Indonesia dan Kepemimpinan Profetik



Oleh Wahyu Minarno
Ketua Umum HMI Cabang Jogjakarta Periode 2010-2011

Dalam konteks sekarang, khususnya di Indonesia, apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin pada masanya mungkin dianggap sudah tidak relevan lagi. Berbicara kepemimpinan tentu saja tidak hanya bertumpu pada ruang dan waktu saja, namun lebih kepada substansi atau hakekat dari kepemimpinan itu sendiri.

Nabi Muhammad dilahirkan di Arab Saudi pada tanggal 22 April 570 M, dan beliau meningal pada tangal 8 Juni 632 M. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang besar dalam kurun sejarah kepemimpinan beberapa abad silam. Namun konsep kepemimpinan yang beliau terapkan tidak runtuh oleh ruang dan waktu yang berbeda. Karena konsep kepemimpinan yang beliau bangun adalah konsep kepemimpinan yang universal, bukan kepemimpinan partikular yang dimaknai secara dangkal.

Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilihan umum untuk menentukan siapakah tokoh yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin bagi negeri ini. Selama beberapa kali pergantian pemimpin, ternyata Indonesia masih berada pada kondisi yang sama, bahkan semakin tidak jelas. Hal ini disebabkan konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin terpilih adalah konsep kepemimpinan yang partikular, kepemimpinan yang difahami identik dengan kekuasan an sich. Dibutuhkan pemimpin dengan penerapan konsep kepemimpinan yang universal dalam memimpin bangsa ini.

Beberapa persoalan yang dihadapi  bangsa Indonesia saat ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam memaknai kepemimpinan. Secara makro presiden merupakan pemimpin bangsa, namun dalam ruang lingkup yang lebih kecil, setiap anggota masyarakat adalah pemimpin bagi keluarga dan diri sendiri. Jika pemimpin-pemimpin tersebut memahami dengan benar konsep kepemimpinan yang ada, maka kasus-kasus seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan musuh terbesar bangsa Indonesia akan dapat segera teratasi.

Sifat Kenabian
Meletakkan sifat-sifat kenabian sebagai dasar dalam kepemimpinan bukan berarti lantas ingin menjadi seorang Nabi. Terdapat empat sifat utama kenabian yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi para calon pemimpin bangsa Indonesia. Empat sifat yang selama ini tertulis di dalam buku-buku agama tersebut hanya terucap pada saat para calon pemimpin berkampanye.

Benar, sifat pertama yang harus terdapat pada diri seorang pemimpin bangsa. Siapapun nanti yang akan memimpin bangsa Indonesia haruslah selalu berusaha benar dalam setiap perkatan dan perbuatannya. Sifat kedua adalah amanah, seorang pemimpin wajib menunaikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya dengan benar. Tidak boleh seorang pemimpin mengkhianati dari apa yang telah diamanatkan kepadanya.

Tabligh, ketidakbebasan terhadap nilai selain kepada kebenaran harus dimanifestasikan oleh seorang pemimpin dengan menyampaikan segala sesuatu secara terbuka sesuai dengan keadan objektif. Kelemahan pemimpin bangsa Indonesia selama ini salah satunya terletak pada ketertutupan dalam menyampaikan segala hal terkait dengan urusan pemerintahan. Hal inilah yang seringkali membuka peluang lahirnya penyakit seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kemudian kecerdasan, artinya seorang pemimpin tidak boleh lemah akalnya. Kebijaksanan dan kerendahan hati seorang pemimpin bangsa ditentukan oleh ilmu yang dimilikinya. Pemimpin dituntut memiliki kekuatan serta kemampuan berfikir yang kuat, sehingga dalam mengambil keputusan yang berdampak kepada masyarakat, seorang pemimpin  tidak hanya asal-asalan.

Pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sekarang adalah pemimpin yang memiliki karakter dapat dipercaya. Masyarakat harus lebih teliti dalam menentukan siapakah tokoh yang pantas diberikan amanat untuk menjadi pemimpin negeri ini. Budaya dalam memilih presiden yang didasarkan atas besarnya dana serta janji yang disampaikan melalui kampanye harus ditinggalkan. Sebab hal itu tidak memberikan jaminan bagi kesejahteran masyarakat. Masyarakat harus mampu menemukan karakter calon pemimpin dengan melihat ke empat hal tersebut.

Profetik
Nilai profetik merupakan cita-cita kenabian. Dalam konteks Indonesia sekarang, profetik, jika diletakkan dalam porsi kepemimpinan merupakan suatu fungsi serta cita-cita yang harus dijalankan dan direalisasikan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Prof. Kuntowijoyo (Islam Sebagai Ilmu, 2004), kebutuhan masyarakat dalam dimensi postmodern seperti sekarang menuntut adanya humanisasi, liberasi dan transendensi.

