Tekstualitas Fiqh: Dari Pendekatan Hukum Menuju Etika

Oleh: Yayan M Royani 
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Al Qur’an, sebagai sumber hukum Islam menjadi absolut kedudukannya dalam kehidupan sosial. Sebagai wahyu yang tak mungkin ditinggalkan al Qur’an mempunyai otoritas sebagai sumber dalam pengambilan seluruh hukum yang berlaku. Al Qur’an menjadi sumber primer dalam acuan bagi peraturan-peraturan dibawahnya. Peraturan yang disusun berdasarkan penafsiran seseorang terhadap al Qur’an ini tentunya tak memiliki status quo.[1]

Dalam hal ini, Sunnah mempunyai kedudukan yang sama dengan al Qur’an. Meski Sunnah bukan wahyu, hak prerogatif Nabi Muhammad SAW sebagai wakil Tuhan memberikan efek keabsolutan. Apa yang dilakukan dan diucapkan itu merupakan gambaran tuntunan Tuhan kepada hambaNya. Hal ini dikuatkan dengan firmannya, bahwa segala sesuatu yang diucapakan Nabi adalah wahyu Tuhan.[2]

Tidak ada Islam kalau tidak ada al Qur’an dan Sunnah. Keduanya menjadi sebab lahirnya agama Islam dan menjadi ruh bagi eksistensinya. Al Qur’an dan Sunnah menjadi undang-undang formal tidak terbantahkan pelaksanaannya, dan menjadi pokok penafsiran untuk merumuskan peraturan. Konsekuensi dari absolutisme agama samawi yakni kepatuhan terhadap wahyu yang dianggap menjamin kehidupan dunia dan akhirat.

Lalu apakah tugas dari akal. Khususnya, bagi orang-orang yang memposisikan akal di bawah wahyu. Menjadi sesuatu yang kontradiktif bila wahyu sebagai wujud kehendak Tuhan, sedangkan penafsirannya oleh mahluk yang selalu terpengaruh nafsu yang terkadang menjurus kepada kebenaran dan sebaliknya,[3] hal tersebut terkait keabsolutan dalam penafsiran.

Secara historis, turunnya al Qur’an dipertanyakan. Apakah al Qur’an merupakan respon sosial ataukah skenario Tuhan yang diturunkan sebagai pandangan umum peradaban manusia? Perdebatan tersebut berdampak kepada fleksibelitas penafsiran al Qur’an sebagai rujukan utama hukum Islam. Suatu keniscayaan jika penafsiran al Qur’an yang nota bene diturunkan di jazirah Arab­ bahkan sama sekali keluar dari al Qur’an tidak terlalu melampaui hal tersebut. Nasr Hamid Abu Zaid menghimbau bahwa al Qur’an merupakan teks yang sama dan mengikuti perkembangan budaya dan tradisi Arab.[4]

Akan tetapi, bagaimana pun Islam telah terjebak dalam tekstualisasi wahyu dan manusia hanya berhak menafsirkannya. Sistem induksi yang dipakai, hakikatnya melemahkan akal. Jika dilihat secara historis Islam terlahir bukan dari perkembangan pemikiran manusia. Sebaliknya, akal yang dikolonisasi oleh wahyu dan dalam perkembangan peradaban Arab sebagai gambaran penafsiran yang absolut.[5]

Dalam perkembangannya untuk mengukuhkan peradaban teks, para ulama mencari stimulus dalam mempertahankan logika kebenaran al Qur’an. Kebebasan akal menjadi terbendung dan tersekat oleh adanya teori-teori yang diciptakan. Entah apa tujuan dari penetapan teori tersebut. Apakah untuk mengukuhkan kebiasaan orang Arab yang dianalogikan ataukah secara harfiah telah terjebak dalam tradisi berpikir yang sangat tekstualis. Terlepas dari hal tersebut, dalam nash hadist ditekankan bahwa spirit untuk menjaga keutuhan Sunnah nabi sangatlah ditekankan.[6]

Secara pragmatis dapat disimpulkan, kebenaran yang dimaksud dari isi sebuah teks (nash) tidak akan jauh dari makna teks itu sendiri. Adapun nilai transendennya, sudah pasti belum bisa kita ketahui ketentuan yang diinginkan Tuhan dalam sebuah teks. Kalau batasan teks dibatasi terhadap Sunnah nabi yang dilakukan masa lampau, Islam tidak akan mendapatkan jalan keluar dalam menghadapi tantangan zaman. Perkembangan zaman menjadikan hadist tanpa penafsiran, dan pentakwilan akan mandul. Terbentur peradaban Arab yang berbeda dengan yang lain.

