilih caranya sendiri untuk mencapai kemerdekaan dan merebutnya dengan kekerasan dari pihak Jepang. Golongan ini adalah pemuda non akademis yang juga menginginkan kemerdekaan atas usaha sendiri. Ketiga, kaum nasionalis muslim dalam Masyumi yang terdiri dari dua sub kelompok. [] 

Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi (Islam Cendekia)

Baca artikel terkait:

Politik Islam Masa Kolonial Belanda

Politik Islam Masa Pendudukan Jepang

0 Response to "Politik Islam Masa Pra Kemerdekaan dan Fenomena Masyumi"

Post a Comment