Quo Vadis Pernikahan di Indonesia

Irza A. Syaddad
Oleh Irza A. Syaddad 

Ketua Departemen Kajian Sumber Hukum Lembaga Kajian Gender dan Perempuan “Musawa” Pati
 
Kompilasi seputar pernikahan 


Sejak dulu, pernikahan di Indonesia memang menuai polemik yang berkepanjangan. Dari hal yang sederhana dan nampak tidak penting –seperti kesepakatan tidak tertulis untuk mengganti term “perkawinan” yang dianggap kurang sopan menjadi “pernikahan”–, hingga pernikahan beda agama yang pernah ramai pada era Nurcholis Madjid.

Baru-baru ini, tema pernikahan kembali muncul di perbicangan publik nasional. Persoalannya bermula dari pemidanaan terhadap Romli, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kediri,  atas sangkaan menerima gratifikasi dari calon pengantin. Semenjak itulah, bertebaran sejumlah pendapat para tokoh dan pemerhati sosial. Khusus di koran harian Suara Merdeka, penulis mencermati, setidaknya ada empat tulisan yang saling berhubungan dan melakukan tambal-sulam argumen.

Tulisan pertama dari Abu Rokhmad yang berjudul “Birokrasi Kepenghuluan” (SM, 21/12/2013). Abu Rokhmad, karena kasus Romli masih hangat, ia mencoba memberi tanggapan seraya memaparkan hubungan antara kesakralan pernikahan dengan kehadiran petugas KUA. Ia juga mengusulkan untuk merampingkan sistem administrasi pernikahan, dengan mewujudkan adanya sistem online dalam informasi pernikahan.


Maka, untuk memuluskan rencana itu, ia berpendapat bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, khususnya pasal 21 ayat 2 yang mengizinkan pernikahan dilakukan di rumah, harus dicabut. Pemakzulan ini diharapkan agar masyarakat sadar bahwa kesakralan pernikahan tidak harus dengan kehadiran petugas KUA.

Tulisan kedua dari L. Murbandono yang berjudul “Pernikahan Indah Peradaban Terang” (SM, 06/01/2014), membahas pernikahan dengan spektrum yang lebih luas. Selain menanggapi Abu Rokhmad, ia juga menyinggung tema agama “legal” dan “ilegal” yang berhulu pada konstitusi negara dan berimbas pada keabsahan pernikahan.

Menurutnya, agama, adat, negara ada, itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Karena itulah, ia menentang apapun yang merintangi manusia yang berkeinginan untuk berkeluarga. Sampai-sampai di akhir tulisannya, ia “memfatwakan” keabsahan nikah di tangan para mempelai. Tesis yang diajukan inilah, yang sepertinya membuat gusar Ahmad Rofiq, hingga memunculkan tulisan yang berjudul “Pernikahan yang Beradab” (SM, 13/01/2014), yang sebagian besar berisi wacana tandingan atas tulisan L. Murbandono.

Ahmad Rofiq, dalam tulisannya, menekankan pentingnya penerapan dan kepatuhan pada konstitusi legal formal tentang pernikahan; baik dalam sisi agama, maupun administrasi negara. Selain menyesalkan tragedi dalam tubuh KUA, ia juga menyatakan keprihatinan pada penghayat kepercayaan atau agama “non resmi”. Sebagai penutup, ia mengajukan usulan kepada pemerintah untuk membebaskan biaya pernikahan.

Tak jauh beda dengan Abu Rokhmad, Muh. Nursalim, selain menolak argumen L. Murbandono, ia juga meneguhkan peran KUA lewat tulisannya “Efek Berantai Pernikahan” (SM, 11/01/2014). Menurutnya, negara yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk KUA, harus ada dalam ritual pernikahan. Karena dengan fungsinya sebagai pencatat momen sakral itulah, nantinya akan menghindarkan pengantin dari silang-sengkarut peristiwa pasca pernikahan. Waris dan hak asuh anak misalnya.

Dari keempat tulisan tersebut, yang penulis anggap “selesai” adalah karya Abu Rokhmad dan Muh. Nursalim. Karena dengan penerapan solusi tersebut, penulis kira persoalan yang diangkat oleh mereka telah menemukan jalan keluar. Namun tidak bagi dua tulisan yang lain.