Konsep bid’ah yang sangat menjumudkan kaum muslimin bisa dijadikan sebab utama kemunduran. Bagaimana tidak, dalam kehidupan beragama seluruh perkembangan peradaban akan merujuk kepada konsep spiritual penghambaan kepada Tuhan. Sebagai contoh, kemunduran Agama Kristen di abad pertengahan disebabkan oleh hegemoni gereja. Tidak mengherankan apabila Imam Ghozali membagi bid’ah menjadi hasanah dan dlalalah.

Jika mencoba membagi secara dikotomik antara tekstualis dengan kontekstualitas, akan kita temukan sejarah yang cukup unik dalam perkembangan ajaran Islam. Sebagian ulama menjadikan teks sebagai sesuatu yang sakral dan seluruh permasalahan akan ditemukan jawaban di dalamnya. Pembacaan permasalahan ini diangkat dari teks, kemudian mencoba untuk diaplikasikan terhadap peradaban yang telah ada. Maka, aturan yang diberlakukan tak lepas didasarkan pada undang-undang tertinggi, yakni al Qur’an dan Sunnah.

Sebaliknya, ada ulama tekstualis yang menjadikan permasalahan sosial menjadi landasan dalam mengambil solusi permasalahan, kemudian mencoba mendialektikanya dengan al Qur’an dan Sunnah. Hal ini merupakan dampak pertikaian perihal al Qur’an sebagai produk budaya ataukah sebagai wahyu Tuhan. Inspirasi ini tak lepas dari peran peradaban asing yang ingin mengenal Islam, bahkan mencoba menganut dan memeluknya. Lebih dari itu, tuntutan zaman yang mengharuskan Islam terbentur dengan peradaban lain lewat pemahaan dan ekspansi ilmiah, tidak dengan ekspansi politik dan kekuasaan.

Padahal, jika dilihat dari awal mula diturunkannya al Qur’an, ia merupakan sebuah respon terhadap gejala masyarakat saat itu, kemudian dalam perkembangannya harus beradaptasi dengan peradaban asing.[7] Namun, seiring dengan lajunya perkembangan Islam ke berbagai penjuru, maka munculah persoalan-persoalan baru yang saat itu terjadi, yakni dimulai sejak masa Rasulullah. Dan, al Qur’an sendiri hanya memuat sebagian hukum terinci, sementara Sunnah hanya sebatas pada persoalan-persoalan yang berkembang dari apa yang dikerjakan Rasulullah. Maka dari itu, dalam menyelesaikan persoalan baru di butuhkanlah konsep "ijtihad".

Pada akhirnya, konsep "ijtihad" yang awal mulanya muncul sekitar abad keempat Hijriyah, muncul produk pemikiran yang baru. Salah satunya, kajian tentang fiqh. Selain dari ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan falsafah (al-hikmah). Dari segi disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan salah satunya ilmu fiqh yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang muslim akan agama, sehingga paling tidak banyak membentuk bagian terpenting cara berfikir mereka. Kenyataan seperti ini dapat dikembalikan kepada berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu, juga kepada sebagai dari inti semangat ajaran agama Islam.

Dominasi fiqh pun tidak terlepas dari fanatisme tektualis yang menjadi identitas Islam itu sendiri. Memang harus diakui bahwa ”undang-undang” secara formal dalam Islam adalah fiqh. Hal ini sangat menentukan akan peradaban Islam ketika dibenturkan dengan yang lainnya. Padahal dalam mencapai kemaslahatan secara umum terdapat pengetahuan yang mendahuluannya, yakni ilmu kalam dan tasawuf.

