Ketegas Pemerintah Menindak Media Massa Nakal



SEMARANG, Islamcendekia.com – Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Tuntas Cabang Semarang terus melakukan aksi kepeduliaannya terhadap kondisi media massa saat ini. Hal itu terbukti dalam produksi Majalah Tuntas yang tak lama ini dirillis yang mengkaji independensi media massa. Hamidulloh Ibda selaku Pemimpin Umum Majalah Tuntas periode 2012-2013 menyatakan bahwa media massa nakal seharusnya diberi sanksi tegas oleh Dewan Pers. Namun, tampaknya pemerintah dan Dewan Pers tak berani menindaknya.

“Dunia media kita memang tak sehat. Salah satu penyebabnya adalah minim dan tidak tegasnya regulasi media. Bahkan, Dewan Pers hanya bertindak ketika ada pelaporan dari masyarakat terkait masalah pers dan media. Kalau hanya menunggu, maka problem media pasti tambah semrawut. Padahal, Dewan Pers menjadi ujung tombak penegakan keadilan media massa di negeri ini,” tutur Ibda yang juga mahasiswa Pascasarjana Unnes.

Yang perlu dibenahi adalah masalah regulasi media kita, tentu hal ini juga butuh “ketegasan pemerintah”. Di negara demokratis, regulasi media dibagi menjadi dua. Pertama, media yang tak menggunakan wilayah publik atau frekuensi seperti surat kabar dan majalah. Di sini berlaku prinsip pengaturan diri sendiri oleh penerbit dan organisasi pers. Di Indonesia ada Dewan Pers yang bertugas menjaga kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas profesi wartawan, dan menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Banyak hal telah dilakukan Dewan Pers, tetapi masih perlu ditingkatkan karena hanya berjalan setengah hati. Masih banyak pihak yang merasa penyelesaian sengketa belum seperti yang diharapkan. Masih terkesan Dewan Pers juru damai. Belum terlihat kegiatan penelitian yang memadai untuk mengetahui media mana yang terbaik dan yang tidak.

Kedua, media yang memakai wilayah publik/frekuensi seperti radio dan televisi. Pengaturannya ketat, harus memperoleh izin, isi tidak boleh partisan, dan harus netral. Kepemilikan dibatasi. Sekarang yang terjadi adalah isinya relatif seragam dan banyak dipersoalkan orang, sistem berjaringan belum berjalan, dan pemusatan kepemilikan yang berlebihan. Bila isi media cetak tidak independen, tidak dapat diberikan sanksi hukum, tetapi sanksi etik dan sosial. Namun, isi media elektronik yang tidak netral bisa mendapatkan sanksi etik, sosial, dan hukum.

Regulator utama dunia penyiaran Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Kominfo, dan Bapepam-LK bagi perusahaan publik. Menyangkut soal isi, KPI sudah cukup banyak memberi sanksi. Namun, soal independensi, KPI harus lebih tegas. Saat pemilihan umum nanti, bersama KPU, ia harus memantau isi media agar tetap netral. Untuk kepemilikan media, Kementerian Kominfo sebagai regulator utama seharusnya tidak membiarkan konsentrasi terjadi.

Putusan MK awal Oktober 2012 menyatakan secara tegas, apa yang terjadi sekarang adalah soal implementasi norma, yaitu soal penegakan hukum, bukan soal konstitusionalitas. MK, mengutip peraturan pemerintah sebagai tafsir pembatasan kepemilikan, menyatakan antara lain, seseorang atau badan hukum langsung ataupun tak langsung hanya boleh memiliki paling banyak dua stasiun televisi di dua provinsi berbeda. Yang terjadi, seseorang atau badan hukum bisa menguasai lebih dari satu stasiun televisi di satu provinsi, bahkan sampai tiga.

Introspeksi perlu dilakukan oleh pers Indonesia, dan peran regulator harus ditingkatkan. Penegakan hukum harus dilakukan Kementerian Kominfo, KPI, dan Bapepam-LK. Bila tidak, tak perlu bicara independensi media ataupun demokrasi. Kapital telah dibiarkan menguasai segalanya. Yang perlu ditegaskan, politik dan uang bukanlah raja di dalam media massa, namun raja di media massa adalah kebenaran dan keadilan. Itulah yang harus dipahami secara mendalam oleh seluruh pers di negeri ini.

Solusi
Menjelang Pemilu 2014, kemelut politik lewat media juga semakin berisik mengganggu kehidupan jurnalistik. Banyak yang pesimis terhadap hal itu. “Karena media itu alat, penuh kepentingan dan virus politik,” kata Chairul Arif mantan Pengurus Barkornas LAPMI PB HMI. Arif menjelaskan bahwa pers seharusnya menjadi alat edukasi masyarakat, harus ada seleksi ketat dalam isi pemberitaan media tersebut, tanpa hal itu, maka akan susah media keluar dari cengkraman politik.

