Teks, Otoritarianisme, dan Progresifitas Fiqh: Belajar dari Khaled Abou el Fadl

Oleh: Iman Fadhilah - Wakil Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah; mengajar di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 

Fiqh, adalah hasil dialektika normatif antara teks-teks otoritatif (al Qur'an dan dalam kadar tertentu juga al Hadits) dan realitas kemanusiaan, dialektika antara wahyu dan akal, dialektika antara yang samawi dan ardhi. Hanafi (W. 150 H), Maliki (W. 179 H), Hambali (W. 241 H) dan lain-lain adalah contoh pemikir yang melakukan pembacaan terhadap dialektika tersebut (Syurbasyi, 2001: 12-14). Untuk kata dialektika sendiri perlu digarisbawahi guna memberikan kesan bahwa kedua belah pihak yang berdialog diletakkan dalam posisi tawar yang sejajar, tidak ada yang menang dan tidak ada yang dikalahkan.

Sehingga, dari dialektika itulah yang kemudian melahirkan aturan-aturan tata nilai yang benar-benar membumi sebagai dimensi kemanusiaan, namun tetap memiliki nilai samawi sebagai dimensi keilahiyahannya. Tata nilai pada akhirnya disebut hukum Islam (fiqh). Akan tetapi, terjadi kesalahan besar (mungkin juga ketidakmengertian) yang pernah dan sedang terjadi dalam rentang perjalanan sejarah fiqh dengan mengubah watak dialogis fiqh menjadi corak monologis (Boullata, 2001: 108). Di bawah tekanan corak kedua ini, akhirnya fiqh lambat laun namun (pasti) menuju kematiannya. Dalam tarikan nafas yang sama, peran akal, nilai tawar realitas-empiris, dan hajat riil kemanusiaan terabaikan dan disia-siakan.

Anehnya, justru manusia sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap unsur-unsur penting bangunan fiqh. Pada akhirnya, fiqh dipahami sebagai hasil pemikiran ulama Arab klasik yang final dan berlaku universal. Inilah yang oleh al Qarafi (w.684 H) disebut 'kesesatan (dalam) agama' (Ameenah, 2005: 30). Al Qarafi menyatakan “al-jumud ala al-manqulat abadan dhalalun fi al-din wa jahlun bimaqosidi ulama al-muslimin wa al-salafi al-madhin” (ketundukan tanpa batas terhadap produk hukum tertentu adalah kesesatan dalam agama dan ketidakmengertian terhadap tujuan ulama salaf masa lalu). Ulama-ulama mazhab sendiri yang pemikiran hukumnya diikuti oleh hampir seluruh umat Islam di dunia, tidak pernah menganggap dirinya sebagai manusia suci (ma'shum) yang terbebas dari kesalahan (Ameenah, 2005: 31).

Semua ulama mazhab menyerukan untuk tidak mengamini pemikirannnya secara (membabi) buta. Imam Ahmad bin Hanbal -yang dikenal dengan ulama tradisionalis-literalistik-misalnya, menyatakan kepada sahabat-sahabatnya: “Janganlah kalian bertaqlid kepadaku, jangan pula pada Syafi'i, al-Auza'i dan lain-lain. Pilihlah hukum Tuhan dari sumber mana mereka menemukannya.” Tidak diragukan lagi, ijtihad-ijtihad baru harus kita buka kembali lebar-lebar seiring dengan kebutuhan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan yang semakin kompleks. Karenanya, setelah al-Ghazali mendengungkan ”inghilaqu bab al ijtihad” (tertutupnya pintu Ijtihad), tidak ada keberanian (ulama) untuk merumuskan hukum baru. Bahkan, ruang untuk ijtihad seakan tertutup rapat-rapat dengan prosedur dan syarat-syarat ijtihad (syurut al ijtihad) yang sangat rumit.

Menurut al-Ghazali (1998), syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses ijtihad adalah perangkat metode ushul fiqh. Salah satu kebenaran hasil ijtihad ditentukan ketepatan dalam menggunakan metode. Di mana ushul fiqh merupakan seperangkat metode dalam melakukan pembacaan terhadap dialektika antara teks dan realitas empiris masyarakat. Sebab itulah, agenda besar ushul fiqh adalah analisis teks dan analisis maqasid al-syari'ah. Analisis teks diarahkan untuk memahami al Qur'an dan al-Hadits secara benar (Zaid, 2002: 27).

