Pengertian Korupsi Menurut UU Tipikor

Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga memperluas ajaran sifat melawan hukum, yakni mencakup sifat melawan hukum secara formil dan secara materiil sekaligus. Yang dimaksud sifat melawan hukum formil dan materiil sekaligus adalah suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana dengan berdasarkan selain peraturan perundang-undangan (sebagai wujud sifat melawan hukum secara formil, formeel wederrevhtelijkheid) juga kenyataan bahwa ia merupakan perbuatan tercela di mata masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai wujud sifat melawan hukum secara materiil, materiel wederrevhtelijkheid.

Dalam kaitan ini Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan yang secara formil terbukti tidak melawan hukum maka sang pelakunya tidak boleh dipidana, namun, untuk memenuhi rasa keadilan mesyarakat yang memandang tercelanya perbuatan tersebut maka sang pelaku ini patut dipidana. Inilah makna melawan hukum secara materiil. Dengan dianutnya ajaran sifat melawan hukum secara formiil dan materiil sekaligus, menurut Basrief Arief, cakupan kualifikasi tindak pidana korupsi meluas, bahkan kerja pembuktiannya menjadi relatif mudah.

Barda Nawawi Arief menilai bahwa UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat dua kelompok tindak pidana korupsi. Pertama, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan baik aktif maupun pasif, yang merupakan korupsi dalam arti sesungguhnya, yang diwadahi dalam Bab II yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi.” Kedua, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan, baik aktif maupun pasif, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni delik-delik yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Yang patut dicermati terkait dengan UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 adalah tiadanya penegasan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai “kejahatan”. Padahal penegasan demikian menurut pandangan Barda Nawawi Arief sangat penting lantaran perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat dengan aturan umum yang terdapat dalam KUHP yang terkait dengan akibat yuridis dari diferesiansi “kejahatan” (misdrijven), dan “pelanggaran” (overtreding).

Dalam pengamatan Barda Nawawi Arief, ketiadaan penegasan kualifikasi tersebut boleh jadi didasarkan pada pandangan para legislator yang melihat hilangnya urgensitas pembedaan dalam hal konsekuensi yuridis atau pemidanaan antara “percobaan” dan “pembantuan” tindak pidana korupsi dengan perbuatan konkret tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga “percobaan” dan “pembantuan” tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan konkret tindak pidana korupsi dimaksud. Padahal akibat hukum dari pembedaan hukum itu tidak hanya menyangkut masalah “percobaan” dan “pembantuan” tindak pidana korupsi, tetapi juga bersentuhan dengan masalah-masalah lain, seperti “perbarengan” (concursus), daluwarsa penuntutan, daluwarsa pelaksanaan pidana, dan keberlakuan asas nasionalistis aktif.

Lebih dari itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegasan kualifikasi sebagai “kejahatan” melahirkan konsekuensi yuridis, baik dalam arti materiil maupun formiil, dan ini berarti terikat dengan aturan umum KUHP dan aturan KUHAP, dengan catatan sejauh tidak ditentukan lain oleh undang-undang dimaksud. Barda Nawawi Arief menilai bahwa penegasan kualifikasi tersebut sangat urgen untuk “menjembatani” keberlakuan aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP.

UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi, yang tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terwadahi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9,  Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, Pertama, korupsi terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3). Kedua, korupsi terkait suap-menyuap, termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11,  Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d. Ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. Keempat, korupsi terkait pemerasan, terwadahi dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, Pasal 12 huruf g. Kelima, korupsi terkait perbuatan curang, termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,  Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h. Keenam, korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i. Ketujuh, korupsi terkait gratifikasi, diakomodasi dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana yang demikian ini diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Bentuk-bentuk tindak pidananya mencakup 6 (enam) macam. Pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tercantum dalam Pasal 21. Kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, termuat dalam Pasal 22 jo. Pasal 28. Ketiga, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 29. Keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, termuat dalam Pasal 22 jo. Pasal 35.

Kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35. Keenam, saksi yang membuka identitas pelapor, diakomodasi dalam Pasal 24 jo. Pasal 31. Semantara itu, Basrief Arief mengklasifikasikan tindak pidana korupsi menjadi 5 (lima) jenis. Pertama, jenis tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua, jenis tindak pidana penyuapan (baik dalam arti aktif, maupun pasif). Ketiga, jenis tindak pidana penggelapan. Keempat, jenis tindak pidana pemerasan dalam jabatan. Kelima, jenis tindak pidana yang berkaitan pekerjaan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam pasal-pasal UU Tindak Pidana korupsi, dimulai dengan kata “setiap orang”, yang diberi makna orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedang yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana korupsi.

Pegawai negeri diberi makna yang lebih luas dan ditentukan secara tegas, dan pegawai negeri adalah meliputi:
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian.
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Pengertian Korupsi Menurut UU Tipikor ini mengacu pada penelitian Soumy Mubarok

0 Response to "Pengertian Korupsi Menurut UU Tipikor"

Post a Comment