Dialektika Politik Islam

Manusia merupakan mahluk politik atau zoonpoliticon. Maksudnya, manusia merupakan spesies yang memiliki kesadaran politik, kesadaran tersebut dimiliki oleh manusia karena manusia memiliki potensi dan naluri politis. Sedangkan potensi dan naluri politik manusia merupakan anugrah Illahi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik Islam mengacu pada prinsip teokratis atau dengan kata lain potensi dan naluri politis tersebut dikembangkan menjadi kekuatan politik yang riil. Dengan demikian, kekuasaan politik tidak pernah jatuh dari langit, melainkan dijatuhkan dari langit oleh manusia dalam mengemban amanat sebagai mahluk politik.

Aktualisasi politik Islam telah terukir dalam sejarah yang terulur selama 14 abad. Rentangan panjang tersebut membuahkan sejarah politik Islam baik dalam tataran kekuasaan politik rill maupun pengembangan teori politik konseptual. Teori politik konseptual merupakan produk dialektika politik Islam, yakni proses dialektika antara pengalaman riil politik dengan nilai dasar politik Islam. Pada masa Rasulullah politik Islam masih didominasi oleh aspirasi Allah SWT dan Rasulullah yang notabene “belum memadai” pengalaman politiknya. Demikian halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini belum ada keberanian dan kemampuan memadai untuk merumuskan teori politik konseptual.

Perumusan teori politik konseptual selanjutnya muncul ketika pemerintahan Islam di pegang oleh Daulah Ummayah dan Daulah Abbasiyah yang kemudian merumuskan teori khilafah. Teori khilafah merupakan produk dialektika antara nilai dasar politik Islam dengan sistem kerajaan Romawi. Spiritual politiknya mengambil dari Islam dan aktualisasi politiknya mengadopsi sistem kerajaan Romawi. Teori ini kemudian diwariskan oleh kaum sunni dan dijadikan trademark konsep politiknya. Teori imamah yang dikembangkan oleh syi’ah merupakan praktek dialektika antara nilai dasar politik Islam dengan sistem kerajaan di Persia yang cenderung mengultuskan imam. Teori imamah kemudian menjadi trademarknya politik Syi’ah.

Republik Islam Iran merupakan satu-satunya negara Syi’ah modern yang mengelaborasi teori imamah dengan semangat demokrasi dengan kemasan teori wilayah al Faqihnya. Pada kenyataannya baik teori khilafah maupun teori imamah sama-sama mengultuskan pemimpin. Imam atau khalifah yang diyakini sebagai wakil Allah SWT atau bahkan Allah yang menampak. Oleh karena itu, pemimpin adalah suci dan harus di taati secara mutlak.

Pada masa modern, teori khilafah digugat secarateoritis oleh Ali Abdul Raziq dan ditanggalkan secara aktual oleh Kemal Attaturk. Pasca penanggalan teori khilafah muncullah teori-teori Islam modern. Antara lain, teori sosialisme, Islam teori politik Islam sekuler, dan teori politik Islam fondamental. Oleh karena itu, pemikir politik Islam tersebut terbagi dalam berbagai aliran semisal politik tradisional, sekuler dan moderat. Aliran pemikiran politik Islam tradisional melahirkan teori teodemokrasi, aliran sekuler melahirkan negara sekuler Turki dan aliran moderat melahirkan negara Pancasila. Teori-teori politik Islam modern merupakan produk final dialektika politik Islam dengan realitas politik modern.

Dialektika politik Islam

Dialektika politik Islam yang sudah berkembang ternyata hanya terfokus pada politik kenegaraan. Sehingga politik Islam sekarang ini dituntut menembus batas yang berkemungkinan terbukanya wahana baru yang diproyeksikan melahirkan wacana baru seperti teologi dan fiqih pemerintahan, teologi dan fiqih birokrasi, teologi dan fiqih ekonomi kerakyatan, dan sebagainya.

Salah satu kerangka konseptual yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan politik pemerintahan Islam adalah teori dialektika politik Islam. Teori ini merupakan teori yang mengungkapkan tentang proses kerja teoritik terbentuknya politik pemerintahan Islam.

Teori ini juga dirumuskan berdasarkan pada analisis metapolitis, yaitu analisis politis yang didasari oleh semangat religius Islam.

0 Response to "Dialektika Politik Islam"

Post a Comment