Paling tidak, karena pertumbuhan dan perkembangan fiqh menunjukan pada dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri salah satu bentuk karakteristik sejarah agama Islam ialah kesuksesan yang cepat luar biasa dalam ekspansi militer dan politik. Terdapat indikasi bahwa ekspansi militer keluar jazirah Arabia itu mula-mula dilakukan dalam keadaan ’terpaksa’ dan untuk tujuan pertahanan diri. Tetapi, gerak dinamika perluasan itu kemudian seperti tak dapat dikekang, dan dalam tempo yang singkat, orang-orang muslim menguasai sepenuhnya "daerah beradab", yang membentang dari lautan Atlantik di Barat sampai dengan gurun Gobi di Timur.[8]

Disebabkan oleh ciri kekuasaan, maka sejak dari semula, khusunya di kalangan Sunni, agama Islam erat kaitannya dengan kemapanan politik. Dari sekian banyak implikasinya adalah bahwa para pemimpin Islam, baik yang berada pada lingkungan kekuasaan maupun yang menekuni bidang pemikiran, banyak sekali disibukkan oleh usaha-usaha mengatur masyarakat dan negara sebaik-baiknya. Ini mendorong kepada curahan perhatian yang luar biasa besar untuk menggali dan mengembangkan unsur-unsur dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah pengaturan masyarakat dan negara.

Tetapi disini, setelah munculnya perkembangan fiqh itu sendiri mengiringi pula pasang surut perkembangan Islam. Dan yang dominan terutama pada abad pertengahan mewarnai corak bagi perkembangan Islam dari masa ke masa. Karenanya, bagaimanakah fiqh tersebut di bentuk hingga perkembangannya dari masa ke masa? Serta melihat bagaimanakah realitas masyarakat sekarang dalam mensikapi fiqh. Hingga pada akhirnya membahas tentang rekonsiliasi pemikiran fiqh yang selama ini dijadikan produk hukum Islam itu sendiri, bahkan dianggap sebagai produk "hukum Tuhan".

Identitas Peradaban
Secara etimologi fiqh berarti al Fahmu. Ini berasal dari kata faqiha yafqohu yang artinya fahima, yafhamu. Dalam terminologi Abdul Wahab Kholaf, fiqh diartikan sebagai ilmu yang berisi hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalil secara tafsil dan terperinci. Adapun maksud dalil-dalil yang terperinci disini ialah keterangan al Qur’an, Sunnah dan cabang dari keduanya yakni ijma’ dan ijtihad. Di mana, hukum-hukum syara’ tersebut tereduksi menjadi peraturan-peraturan formal seperti qonun dan undang-undang.

Perkembangan pada zaman Nabi sudah tak diragukan lagi bahwa seluruh permasalahan dikembalikan kepadanya. Al Qur’an menjadi sangat fleksibel karena seluruh kebijakan ada ditangan yang benar dan sebagai wakil Tuhan di dunia. Ijtihad yang dilakukan pun tak ada kecuali dikembalikan kepadanya.

Ketika beranjak pada zaman khulafaurrasyidin, ijtihad, bagi mereka hanya meneruskan dan menganalisa secara langsung kebijakan Rasulullah. Bagi umat sekarang, keabsahan mencari solusi pada zaman sahabat bukanlah dalam konteks ijtihad zaman modern. Kebenaran mereka mutlak bisa dijadikan landasan untuk dipakai sebagai metodologi. Ambil contoh, Umar bin Khatab yang selalu memberikan solusi yang baru dalam wacana kebijakan dalam menafsirkan teks dengan kolaborasi konteks sosial. Pada dasarnya mereka telah melakukan penalaran independen (ijtihad) dalam mendeduksi ajaran-ajaran yuridis-religius al Qur’an dan Sunnah.

Ternyata selama abad pertama hijriyah, fiqh sendiri pun belum disusun. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan ibadah maupun aturan-aturan mengenai hubungan sosial (mu’amalat) merupakan proyek keputusan-keputusan khusus untuk kepentingan politik dan agama dalam hukum Arab yang masih hidup dan diilhami oleh data-data tertentu dari ”hukum Romawi-Bizantium, hukum Talmud, kanon gereja Timur dan Persia”.[9]

Pada zaman tabi’ dan tabi’ tabi’an secara normatif mereka masih tak bisa lepas dari tekstualitas al Qur’an. Sebab, merasa masih dalam wilayah Arab, dan al Qur’an dapat mewakili bentuk peradaban yang ideal. Yang mana sejauh perkembangan dan benturan pada masanya tidaklah sangat berat.

