Pemimpin Ideal dalam Konsep Islam

Oleh Muhammad Taufik
Mahasiswa STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta; Pengajar di Pesantren Tahfidzul Quran Imam 'Ashim Depok

Pemimpin sebuah negara merupakan mesin yang bisa mendorong sebuah kemajuan dalam rangka membangun sebuah negara. Dalam hal ini, bagaimana kita dapat merumuskan uraian tentang pemimpin yang ideal secara Islam tanpa mengubah ideologi suatu negara dengan hukum Islam. Namun, yang perlu ditekankan adalah membumikan Islam kultural secara komprehensif.

Negara dengan sistem apapun pasti mempunyai seorang pemimpin. Dalam yurisprudensi Islam, pemimpin itu harus menyandang beberapa kriteria yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Syekh Ibrahim al-Bajuri dalam bukunya “Tuhfatul Murid ila Jauhari Tauhid” telah menjelaskan beberapa kriteria yang harus terpenuhi dalam diri seorang pemimpin. Di antara kriteria tersebut, yang pertama adalah sifat adil. Adil di sini adalah adil yang bersifat dhohir, yaitu sebuah predikat adil yang tidak harus ditetapkan oleh muzakki di depan hakim. Intinya, adil itu melekat pada diri pemimpin sehingga minim sekali kemungkinan untuk menyeleweng.

Mengapa hal ini disyariatkan? Karena kepemimpinan itu mengandung sebuah amanat.  Tanpa sifat amanat, pemimpin tidak mungkin melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 58, yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dari ayat tersebut, sangat jelas bahwa melaksankan amanat dan berbuat adil dalam memberikan keputusan adalah perintah agama. Begitu juga pemimpin dalam menetapkan kebijakan.

Yang kedua adalah predikat merdeka atau bukan seorang budak. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya “Alasybah wa Nadhoir” mengutip pendapat Imam Abu Hamid Alis Firoyini, bahwasanya di antara perbedaan budak dengan orang merdeka adalah tidak bolehnya dibebani tanggung jawab besar yang cakupannya sanagat luas. Dalam konteks ini adalah pemimpin negara.

Yang menjadi tolak ukur adalah seorang budak sangat disibukkan dengan urusan majikannya. Maka bagaimana mungkin dia mampu menyelesaikan urusan kenegaraan yang tanggungannya lebih berat. Selain itu, seorang budak dipandang hina di mata manusia dan tidak berwibawa sehingga perintahnya akan terabaikan.

Kalau kita perhatikan realita yang ada, tentu kita akan menyimpulkan bahwa budak sudah tidak ada lagi. Maka kontekstualisasi dari kriteria yang kedua ini adalah pemimpin negara tidak boleh dari seorang yang berprofesi rendah atau masih terikat kontrak kerja dengan lembaga tertentu demi menjaga kewibawaan pemimpin.

Imam Mawardi dalam kitabnya “Al-Ahkam As-Sulthoniyyah” juga memberikan penjelasan tentang kriteria pemimpin, salah satunya keilmuan. Dalam hal ini, kecakapan dalam urusan kenegaraan. Selain itu, beliau juga menyaratkan sifat pemberani. Penalarannya adalah kalau seorang pemimpin tidak berani, tentu akan mudah merasa khawatir dan bingung dalam menghadapi segala ancaman yang muncul sehingga keamanan dalam negeri menjadi tidak stabil.

Dari beberapa uraian tersebut, dapat dipahami bahwa, seorang pemimpin negara harus benar-benar layak, sanggup, dan siap dalam mengemban amanat, karena kalau hal tersebut tidak terpenuhi, maka kehancuran akan terjadi eperti yang disabdakan Rasulullah:

“Apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang tidak ahli, maka tunggulah kehancurannya.”

Sedangkan kriteria yang terakhir dan paling pokok adalah Islam. Faktor agama dipandang sebagai pokok dan dasar dari beberapa kriteria  yang ada. Ini terlihat jelas karena siifat adil, merdeka, dan keberanian adalah sebagai standarnya agama. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan, bahwa orang mukmin tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pelindungnya. Di antaranya adalah:

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagaimpemimpin melainkan orang-orang beriman”. (Ali Imran 28)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu oarang-orang yang di luar kalanganmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebenciab dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya”. (Ali Imran 118). “Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”

Setelah kita mencermati uraian di atas, tentu akan muncul sebuah pertanyaan, ”Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin?”. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus menenpuh jalan yang memberikan nilai positif bagi rakyatnya. Karena, antara pemimpin dengan rakyat terdapat kontrak sosial sehingga  melahirkan hak dan kewajiban yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Dalam disiplin ilmu fiqih, ada sebuah kaidah yang berbunyi “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus diserahkan kepada kemaslahatan”.

Dasar kaidah tersebut  adalah berawal dari perkataan sahabat Umar ra, ketika beliau mengelola keuangan negara (Baitul mal), yang berbunyi “Aku menempatkan diriku dari harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim. Kalau aku memburuhkan, maka aku mengambil sebagian darinya. Apabila aku sudah mampu makan, aku akn mengembalikannya. Kalau aku sudah merasa cukup, maka aku menjaga diriku”.

Dari perkataan sahabat Umar ra, bisa dipahami, bahwa beliau sebagai pemimpin dalam mengelola keuangan negara sangat syarat dengan maslahat, tidak berdasarkan keinginannya semata. Sebuah contoh ketika di suatu negara masih banyak rakyat tertinggal dalam pendidikan atau masih sangat banyak orang berprestasi, namun tidak bisa meneruskan pendidikannya karena faktor biaya. Dalam hal ini, presiden sebegai pemimpin negara harus memberikan perhatian yang lebih intensif sehingga tercipta keseimbangan di berbagai bidang.

Jadi, yang perlu diperhatikan dalam rangka membentuk pemimpin yang islami tanpa bertentangan dengan ideologi negara adalah menggabungkan gagasan konvergensi antara kriteria-kriteria pemimpin yang dipaparkan oleh beberapa tokoh muslim dengan nilai-nilai ideologi sebuah negara. Selain itu, hal yang juga harus dikembangkan adalah memperjuangkan nilai-nilai kepemimpinan islami tanpa sikap penolakan kepada gagasan tentang konstruksi suatu negara. Apabila kedua hal tersebut diaplikasikan dalam suatu negara secara komperhensif,  niscaya akan  tercipta pemimpin yang berkepribadian luhur dan mampu melakukan tindakan yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Wallahu a'lam bi al-shawab.

2 Responses to "Pemimpin Ideal dalam Konsep Islam"