Humanisasi merupakan sebuah cita-cita di mana identitas serta nilai kemanusiaan harus dikembalikan pada tempatnya. Tidak jarang para pemimpin bangsa, dalam memanfaatkan kekuasan yang dimilikinya justru menciptakan keadaan masyarakat yang sudah tidak lagi dimanusiakan. Dengan adanya keterlibatan pemerintah terhadap kapitalisme dan neoliberalisme, menjadikan masyarakat sebagai mesin sekaligus korban dari sistem perekonomian Negara.

Fungsi humanitatif tersebut harus dijalankan oleh seorang pemimpin melalui pemerintahannya. Tugas selanjutnya adalah membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan, baik secara ekonomi, politik, maupun hak yang lain sebagai manusia sekaligus warga Negara.

Kondisi bangsa yang semakin terpuruk, selain disebabkan oleh factor eksternal, juga diakibatkan oleh factor dari dalam. Pentingnya mengembalikan masyarakat kepada nuansa transendentif pun menjadi tugas selain pemimpin bangsa ke depan, juga masyarakat itu sendiri. Kebergantungan terhadap beberapa hal yang bukan merupakan kebutuhan alamiah dasar manusia dapat menjerumuskan masyarakat semakin jauh dari kesejahteraan. Saling mengingatkan dalam wilayah spiritual menjadi hal yang penting sekarang. Sehingga masyarakat tanpa disadari tidak terjebak dengan kebergantungan terhadap tuhan-tuhan baru. Kekuasan, kekayaan dan pujian mulai menduduki posisi sebagai tuhan-tuhan baru di masyarakat. Oleh karena itu, kembali kepada spiritualitas murni adalah harga mati bagi bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa harus mampu menjadi orang paling depan dalam mengawal perjalanan ini.

Program Substansial
Beberapa kebijakan pemerintah selama periode pemerintahan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono ternyata masih sedikit sekali yang bersifat substansial. Kebanyakan agenda yang dijalankan bukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan Negara.

Hal ini jika dikaitkan dengan pola kepemimpinan yang ada, keringnya gagasan dari para pemimpin bangsa merupakan salah satu sebab adanya persoalan tersebut. Kenaikan harga BBM adalah salah satu contoh kurangnya kekuatan berfikir para pemimpin kita. Sehingga setiap kebijakan yang diambil selalu dengan menggunakan jalan pintas. Kebuntuan dari para pemimpin dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa pada akhirnya akan menjadikan rakyat sebagai korban.

Hal demikian sebenarnya dapat diatasi dengan adanya setiap kebijakan pemerintah yang diarahkan dengan berbasis kepada kebutuhan mendasar masyarakat dan Negara secara substansial. Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran yang ada untuk sector-sektor prioritas seperti pendidikan, UMKM, pelatihan ketenagakerjaan, atau kegiatan lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini yang terjadi tidak demikian, justru anggaran yang ada digunakan untuk berbagai hal yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Peluang munculnya tindak korupsi akan semakin lebar jika hal ini terus berlangsung dan tidak diperhatikan oleh para pemimpin bangsa.

Aktualisasi
Segala konsep yang ada tidak akan memiliki nilai sama sekali jika tidak diterapkan dengan benar. Sejak kepemimpinan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagian besar terfokus pada wilayah politis dan ekonomi. Dalam wilayah ekonomi pun, rakyatlah yang selalu dirugikan. Keuntungan selalu hanya dapat dirasakan oleh kelompok tertentu. Keberadan para pemimpin pada tingkatan eksekutif, legislative maupun yudikatif, dengan wewenangnya masing-masing memiliki otoritas dalam merumuskan suatu kebijakan. Persoalannya adalah kurangnya pengaktualisasian terhadap beberapa hal yang telah dirumuskan.

Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan dasar dan konstitusi Negara mengandung berbagai muatan sebagai sumber inspirasi bagi para pemimpin bangsa. Dua rumusan tersebut juga mengandung nilai agamis serta filosofis sebagai referensi utama dalam setiap pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Aktualisasi sebagai pengobjektifikasian terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 45 itulah yang masih sangat kurang.

Bagi bangsa yang membutuhkan masa depan cerah seperti Indonesia, sosok pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang nantinya mampu mengaktualisasikan beberapa hal pokok tersebut. Pemimpin yang, jujur, cerdas, bertanggung jawab serta terbuka dalam menyampaikan segala sesuatu dalam urusan Negara itulah yang nanti akan dipilih oleh rakyat. Pemimpin yang tidak memiliki karakter sebagai seseorang yang lebih mementingkan urusan masyarakat dari pada diri sendiri dan kelompoknya hanya akan menuai kelelahan dalam melakukan pencitraan diri.

0 Response to "Indonesia dan Kepemimpinan Profetik"

Post a Comment