Ambivalensi Prostitusi: Patgulipat Euforia Penutupan Lokalisasi

Irza A Syaddad
Oleh Irza A Syaddad

Ketua Departemen Kajian Sumber Hukum Lembaga Kajian Gender dan Perempuan “Musawa” Pati

Baru-baru ini, terjadi pergolakan dalam penetapan regulasi lokalisasi. Di satu sisi, pemerintah kota Surabaya berencana menutup lokalisasi Dolly. Namun di sisi lain, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki T. Purnama malah menggulirkan wacana rekonstruksi lokalisasi Kramat Tunggak (selanjutnya ditulis LKT) yang pernah dibangun oleh Ali Sadikin pada 1970, tapi ditutup oleh Sutiyoso pada 1999.

Karena wacana yang amat sensitif inilah, sebuah televisi swasta tertarik untuk menyebarkan isunya dan jajak pendapat pada masyarakat luas. Tak tanggung-tanggung, ada dua program yang ditayangkan selama 2 pekan pada bulan Januari 2014 dengan jeda yang tak terlalu lama. Program pertama yang bertajuk Ayo Bersuara, mencoba bersua dengan masyarakat dan aktivis perempuan di Islamic Centre bekas LKT.

Sedangkan program kedua, Lawan Bicara, mengundang beberapa tokoh dari berbagai lini; politik, psikologi, sosial hingga hukum untuk adu argumen seputar lokalisasi. Di akhir kedua acara tersebut, didapat kesatuan visi untuk menuntas segala bentuk prostitusi. Tapi, apakah memang bisa?

Dari perayaan hingga pelembagaan

Semenjak dahulu, urusan seks dan seksualitas memang mendapatkan curah perhatian yang amat tinggi. Patung-patung Yunani yang memamerkan ketelanjangan manusia sebagai bentuk pemujaan dewi cinta, Aphrodite. Di wilayah lain, dalam literatur kesusastraan Arab pra Islam, marak syair pemujaan terhadap keindahan tubuh manusia, khususnya perempuan. Bahkan, di dua kitab suci yang diagungkan pun; Injil dan al-Quran, terdapat pula ayat yang memaparkan seksualitas secara vulgar. Injil Perjanjian Lama dengan “Kidung Agung”-nya. Sedangkan al-Qur`an, dengan mengutip pendapat Gus Dur yang kontroversial, adalah kitab yang paling porno (Hartono Ahmad Jaiz: 2006).

Para pujangga Jawa juga menulis banyak serat yang berisi pernak-pernik seksual. Di antaranya adalah Serat Gatholoco. Khusus untuk serat ini, namanya pun mencerminkan ketabuan; gatho berarti alat kelamin dan loco bermakna dikocok. Jadi makna Gatholoco adalah “alat kelamin yang dikocok”. Namun, perlu diketahui juga, isi serat tersebut tidak melulu soal senggama, hubungan badan antar dua insan yang dilanda cinta. Akan tetapi, di dalamnya juga termuat kritikan akan kemapanan teks religius atas realitas yang beragam (Damar Shashangka: 2013).

Karena posisinya yang amat istimewa dalam sejarah manusia, -mengutip pendapat Soffa Ihsan-, tubuh kemudian dipenuhi dengan beragam aturan, dan tiap anatomi tubuh mempunyai ketabuan sendiri. Bahkan, dalam tradisi sufi, muncul istilah zina yang tidak hanya dilekatkan pada alat kelamin saja; “zina mata”, “zina telinga” dan seterusnya. Soffa, secara frontal, “mengecam” agama semit, Islam khususnya, yang telah menyusupkan ide-ide yang kelewat patriarkhis dalam pelembagaan tubuh manusia. Ini bisa dilihat dari banyaknya hadis dan literatur hukum agama yang cenderung misogini (Soffa Ihsan: 2004).

Salah satu indikator pelembagaan tubuh yang patriarkhis dalam Islam adalah ritual pernikahan. Walaupun mengusung adagium rahmah li al-‘alamin, ternyata dalam Islam masih terdapat jejak-jejak diskriminasi perempuan di rangkaian ritualnya. Contoh yang paling sederhana adalah pemaknaan mahr dalam kitab Fath al-Qarib. Mahr dalam kitab tersebut dimaknai sebagai ‘iwadh ‘an al-budh’ (ganti atas alat kelamin perempuan) (Abu Syuja’: t.t.) . Bukankah ini seperti prostitusi, jika kita kembalikan makna asalnya di Kamus Bahasa Indonesia, “Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan?"

Kembali pada tindak represi atas tubuh. Maka, ketika tubuh semakin ditekan dan dibelenggu, secara alamiah ia akan mencari ruang yang dapat memberinya kepuasan, terlepas nantinya bertabrakan dengan norma yang ada. Pada saat inilah, prostitusi muncul. Jadi, prostitusi tidak hanya bermula dari kemiskinan yang merajalela. Karena banyak pula, perempuan penjaja cinta yang berasal dari kalangan gedongan. Tapi ia bisa juga berawal dari ketidakpuasan atas pasangan pernikahan, atau bahkan ingin meneguhkan kendali perempuan atas laki-laki dalam hal hubungan badan (Soffa Ihsan: 2004).

Lokalisasi sama dengan legalisasi prostitusi?

