Zina Menurut Islam dan RKUHP 2012

Zina Menurut Islam dan RKUHP 2012 ditulis oleh Lismanto, pernah meneliti kajian zina dalam hukum Islam, KUHP dan rancangan KUHP 2012 di IAIN Walisongo pada tahun 2013

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada DPR pada 6 Maret 2013 lalu. Sampai saat ini, draf yang diharapkan menjadi pilar hukum pidana dan penentu “nasib” masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tengah digodok DPR dengan menyerap aspirasi rakyat, baik dari kalangan akademisi, praktisi, tokoh dan semua lapisan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, materi RKUHP tersebut oleh sejumlah kalangan dianggap kontroversial. Salah satu pasal yang dianggap kontraproduktif terhadap perkembangan hukum di Indonesia adalah Pasal 483 RKUHP yang mengatur zina dan perbuatan cabul, terutama klausul yang memuat perbuatan zina oleh lajang dipidana penjara paling lama lima tahun. Sontak, klausul ini menuai sejumlah kritik dan kecaman, terutama dari pihak yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kalangan berparadigma positivitisme. Bahkan, para ahli hukum Islam kontemporer juga melayangkan gugatan yang sama: batalkan kriminalisasi terhadap zina lajang!

Sajian debat menarik yang disiarkan radio swasta, tim perumus RKUHP yang diwakili pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir membantah bahwa kriminalisasi zina lajang diambil dari sumber hukum Islam. Seperti ketakutan disebut melakukan “islamisasi” RKUHP, Mudzakir menjelaskan bahwa kebijakan kriminal yang ditempuh semata diambil dari nilai, falsafah, moral kesusilaan dan seluruh ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Sedangkan aktivis hak asasi manusia berpendapat, tim perumus RKUHP telah melakukan “overkriminalisasi” yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hak individu.

Hukum Islam lebih progresif

Kebanyakan ahli hukum positif menilai bahwa materi hukum (legal substance) yang ditawarkan Islam berbenturan dengan nilai hukum sekuler-modern yang memuja “kebebasan” dan hak asasi. Terutama aspek penegakan hukum (legal structure) beserta sistem pemidanaannya, hukum Islam dinilai kejam dan tidak manusiawi. Mereka juga menilai aspek budaya hukum (legal culture) Islam dianggap sebagai hukum “Timur Tengah” yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.  Tak ayal, hukum Islam diklaim sebagai “hukum Arab” yang ketinggalan zaman (outmoded), tidak sesuai dengan realitas masyarakat Nusantara (unreal), dan tidak berpijak pada keadilan (unjust).

Harus penulis katakan, paradigma tersebut keliru. Jika dikaji secara komprehensif-holistik dengan menyingkap makna tersirat terkait dengan kontroversi kriminalisasi zina lajang, hukum Islam justru menawarkan terobosan hukum yang jauh lebih mutakhir, progresif dan futuristik sehingga tak ada salahnya mengadobsi sistem hukum yang ditawarkan Islam dalam melakukan pembaruan hukum pidana nasional. Bahkan bisa dikatakan, hukum Islam memuat nilai-nilai yang lebih manusiawi dan menjunjung tinggi hak pribadi dibandingkan materi hukum RKUHP. Kenapa demikian?

Pertama, RKUHP tidak membedakan antara pelaku zina yang sudah menikah dan belum menikah. Dalam hukum Islam, pezina yang sudah menikah (muhsan) dihukum jauh lebih berat ketimbang pezina lajang (ghairu muhsan) mengingat perbuatan zina muhsan bukan saja melanggar nilai moral kesusilaan, tetapi juga melintas batas kesucian lembaga perkawinan yang diatur negara. Kenapa RKUHP tidak membedakan klausul tersebut?

Kedua, RKUHP mengharuskan adanya pelapor yang merasa dirugikan. Tanpa adanya aduan, pelaku tidak dapat dipidana. Berbeda dengan hukum Islam yang menawarkan dua alternatif mutakhir, yakni pengakuan atau empat orang saksi. Tak seperti hukum positif yang menghukum pelaku agar jera, hukum Islam menghendaki pengakuan sebagai bentuk “taubat” yang muncul dari hati nurani sehingga tidak dapat dipaksakan. Dengan begitu, sikap jera ditunjukkan sebelum pelaku dihukum. Yang lebih menarik, Rasulullah saw memberikan sanksi hanya terhadap pelaku yang mengkonfirmasi pengakuan sebanyak empat kali. Artinya, Rasulullah saw tidak gegabah dalam mengambil keputusan hukum dan tidak percaya begitu saja terhadap aduan pihak yang merasa tercemar tanpa menghadirkan empat orang saksi. Sebuah tawaran hukum yang jauh lebih modern dan progresif, bukan?

Sedangkan syarat empat orang saksi, sebetulnya mencerminkan bahwa Islam tidak menghendaki perbuatan zina, apalagi dilakukan di tempat umum yang berpotensi mencederai moralitas publik (public morality). Pada kenyataannya dalam lintasan sejarah Islam, tak ada orang yang dihukum karena disaksikan empat orang saksi, kecuali pengakuan atas kesadaran hati nurani. Dengan begitu, Islam sangat menjunjung tinggi hak individu dan hak publik di mana tidak mungkin perbuatan zina yang dilakukan di tempat privat bisa disaksikan empat orang saksi yang melihat persis masuknya lubang farji ke dalam zakar.

Betul. Pembaruan hukum pidana semestinya diambil dari nilai, perilaku dan falsafah masyarakat Indonesia untuk menciptakan sistem hukum nasional yang mampu menjadi pilar kesejahteraan (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defense). Namun apakah salah mengadobsi hukum Islam jika pada faktanya hukum Islam menawarkan sistem hukum yang jauh lebih progresif, futuristik, universal dan menjunjung tinggi keadilan. “Islamisasi” bukan berarti menerapkan hukum secara formal-tekstual, melainkan mengambil substansi dan spirit universal yang ditawarkan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan seluruh alam.

0 Response to "Zina Menurut Islam dan RKUHP 2012"

Post a Comment