Sedangkan analisis maqashid al-syari'ah ditujukan untuk mempersambungkan makna teks terhadap realitas empiris dan kebutuhan riil masyarakat. Alhasil, analisis teks dan analisis maqashid al-syariah dijalankan secara padu ketika seseorang hendak mencari pemecahan problem kemanusiaan. Maka, ijtihad yang bertumpu pada teks akan melahirkan corak fiqh yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya ijtihad yang berpijak pada maqashid al-syariah mengakibatkan tampilan wajah fiqh yang cenderung tidak terkendali. Nah, untuk memenuhi kebutuhan analisis teks, ushul fiqh menghadirkan kaidah-kaidah kebahasaan yang luar biasa rumit sekaligus menarik (Rahman, 1984: 164).

Kemudian, salah satu karakter fiqh terletak pada dinamikanya. Ia didesain fleksibel terhadap perubahan. Dan, dinamika itu setidaknya dilihat dari variasi pemahaman fiqhiyyah para ulama fiqh abad pertengahan. Sayangnya, dinamika ini dalam perkembangannya berhenti. Sehingga muncul fenomena fiqh yang kaku, terpisah dari lingkungannya, lebih-lebih stake holder-nya, manusia. Atau hemat kata, manusia hanya sebatas melakukan apa yang dikehendaki oleh fiqh. Sebaliknya, manusia tidak memiliki kebebasan melakukan redefinisi normatif. Alhasil, pada prakteknya fiqh tampil menjadi sesuatu yang saklek, tekstual dan tak kompromis dengan realitas (Hasby, 2001: 92).

Teks menjadi titik utama dan menjadi hal yang otoritasnya melampaui realitas dan ijtihad manusia. Konsep yang dijadikan sandaran dari titik keberangkatan teks ini adalah dengan mengusung konsep zindiq (sesat) yang dipertentangkan dengan Islam ‘murni’ dalam wilayah teologis-kalam. Sementara dalam bidang ritus muncul konsep bid'ah. Wilayah hukum-hukum sosial memunculkan konsep khurafat dan dalam wilayah mistisisme memproduk nalar takhayul (Ridwan, 2004 : 142). Prinsip ketaatan ini kemudian mengkristal dalam satu mainstream dengan anggapan Islam itu sempurna dan tak berubah. Islam itu sesuai zaman.

Karena itu zamanlah yang harus menyesuaikan teks Islam dan begitu seterusnya. Prinsip ini berimplikasi dipahami sebagai kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran tekstual. Hemat kata, hukum yang telah disebutkan dalam teks. Jika kebenaran itu sebagai titik berangkat, maka kalau ada teks yang menyebutkan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, dengan serta merta hukuman itu dianggap keabsahan dan kewajiban utama, sehingga pencuri itu harus dipotong tangannya, tanpa perlu ulagi melacak asal-usul dan konteks masyarakat ketika teks diturunkan.

Contoh lainnya, ketika teks menyebutkan pelaku zina dihukum rajam. Dalam teks ini sering diperlakukan sebagai satu-satunya sumber legitimasi pelaku hukum rajam. Sama halnya dalam persoalan lain seperti warisan dan lain-lain (El Fadl, 2003: 409). Babakan inilah yang menjadi kegelisahan Khaled Abou El Fadl, Profesor Hukum Islam di UCLA, Amerika Serikat. Bagi El Fadl ada kritik teks (literary criticism) agar umat Islam tidak terjebak pada tekstualisme. Dia mengkritik teks yang bersifat otoritatif ketika ditransfer ke wilayah praksis yang biasanya hanya refleksi hegemonik, coersif dan otoriter.

