Gerakan Pemuda Nusantara Pati Usulkan Fatwa Haram Pemilu


PATI, ISLAMCENDEKIA.COM - Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Cabang Pati, Jawa Tengah mengusulkan adanya fatwa haram Pemilihan Umum, baik itu Pemilukada, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Hal ini disampaikan Hamidulloh Ibda yang juga penulis buku Demokrasi Setengah Hati. Menurutnya, ongkos pemilu di Indonesia sangat berlebihan dan tidak berdampak positif terhadap kemajuan Indonesia. Ibda juga mengusulkan itu kepada Kiai Muslim Asslamy, ketua Forum Bahtsul Masa'il Kabupaten Pati. Kiai Muslim yang juga penghafal Alquran mesrespon positif usulan tersebut.

Menurut kiai muda Pati itu, saat ini kondisi demokrasi Indonesia semakin tidak sehat dan pincang. "Saya akan mengusahakan fatwa haram Pemilu, karena menghabiskan banyak uang negara, tapi tak berdampak positif terhadap kemajuan Indonesia. Apalagi, utang negara jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, per orang terbebani utang Rp 8.000.000 lebih," ungkapnya.

Menurut Kiai Muslim, hukum itu beredar dan mengikuti zaman. Jadi, bisa saja pemilu itu menjadi haram ketika merugikan negara. "Indonesia itu masih anut-anut, di Amerika hanya 2 partai, sedangkan di Indonesia banyak partai, banyak pemilu, banyak keluar uang, tapi demokrasinya tidak sehat dan justru membuang uang negara," paparnya.

Ini mungkin kontroversial, lanjut Dia, namun Saya akan mengusahakan itu dimulai dari Pati dengan mengumpulkan kiai-kiai se Pati agar mengeluarkan fatwa haram pemilu.

Dalam kacamata demokrasi, Ibda juga menyoroti cacat bawaan yang timbul dari demokrasi dan pesta demokrasi berupa pemilu. "Negara kita suka berpesta, namun dampaknya justru merugikan. Tak hanya membuang uang negara, namun pemilu justru menimbulkan dampak di berbagai hal, seperti money politics, kampanye hitam, fitnah, adu domba, kerusuhan dan saling menjatuhkan. "Indonesia sebenarnya belum siap menjadi negara demokrasi. Lebih baik, presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR pilihan. Pemilu langsung justru melahirkan ribuan kejahatan di berbagai bidang. Ini jelas merugikan dan haram jika dipaksa," jelas Ibda.

Di Indonesia, menurut Ibda sudah jelas dan terang-terangan ketika ada pemilu pasti ada politik uang. “Tak hanya Pilpres, dari Pilkades pun sudah ada politik uang. Ini sangat parah bin hancur dan kiamat,” jelas Dia.
Kalau pemilu melahirkan masalah, lanjut Ibda, itu kan haram karena hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. "Di sisi lain, money politics juga menjadi embrio korupsi. Sudah melakukan politik uang, terus ketika jadi pejabat juga korupsi. Ini jelas-jelas haram bertingkat-tingkat. Maka, fatwa haram pemilu harus segera dikeluarkan," harapnya.

Reporter dan Editor: Achmad Hasyim

0 Response to "Gerakan Pemuda Nusantara Pati Usulkan Fatwa Haram Pemilu"

Post a Comment