Namun, sedikit mendapat tantangan ketika dimulainya dinasti Abasiyah. Yakni, ekspansi yang berjalan sampai menguasai sepertiga dunia. Banyaknya daerah kekuasaan yang berbeda dalam peradaban dan kebiasaan yang harus diurus. Kedaan ini memaksa Islam menyesuaikan diri, al Qur’an yang tadinya hanya cocok dengan perdaban Arab harus mencoba mengakomodir peradaban yang lain. Dalam perkembangan pengetahuan dinasti ini menyanggah para pemikir awal yang telah dijalankan menurut suatu garis lentur dan positif.[10]

Dari sinilah mulai lahir banyak ulama ahli fiqh,[11] disamping berkembang juga pemikiran kelimuan lain. Ketika ada ekspansi politik yang melewati batas teritorial bangsa Arab, ternyata rasa kesukuan Arab semakin kental. Tanpa terasa desain kemunculan agama Islam di Arab pun berpengaruh besar terhadap ajaran yang disebarkan berbau Arabisme.[12]

Secara rasional, adaptasi yang dilakukan adalah perkawinan atau dalam nilai minimalnya kolaborasi terhadap kebudayan lain, sebagai bukti jika memang Islam dapat diterima untuk segala bangsa. Memang, kita tidak dapat meninggalkan keterkaitan yang paling mendasar dalam agama Islam yaitu ketauhidan. Akan tetapi, beberapa ulama telah membagi wilayah tauhid kepada ilmu kalam.

Dalam hal ini, meskipun imam mazhab mewakali para penafsir teks yang mencoba menemukan teori dalam mempertahankan maksud syar’i. Pada ujungnya mereka tidak dapat terlepas dari hegemoni Arab. Disamping jantung peradaban adalah Arab, juga tidak terlepas dari posisi mereka sebagai bagian darinya. Maka, kontekstualisasi mereka masih sangat kental dengan peradaban Arab.

Kelenturan menafsirkan al Qur’an berlanjut ketika muncul teori Maqoshid asy Syar’iah yang diusung oleh Asyatibi. Dalam hal ini seluruh permasalahan dalam menafsirkan al Qur’an dengan segala kemaslahatannya mendapat batasan jelas dengan hasil yang universal dapat diterima oleh seluruh kalangan ataupun lintas teritorial Arab.

Dalam aplikasinya, teori ini merupakan perkembangan dari pengambilan rumusan teori untuk mengukuhkan kedudukan teks. Sudah menjadi alternatif bagi permasalahan sosial kontemporer, akan tetapi kealamiahannya masih ternodai karena masih tertancap pada akar penafsiran dan tidak keluar dari teks dalam memecahkan masalah.[13]

Sampailah perkembangan fiqh kepada rekonstruksi dan dekonstruksi yang lebih besar yaitu konteks syari’ah. Dalam hal ini pemikiran sudah mulai menarik diri kepada ranah kontekstual. Yang tadinya top to down menjadi sebaliknya. Permasalahan dilihat dari konteks sosial yang kemudian dilihat dari tekstualnya. Dalam hal ini lebih kepada kritik terhadap syari’ah yang tidak bisa menjawab permasalahan-permasalahan kemanusiaan kontemporer.[14]

Jika melihat perjalanan perkembangan Islam, suatu kewajaran apabila Islam semakin lentur dan layak menjadi agama yang rahmatan lil’alamin dengan segala perkembangan ajarannya. Terkait dengan peran para ulama fiqh mencoba merumuskan metodologi untuk menjadikan ajaran Islam tidak lepas dari subtansi yang dinginkan Tuhan sangatlah wajar. Terutama ketika mereka selalu mengembalikan segala persoalan kepada konteks fiqh yang terkadang tidak dapat diterima oleh rasa kemanusian secara umum.