Kritik dia sebenarnya ditujukan pada (rasa) prihatinnya terhadap kondisi fiqh di Arab yang mempercayakan keputusan hukum dan fatwa kepada CRLO (Council for Scientific Research and legal Opinion) atau “al Lajnah al Daimah li al buhuts al ilmiyyah wa al ifta', Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Fatwa. Yakni lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah Saudi Arabia untuk membuat fatwa. Adapun fatwa-fatwa keagamaan yang pernah dikeluarkan meliputi pelarangan terhadap wanita untuk mengunjungi suami, mengeraskan suara dalam berdo'a, wanita mengendarai atau mengemudikan, keharusan pendampingan pria terhadap wanita muhrim, plus keharusan wanita melakukan sholat atau berdoa yang jauh dari keramaian dan tersembunyi (El Fadl, 2004: 392).

Dalam pandangan El Fadl, fiqh menjadi otoriter ketika di pegang oleh orang-orang yang mengaku sebagai “Tentara Tuhan” dengan pedoman legalitas teks dan meyakini yang difatwakan adalah kehendak Tuhan. Meski sebagai pembaca teks (reader) seolah-olah mereka mendapat mandat dan diberi kuasa penuh yang semestinya juga dimainkan oleh pengarang (author) dan teks (nash). Penentuan makna atau pengambilan kesimpulan secara sepihak oleh pembaca (reader) seperti ini menggantikan sekaligus menghilangkan peran pengarang (author) dan teks (text) (al-Sid, 2004). Penentuan makna secara sepihak inilah sebagai jenis “interpretive despotism”(kesewenang-wenangan penafsiran). Ini yang dimaksud oleh El Fadl sebagai otoritarianisme fiqh. Di mana, otoritarianisme merupakan tindakan seseorang, kelompok, atau lembaga yang “menutup rapat-rapat” atau membatasi Keinginan Tuhan (the will of the divine) atau keinginan terdalam maksud teks dalam suatu batasan ketentuan tertentu, dan kemudian menyajikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai sesuatu hal yang tak dapat dihindari, final dan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dibantah.

Bagi El Fadl, pada prinsipnya fiqh sangat dinamis, tidak rigid. Hanya saja setelah ada peran state (negara) lewat CRLO-nya, maka sifat hukum menjadi statis dan absolut. Pada sisi ini, kritik El Fadl mengembalikan sifat hukum dari hukum yang otoriter dan absolut menuju hukum awal yang harakah. Bagi El Fadl, fiqh harus beyond the state, bebas dari peran-peran intervensi negara. Sehingga tidak ada lembaga atau orang-orang yang mengaku menjadi Wakil Tuhan. Dia berpedoman pada ayat Qur'an; “wa maa ya'lamu junuda rabbika illa huwa” (tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri) (El Fadl, 2003; 39). Dalam bahasa Habermas, harus ada liberasi (Hardiman, 2004: 55). Maksudnya, membiarkan nila-nilai universal fiqh berjalan leluasa tanpa tekanan atau legitimasi dari institusi atau lembaga yang merasa sebagai wakil Tuhan dengan kebenaran tafsirnya.

Karenanya, pendekatan hermeneutis yang mendalam-tajam menjadi corak tersendiri bagi El Fadl, sebagai seorang sarjana fiqh. Penguasaannya sangat mendalam dan mengagumkan dalam bidang pemikiran fiqh klasik, plus tidak terpenjara dalam pemahaman fiqh klasik. Yang mana ia mencoba melakukan “reformasi internal” dari dalam tradisi. Bagaimana suatu otoritas fiqh bisa memproduksi wacana yang otoriter yang justru berlawanan dengan semangat dasar Islam itu sendiri. Ini yang dikritik oleh El Fadl.

Pemikiran El Fadl menjadi penting mengingat menjamurnya otoritarianisme dalam diskursus fiqh kontemporer. Kesewenang-wenangan yang mewujud dengan mengangkangi otoritas teks suci adalah bagian dari kecenderungan despotik yang mewabah di era Islam modern. Dengan mengklaim sebagai tentara Tuhan, gerakan-gerakan Puritan tak segan-segan memberangus pemikiran kritis dan mengosongkan Islam dari ajaran-ajaran moralnya. Nah, akhir kata dalam konteks Indonesia, keinginan untuk adanya Positivisasi Hukum Islam, menegakan Negara Islam, dan merebaknya Perda Syari'ah di berbagai daerah semakin menegaskan betapa fiqh semakin bercampur dengan state (negara) dan menjadikan nilai universal syari'ah sebagai inti ajaran Islam menjadi tereduksi. (Justisia)