Banjir dalam Pandangan Islam

banjir menurut Islam
Oleh Lismanto, Peraih Penghargaan Penelitian Terbaik Pertama LP2M Award Periode Januari 2014 IAIN Walisongo Semarang

Awal tahun 2014, Indonesia disambut dengan bencana banjir. Bukan saja di Jakarta, hampir di setiap kabupaten di seluruh Indonesia dilanda musibah banjir. Yang menjadi persoalan adalah banjir tak hanya merenggut korban dan menelan banyak harta benda, tetapi banjir juga melumpuhkan roda ekonomi dan segala aktivitas manusia Indonesia. Banyak doa dipanjatkan berharap banjir reda. Banyak pula kutukan terhadap banjir yang tak kunjung selesai.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas musibah banjir yang melanda Indonesia? Kalau curah hujan yang dituding sebagai biang di balik banjir, tentu curah hujan akan ikut pada hukum alam. Maka, alangkah bijaknya jika kita merenung dan merefleksikan diri bahwa banjir merupakan ekspresi air atas ulah manusia. Banjir adalah hukum alam yang tak bisa dimungkiri karena aktivitas manusia.

Dengan pemahaman itu, pola perlawanan terhadap banjir tidak dilakukan dengan membentuk relawan untuk korban banjir, tidak pula dengan gerakan berdoa bersama untuk menghentikan hujan dan banjir. Gerakan yang semestinya diserukan adalah gerakan membuang sampah pada tempatnya, gerakan normalisasi sungai, gerakan melawan pembalakan hutan, gerakan drainase sehat, gerakan cinta tanah resapan, dan segala agenda cinta lingkungan yang bisa mencegah banjir. Dengan begitu, penanggulangan banjir tidak bergerak pada level kuratif, tetapi level preventif.

Fikih lingkungan

Satu-satunya cara untuk melawan banjir adalah kesadaran, pemahaman dan pengetahuan manusia terhadap karakter lingkungan dan alam. Upaya ini akan gagal jika kesadaran terhadap lingkungan tidak dilakukan secara serentak dari Sabang hingga Merauke. Karenanya, fikih (hukum Islam) berperan penting dalam upaya menyadarkan manusia Indonesia akan pentingnya mencintai lingkungan. Fikih bukan saja berkutat pada ibadah ritual semata, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk agenda menjaga lingkungan.

Fiqh lingkungan (fiqh al-bi’ah) mengajarkan manusia untuk merawat, melestarikan dan mencintai lingkungan. Melestarikan lingkungan sama halnya meruwat kelangsungan hidup manusia. Sebaliknya, merusak lingkungan akan mengancam dan menghancurkan semua sendi kehidupan manusia. “Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar,” kata Allah melalui QS. Ar Ruum ayat 41.

Kata “yarji’un” berarti “kembali” yang kemudian ditafsirkan dengan penambahan kata “ke jalan yang benar” adalah bentuk peringatan Tuhan kepada manusia untuk kembali merajut dan menata lingkungan setelah manusia tertimpa musibah akibat alam. Dalam konteks ini, peristiwa banjir yang melanda hampir setiap kabupaten di Indonesia sekarang ini hendaknya menjadi refleksi untuk lebih giat mengagendakan kegiatan positif yang meruwat lingkungan. Mencintai lingkungan berarti mencintai diri sendiri, agama, bangsa dan negara, termasuk mencintai anak cucu, generasi manusia Indonesia.

Menanti fatwa MUI

Fikih tidak akan berfungsi dan menjadi “mandul” tatkala tidak ada produk hukum yang dihasilkan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas mesti mengeluarkan fatwa yang pro-lingkungan. Fatwa yang mengkampanyekan dan mewajibkan setiap umat Indonesia untuk mencintai lingkungan harus didukung pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Kenapa fatwa yang mengatur masalah lingkungan menjadi sangat mendesak? Sebab banjir sudah menjadi polemik dan masalah nasional. Jika tidak ada regulasi yang mengatur, Indonesia selalu akan menjadi “negara banjir” selama musim penghujan dan “negara yang kering kerontang” selama musim kemarau. Fatwa dan regulasi semestinya ada karena bangsa Indonesia sepertinya belum sadar akan pentingnya eksistensi lingkungan untuk kehidupan sekarang dan mendatang.

Fikih mewajibkan setiap umat manusia untuk melestarikan lingkungan. Maka apabila ada yang merusak lingkungan, sudah seharusnya dikenakan hukum yang tegas karena perbuatan itu menyangkut hajat dan kepentingan publik. Sebagaimana konsep “maqashid al syari’ah” yang dikemukakan As-Syatibi melalui kitab Al Muwafaqat fi Ushul al-syari’ah, tujuan syariat Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menjaga kelestarian lingkungan sama halnya menjaga seluruh agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Karenanya, perusak lingkungan yang menyebabkan banjir yang berujung pada jatuhnya korban, terganggunya stabilitas ekonomi nasional, dan ragam bencana lain yang disebabkan rusaknya lingkungan semestinya mendapat sanksi hukum. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengeluarkan regulasi yang mengatur lingkungan untuk keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, sekarang dan mendatang. Wallahu A’lam Bishawab.

Artikel ini pernah dimuat di Harian Barometer pada 3 Februari 2014 dengan judul asli : "Fikih Lingkungan sebagai Solusi Banjir"

0 Response to "Banjir dalam Pandangan Islam"

Post a Comment