Mengkaji Fikih Sosial Kiai Sahal

Oleh Hanita Masithoh
Aktivis LPM Edukasi FITK IAIN Walisongo Semarang

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi terus melaju kencang melampaui batas ruang dan waktu. Tak hanya sampai di situ, berbagai varian problematika kehidupan bermunculan, mulai dari aspek kemanusiaan, kemasyarakatan/sosial, hingga keagamaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwasa kondisi umat selama satu dasawarsa ini tengah mengalami krisis multidimensi.

Tak kalah mencemaskan adalah fenomena kekerasan yang menjamur dan mengoyak sendi kehidupan manusia, dan yang paling mengenaskan, kekerasan ini telah menyentuh ranah privat dan sensitif, yakni agama. Agama yang justru dianggap mampu memberikan jawaban logis dan rasional atas permasalahan yang ada, kini hanya menjadi pedoman yang dipahami secara tekstual. Bahkan, nyaris hanya dijadikan sebagai “pajangan”.

Data Wahid Institute menyebutkan sepanjang tahun 2012 terjadi 274 kasus kekerasan atas nama agama. Hal ini meningkat 1 % dari tahun 2011 yang berjumlah 267 kasus. (islamlib.com, 08/03/2013).

Lantas, menurut data yang dihimpun dari Wahid Institute pula, total pelanggaran tahun 2013 sebanyak 245 kasus, mulai dari terkatung-katungnya pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram NTB, penyegelan gereja GKI Yasmin, penyegelan gereja Fuladelphia di Bekasi, dan kasus Syiah Sampang. Pertanyaan krusial kemudian, apa yang menyebabkan peristiwa tersebut?

Skripturalisme
Skripturalisme adalah suatu pemahaman yang meletakkan agama hanya sebatas manuskrip kebenaran, tanpa adanya kontekstualisasi kekinian terhadap perubahan zaman. Kondisi ini diperparah dengan posisi fikih yang semakin problematis dan dilematis.

Fikih menemui jalan buntu dalam menghadapi permasalahan yang ada. Padahal, seperti yang telah diketahui bersama, fikih merupakan hukum Islam yang menjadi pelengkap Alquran dan Hadis.

Hal tersebutlah yang salah satunya mendasari kekerasan terjadi di Indonesia. Fikih yang seharusnya fleksibel, justru bagaikan “korpus tertutup” yang eksklusif dan kaku. Nah, inilah yang menjadi permasalahan dan dituntut untuk ditemukan solusinya.

Fikih Sosial
Terkait dengan fikih, Kiai Sahal Mahfudz mempunyai gagasan solutif atas persoalan tersebut, yakni dengan menghadirkan fikih sosial di tengah-tengah masyarakat. Fikih sosial adalah fikih yang tidak hanya mengatur hitam-putih hukum Islam saja, melainkan fikih yang mampu dijadikan sebagai media untuk transformasi sosial. Hingga terwujudlah kesejahteraan sosial.

Fikih sosial ini dibangun atas lima metodologi transformatif. Pertama, pergeseran paradigma fikih dari manhaj qouli (tekstual) menuju manhaji (metodologis). Kedua, menghadirkan fikih sebagai etika sosial bukan hukum negara. Ketiga, kontekstualisasi doktrin fikih. Keempat, mengelompokkan permasalahan yang asal dan furu’. Kelima, memperkenalkan pola pikir yang filosofis, terutama dalam kajian sosial budaya.

Di antara contohnya adalah pemikiran Kiai Sahal terkait lokalisasi prostitusi. Menurut Kiai Sahal, prostitusi memang dilarang agama. Tapi sebagai persoalan sosial yang kompleks, prostitusi tak mudah dihilangkan. Dalam kondisi semacam ini, kita dihadapkan pada dua mafsadah (dua hal yang merusak); yaitu membiarkan prostitusi tak terkontrol dengan menghilangkan lokalisasi, atau tetap ada lokalisasi agar prostitusi terkontrol.

Maka kebijakan lokalisasi dipandang sebagai pilihan yang paling ringan dari dua risiko yang menghimpit. Kaidah hukum yang dipakai dalam hal ini ialah: irtikab akhaff ad-dhararain.

Lantas, yang patut dipertanyakan adalah, apa yang melatarbelakangi pemikiran fikih sosial ala Kiai Sahal ini? Jelas, kemanusiaan menduduki peringkat utama dalam membidani lahirnya fikih sosial.

Dalam buku Nuansa Fikih, Kiai Sahal mengemukakan tentang perlunya fikih dan kebijakan publik-politik mendasarkan diri pada “Maqashid al-Syari’ah” yang dielaborasi secara ringkas dalam “lima hak-hak dasar manusia” (al-Ushul al-Khamsah). Yakni “hifzh al-din” (perlindungan atas keyakinan), “hifzh al-nafs” (perlindungan atas hak hidup), “hifzh al-‘aql” (perlindungan atas akal, hak berpikir dan berekspresi), “hifzh al-nasl” (perlindungan atas hak reproduksi) dan “hifz al-maal” (perlindungan atas hak milik).

Tak kalah pentingnya adalah perlu dipahami, dalam pembentukannya, fikih mempunyai konteks dengan kehidupan nyata serta bersifat dinamis beriringan dengan dinamika sosial yang saat itu terjadi. Jadi, sudah barang tentu fikih harus fleksibel dalam menyikapi perubahan zaman.

Editor: Hamidulloh Ibda

1 Response to "Mengkaji Fikih Sosial Kiai Sahal"

  1. Kyai Sahal merupakan Tokoh klasik dan karismatik tp modernis dengan nilai2 pragmatis terhadap kehidupan sosial....begitulah seharusnya seorang "santri" dalam mengaktualisasikan keilmuan yang telah di"kulak"nya ....
    tanggungjawab dan tantangan yang besar bagi genarasi muda untuk me"warna"i bukan di"warna"i seperti konsep fikih sosial kyai sahal...
    ayo nit.... ditunggu implemtasi n improvisasinya....

    ReplyDelete