Prinsip Kebebasan Beragama di Indonesia

Oleh: Siti Musdah Mulia 
Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Prinsip kebebasan beragama di Indonesia di samping mengacu kepada instrumen internasional mengenai HAM, juga harus mengacu kepada konstitusi dan sejumlah Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penegakan HAM, seperti UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No. 9 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan UU No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvenan internasional tentang pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari seluruh warga negara tanpa kecuali.

Apa saja yang harus dicakup dalam prinsip kebebasan beragama? Mengacu kepada konstitusi dan sejumlah UU tersebut, maka kebebasan beragama harus dimaknai sebagai kebebasan setiap warga negara untuk memilih dan memeluk suatu agama dan kepercayaan, serta kebebasan melaksankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bahkan, menurut Agus Salim, salah satu tokoh penting the founding fathers Indonesia, Pancasila menjamin setiap warga negara memeluk agama apa pun, bahkan juga menjamin setiap warga negara untuk memilih tidak beragama sekalipun. Kebebasan beragama hendaknya juga dimaknai sebagai kemerdekaan menyerbarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan, pembodohan, penipuan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian pula, tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apa pun, pembagian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu. Kebebasan beragama seharusnya mencakup pula kebebasan untuk berpindah agama. Artinya, berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apa pun yang diyakininya dapat memabawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragama.

Anehnya, sikap umum masyarakat terhadap orang-orang yang pindah agama tidak konsisten, dan cenderung diskriminatif. Sebab, jika seseorang itu berpindah ke dalam agama yang kita anut, kita cenderung menerimanya dengan suka cita atau bahkan merayakannya. Sebaliknya, jika seseorang itu berpindah dari agama kita ke agama lainnya (ke luar dari agama kita), kita cenderung marah dan memandang pelakunya sebagai murtad, kafir, musyrik dan sebagainya. Hal ini sangat tidak adil. Bagaimana mungkin kita dapat menerima perpindahan seseorang ke dalam agama kita dan menolak hal yang sama. Sebab, orang yang pindah agama itu murtad dalam pandangan semua agama. Jika kita dengan mudah dapat menerima orang lain masuk ke dalam agama kita, seharusnya mudah pula menerima orang kita masuk ke agama lain.

Akan tetapi, dalam realitanya hal ini sulit diterima. Muncul pertanyaan kritis; mengapa dalam beragama kita menggunakan logika dagang? Hanya mau untung, tetapi takut rugi; dan mengapa dalam beragama kita memelihara pikiran culas? Hanya senang jika penganut agama kita bertambah banyak, sebaliknya, sedih dan marah jika penganut agama kita berkurang. Dari perspektif Islam, kondisi mayoritas masyarakat muslim Indonesia masih belum memahami ajaran agama secara utuh. Sungguh ironis, bahwa prinsip kebebasan beragama yang diperkenalkan dan dipraktekkan masyarakat Islam pada abad ke-7 Masehi, dewasa ini justru menjadi asing di hampir semua komunitas Islam, khususnya di Indonesia.

Buktinya, tafsir mainstream yang dianut umat Islam menyatakan mutlaknya larangan riddah atau murtad. Seseorang yang telah menganut agama Islam tidak diperkenankan berpindah agama (murtad) dan hukum bagi mereka dipandang sama dengan kafir, yakni halal darahnya dan tidak berhak mewarisi dan diwarisi. Untuk kebutuhan masa sekarang di mana tuntutan kemanusiaan global menghendaki adanya penghormatan yang tinggi karena kepada martabat manusia, maka ajaran yang membatasi kebebasan beragama itu dianggap sudah tidak berlaku lagi kerena tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan manusia yang menjadi inti dari seluruh bangunan syri’at Islam.[1]

Baca kelanjutan artikel: Pembatasan Hak Kebebasan Beragama


Sumber: Jurnal Justisia edisi 36



[1] Penjelasan yang panjang soal ini lihat Abdullah An-Naim, 1990, hlm. 174.