L. Murbandono dan Ahmad Rofiq sama-sama mengangkat tema sensitif dalam kehidupan bernegara, agama. Keduanya juga menyesalkan adanya kerumitan dalam prosesi pernikahan pemeluk keyakinan “ilegal”. Hingga L. Murbandono “berfatwa” kebebasan menikah tanpa direcoki oleh agama, adat atau negara. Berbeda dengannya, Ahmad Rofiq hanya berhenti pada pernyataan keprihatinan pada mereka, tanpa memberikan solusi.

Tumpang-kelindan supremasi konstitusi

Sebenarnya, sampai sekarang, kontroversi penetapan 6 agama resmi di Indonesia masih berlanjut, dan belum menemukan titik terang. Dasar konstitusinya adalah pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaaan Agama, dengan klausula ”… agama yang dianut di Indonesia”, yang kemudian dijelaskan dengan klausula ““agama yang dianut di Indonesia” ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu”.

Pembatasan dan “pengucilan” agama lain tentu akan mengakibatkan banyak bencana bagi pemeluknya. Mulai dicap sesat, hingga diperlakukan secara diskriminatif dalam berbagai sistem administrasi negara; KTP, partisipasi dalam politik dan pencatatan pernikahan.


Pada dasarnya, perlakuan khusus untuk (pemeluk) 6 agama tersebut adalah inkonstitusional. Karena bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan 28D ayat 1, yaitu setiap orang berhak mendapatkan jaminan dan pengakuan hukum serta berkedudukan sama di dalam hukum. Bukankah secara gamblang pasal ini tidak mengakui adanya agama atau kepercayaan mayoritas?

Lalu, bagaimana solusi bagi pemeluk kepercayaan atau agama “non resmi?" Apakah menganut paham L. Murbandono “negara dan agama lepas tangan?" Ataukah hanya sebatas ucapan belasungkawa sebagaimana Ahmad Rofiq?

Surat nikah “netral”

Penulis agak gamang, jika harus merevisi banyak UU dan pasal yang kadung mengerak di benak para masyarakat. Buktinya, relief yang berada di sekeliling Monumen Nasional juga hanya menampilkan 6 agama resmi tersebut. Ini jelas-jelas meneguhkan ketimpangan dalam kebebasan bergama dan berkeyakinan di Indonesia. Jika beragama dengan tenang saja tidak bisa, lalu bagaimana dengan hak personal lainnya? Pernikahan misalnya.

Masalahnya, dalam pernikahan yang berbasis hukum negara, terdapat buku nikah yang formatnya hanya mengakomodir 6 agama yang  direstui tersebut. Jadi, petugas KUA atau Kantor Pencatatan Sipil (KPS) tidak dapat melaksanakan perannya tatkala yang menikah adalah pemeluk agama tak resmi. Padahal, jika pernikahan tidak dibukukan, dikuatirkan akan timbul masalah, sebagaimana yang dituturkan oleh Muh. Nursalim. Jadi, dalam hal ini tesis yang diajukan oleh L. Murbandono kurang tepat.

Maka, sebagai alternatif, KUA atau KPS menerbitkan surat nikah “netral”. Maksud penulis, format surat tersebut tidak disertai pernak-pernik yang mencerminkan 6 agama resmi. Jadi, surat nikah tipe ini mirip dengan surat formal yang dikeluarkan oleh institusi negara. Dengan demikian pula, peran KUA dan KPS hanya sebatas pencatat. Sedangkan untuk urusan keabsahan pernikahan diserahkan pada pemeluk agama atau keyakinan tersebut.

Namun, apakah negara akan memberikan legitimasi hukum pada surat nikah “sempalan” ini? Karena keberadaan surat nikah berhubungan dengan administrasi di sektor lain. Inilah yang masih menjadi momok bagi penulis. Pernikahan “legal” hanya menjadi secuil dari bejibun ketidakmungkinan yang harus dihadapi oleh pemeluk agama “pinggiran”. Jika demikian, akan kemanakah pernikahan di Indonesia? Lebih jauh lagi, bagaimanakah nasib multikulturalisme di Indonesia, yang konon mengagungkan Bhinneka Tunggal Ika?

0 Response to "Quo Vadis Pernikahan di Indonesia"

Post a Comment