Prosedur Poligami Menurut Undang-undang

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama
(2) Pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Thn.1975
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau ke-empat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 KHI:
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi;
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan, maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan;
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh Bendahara tempat bekerja, atau 
ii. Surat keterangan Pajak Penghasilan atau
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

Pasal 58 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Adapun tatacara teknis pemeriksaanya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut.
(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil mendengar istri yang bersangkutan
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30  (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran.
Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuanya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, UU No.1 Thn 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

 Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuanya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga pasal 58 KHI ) namun, bila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusanya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun1975).

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, pengadilan agama dapat menepatkan pemberian ijin setelah pemeriksaan dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi ( Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ijin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No.9 Thn.1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadialan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No.9 Thn.1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan Pegawai Pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No.9 Thn.1975:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 10 Ayat ( 3), 40 PP akan dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya Rp. 7500
b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 PP dihukum dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda maksimal Rp.7500
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatanya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Oleh karena itu, segal persoalan yang dimungkinkan akan menjadi pengahalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Poligami diperbolehkan, tetapi dibatasi hanya dengan empat orang istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 KHI.

0 Response to "Prosedur Poligami Menurut Undang-undang"

Post a Comment