Menurut Arif, ada beberapa solusi yang perlu dilakukan. Pertama, perlu adanya pendidikan media terhadap rakyat. Artinya, rakyat harus cerdas memilah dan memilih berita di media massa. Kedua, masyarakat harus menjadi khalayak aktif yang peduli terhadap media dan politik, bukan yang hanya menerima berita mentahan dari media tersebut. Ketiga, aktivis juga harus ikut serta mencerdaskan masyarakat, karena sangat percuma aktivis demo ketika masyarakat tidak kunjung cerdas. Keempat, perlu adanya kampanye mengenai dampak media politik kepada masyarakat. Kampanye tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk memilih konsumsi media yang baik.

Tak hanya itu, Dr Marlinda Purnomo menyatakan, pers harus menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Harus netral. Memberitakan apa adanya. Menjadi filter. “Pers tidak boleh menjadi pemain ketiga dalam konflik kepentingan politik,” katanya. Hal itu disampaikan pada saat Seminar Nasional di Depok Februari lalu. Selaku Pimred Republika, Nasihin Masha juga menyatakan bahwa pers harus tetap menjaga indepedensi dan objektifitas. Media massa tidak boleh dimiliki ketua parpol. 

“Selain itu, pers juga harus mampu memproses berita sesuai kaidah jurnalistik,” ujarnya. Atas dasar itulah, kita sebagai kaum pers harus menyerukan agar semua perusahaan pers menekankan kode etik jurnalisik. Jangan sampai media massa menjadi ajang periklanan politik bagi para politisi. Boleh memihak, tapi harus memihak pada yang benar.

Di sisi lain, Margiono, Ketua Umum PWI, juga mempersoalkan independensi pers, “Siapa yang menjamin independensi Media Group terhadap Surya Paloh, Trans Corp terhadap Chairul Tanjung, dan bahkan Jawa Pos Group terhadap Dahlan Iskan?” pertanyaan ini muncul ketika peringatan Hari Pers Februari lalu. Tak hanya itu, Menteri Tifatul Sembiring juga mempersoalkan independensi media dan campur tangan pemilik.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bukan pada kasus pers yang ada, namun kita harus mencari solusi cerdas untuk mengeluarkan media dari belenggu politik. Selain solusi di atas, ada juga solusi yang harus dilakukan. Pertama, perlu adanya kesadaran total. Kedua, Pemilik dan manajemen media agar memberi ruang yang cukup dan relatif adil bagi semua peserta pemilu. 

Ketiga, menjaga indepedensi, sebagaimana yang disampaikan Tajussyarofi. Dia mengatakan, “untuk mewujudkan pers sehat dan bebas kepentingan politik, cara mudah, yaitu menjaga dan menjaga indepensi,” tutur Tajus yang pernah menjadi Sekretaris Umum SKM Amanat IAIN Walisongo Semarang. Seperti apa kata Tajus, idealisme pers juga harus ditegakkan. Jangan sampai idealisme pers dijual hanya untuk recehan belaka. Karena saat ini, sangat jarang media massa yang steril dari kepentingan politik.

Selaras dengan itu, Zaki yang juga pemilik www.batamekbiz.com juga ikut memberikan solusi. Menurutnya, media massa “sangat haram” dimiliki ketua parpol ataupun politisi. Karena hal itu berpotensi untuk menjadi kepentingan kelompok/parpol tertentu. Padahal, kata Zaki, media massa merupakan ranah publik yang harus mencerahkan, bukan membodohi. Jika dimiliki ketua parpol, idealisme dan indepedensi media tidak terjamin. Bahkan menurut Zaki, kepentingan masyarakat bisa terabaikan.

Zaki juga menegaskan agar media kembali pada fungsinya. Salah satu fungsi itu adalah sebagai kontrol, bukan menjadi alat kepentingan segelintir politisi yang berorientasi pada kekuasaan semata. Bahkan, pengurus Badko HMI Batam itu menyarankan agar ketua parpol/parpol untuk membuat media massa sendiri. Artinya, media massa itu untuk komunitas politisi sendiri, bukan masyarakat umum.

Di sisi lain, Amal Nur Ngazis salah satu wartawan Vivanews.com juga ikut memberikan solusi yang cukup simpel. Mulai dari ketegasan pemerintah, kejelasan regulasi, dan mengembalikan fungsi dan wewenang pers. Jika terlaksana, maka pers dan media massa pasti bisa keluar dari cengkraman politik.

Reporter: Achmad Hasyim

0 Response to "Ketegas Pemerintah Menindak Media Massa Nakal"

Post a Comment