Pidana Korupsi dalam Islam

Korupsi di Indonesia sudah tergolong extra ordinary crime karena telah merusak bukan saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Untuk itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha di atas dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan milliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (hirz mitsl) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (hirabah), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (ikhtilas), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyanah.

Namun mayoritas ulama Syafi’iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, ‘illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha’ syafi’iyah, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sariqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.

Rumusan atas tindak pidana korupsi di atas secara normatif telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam fiqh maupun ushul fiqh. Dan memang para fuqaha’ melakukan pendekatan dari sisi fiqhiyah. Permasalahannya adalah bahwa korupsi adalah tindak kejahatan yang sangat kompleks, rumit, dan memiliki cakupan yang luas dan karenanya memberikan efek sosial-politik yang besar dan luas pula. Artinya bahwa untuk menganalisis korupsi sebagai sebuah tindakan kriminal, harus melibatkan beberapa pendekatan lain, seperti pendekatan sosial, hukum, tata negara, dan politik, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan secara komprehensif.

Salah satu sisi dari korupsi yang tidak banyak mendapat perhatian para fuqaha’ adalah biaya/efek sosial (social cost/effect) serta biaya/efek politik (political cost/effect) yang pasti ditimbulkan dan mengiringi tindak pidana korupsi. Tidak dilihatnya sisi ini oleh para fuqaha’ berakibat hasil identifikasinya tidak sempurna, utamanya dalam konteks teori hukum modern.

Sederhananya, hanya dengan formulasi berbasis fiqh/ushul fiqh, maka tidak akan mampu mengungkap sisi korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang oleh karenanya dapat diberlakukan asas berlaku surut kepadanya (Asas raj’iyyah). Ini sangat penting dalam konteks pemberantasan korupsi, karena tanpa pemberlakuan asas ini mustahil korupsi dapat diberantas secara tuntas di negeri ini.

Yang jelas pidana korupsi dalam Islam tidak dijumpai secara eksplisit, namun demikian secara implisit Islam sangat keras melarang tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya perbuatan pencurian atau sarikah, tetapi korupsi melibatkan banyak tindakan yang dalam Islam ditentang keras. Akibat tindakan korupsi, sebuah negara bisa hancur sehingga nilai kemudaratannya sangat luar bisa. Dengan landasan ini, sanksi pidana korupsi dalam Islam lebih berat karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

0 Response to "Pidana Korupsi dalam Islam"

Post a Comment