Kebenaran yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia adalah kebenaran kolektif, dilihat dari keserasian dan keselarasan tanpa adanya pertikaian dan permusuhan serta perkembangan kesejahteraan bagi umat manusia. Hal tersebut tidak lepas dari kebenaran yang diusung mu’tazilah bahwa seluruhnya dikembalikan kepada akal.[15]

Dengannya, kebenaran secara objektif akan terlihat dan secara realistis dapat menuntaskan permasalahan secara pragmatis. Akhir kata, ada banyak pengetahuan yang dapat kita jadikan akar teoritis dalam Islam untuk menjawab permasalahan. Tidak hanya fiqh, namun lebih dari itu bisa juga menggunkan pendekatan taswuf (etika). Meski dalam hal ini, bukan berarti mengenyampingkan fiqh. Akan tetapi, mencoba menjadikan fiqh lebih beretika. Jadi, kesan yang terdapat dalam pengertian fiqh sekarang adalah putusan yang berorientasi kepada halal dan haram. Pasalnya, dalam realita, problematika yang dihadapi oleh umat sekarang tak semua bisa didikotomi dengan kedua hukum tersebut.

Ada banyak permasalahan sosial yang melampaui kewenangan fiqh klasik. Bisa kita buktikan dengan banyaknya fatwa MUI yang dianggap melenceng dari nilai-nilai kemaslahatan secara umum. Akibatnya, secara tak langsung yang dapat dirasakan adalah kemandulan fiqh. Daripada itu, telah banyak konsep pembaharuan-pembaharuan dalam fiqh, seperti fiqh humanis, fiqh sosial sampai kepada fiqh lingkungan dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk sumbangsih para pemikir Islam yang menjadi khasanah untuk dikembangkan dan usaha menjadikan Islam yang rahmatan lil’alamin.

(Justisia)




