Gang Dolly Ditutup, Ini Komentar Cendekiawan Islam

SURABAYA, Islamcendekia.com - Setelah lama diwacanakan akan ditutup, lokalisasi Dolly akhirnya ditutup secara resmi, Rabu (18/6/2014). Penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini diselenggarakan di Gedung Islamic Center yang dihadiri Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Menteri Sosial Salim Asegaf Al Jufrie, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Sontak, penutupan lokalisasi prostitusi terbesar se Asia Tenggara ini menuai kontroversi, pro dan kontra.

Ilustrasi lokalisasi. Foto: Antaranews
Merespons hal ini, warga dan pekerja lokalisasi Dolly unjuk rasa menuntut agar penutupan lokalisasi dibatalkan. Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, warga sekitar dan pekerja lokalisasi Dolly memblokade seluruh akses jalan masuk dan keluar di kawasan tersebut. "Blokade jalan akan terus kami lakukan sampai batas yang belum bisa ditentukan," ujar Koordinator Front Pekerja Lokalisasi Andi Peci.

Sebagai lokalisasi besar di Indonesia yang sudah beroperasi cukup lama, penutupan Dolly tentu menuai banyak pro dan kontra. Bagi kalangan pro penutupan Dolly, tentu punya alasan moral-relijius yang ingin kehidupan di Dolly lebih "sehat" dari penyakit sosial tersebut. Sementara itu, kalangan kontra penutupan Dolly tentu punya alasan yang sebagian besar bermotif ekonomi. "Jika Dolly ditutup, bisa dipastikan ekonomi warga sekitar dan para pekerja seks komersial di Dolly akan terancam. Hal ini disebabkan karena aktivitas prostitusi menghasilkan banyak pekerjaan, misalnya salon, laundy baju, warung-warung kecil, ojek, taksi, tempat penitipan anak bagi PSK, rumah penginapan bagi PSK, dan masih banyak lagi orang yang kehilangan pekerjaan," ujar Hamidulloh Ibda, Direktur Forum Muda Cendekia (Formaci) Jawa Tengah.

Permasalahan yang cukup pelik inilah yang kemudian melatarbelakangi redaksi Islamcendekia.com untuk melakukan wawancara kepada Lismanto, sarjana hukum Islam yang pernah meneliti tentang prostitusi. Menarik, sebab redaksi Islamcendekia.com menemui tulisan riset Lismanto di Jurnal Justisia (2012) yang berjudul: "Prostitusi, Menggugat Agama dan Negara: Sebuah Kajian Sosiologis." Berikut ini hasil wawancara dengan Lismanto, cendekiawan Islam yang pernah menerima penghargaan penelitian skripsi terbaik versi Lembaga Penelitian dan PEngabdian Masyarakat (LP2M) Award IAIN Walisongo pada Januari 2014 lalu ini.

Apa pendapat saudara tentang penutupan Dolly sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini?

Terkait dengan penutupan Dolly, harus dilihat dulu motif apa di balik penutupan itu. Kalau motifnya baik boleh saja, misalnya untuk menjadikan masyarakat lebih bermoral, sesuai dengan ajaran agama, atau untuk mengurangi dampak negatif lainnya dari prostitusi. Namun, jika motif penutupan itu ternyata ditunggangi kepentingan politik, maka tindakan penutupan Dolly bisa dikatakan tindakan dzalim atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Setelah kita membahas persoalan motif, selanjutnya kita berbicara soal dampak. Ketika kita berbicara soal dampak, kita akan disuguhkan oleh dua hal, yaitu manfaat atau mudharat. Ketika kita dua-duanya saling berbenturan, langkah selanjutnya yang harus dilihat adalah berapa besar kadar manfaat atau kemudaratan dari penutupan Dolly tersebut. Kalau dirasa penutupan Dolly itu lebih banyak mendatangkan manfaat, maka penutupan itu menjadi wajib. Namun jika kadar kemudaratan dari penutupan Dolly lebih besar, maka penutupan Dolly itu tidak dibenarkan. Semua itu ada konteksnya. Tidak bisa dihajar dengan perhitungan matematis atau dengan kaca mata normatif semata.

Menurut Anda, bagaimana Islam memandang konteks penutupan lokalisasi Dolly?

Islam itu agama yang sangat memperhatikan konteks. Prostitusi itu merupakan sebuah "tradisi purba" yang sudah ada sejak dulu. Setiap kali agama datang untuk berupaya melarang prostitusi, pada faktanya eksistensi prostitusi tidak lekang oleh zaman, ia selalu ada dalam setiap zaman sampai sekarang. Termasuk Islam, ia datang melarang prostitusi dengan dalil zina. Sebagaimana kita tahu, zina dalam Islam mendapatkan porsi yang cukup berat terkait dengan sanksinya.

Meski demikian, jika kita perhatikan dari ushul fiqh-nya, sesungguhnya aktivitas prostitusi itu bisa dilihat secara kontekstual. Menurut saya pribadi sebagaimana pemahaman saya terhadap Islam, ada batas-batas yang harus diperhatikan terkait dengan prostitusi dalam Islam. Pertama, prostitusi itu hukumnya wajib. Kedua, prostitusi itu hukumnya haram.

