Saatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan

Islamcendekia.com – Transparan, jujur, bersih dan bermartabat. Itulah cita-cita dari Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Transparansi penyelenggaraan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa” oleh Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Jawa Tengah pada Sabtu (25/1). FGD ini digelar di Aula Cendrawasih Kebangpol Linmas Jawa Tengah yang dihadiri puluhan aktivis Ormas, LSM, Formaci Jateng, GPN Cabang Pati, HI Study Centre, Perantara Jateng, tokoh agama dan organisasi kepemudaan se-Jateng.

Soejatno Pedro HD, Ketua FPBI Jateng mengutarakan pentingnya transparansi penyelanggaraan pemerintahan. “Tranparan itu terbuka, tembus cahaya, jelas dan nyata. Sedangkan keterbukaan adalah hal terbuka, tidak dirahasiakan,” tuturnya. Menurut mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, transparansi adalah salah satu ciri negara demokrasi, karena dengan dengan transparansi akan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Menurut politisi Golkar ini, ada 9 prinsip pemerintahan bersih dan berwibawa. Meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi dan keterbukaan, kesepakatan atau konsensus, keadilan dan kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. “Generasi muda harus siap meneruskan perjuangan pendiri bangsa, salah satunya adalah dengan membuat gerakan melawan neokapitalisme, neoliberalisme dan neokolonialisme dengan neokebangsaan, neonasionalisme dan neopatriotisme,” katanya.

Drs Mardijono Basri, Wakil Ketua FPBI Jawa Tengah juga menyeru kepada peserta untuk selalu menjaga kemajemukan bangsa Indonesia sebagai alat mewujudkan transparansi dan kejujuran. “Jika Anda ingin sukses, maka berkumpullah dengan orang sukses, dan jika ingin transparan, maka berkumpullah dengan orang yang jujur,” tutur alumni HMI tersebut.

Acara ini berlangsung meriah dengan dihadiri Siti Nur Malikha, SHI (Ketua Umum Kohati HMI Badko Jateng-DIY), Dian Marta Wijayanti, SPd (Forum Muda Cendekia/Formaci Jawa Tengah), Ahwani (Ketua Perantara Jateng), Habib (Perwakilan Mahasiswa Rembang), Lismanto (Gerakan Pemuda Nusantara/GPN Cabang Pati), Abdillah Munir, SHI (PB GPN), Makmur Apelabi (Perwakilan Mahasiswa NTT) dan sebagainya.

Selain itu, hadir pula Rahmulyo Adiwibowo, SH, MH selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, semua masyarakat boleh menerima dan berhak mendapatkan informasi dari pemerintah. Artinya, siapa saja berhak mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai bukti bahwa pemerintah harus transparan dalam bekerja.

Menurut Ketua KPU Kota Semarang 2004 itu, jenis informasi itu ada 4 macam, yaitu informasi berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan. “Artinya, pemerintah harus menyampaikan informasi yang wajib secara berkala, disediakan dan diumumkan, informasi yang serta merta diumumkan, wajib tersedia setiap saat dan ada informasi yang dikecualikan, salah satunya informasi tentang inisial penjahat/terdakwa ketika dalam proses penyusunan BAP/pengadilan,” tutur anggota KNPI Jateng 2010 tersebut.

“Yang terpenting, semua elemen harus bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bermartabat, unsur yang berpengaruh adalah mahasiswa sebagai agen of social change, karena mahasiswa adalah pemilik masa depan yang harus berani mengawal pemerintah agar transparan,” katanya.

(Ibda)

0 Response to "Saatnya Transparansi Pengelolaan Pemerintahan"

Post a Comment