Melihat realita yang seperti demikian, merebaknya kantong-kantong prostitusi di berbagai tempat tentu bukan hal yang mengherankan lagi. Hotel, salon, hingga warung di tepi jalan, disulap menjadi area ziarah syahwat. Moammar Emka, dalam triloginya Jakarta Undercover, memaparkan berbagai varian untuk menuntaskan gelegak libido. Di antaranya, Pajero Goyang sampai Nudies Party (Moammar Emka: 2005).

Demi peristiwa yang menyedihkan tersebut, bermunculanlah pendapat dan peraturan yang melarang praktik prostitusi. Bahkan, ada ormas yang langsung turun tangan untuk memberantas perbuatan maksiat itu. Tapi, apakah berhasil? Prostitusi tidaklah seperti pencurian, ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan. Walaupun dalam beberapa hal perempuan menanggung lebih banyak beban dari prostitusi, namun tak dapat disangkal, bahwa jika kedua pihak sama-sama sedang bernafsu, mereka pasti siap menanggung malu. Jika demikian, praktik prostitusi semakin tak terendus.

Di saat banyak ulama’ dan tokoh berkoar tentang keharaman prostitusi, Kiai Sahal Mahfuzh, yang terkenal dengan “Fiqh Sosial”-nya, secara mengejutkan malah mengusulkan untuk membangun lokalisasi. Pendapatnya tentu tidak berasal dari ruang kosong. Ada banyak pertimbangan yang melatarbelakangi “fatwa”-nya. Menurutnya, penempatan para penjaja cinta dalam satu area tertentu akan meminimalisir menyebarnya HIV/AIDS.


Selain itu, pemerintah juga lebih mudah untuk mengontrol dan memberi pengarahan pada mereka. Jadi, lokalisasi ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi ketidakmungkinan “tersentuhnya” segala bentuk prostitusi, walaupun telah ada hukum negara yang profan dan represif maupun hukum agama yang sakral dan personal.

Sebenarnya, ada solusi lain yang dapat dijadikan alternatif, pajak yang tinggi bagi pengguna atau “penampung”. Jadi, jika seseorang ingin “jajan”, ia harus merogoh kocek lebih dalam. Tapi, kebijakan ini berlaku jika dalam transaksinya diketahui petugas yang berwenang. Dan lagi, bukankah yang mempunyai libido tidak hanya orang kaya saja? Kontrol yang seperti ini nantinya juga akan memunculkan kantong-kantong prostitusi ilegal baru, yang menjadikannya tak “tersentuh” oleh kebijakan tersebut. Karena tidak adanya kontrol, pengguna yang tidak memakai kondom sampai berjumlah 6,7 juta (Baby Jim Aditya: Lawan Bicara, Januari 2014). Jadi, menurut penulis, lokalisasi lebih efektif untuk pengontrolan dan mempersempit jalur penyebaran HIV/AIDS.

Walaupun terkesan bertentangan dengan agama, sebenarnya di luar negeri, bahkan di negara yang notabene negara islam, juga telah membangun lokalisasi. Turki dan Malaysia misalnya. Keduanya membuat lokalisasi tentu dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan yang telah disebut. Di atas semua itu, adakah harapan untuk menghapus prostitusi sepenuhnya?

Selamat datang kembali lokalisasi!

Menurut pembacaan sementara penulis, konstitusi Indonesia tidak sepenuhnya mengatur prostitusi. Yang dibidik hanyalah prosedur awalnya, bagaimana jalur yang ditempuh oleh seseorang saat pertama kali menjajakan tubuhnya? Apakah melalui pemaksaan, penipuan ataukah kesadaran sendiri? Dan pidana hanya dapat diterapkan ketika seseorang tersebut adalah korban dari pemaksaan dan penipuan, bukan karena keinginan sendiri. Ini dapat dilihat dari UU nomor 21 tahun 2007 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bab I pasal I.

Konstitusi yang bersifat nasional itu juga “berlaku” jika terjadi dalam skala besar dan dapat dilihat, dalam penampungan penjaja cinta misalnya. Akan lebih rumit lagi jika dilakukan dalam lingkup yang lebih kecil, antar tetangga contohnya. Apalagi dilakukan atas dasar suka sama suka -bertentangan dengan pendapat Ayu Utami (ayuutami.com, 4/12/2013)-, tentunya akan mengaburkan UU tersebut.

Penulis kira, pelarangan prostitusi, di manapun ia berada, dikarenakan ia menjadi salah satu media penyebar HIV/AIDS. Selain itu, peristiwa pasca prostitusi, -mengutip tulisan Muh. Nursalim (SM, 13/1/2014)- yaitu kemunculan anak, yang notabene lahir di luar nikah dan pencatatan resmi negara, tentunya akan mengacaukan sistem kependudukan dan pewarisan.

Jika demikian, apakah penumpasan tindak prostitusi di bumi Indonesia ini menjadi sebuah utopia? Dengan yakin penulis jawab, ya, semua itu hanyalah utopia. Karena selama manusia menjadi makhluk biologis yang mempunyai hasrat untuk berhubungan intim dengan sesamanya, selama itu pula prostitusi masih ada. Akan tetapi, setidaknya, ekspektasi penulis masih terpaut pada lokalisasi. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan sistem penangan prostitusi, lokalisasi penulis anggap masih ideal untuk diterapkan. Maka, selamat datang kembali, lokalisasi!

0 Response to "Ambivalensi Prostitusi: Patgulipat Euforia Penutupan Lokalisasi"

Post a Comment