[1] Menurut Asghor Ali Engineer, banyak orang yang beranggapan bahwa Islam adalah agama pendorong teror. Sementara pada pihak lain tidak kurang banyaknya orang yang meyakini Islam sebagai agama yang memberikan ketenangan batin dan kearifan. Dalam hal ini, sejauh Asghor Ali Engineer meneliti al Qur’an, dia berpendapat bahwa Islam menolak status quo dan memiliki pendekatan yang lebih tinggi. Selanjutnya bisa dilihat dalam Asghor Ali Engineer, Liberalisasi Teologi Islam, (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 3.
[2] Terdapat dalam surat An-Najmu (53: 4). “Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.
[3] Dalam surat Assyamsu (91: 8), “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya”.
[4] Ia menyatakan bahwa teks-teks agama (al Qur’an) tidak lain adalah teks bahasa. Maksudnya, teks tersebut berkembang pada bangunan budaya tertentu. Teks al Qur’an tidak terlepas dari aturan dan realitas bahasa budaya di mana sebuah teks itu muncul. Oleh karenanya, pemaknaan al Qur’an sangat terbuka untuk diinterpretasikan bersamaan dengan perubahan dunia “pembacaan teks” yang sangat bergantung pada realitas bahasa dan budaya. Nasr Hamid Abu Zaid, dalam bukunya; Kritik Teks Keagamaan, (2003: 70) menyatakan, “mereka memandang al Qur’an –setidaknya sampai pada tingkat perkataan– bukanlah teks yang turun dari langit (surga) dalam bentuk kata-kata aktual sebagaimana pernyataan klasik yang masih dipegang berbagai kalangan, tetapi merupakan spirit wahyu yang disaring melalui Muhammad dan sekaligus diekspresikan dalam tapal batas intelek serta kemampuan linguistiknya.
[5] Sebagaimana agama samawi yang lain, wahyu yang terkodifikasi dalam kitab suci menjadi tolak ukur dimulainya peradaban suatu agama. Lahirnya agama samawi tersebut karena turunnya wahyu.
[6] Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Yahya bin Abu 'Amr As Saibani dari Abdullah bin Ad Dailami. Ia berkata: "Telah sampai (kabar) kepadaku bahwa yang paling pertama dari masalah agama yang ditinggalkan adalah sunnah, agama ini akan hilang sunnahnya satu persatu sebagaimana terputusnya seutas tali sedikit demi sediki”. (HR. Addaromi).
[7] Sebagaimana al Qur’an turun dengan asbabul nuzulnya serta Sunnah dengan asbabulwurudnya. Dari sini dapat disimpulkan adanya pengaruh dari teks terhadap konteks. Berbagai kasus yang turun pun tak lepas keterkaitan para sahabat. Seperti yang berkiatan dengan Umar bin Khotob dalam surat al Hujurat (49: 2), ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari”.
[8] Tidak berbeda dengan orientalis penyebaran Kapitalisme Kristen, tidak ada suatu penjajahan kecuali didalamnya ada kepentingan, (Nur Kholik Ridwan: 2008).
[9] M. Arkoun, Membedah Pemikiran Islam, (Bandung: Pustaka, 1973), hlm. 9.  
[10] Sepanjang abad II/IV para tradisionis (ahl al hadits) yang tersebur di pusat-pusat kota seperti Kuffah, Basrah, Madinah, dan Mekkah memimpin oposisi yang semakin efektif terhadap tradisi-tradisi hidup yang diintegrasikan ke dalam hukum oleh mazhab kuno. Lebih jelasnya baca M Arkoun, ibid, hlm. 9.  
[11] Kata fiqh pada mulanya digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan unta. Maksudnya, mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dari unta betina yang sedang bunting. Itulah sebabnya, bangsa Arab sangat akrab dengan ungkapan fahlun faqihun sebagai julukan bagi pakar unta. Sumanto Al Qurtubi, KH Sahal Mahfudz Era Baru Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 42.
[12] Analitis terhadap bentuk ekspansi Islam Transnasional yang mengankat isu pemurnian Islam bisa dilihat di Jurnal Justisia, Ekspedisi Islam Transnasional, Edisi 32.
[13] Konsep Maqasid asy-Syari'ah adalah teori perumusan (istinbat) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara sebagai referensinya. Dalam hal ini tema utamanya adalah maslahat. Asy-Syatibi telah memprakarsai sistematisasi konsep maqasid asy-syari'ah mencakup teori tentang tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan), yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Konsep Maqasid asy-Syari'ah yang dikembangkan Syatibi, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi (maqasid) sebuah teks (asysyari'ah). Kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita. Lebih jelasnya baca Al-Muwafaqat fî Ushul al-Ahkam, khususnya pada juz II.
[14] Berbicara tentang dekontruksi syari’ah yang paling getol ialah Abdullahi Ahmed An-Na’im. Ia menyajikan dasar-dasar intelektual untuk interpretasi yang radikal dan menyeluruh terhadap hakikat dan arti dari syari’ah. Ia mengembangkan teori nasakh dan memadukan dengan prinsip-prinsip umum tentang analisa konkrit terhadap implikasi hukum Islam publik serta memperkenalkan pendekatan baru untuk reformasi radikal hukum Islam. Tidak sekadar reformasi atau rekonstruksi, dalam dekonstruksi syariah adalah eksperimentasinya yang sangat mendasar. Baginya, reformasi syari’ah tak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk memecahkan paradoks yang selama ini melekat dalam syari’ah yang diskriminatif terhadap perempuan, non-Muslim, bahkan tetap melegalisasi perbudakan. Abdullahi Ahmed An-naim, Dekonstruksi Syariah, (Yogyakarta: LKiS, 1997).
[15] Mu’tazilah mempunyai lima prinsip dasar yang terangkum dalam dua prinsip pokok yang di justifikasi dengan dua julukan: ahl tauhid dan ahl al ’adl. Namun, semuanya didasari sikap berani yang mengarah pada pembebasan nalar (’aql) dari kungkungan tradisi skriptual (sam’). Oposisi antara pengetahuan rasional (’aqliyyat) dan pengetahuan tradisional (Syam’iyyat) menjadi persoalan utama dalam Islam serta menimbulkan suatu kriteria yang jelas dalam mengklasifikasi para pengarang dan aliran pemikiran. M. Arkoun, op.cit., (Bandung: Pustaka, 1973), hlm. 16.