Prostitusi itu menjadi wajib ketika negara membiarkan para pekerja seks komersial kehilangan kedaulatan hidupnya sebagaimana terjamin dalam konstitusi. Misalnya saja, ada seorang perempuan "single parent" yang tidak punya lapangan pekerjaan sementara ia harus menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Menghidupi diri sendiri, menghidupi anak, menyekolahkan dan mencerdaskan anaknya adalah tindakan wajib. Jika hal itu bisa ditempuh dengan cara maksimal (baca: cara satu-satunya), maka perbuatan prostitusi itu wajib dilakukan. Sebagaimana kita tahu, negara seolah tidak peduli dengan warganya apakah ia sudah terpenuhi hak hidupnya apa belum, apakah terpenuhi hak pendidikannya ada belum, dan lain sebagainya. Belum lagi apabila seorang janda yang punya balita dan tidak punya pekerjaan satu pun, kecuali melacur, maka untuk membeli susu, merawat, dan membesarkan anaknya tersebut, wajib hukumnya ia melacurkan diri. Kalau memang cara itu menjadi cara satu-satunya.

Kedua, prostitusi itu haram apabila dia sudah tercukupi kebutuhan hidupnya, tetapi ia masih melacurkan diri, maka dalam Islam jelas hal ini dilarang. Kenapa? Sebab hubungan seksual dalam Islam sangat suci sehingga harus melalui lembaga perkawinan. Sebab dalam penelitian saya, ada banyak motif dari aktivitas melacurkan diri. Ada yang menjadi gaya hidup, ada yang mencari uang tambahan lebih besar meskipun ia sudah kecukupan, ada juga yang karena hiperseksual atau sengaja melacurkan diri untuk kepuasan nafsunya. Ini yang jelas tidak diperbolehkan atau haram. Berbeda halnya dengan latar belakang keterpaksaan dan harus melacur untuk beberapa saat sampai batas keterpaksaan itu hilang, maka ia bisa diperbolehkan melacur hanya dalam batas "keterpaksaan" itu. Menurut saya, demikian jawaban jika prostitusi dikaitkan dengan Islam.

Batas-batas prostitusi dalam Islam, maksudnya?

Begini, dalam kondisi darurat dan tidak ada satu pekerjaan pun selain menjual diri, maka hal ini diperbolehkan, bahkan kalau perlu wajib. Ini urusannya hak hidup yang menjadi hak paling fundamental dalam setiap manusia. Dalam Islam, hak hidup (hifzh al nafs) mendapatkan porsi yang sangat besar. Sehingga ketika orang dalam keadaan ini, berarti ia sudah berada di "lampu merah" di mana ia harus segera mengambil tindakan, termasuk dengna menjual diri sekalipun.

Jika dalam melacurkan diri tersebut kemudian ia mendapatkan uang cukup untuk hidup, sekaligus untuk usaha hidup, ini adalah batas lampu "kuning" menuju "hijau" di mana ia sudah tidak diperkenankan untuk melacurkan diri. Kenapa demikian? Sebab ia sudah berada di titik aman. Di titik inilah menjadi haram hukumnya untuk melacurkan diri. Batas-batas ini diperhatikan betul dalam Islam, khususnya dalam kajian fiqh.

Bagaimana jika permasalahan Islam dan prostitusi tersebut dikaitkan dengan penutupan lokalisasi Dolly?

Menurut berita yang saya baca, penutupan Dolly disertai dengan pelatihan keterampilan bagi pekerja seks maupun mucikari. Tak hanya itu, pemerintah setempat kabarnya akan memberikan fasilitas dan mendampingi mulai dari pelatihan hingga pemberian modal usaha. Soekarwo juga bilang kalau lokalisasi Dolly susah untuk ditutup karena para mucikari punya modal besar, sedangkan pekerja seks komersial susah keluar dari ring prostitusi karena terjerat hutang dengan mucikari.

Jika situasinya demikian, bahwa pemerintah sudah peduli dengan memberikan pelatihan dan modal usaha, maka pekerja seks komersial sudah berada pada titik aman dari hifzh al nafs. Ia bukan saja mendapatkan modal, tetapi juga skill atau keterampilan, maka ia haram hukumnya apabila masih ingin melacurkan diri. Haram dalam konteks Islam. Terlebih jika apa yang dikatakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo benar, yaitu adanya eksploitasi bagi pekerja seks komersial untuk memberikan keuntungan sepihak bagi mucikari dengan menghilangkan hak-hak dasar bagi PSK, maka jelas penutupan DOlly boleh jadi menjadi cara untuk mengentaskan PSK dari jeratan dan eksploitasi mucikari. Ini tidak dibenarkan dalam Islam maupun negara. Jadi, dalam Islam itu semua ada konteksnya. Tidak bisa pakai kaca mata kuda yang hanya melihat dari teks saja.

Pewarta: Mafatikhul Habibi

0 Response to "Gang Dolly Ditutup, Ini Komentar Cendekiawan Islam"

Post a Comment